Organisasi Wartawan Tidak Berhak Menerima Bansos

Financeroll – Kementerian Dalam Negeri menyampaikan organisasi wartawan dan media tidak berhak menerima bantuan sosial (Bansos), karena tidak tepat sesuai peruntukannya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan organisasi wartawan tidak berhak menerima bansos.

“Tidak dalam bentuk bansos, mungkin kalau untuk pelatihan wartawan sah-sah saja, karena untuk mendukung kompetensi mereka juga, dan itu dilakukan humas” katanya di Padang.

Tjahjo cukup menyesalkan jika masih banyak daerah yang menganggarkan bansos bagi organisasi wartawan dan media.

Bansos, katanya, harus diberikan secara selektif kepada penerima yang berhak mendapatkannya.

Kemendagri kembali mengevaluasi seluruh bansos yang dianggarkan pemerintah daerah seluruh Indonesia tahun ini.

Organisasi Wartawan Tidak Berhak Menerima Bansos

Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Financeroll – Rencana penyuntikan modal bank pelat merah melalui mekanisme right issue dinilai tidak menjadi solusi terbaik bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan permodalan bank-bank besar di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perbankan di kawasan Asean.

Modal bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Bank Central Asia Tbk., masih jauh lebih kecil ketimbang bank regional seperti DBS Bank Limited, CIMB Group, dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank).

Belum cukup hanya suntikan modal, harusnya modal bisa berkali-kali lipat. Sebetulnya yang paling gampang itu merger bank BUMN.

Merger dan konsolidasi bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi jalan terbaik agar bank pelat merah menjadi satu bank paling besar di Indonesia. Nantinya, suntikan modal dapat dilakukan hanya ke satu bank saja.

Permasalahan yang ada saat ini, salah satunya adalah rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang sudah terlalu tinggi. Saat ini, rata-rata LDR perbankan Indonesia mencapai 90%, dan diperkirakan akan tetap tinggi meskipun telah disuntik modal.

Paling cepat itu konsolidasi dan akuisisi. Saat ini pemerintah aspiratif saja.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno menegaskan akan menyuntik permodalan empat bank pelat merah hingga 2016. Tahap awal, pemerintah akan menyuntik modal Bank Mandiri senilai Rp5,4 triliun melalui right issue.

Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Menyusul kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mendukung keputusan pemerintah dalam menyuntik modal bank negara.

Rencana right issue yang digulirkan pemerintah bagi bank-bank pelat merah dinilai dapat mempekuat permodalan bank BUMN. Sehingga, bank-bank BUMN dapat berekspansi lebih gencar termasuk ke kawasan regional.

Dengan mendorong bank BUMN untuk juga masuk ke pasar regional. Dan sudah membuka jalan ke Malaysia dan negara lain. Semua bisa diisi oleh bank BUMN kalau kapasitas permodalannya cukup memadai.

Tidak hanya bank BUMN, juga akan didorong bank-bank lain untuk dapat mengikuti jejak pemerintah dalam penambahan modal. Selain melalui pengurangan dividen, pemilik bank juga dapat menambah permodalan melalui right issue.

OJK juga mendorong bank asing untuk menimpali langkah pemerintah. Muliaman meminta pemilik bank asing dapat menambah permodalan melalui pengurangan dividen dan right issue.

Inginnya apa yang ditempuh pemerintah juga ditimpali oleh siapa saja termasuk pemilik asing.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menilai penambahan modal melalui penerbitan saham baru atau right issue dapat berdampak positif bagi pasar modal.

Aksi korporasi melalui right issue dinilai dapat menambah likuiditas pasar modal dan memperbanyak jumlah saham yang beredar. Untuk itu, otoritas bursa mendukung rencana pemerintah dalam aksi right issue bagi emiten BUMN termasuk bank pelat merah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, fungsi intermediasi yang disalurkan bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp1.267 triliun, tumbuh 12,6% dari posisi Rp1.125 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga (DPK) bank persero hingga Oktober 2014 senilai Rp1.473 triliun, tumbuh 15,34% dari posisi Rp1.277 triliun secara year on year.

