Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI Rate Pada level 7,75%

Financeroll – PT Mandiri Sekuritas memprediksi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 7,75% hingga akhir tahun ini.

Meskipun kondisi ekonomi diprediksi membaik, bias kebijakan pengetatan diprediksi masih akan terjadi untuk menjaga potensi risiko eksternal.

Kebijakan pemangkasan subsidi BBM dan menetapkan subsidi tetap di tengah turunnya harga minyak akan melonggarkan tekanan inflasi pada 2015.

Harga BBM ritel turun menjadi Rp7.600 per liter pada Januari 2015 dari Rp8.500 per liter pada bulan sebelumnya.

Mandiri Sekuritas memprediksi hal itu akan menurunkan inflasi Januari sebesar 0,3%.

Pola tersebut akan terjaga selama harga minyak masih turun. Secara keseluruhan, inflasi tahun ini diprediksi akan menjadi normal ke 5% dari 8,4% pada 2014.

Kendati demikian, hal itu bukan berarti BI akan menurunkan penjagaan pada kebijakan suku bunga karena risiko eksternal masih ada.

Di tengah kondisi tersebut, termasuk dampak dari penurunan harga minyak, Mandiri Sekuritas memprediksi defisit neraca perdagangan (current account deficit/CAD) akan menyempit menjadi 2,6%-2,8% dari GDP yang masih lebih tinggi dari level berkesinambungannya yaitu 2,5%.

Lebih lanjut, Mandiri Sekuritas meyakini bias pengetatan masih perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko aluran dana keluar (outflow) sebagai konsekuensi dari normaliasasi suku bunga The Fed.

The Fed akan menaikkan suku bunga pada semester II/2015. Karena itu, BI diprediksi akan tetap memberlakukan bias kebijakan pengetatan dan masih akan nyaman dengan prediksi BI Rate yang flat sebesar 7,75%.

Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI Rate Pada level 7,75%

PT Bank Mandiri Masukkan RBB Pembukaan Kantor Cabang di Malaysia

Financeroll – PT Bank Mandiri Tbk telah memasukan pembukaan kantor cabang di Malaysia dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Pahala N. Mansury mengungkapkan perseroan masih menunggu syarat dari rencana bisnis tersebut.

Masih menungguu syarat formal dan implikasi dari pembukaan kegiatan di Malaysia.

Dalam RBB 2015, perseroan menyiapkan dana sekitar 300 juta ringgit untuk membuka kantor cabang penuh di Negeri Jiran. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan perseroan telah masukkan izin, akan tetapi belum dapat mendapatkan lampu hijau dari otoritas.

Perjanjian kerja sama diteken oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Perjanjian bilateral tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan pedoman Asean Banking Integration Frameworks (ABIF) yang telah disepakati oleh 10 negara Asean.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad berharap kesepakatan tersebut mampu menciptakan iklim bisnis yang baik di antara kedua negara. Di antara prinsip yang diatur adalah asas resiprokal serta pengurangan kesenjangan perlakuan terhadap bank asing yang hendak masuk di negara yang bersangkutan (reducing gaps).

Pasca perjanjian kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, maka bank-bank yang hendak berekspansi ke Malaysia akan diperlakukan sebagaimana bank lokal. Dalam artian, regulasi yang ditetapkan kepada bank asal Indonesia akan sama dengan regulasi yang berlaku bagi bank lokal Malaysia. Demikian pula sebaliknya. OJK menjelaskan bahwa modal untuk ekspansi ke Malaysia dapat dicicil hingga lima kali.

PT Bank Mandiri Masukkan RBB Pembukaan Kantor Cabang di Malaysia

Kurs Tengah Jelang Libur Akhir Pekan Melemah ke Rp12.474 Per Dolar AS

Financeroll – Kurs tengah rupiah ditransaksikan melemah 0,27% terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (02/01/2015).

Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs tengah rupiah berada di level Rp12.474 per dolar AS, dari kurs tengah sebelumnya Rp12.440 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, rupiah anjlok 1,11% ke Rp12.526 per dolar AS.

