Pengadaan Hunian MBR Perlu Peran Pemerintah Daerah

Financeroll – Pengadaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah.

Sekretaris Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan urusan perumahan berada dalam wewenang pemda, misalnya dalam upaya penyediaan tanah murah dan kemudahan perizinan.

Pemda yang punya masyarakatnya. Peraturan daerah yang diterbitkan sebisa mungkin juga harus bisa mendukung adanya perizinan yang singkat dan biaya murah. Kementerian akan coba untuk lebih aktif turun ke daerah.

Selama ini terdapat beberapa kendala dalam memaksimalkan pembangunan hunian di daerah, karena adanya kebutuhan prioritas yang berbeda dari masing-masing kawasan.

Urusan perumahan ini tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Hal ini melibatkan tugas dari berbagai pihak. Diharapkan banyak dari pemda, sebagai ujung tombaknya.

Pengadaan Hunian MBR Perlu Peran Pemerintah Daerah