Adapun laba setelah pajak industri bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp44,46 triliun, tumbuh 13,04% dari posisi Rp39,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank milik pemerintah tetap stabil di 5,1%.

Hingga November 2014, modal inti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN masing-masing 16%, 18%, 16% dan 14%.

Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI Rate Pada level 7,75%

Financeroll – PT Mandiri Sekuritas memprediksi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 7,75% hingga akhir tahun ini.

Meskipun kondisi ekonomi diprediksi membaik, bias kebijakan pengetatan diprediksi masih akan terjadi untuk menjaga potensi risiko eksternal.

Kebijakan pemangkasan subsidi BBM dan menetapkan subsidi tetap di tengah turunnya harga minyak akan melonggarkan tekanan inflasi pada 2015.

Harga BBM ritel turun menjadi Rp7.600 per liter pada Januari 2015 dari Rp8.500 per liter pada bulan sebelumnya.

Mandiri Sekuritas memprediksi hal itu akan menurunkan inflasi Januari sebesar 0,3%.

Pola tersebut akan terjaga selama harga minyak masih turun. Secara keseluruhan, inflasi tahun ini diprediksi akan menjadi normal ke 5% dari 8,4% pada 2014.

Kendati demikian, hal itu bukan berarti BI akan menurunkan penjagaan pada kebijakan suku bunga karena risiko eksternal masih ada.

Di tengah kondisi tersebut, termasuk dampak dari penurunan harga minyak, Mandiri Sekuritas memprediksi defisit neraca perdagangan (current account deficit/CAD) akan menyempit menjadi 2,6%-2,8% dari GDP yang masih lebih tinggi dari level berkesinambungannya yaitu 2,5%.

Lebih lanjut, Mandiri Sekuritas meyakini bias pengetatan masih perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko aluran dana keluar (outflow) sebagai konsekuensi dari normaliasasi suku bunga The Fed.

The Fed akan menaikkan suku bunga pada semester II/2015. Karena itu, BI diprediksi akan tetap memberlakukan bias kebijakan pengetatan dan masih akan nyaman dengan prediksi BI Rate yang flat sebesar 7,75%.

Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI Rate Pada level 7,75%

Sebanyak 9 Orang Dilantik Menjadi Anggota Wantimpres

Financeroll – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara.

Di dalamnya ada nama ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih, dan mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.

Adapun sembilan nama anggota sesuai dengan Keputusan Presiden No. 6/P/2015 tentang Pengangkatan Anggota Wantimpres sebagai berikut.

1. Abdul Malik Fajar

2. Ahmad Hasyim Muzadi (NU)

3. Jan Darmadi (Nasdem)

4. M Yusuf Kartanegara (PKPI)

5. Rusdi Kirana (PKB)

6. Sidarto Danusubroto (PDI-P)

7. Sri Adiningsih

8. Subagyo Hadi Suswoyo (Hanura)

9. Suharso Monoarfa (PPP)

Anggota wantimpres diberi fasilitas, seperti keuangan dan fasilitas lainnya setara Menteri Negara. Pelantikan berlangsung kurang lebih 25 menit dilanjutkan dengan memberi ucapan selamat dan ramah tamah.

Saat pelantikan, Presiden sempat mengulang kalimat yang ditirukan anggota wantimpres karena kurang jelas.

“Saya ulang, setia kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” ujar Jokowi yang mengulangi kalimat itu satu kali.

Sebanyak 9 Orang Dilantik Menjadi Anggota Wantimpres

PT Bank CIMB Niaga Menggelar Promo Untuk Raih Nasabah Cilik

Financeroll – Mengawali 2015, PT Bank CIMB Niaga Tbk gencar menggelar promo untuk meningkatkan perolehan dana dari nasabah cilik perseroan.

Adapun perseroan menggelar program Festival Fantasi Junior di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 80 nasabah cilik Bank CIMB Niaga yang mencatatkan rerata saldo tabungan harian tertinggi, bebas belanja mainan gratis selama 5 menit.