Kurs Tengah Dolar AS-Rupiah

02 Januari	12.474
31 Desember	12.440
30 Desember	12.436
29 Desember	12.434
24 Desember	12.467
23 Desember	12.456

Kurs Tengah Jelang Libur Akhir Pekan Melemah ke Rp12.474 Per Dolar AS

BI Terbitkan Izin Bagi 18 Penerbit Uang Elektronik

Financeroll – Bank Indonesia telah menerbitkan izin bagi 18 penerbit uang elektronik, namun hanya segelintir yang pada akhirnya benar-benar serius menggeluti bisnis ini.

Alasannya bermacam-macam. Tingginya nilai investasi dan belum terbukanya peluang untuk meraup pendapatan adalah dua kendala utama yang membuat tak semua penerbit bisa bertahan. Mereka menghadapi seleksi alam.

Ini adalah bisnis jangka panjang. Hanya pemain bermodal besar punya napas cukup panjang untuk terus mengeksplorasi bisnis ini. Para penerbit yang berskala medium, atau bahkan kecil, sulit berkembang karena tak mampu terus ikut dalam permainan.

Bisnis ini menelan investasi jumbo. Biaya besar dibutuhkan untuk membangun sistem back office agar bisnis uang elektronik bisa berjalan. Investasi lebih besar lagi diperlukan untuk biaya promosi dan perluasan jaringan.

Angka Rp60 miliar untuk mengembangkan sistem back office uang elektronik di BNI. Angka Rp50 miliar untuk investasi pengadaan portal (gate) di jaringan kereta api commuter line, sebagai syarat keikutsertaan bank dalam sistem pembayaran tiket kereta menggunakan uang elektronik.

Tak hanya itu, para penerbit uang elektronik juga harus menyisihkan sejumlah investasi guna menyediakan mesin electronic data capture (EDC) di jaringan merchant yang diajak bekerja sama. Jika ingin uang elektronik bisa digunakan di mana-mana, maka akan semakin membengkak pula dana investasi yang dibutuhkan. Tidak semua penerbit mampu melakukannya.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Eko Budiwiyono mengakui sulitnya mengembangkan bisnis uang elektronik. Sejauh ini, persebaran uang elektronik Bank DKI baru sampai di jaringan Transjakarta dan sejumlah rekanan retail. Bank bermodal belum mampu bergabung dalam kerja sama yang lebih luas, seperti investasi di jaringan commuter line, yang kini semakin melebar ke sistem parkir elektronik, setelah sebelumnya beroperasi pada sistem tiket elektronik.

Alasannya, nilai investasinya cukup tinggi. Selain harus berpartisipasi dalam investasi pengadaan gate, bank-bank penerbit uang elektronik juga diminta berinvestasi pada mesin pembaca uang elektronik di tempat-tempat parkir yang dikelola oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dan itu adalah salah satu pertimbangannya.

Para penerbit uang elektronik dari kalangan perusahaan telekomunikasi merasakan tantangan yang lebih besar lagi. Bahkan, menurut Bank Indonesia selaku penerbit izin, bisnis uang elektronik di industri telko tidak berjalan sesuai harapan.

Perusahaan telekomunikasi, yang awalnya sangat optimis mengembangkan bisnis uang elektronik, pada akhirnya menemui jalan buntu. Bisnis transfer uang melalui telepon seluler tidak mendapatkan sambutan hangat dari khalayak. Ternyata, basis pelanggan yang besar tidak menjamin bisnis ini akan berhasil. Pada kenyataannya, para pelanggan perusahaan telekomunikasi belum nyaman melakukan transfer uang melalui ‘rekening telepon’.

Saat tuntutan untuk menambah investasi belum juga berhenti, para penerbit uang elektronik mulai gelisah karena hingga kini Bank Indonesia masih belum banyak memberikan celah untuk meraup pendapatan. BI melarang para penerbit untuk mengutip biaya transaksi dan biaya pengisian ulang uang elektronik (top up). Alasannya jelas, BI ingin mendorong penggunaan uang elektronik untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Jika dikenakan biaya, maka penggunaan uang elektronik tidak akan menarik lagi. Masyarakat akan kembali ke uang tunai.

