Financeroll – Anggaran untuk keperluan percepatan sertifikasi tenaga kerja jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini mencapai Rp165 miliar.
Sebagian besar anggaran tersebut, yakni sekitar 70%-80%, akan digunakan untuk kebutuhan sertifikasi yang menjadi tugas pokok Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara, sisanya untuk keperluan pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan pelatihan asesor.
Anggaran ini sudah masuk dalam APBNP tinggal menunggu disahkan saja. Sebagian besar anggaran memang untuk keperluan sertifikasi yang memang mendesak.
Dalam proses percepatan sertifikasi, BNSP menggandeng 15 asosiasi dari 12 sektor tenaga kerja prioritas yang berada di bawah naungan Kadin Indonesia. Dua belas sektor prioritas itu adalah jasa penerbangan, jasa online, pariwisata, kesehatan, logistik, produk berbasis agro, otomotif, elektronik, produk karet, tekstil dan produk tekstil, perikanan, serta barang dan kayu.
Kadin akan bertugas mengoordinir asosiasi terkait untuk membantu BNSP dalam proses percepatan sertifikasi. BNSP menargetkan 120.000 tenaga kerja memiliki sertifikasi tingkat regional dan internasional sebelum implementasi MEA.
Dan akan melibatkan mereka untuk mengidentifikasi program dan subsektor apa saja yang perlu segera ditangani, serta standar mana yang perlu diadopsi untuk sertifikasi ini.
Anggaran Sertifikasi Tenaga Kerja Jelang MEA Capai Rp165 Miliar
No comments:
Post a Comment