Head of Preferred, Private, & Wealth Management & Consumer Liabilities Business Bank CIMB Niaga Budiman Tanjung mengatakan hingga akhir tahun lalu, perseroan telah mencatatkan 425.000 nasabah cilik. Untuk menggenjot jumlah nasabah.

Dan pada Sabtu pekan ini (24/1/2015), pihaknya akan kembali menggelar Festival Fantasi Junior di Jakarta bagi nasabah cilik perseroan. “Dengan program ini diharapkan anak-anak terus menabung di Tabungan Junior untuk mendapatkan kesempatan menang berikutnya,” ujar Budiman dalam siaran persnya.

Adapun, untuk nasabah cilik, Bank CIMB Niaga menawarkan dua produk yaitu Tabungan Junior dan Tabungan iB Junior. Selain menawarkan promo Festival Fantasi Junior, emiten berkode saham BNGA ini juga menggunakan sistem poin untuk menggenjot penambahan dana.

Budiman menjelaskan Tabungan Junior memberikan Poin junior yang dapat diperoleh jika nasabah rajin menabung dan menggunakan kartu debit tabungan cilik ini. Nantinya, poin yang terkumpul bisa ditukar dengan tiket nonton, mainan, serta voucher belanja.

PT Bank CIMB Niaga Menggelar Promo Untuk Raih Nasabah Cilik

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Primer

Financeroll – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintahan Jokowi-JK segera meningkatkan fasilitas kesehatan primer agar mampu memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, kekhawatiran utama dunia usaha terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah mutu dan ketersediaan layanan kesehatan sesuai kebutuhan pekerja. Keterbatasan layanan JKN akan menyebabkan pekerja butuh waktu ekstra untuk berobat karena harus mengantre.

Menurut Dede, skala perbandingan rumah sakit saat ini adalah 1:20. Artinya, masih ada 20 rumah sakit yang perlu dikembangkan. Untuk daerah yang berpenduduk banyak perlu ditambah lagi rumah sakitnya. Itu artinya, adanya pembangunan rumah sakit ini akan membantu pemerintah program kesehatan 2015-2016.

Kekurangan rumah sakit terjadi secara merata di seluruh nusantara. Jabar sebenarnya jauh lebih hanya jumlah penduduknya terlalu besar sehingga rumah sakit masih terpusat di kota besar seperti Bandung dan Bekasi. Sedangkan daerah yang lain masih kurang sekali.

Saat ini peserta BPJS Kesehatan itu mencapai 186 juta orang. Artinya, penambahan fasilitas harus mulai dilakukan sejak dari fasilitas prima seperti puskesmas.

Oleh karena itu, anggaran kesehatan harus ditambah. Karena kalau tidak ditambah tentu tidak akan berdampak terhadap peserta BPJS Kesehatan.

Tidak ada pilihan bagi pemerintah kecuali meningkatkan anggaran pembangunan fasilitas kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas dengan fasilitasnya harus ditambah. Saat ini, Komisi IX sedang bernegosiasi dengan pemerintah untuk memberikan fasilitas tambahan tersebut.

Mudah-mudahan dalam rapat koordinasi dengan Kemenkes yang dilaksanakan pada Senin segera ada keputusan baru. Dan lihat apakah pemerintahan Jokowi ini serius mendukung program kesehatan tersebut.

Pemerintah bisa memaksimalkan dana cukai sebesar Rp117 triliun untuk menambah fasilitas kesehatan tersebut. Pasalnya, selama ini dana cukai banyak terpakai untuk hal-hal selain kesehatan.

Seandainya 50% saja dipakai untuk kesehatan, maka akan ada dana tambahan untuk kesehatan ditambah dana yang telah dialokasikan Rp40 triliun menjadi Rp85 triliun. Dana sebesar itu, jauh lebih bisa meningkatkan performa layanan kesehatan.