Uang elektronik adalah pengganti uang tunai. Tidak bisa ditambah ataupun dikurangi nilainya. Demikian fatwa BI.

BI Terbitkan Izin Bagi 18 Penerbit Uang Elektronik

Bank Indonesia Prediksi Inflasi Desember 8,2 Hingga 8,4%

Financeroll – Bank Indonesia (BI) memprediksikan tingkat inflasi pada Desember 2014 sebesar 8,2%-8,4% atau di atas prediksi sebelumnya sebesar 8,1%-8,3%, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Agus Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan kenaikan harga BBM pada 17 November 2014 lalu menyumbang 0,61%-0,65% terhadap inflasi bulanan Desember 2014 sebesar 2,2%-2,4% (mtm).

Ada juga komoditi-komoditi yang walaupun bobotnya kecil, tapi kenaikanya berkontribusi besar terhadap inflasi.

Komoditas tersebut antara lain cabai yang mana kenaikan harganya cukup besar sehingga menyumbang inflasi sebesar 0,4%. Selain itu, kenaikan tarif angkutan dalam kota juga turut berkontribusi terhadap peningkatan inflasi.

Di sisi lain, BI juga menilai kebijakan pemerintah memberikan subsidi tetap untuk BBM akan lebih efektif dalam mengendalikan inflasi karena tidak terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia.

Di Asean, rata-rata inflasi selalu terjaga di bawah 5% dalam sepuluh tahun terakhir sementara Indonesia ada saat kita (inflasi) 17%, ada saat 11%.

Bank Indonesia Prediksi Inflasi Desember 8,2 Hingga 8,4%

Kurs Tengah Rupiah Hari Akhir Tahun Melemah ke Level Rp12.440/US$

Financeroll – Kurs tengah rupiah ditransaksikan melemah 0,03% terhadap dolar AS. Berdasarkan data Bank Indonesia, kurs tengah rupiah berada di level Rp12.440 per dolar AS, dari kurs tengah sebelumnya Rp12.436 per dolar AS.

Adapun jika dibandingkan dengan patokan kurs tengah Rabu pekan lalu (24/12/2014) yang terhenti di level Rp12.467 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan data, rupiah menguat 0,27% ke Rp12.400 per dolar AS.

Kurs Tengah Dolar AS-Rupiah

31 Desember	12.440
30 Desember	12.436
29 Desember	12.434
24 Desember	12.467
23 Desember	12.456

Kurs Tengah Rupiah Hari Akhir Tahun Melemah ke Level Rp12.440/US$

BI Anggap Integrasi Industri Keuangan ASEAN Perlu di Percepat

Financeroll – Bank Indonesia (BI) menilai integrasi industri keuangan di Asia Tenggara perlu dipercepat untuk menggarap potensi ekonomi yang tumbuh pesat di kawasan ini.

Agus Martowardojo, Gubernur BI, menjelaskan pertumbuhan ekonomi sepuluh negara Asean diprediksi mencapai 5,6% dalam empat tahun mendatang dan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia setelah China dan Jepang.

“Perdagangan intra Asean di 2000 hanya US$166 miliar dan sekarang naik menadi 3,5 kali lipat,” ujarnya dalam acara penandatanganan kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia di Jakarta.

Selain itu, Agus menyebut arus modal asing antarkawasan Asia Tenggara meningkat 17,5 kali lipat menjadi US$21,3 miliar dalam 13 tahun terakhir.

Kendati demikian, kegiatan ekonomi yang pesat belum diimbangi dengan integrasi keuangan di kawasan ini sehingga integrasi dirasa perlu dipercepat.

Sedianya, integrasi industri keuangan dijadwalkan berlangsung pada 2020 dan saat ini panduan Kerangka Kerja Integrasi Perbankan Asean atau Asean Banking Integration Framework (ABIF) yang bersifat multilateral telah disepakati negara anggota.