Disinggung mengenai tenaga dokter menurutnya sudah banyak. Hanya yang perlu dilakukan penambahan adalah tenaga non dokter seperti bidan, farmasi, apoteker dan tenaga laboratorium.

Memang sudah ada moratorium untuk PNS. Yang diminta tambahan itu dokter, dokter gigi dan bidan serta tenaga non dokter.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati menyebutkan bahwa saat ini jumlah sakit di Jabar mencapai 303 unit. Dengan jumlah sebanyak itu sebenarnya cukup, hanya tempat tidur pasien yang masih kurang.

Salah satu upaya yang dilakukan terkait kurangnya tempat tidur pasien dengan memfungsikan tempat tidur yang di puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).

Untuk jumlah dokter, sudah mencukupi hanya penyebaran yang belum merata. Kebanyakan dokter terpusat di perkotaan. Jumlah dokter pada umumnya disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Di Kuningan jumlah dokternya sedikit karena jumlah penduduk disana juga sedikit. Begitu juga di Sukabumi. Seolah dokter padahal penduduknya sedikit. Beda dengan Bandung, Bogor, Cimahi jumlah penduduknya banyak sehingga dokternya juga banyak.

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Primer

Badan Amil Zakat Nasional Targetkan Himpunan Zakat Naik Menjadi Rp4,2 Triliun

Financeroll – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan penghimpunan zakat naik dari tahun lalu Rp3,2 triliun menjadi sebesar Rp4,2 triliun pada tahun ini. Namun, angka itu masih kecil dibanding potensi zakat Indonesia berdasarkan riset Baznas bersama IPB dan Islamic Development Bank (IDB) yakni Rp217 triliun setiap tahun.

“Untuk menggali potensi zakat di Indonesia, kita akan bergandeng tangan dengan berbagai pihak,” kata Ketua Umum Baznas Prof. Didin Hafidhuddin di Jakarta.

Di miladnya ini, Baznas ingin mengusung Baznas Baru untuk lebih mendekatkan diri kepada muzaki, mustahik, dan masyarakat. Pada saat ini, Baznas juga menunggu hasil dari proses pemilihan pengurus periode 2015-2019.

Pada Desember tahun lalu, Tim Seleksi yang dipimpin Dirjen Bimas Islam telah menetapkan 16 nama calon anggota dari unsur masyarakat. Selanjutnya Presiden RI akan memilih 8 nama dari 16 nama itu untuk dimintakan pertimbangan kepada DPR RI dan ditetapkan bersama 3 orang dari unsur pemerintah. “Dengan ditetapkan 11 anggota Baznas yang baru berarti mengganti pengurus sebelumnya,” kata Didin, yang sudah dua periode menjadi ketua umum.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan KeputusanPresiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Baznas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berbagai penghargaan bagi Baznas dalam 4 tahun terakhir: berhasil memperoleh sertifikat ISO selama 4 tahun berturut-turut, yaitu: pada 2008 mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2000. Pada 2009, 2010, dan 2011 kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. Pada 2009 juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting.

Baznas berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI pada 2008, serta meraih “The Best Innovation Programme ” dan “The Best inTransparency Management” pada IMZ Award 2011.

Badan Amil Zakat Nasional Targetkan Himpunan Zakat Naik Menjadi Rp4,2 Triliun

PT Bank Mandiri Bertahan Dengan Suku Bunga Kredit Saat Ini

Financeroll – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum berniat menurunkan suku bunga kredit yang ditawarkan perseroan.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan suku bunga mungkin turun jika defisit transaksi berjalan membaik. Kalau kondisi current account deficit membaik, baru ada chance turun.

Dari website resmi perseroan, Bank Mandiri menawarkan suku bunga dasar kredit (SBDK) korporasi, ritel, dan mikro sebesar masing-masing 10,5%, 12,5%, dan 19,5%. Sementara, untuk kredit konsumsi, kisaran bunga yang ditawarkan sebesar 11%-12,5%.