Agus mengatakan, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyepakati perjanjian bilateral dengan BNM sebagai turunan dari panduan ABIF yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian ini akan memudahkan akses pasar dan operasional yang lebih luwes bagi bank asal Indonesia yang akan berekspansi ke Malaysia.

BI Anggap Integrasi Industri Keuangan ASEAN Perlu di Percepat

Inflasi Tahun Ini Diperkirakan Melampaui 8%

Financeroll – Inflasi tahun ini diperkirakan melampaui 8%, melebihi proyeksi pemerintah yang memperkirakan 7,3%-7,5% sejalan dengan kenaikan harga BBM subsidi.

Survei yang dilakukan Bank Indonesia hingga pekan ketiga Desember menunjukkan inflasi bulan itu bakal mencapai 2,1%-2,2%. Dengan demikian, inflasi tahunan (year on year) Desember bakal berkisar 8,1%-8,2% setelah melaju 6,23% bulan sebelumnya, atau berada pada batas atas proyeksi bank sentral 7,7%-8,1%.

Diperkirakan dampaknya besar di Desember karena (selain dampak kenaikan harga BBM), juga ada Natal dan Tahun Baru. Jadi, dengan melihat dampak itu lebih di administered price dan volatile food, dan ini yang perlu dikoordinasikan agar dapat tetap terkendali.

Gubernur BI Agus Martowardojo seusai rapat koordinasi membahas inflasi di kantor Kemenko Perekonomian mengatakan, Khusus dampak kenaikan harga BBM, andilnya berkisar 0,6%, sedangkan selebihnya berkaitan dengan harga pangan bergejolak.

Sementara itu, Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengaku telah memerintahkan Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Bulog untuk menggelar operasi pasar khusus (OPK) beras untuk meredam kenaikan harga pangan pokok itu belakangan ini. Operasi pasar akan memanfaatkan stok beras Bulog yang saat ini 1,7 juta ton. Langkah itu terutama difokuskan pada daerah-daerah yang dilanda banjir.

Kenaikan harga itu telah menambah beban masyarakat yang menjadi korban banjir.

Beberapa daerah yang mengalami banjir antara lain Kabupaten Bandung Barat, beberapa wilayah di DKI Jakarta, dan Aceh Utara.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium mulai bergerak ke kisaran Rp9.000 per kg pertengahan November. Awal Desember, harga komoditas itu masih berkisar Rp9.200 per kg, tetapi kemudian mencapai hampir Rp9.400 mendekati akhir bulan.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menegaskan tak ada rencana impor beras meskipun harga beras menanjak. Alasannya, stok beras Bulog masih cukup untuk enam bulan ke depan.

Kalau kondisi sulit, baru impor.

Inflasi Tahun Ini Diperkirakan Melampaui 8%

PT Intiland Development Proyeksi Pertumbuhan Hingga 10% di 2015

Financeroll – Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik, ditambah dengan potensi tekanan tambahan dari nilai tukar dolar AS, membuat PT Intiland Development Tbk memproyeksi kinerja 2015 hanya bertumbuh di kisaran 5%-10%.

Corporate Secretary Intiland Development (DILD) Theresia Rustandi mengatakan pihaknya masih konservatif. Proyeksi 2015 tetap konservatif, tapi akan lebih baik dari 2014. Akan lebih moderat di 5%-10%.

Tahun ini industri properti terimbas situasi politik dalam negeri dan kebijakan loan to value (LTV) dari Bank Indonesia (BI). Awal tahun depan, situasi pun dipandang belum mendukung karena kenaikan harga BBM diperkirakan mulai berdampak pada penjualan dan nilai tukar dolar AS masih menjadi tantangan.

Target untuk 2015 lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan tahun ini yang diharapkan 15%-20% serta pencapaian 2013 yang meningkat 19,6% dari tahun sebelumnya.

Tahun ini, DILD membidik pendapatan Rp1,8 triliun atau meningkat dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,51 triliun.

Hingga September 2014, perseroan membukukan Rp1,3 triliun atau 24,8% lebih tinggi dari periode yang sama setahun sebelumnya. Adapun laba bersih melonjak 43,5% menjadi Rp300 miliar, dari sebelumnya Rp209,2 miliar.