Adapun, untuk tahun ini, Budi menyebutkan emiten berkode saham BMRI tersebut membidik pertumbuhan kredit di posisi 15%-17%.

PT Bank Mandiri Bertahan Dengan Suku Bunga Kredit Saat Ini

Rachmat Gobel Peringatkan Pedagang Bisa Dipenjara

Financeroll – Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memperingatkan pedagang untuk tidak menimbun bahan pokok di gudang karena jika tidak mematuhi akan dicabut izin usahanya hingga hukuman penjara serta denda.

“Kita tidak akan main-main dalam menjaga stabilitas stok dan harga. Akan kita tindak tegas yang menimbun,” kata Rachmat Gobel kepada pers di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan usai dia dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan sidak ke sejumlah gudang yang ketahuan menimbun kebutuhan pokok.

Mendag mengatakan di saat situasi seperti ini pengusaha diingatkan agar tidak coba-coba untuk menimbun kebutuhan pokok, mengingat pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku.

Kementeriannya akan terus memantau stok kebutuhan pokok di gudang-gudang milik swasta untuk memastikan tidak ada penimbunan.

Rachmat mengatakan pengusaha boleh saja mengambil untung tapi tidak dengan cara menimbun bahan pokok karena akan mengganggu stabilitas harga.

Kemendag akan terus pantau gudang penyimpan bahan pokok dan kalau ketahuan menimbun pasti akan ada tindakan tegas.

Kementerian tidak main-main dalam menindak tegas penimbun dan akan gandeng Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian.

Kunjungan ke sejumlah gudang merupakan shock therapy untuk menunjukkan ke pengusaha bahwa kita tak main-main dan bersikap tegas.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina mengatakan sesuai ketentuan yang berlaku pengusaha tidak boleh menimbun kebutuhan pokok dan jika terjadi gejolak harga maka wajib harus untuk mengeluarkan dari gudang untuk di jual ke pasar.

Kalau ketahuan menimbun ancamannya bisa penjara empat sampai lima tahun dan atau denda Rp20 miliar. Sanksi lainnya bisa berupa pencabutan izin usaha.

Rachmat Gobel Peringatkan Pedagang Bisa Dipenjara

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Berpotensi Melimpah

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan keniscayaan.

Indonesia memiliki potensi berlimpah. Dengan contoh jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang dan sebagian besar merupakan kelompok usia produktif dengan kelas menengah yang terus bertumbuh.

Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah di seluruh wilayahnya.

Diyakini dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut dalam beberapa tahun ke depan, bukanlah hal yang mustahil dicapai.

Namun potensi tersebut juga mengandung tantangan. Misalnya, dengan jumlah penduduk yang besar, artinya perlu banyak lapangan kerja.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi juga harus dipacu lebih tinggi agar dapat terus menyerap tambahan angkatan kerja.

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Berpotensi Melimpah

Akan Ada 30.000 Agen Baru Branchless Banking

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan tahun ini bakal ada 30.000 agen baru untuk layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan dari rancangan bisnis bank (RBB) 2015 yang disetorkan bank, ada 17 bank yang akan mengikuti program andalan regulator keuangan ini.

Pada awal tahun ini, terdapat 17 bank dengan 30.000 agen baru yang akan melayani masyarakat.

Diastikan pihak OJK juga bakal mensinergikan program laku pandai tersebut dengan layanan keuangan digital (LKD) yang diinisiasi Bank Indonesia (BI).

Dengan menggenjot pengembangan program laku pandai ini, Diharapkan sektor jasa keuangan mampu mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di Indonesia.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sementara, Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki kekayaan alam luar biasa, tertinggal.

Juga masih menyaksikan ketimpangan pendapatan yang bahkan dalam beberapa tahun terakhir cenderung membesar. Ini menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Akan Ada 30.000 Agen Baru Branchless Banking

Basuki Minta PLN Hentikan Aliran Listrik ke Rumah Liar

Financeroll – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menghentikan pasokan listrik ke rumah-rumah ilegal dan kawasan pertokoan bawah jembatan.

Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Balai Kota, Jakarta.

Ahok berharap dengan penghentian aliran listrik tersebut akan mematikan eksistensi permukiman tanpa izin pendirian bangunan.

Kita juga minta di tanah-tanah terlarang itu jangan disambung listrik sehingga rumah liar lama-lama mati. Di bawah kolong jembatan bikin toko pakai rolling door, kalau dikasih listrik, bagaimana enggak jadi ramai.

Selain itu, Mantan Bupati Belitung Timur ini menginginkan agar galian kabel pada trotoar dapat tertutup sempurna dan rapi.

Menurut Basuki selama ini kontraktor PLN tidak melakukan penutupan yang baik bahkan pekerjanya meninggalkan galian begitu saja.

“Kita enggak ingin lagi galian kabel bongkar trotoar kita, terus kontraktor PLN seenaknya, ada lubang terus tukangnya pergi,” ujarnya.

Basuki Minta PLN Hentikan Aliran Listrik ke Rumah Liar

OJK Fasilitasi Linkage Bank Dengan Lembaga Keuangan Untuk Pertumbuhan Kredit

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bakal memfasilitasi linkage antara bank dengan lembaga keuangan lain untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan langkah tersebut juga sebagai inisiatif yang disiapkan untuk melengkapi kebijakan lain yang telah dicanangkan.

Akan memfasilitasi linkage antara bank dengan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi.

Langkah tersebut juga diambil untuk mendorong peran sektor perbankan dalam mendukung percepatan pembangunan.

Muliaman berharap, tahun ini bank meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang memiliki ilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja.

OJK Fasilitasi Linkage Bank Dengan Lembaga Keuangan Untuk Pertumbuhan Kredit

Penumpang APTB Tidak Perlu Membayar Ongkos Sampai Dua Kali

Financeroll – Enam operator bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) yang sebelumnya di bawah kendali Dinas Perhubungan DKI, kini dialihkan ke PT Transportasi Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit mengatakan berdasarkan hasil rapat, pengelolaan bus dialihkan ke PT Transjakarta.

Dari rapat tersebut, disepakati bahwa para operator harus mengikuti standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan PT Transjakarta. Dengan demikian, akan ditetapkan pula sistem pembayaran berdasarkan jarak yang ditempuh.

Dan akan melakukan di bawah komando PT Transjakarta. Harus tunduk dengan aturan main PT Transjakarta.

Dengan pengalihan koordinasi ini penumpang tak harus membayar dua kali saat ingin berpindah moda baik bus APTB maupun bus Transjakarta.

Adapun, tarif yang dibebankan kepada penumpang bus APTB dengan rute terpanjang yaitu 62 km adalah Rp17.000. Berbeda dengan tarif bus Transjakarta yang hanya Rp3.500 sekali perjalanan melewati 12 koridor. Kendati demikian, pihaknya mengatakan bus APTB masih diperkenankan masuk dan keluar busway.

APTB ini dia tetap masuk ke jalur bus Transjakarta yang ada, tapi tidak ada lagi dualisme tarif.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 193 armada bus APTB yang beroperasi dengan 17 trayek yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya.

Adapun, enam operator tersebut yakni, PT Anugerah Mas, PT Bianglala Metropolitan, PT Sinar Jaya Megah Langgeng, PT Mayasari Bhakti, PT Hiba Utama dan Perum PPD.

Penumpang APTB Tidak Perlu Membayar Ongkos Sampai Dua Kali

Rancangan Bisnis Bank 2015 Relevan Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target kalangan perbankan dalam Rancangan Bisnis Bank (RBB) 2015, relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan dari kumpulan RBB 2015, rata-rata pertumbuhan kredit dibidik di posisi 16,46% atau lebih optimistis dibandingkan dengan realisasi peningkatan pinjaman tahun lalu.

Angka tersebut cukup relevan mengingat kondisi ekonomi saat ini. Namun perlu dingatkan agar bank jangan melupakan sisi pendanaan.