Di sisi marketing sales, per kuartal III/2014 DILD sudah meraup Rp1,8 triliun atau 64% dari target sepanjang tahun.

Berbagai pengembangan proyek eksisting dan proyek baru diharapkan mendukung kinerja perseroan tahun depan. DILD akan meluncurkan beberapa kluster baru di proyek Serenia Hills, dua menara apartemen di proyek Regatta, satu tower baru di Park Avenue, serta South Quarter tahap kedua.

Sementara itu, proyek baru yang bakal dimulai pada 2015 adalah reklamasi dan pengembangan Pantai Mutiara di utara Jakarta. Proyek ini masih dalam tahap pengurusan izin reklamasi dan analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Keperluan untuk tahap awal sekitar Rp4,5 triliun, totalnya diperkirakan Rp7,5 triliun tapi masih terus kami hitung.

Dana Rp4,5 triliun dibutuhkan untuk persiapan lahan dan pengembangan awal proyek tersebut. Perseroan mengungkapkan sumber dana merupakan campuran dari kas internal dan dana eksternal.

Diakui masih memiliki fasilitas pinjaman yang bisa ditarik dari beberapa bank, antara lain PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Namun, jumlahnya tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan investasi tahap awal reklamasi Pantai Mutiara.

Di luar itu, DILD juga terus memperluas lahan di kawasan industri Ngoro, Jawa Timur. Rencananya, pada 2015 lahan industri di sana akan ditambah 100 hektare sehingga totalnya mencapai 500 hektare.

Perseroan pun berniat berekspansi ke dua daerah lain di provinsi yang sama untuk mengembangkan kawasan industri.

Sayangnya DILD belum mengumumkan capital expenditure (capex) yang mereka butuhkan tahun depan. Tahun ini, perseroan menyiapkan belanja modal sebesar Rp1,8 triliun.

PT Intiland Development Proyeksi Pertumbuhan Hingga 10% di 2015

Wajib Lapor ke Bea Cukai Kalau Bawa Rp100 Juta ke Luar Negeri

Financeroll – Sehubungan dengan telah diterimanya tugas dari Bank Indonesia maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, maka setiap Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan membawa uang tunai senilai Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara, wajib melaporkan ke petugas Bea Cukai.

“Jika tidak (melaporkan), maka akan ditangkap petugas Bea Cukai, dan ada sanksi administrasi yaitu 10% dari uang yang dibawa,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.

Selain uang tunai, menurut Agung, WNI yang membawa instrumen pembayaran lainnya seperti cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar atau bilyet giro ke luar wilayah Republik Indonesia senilai Rp100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, juga wajib melaporkannya kepada petugas Bea dan Cukai.

“Aturan tersebut sudah diserahkan dari BI dan PPATK kepada kami,” jelas Agung.

Dirjen Bea dan Cukai mengungkapikan hingga November 2014 realisasi penerimaan dari bea dan cukai baru mencapai Rp 141,5 triliun. Masih jauh dari target yang ditetapkan pada APBN-P 2014 sebesar Rp 173,7 triliun.

Wajib Lapor ke Bea Cukai Kalau Bawa Rp100 Juta ke Luar Negeri

Money Changer Tanpa Izin Akan Dibekukan Mulai 1 Januari 2015

Financeroll – Bank Indonesia siap membekukan usaha sistem pembayaran di Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank atau money changer yang diketahui belum mengantongi izin resmi dari bank sentral terhitung paling lambat 1 Januari 2015.

Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto Rahmat Hernowo mengatakan pengajuan izin KUPVA Bukan Bank wajib dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2015.

Bilamana diketahui ada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang memiliki atau bekerja sama dengan money changer yang tidak berizin, Maka BI dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha.

Sanksinya izin usaha akan dicabut. Makanya, sebelum 1 Januari tahun depan harus mengajukan izin ke BI.

Pihaknya menerangkan pengawasan yang dilakukan oleh BI terhadap money changer juga dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan seperti pengedaran uang palsu.