Selain itu bank juga perlu memperbesar alokasi pembiayaan ke sektor produktif. Pasalnya, sektor ini memiliki nilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja.

Adapun, dari data pertumbuhan uang beredar (M2) yang dirilis Bank Indonesia, industri perbankan hanya mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,7% year-on-year (y-o-y) menjadi Rp3.626 triliun pada November 2014.

Sementara, dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,41% y-o-y menjadi Rp3.930 triliun pada November 2014.

Rancangan Bisnis Bank 2015 Relevan Dengan Kondisi Ekonomi Indonesia

Jusuf Kalla Beberkan Praktik Investasi di Sektor Keuangan oleh Investor Asing

Financeroll – Bukan Wapres Jusuf Kalla kalau tidak bicara blak-blakan. Kali ini Jusuf Kalla membeberkan soal praktik investasi di sektor keuangan oleh investor asing, yang dinilai dengan istilah “perampokan berulang-ulang” yang difasilitasi oleh rezim kebijakan di dalam negeri.

Penilaian soal perilau investor keuangan itu dikemukakan Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato sambutan pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di gedung Kementerian Keuangan di Jakarta.

Wapres Jusuf Kalla yang datang terlambat dan sempat diinformasikan tidak bisa hadir di acara OJK itu memulai sambutannya dengan menyebutkan bahwa sektor keuangan mirip dengan perannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, terkait dengan darah.

Uang ibarat darah, sehingga sangat perlu diatur dengan baik supaya alirannya lancar tapi bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dan terutama menumbuhkan sektor riil.

Dalam konteks itulah, Wapres JK mengingatkan kepada otoritas keuangan dan pelaku industri keuangan agar memberikan perhatian lebih besar bagi sektor riil dan tidak semata memberikan keuntungan yang besar saja bagi investor keuangan terlebih dari luar negeri.

Dengan memberikan contoh, bukan bermaksud tidak menganggap penting pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, Wapres JK mengatakan perrtumbuhan IHSG yang besar sebenarnya justru membuat kekayaan Indonesia tersedot ke luar karena 70% investor di bursa saham adalah investor asing.

Selain itu investor asing masuk ke Indonesia dengan iming-iming suku bunga yang tinggi, mulai dari BI Rate, deposito, SBI dan kemudian turut “menggoreng” pergerakan kurs rupiah.

“Kita ini dirampok berkali-kali,” kata Wapres JK. Ia mengilustrasikan sejumlah lembaga keuangan dan perbankan mancanegara yang beroperasi di Indonesia mengambil keuntungan yang besar untuk dibawa ke luar negeri.

Oleh sebab itu, pengaturan sektor keuangan sebaiknya tetap memperhatikan dan perlu semakin berorientasi pada pertumbuhan sektor riil di dalam negeri.

Era buruh murah sebaiknya juga ditinggalkan. “Bagaimana kita mau nabung kalau pendapatan rendah?” katanya. Sektor manufaktur pun tidak akan tumbuh kalau konsumsi rendah akibat gaji yang rendah, kata Wapres Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla Beberkan Praktik Investasi di Sektor Keuangan oleh Investor Asing

Rachmat Gobel Diagendakan Bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang

Financeroll – Dalam rangka menyosialisasikan program perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah Jepang, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel diagendakan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang Yoichi Miyazawa dan para pengusaha di Negeri Matahari Terbit itu.

Pada setiap pertemuan itu, Mendag akan menyampaikan sejumlah upaya yang akan ditempuh pemerintahan Joko Widodo dalam lima tahun mendatang. Program pemerintah ini, utamanya yang terkait dengan masalah perdagangan sesuai yang tercantum dalam Nawacita.

Jepang dapat berkontribusi terhadap semua rencana pembangunan nasional.

Mendag yang mendarat di Jepang pada Minggu, 18 Januari segera melakukan pertemuan dengan Mitsubishi Corporation.

Ajakan untuk berinvestasi dan menambah partisipasi dalam pembangunan di Indonesia ini juga disampaikan dalam pertemuan Keidanren dan Keikaren atau Federasi Bisnis Jepang.