Oleh karena itu, BI mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi penukaran valuta asing di bank maupun di money changer yang telah memiliki izin usaha dari Bank Indonesia.

Masyarakat dapat mengenali KUPVA Bukan Bank Berizin melalui sertifikat izin usaha serta logo yang didapatkan dari BI.

Selain itu, kewajiban memperoleh izin lantaran aktivitas pembayaran melalui money changer rawan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan teroris serta tindak pidana lainnya.

Sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing.

Peraturan tersebut mewajibkan setiap KUPVA Bukan Bank harus memiliki izin usaha dari Bank Indonesia. Secara teknis untuk memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia, money changer terlebih dahulu harus telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan melengkapi sejumlah dokumen yang diisyaratkan oleh ketentuan.

BI tidak memungut biaya kepada masyarakat yang hendak memperoleh izin usaha tersebut. Jangka waktu proses izin KUPVA Bukan Bank pun telah dinyatakan secara jelas dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/15 DPM perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

Sepanjang persyaratan dokumen telah dipenuhi maka BI wajib menyelesaikan proses permohonan izin usaha KUPVA Bukan Bank yang diajukan oleh masyarakat tepat waktu.

Money Changer Tanpa Izin Akan Dibekukan Mulai 1 Januari 2015

Bank Indonesia Jawa Tengah Alokasikan Dana Akhir Tahun Sebanyak Rp2,4 Triliun

Financeroll – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, telah mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan akhir tahun 2014 atau sampai Desember senilai Rp2,4 triliun.

Deputi Kepala Perwakilan BI Prov Jateng Marlison Hakim mengutarakan jumlah tersebut meningkat 14% dibandingkan realisasi penarikan dana oleh masyarakat pada akhir 2013 yang sebesar Rp2,1 triliun.

Tercatat sampai 22 Desember 2014, realisasi penarikan dana mencapai Rp1,2 triliun atau sebesar 53% dari alokasi dan diproyeksikan akan mencapai 90% di akhir tahun.

Hal tersebut terutama disebabkan adanya penarikan dana yang relatif besar oleh perbankan di pekan terakhir untuk mempersiapkan kebutuhan libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Untuk kebutuhan nominal pecahan sebagian besar berupa pecahan Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

Pecahan tersebut lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan pecahan kecil. Peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan akhir tahun dilakukan BI dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 yang bertepatan dengan liburan sekolah.

Selain itu lonjakan permintaan penarikan uang tunai karena pencairan pembayaran proyek-proyek pemerintah diberikan pada triwulan IV/2014 dan pembayaran bonus dan jasa produksi perusahaan swasta di akhir tahun.

Dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM dimana terdapat penurunan konsumsi masyarakat di akhir tahun.

Bank Indonesia Jawa Tengah Alokasikan Dana Akhir Tahun Sebanyak Rp2,4 Triliun

Bank Indonesia Tegal Mengedarkan Uang Rp5,7 Triliun

Financeroll – Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal diperkirakan mengeluarkan uang tunai dari awal hingga akhir 2014 mencapai Rp5,7 triliun.

Kepala Perwakilan BI Tegal Bandoe Widiarto mengatakan uang tunai yang beredar sampai dengan November 2014 senilai Rp4,96 triliun. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini bisa menembus angka Rp5,7 triliun.

Hal itu terlihat dari outflow pada pertengahan Desember 2014 yang mencapai Rp386,25 miliar, sehingga di akhir Desember diperkirakan mencapai Rp815,27 miliar.

Dibandingkan dengan realisasi 2013, terjadi peningkatan outflow sebesar 13%.

Sementara itu, perkembangan uang palsu yang diklarifikasi oleh KPwBI Tegal sepanjang 2014 sebanyak 3.241 lembar bilyet, dengan jumlah pecahan Rp100.000 merupakan pecahan yang paling banyak dipalsukan.