Indonesia memiliki banyak peluang investasi dan memiliki potensi sebagai mitra dagang berbasis produksi yang menjanjikan. Apalagi Indonesia merupakan pasar terbesar di Asean. Keidanren dan Keikaren dapat datang langsung untuk menjajaki peluang bisnis dan investasi itu.

Rachmat Gobel Diagendakan Bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang

Tarif Bus APTB Akan Turun Setelah Pengalihan Pengelolaan

Financeroll – Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI memperkirakan dengan pengalihan pengelolaan bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB), tarif akan lebih rendah dari saat ini.

Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan mengatakan semua operator telah sepakat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT Transjakarta.

Dengan adanya berbagai penyesuaian harga tiket bagi penumpang bus APTB dimungkinkan lebih rendah dari saat ini.

Adapun tarif bus APTB dengan rute terpanjang yaitu 62 kilometer adalah Rp17.000 perpenumpang. Berbeda dengan tarif bus Transjakarta yang hanya Rp3.500 sekali perjalanan melewati 12 koridor.

Tarifnya nanti disesuaikan. Dan bisa jadi turun.

Nantinya para operator akan menyusun kontrak dengan PT Transjakarta setelah nominal pembayaran ditetapkan. Ke depan, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dibahas dengan melibatkan Dishub, PT Transjakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Organda DKI.

Nanti operator berkontrak baru. Dalam waktu dua bulan nanti keluar angka Rp/km.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 193 armada bus APTB yang beroperasi dengan 17 trayek yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya.

Adapun, enam operator tersebut yakni, PT Anugerah Mas, PT Bianglala Metropolitan, PT Sinar Jaya Megah Langgeng, PT Mayasari Bhakti, PT Hiba Utama dan Perum PPD.

Tarif Bus APTB Akan Turun Setelah Pengalihan Pengelolaan

OJK Meminta Bank Asing Tingkatkan Perekonomian Nasional

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank asing meningkatkan peran yang lebih besar untuk mendukung perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan bank asing dapat meningkatkan peran untuk mendorong kegiatan perdagangan dan investasi.

Terutama untuk membangun kerjasama bilateral dengan negara asal bank.

Sementara, untuk kawasan Asean, Muliaman menjamin pihaknya akan meningkatkan komunikasi dengan regulator di regional ini untuk memastikan integrasi sistem perbankan terlaksana dengan mengedepankan asas resiprokal.

Juga diharapkan kerjasama untuk menipiskan kesenjangan baik dalam aturan, kapasitas, dan akses pasar. Dengan demikian, integrasi sistem perbankan Asean dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

OJK Meminta Bank Asing Tingkatkan Perekonomian Nasional

Penurunan Harga BBM Bisa Menurunkan Inflasi

Financeroll – Badan Pusat Statistik (BPS) berharap penurunan harga BBM bersubsidi untuk kedua kalinya tahun bisa turut menurunkan inflasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengakui penurunan BBM bersubsidi pada 1 Januari lalu memang tidak efektif menurunkan harga barang-barang lain.

Itu hanya menahan harga-harga yang akan naik, tidak jadi naik. Tapi tidak sampai membuat turun. Harga-harga jadi berhenti naik.

Penaikan BBM bersubsidi pada 18 November 2014 lalu membuat inflasi sepanjang 2014 mencapai 8,36%, lebih tinggi ketimbang target pemerintah yakni 7,2% dan bahkan ramalan BI yakni 7,7%-8,1%.

Ditambah lagi, inflasi Desember 2014 sempat melesat level 2,46% atau secara bulanan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Namun optimis penurunan kedua ini akan akan mampu menahan laju inflasi. Sebab, posisi harga premium kembali ke level sebelum subsidi dicabut.

Gejalanya seperti itu, ada penurunan. Kelihatannya bulan ini bagus. Harga turun, inflasi pasti turun.

Penurunan Harga BBM Bisa Menurunkan Inflasi