Bank Indonesia Tegal Mengedarkan Uang Rp5,7 Triliun

Inflasi Desember Bisa Diatas 2%

Financeroll – Bank Indonesia memprediksikan inflasi Desember 2014 akan mencatatkan laju inflasi bulanan sepanjang tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo mengatakan inflasi tertinggi di Desember, bisa di atas 2%, sehingga volatile food harus dijaga.

Laju inflasi bulanan hingga minggu ketiga November 2014 bisa mencapai 1,3%-1,4%. Menurutnya, hingga minggu ketiga November tahun ini, inflasi inti masih terjaga walaupun akan terjadi kenaikan yang bulananan di penghujung tahun.

Baru-baru ini, pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) masing-masing Rp2.000 untuk premium dan solar. BI memprediksikan kebijakan tersebut diprediksikan mendongkrak laju inflasi tahunan di kisaran 7,7%-8,1%.

Namun, BI akan berusaha mengendalikan inflasi pada posisi batas bawah yakni 7,7% hingga akhir tahun. Padahal sebelumnya, BI optimis memproyeksikan laju inflasi tahun ini di 4,5% plus minus 1%. Sayangnya, proyeksi tersebut masih jauh dari ekspektasi bank sentral.

Pasca penyesuaian harga BBM, BI langsung merespon dengan bauran kebijakan penaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,75%, dengan suku bunga lending facility naik 50 bps menjadi 8% dan deposit facility tetap pada level 5,75% berlaku efektif sehari setelah pemerintah melakukan reformasi subsidi BBM.

Penaikan BI Rate tersebut konsisten menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi cenderung ketat. Kenaikan BI Rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan pengelolaan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

Inflasi Desember Bisa Diatas 2%

Penyaluran Kredit UMKM ke Sektor Industri Kreatif Sekitar 17,4%

Financeroll – Bank Indonesia menyebutkan penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah kepada sektor industri kreatif berkisar 17,4% atau relatif kecil dibandingkan dengan non industri kreatif.

Data BI mencatat penyaluran kredit untuk industri kreatif per Agustus 2014 senilai Rp115,4 triliun (17,4%), sedangkan kredit non-industri kreatif Rp535,8 triliun (82,6%). Sementara kredit untuk sektor kerajinan Rp52,7 triliun (46,8%), fesyen Rp26,3 triliun (23,3%) dan desain senilai Rp14,8 triliun (13,1%).

Berdasarkan komposisi usaha di Indonesia untuk industri kreatif hanya 9,67%. Oleh karena itu, perbankan perlu mendorong penyaluran kredit supaya industri ini berkembang pesat.

Program BI tahun depan yakni memberikan pelatihan pencatatan keuangan. Dalam hal ini, para pelaku UMKM diajari untuk menggunakan metode keuangan secara baik.

Pencatatan keuangan bagi industri kecil, sangat penting mengingat perbankan akan menyalurkan kredit dengan mengecek terlebih dulu sejauh mana perusahaan itu dapat membuat neraca keuangan, rugi-laba, cash flow, cash in, dan cash out flow.

Perbankan tidak semudah memberikan kredit kepada perusahaan besar dengan manajemen keuangan yang sudah tertata rapi.

Jika pencatatan keuangan sudah rapi, diyakini bank akan segera menyalurkan kredit. Karena bank sudah tahu siapa saja yang layak diberikan kredit.

Program BI dalam pencatatan keuangan bagi industri kecil atau industri kreatif akan direalisasikan dengan menggandeng dengan beberapa universitas.

Rencananya, program tersebut akan dibuat silabus khusus untuk mempermudah pelaku UMKM memahaminya.

Selanjutnya diharapkan porsi penyaluran kredit bagi industri kreatif semakin besar.

Step by step akan didorong pelaku industri kecil untuk memperbaiki manajemen keuangan.

Kontribusi industri kreatif terhadap produk domestik bruto Indonesia meningkat setiap tahun.

Pada 2010-2013 industri ini merupakan penyumbang PDB ketujuh dari 10 sektor ekonomi atau 7,05% setara dengan Rp641,8 miliar.

Adapun dari 15 subsektor industri kreatif yang memiliki nilai tambah bruto terbesar yakni kuliner senilai Rp208,6 miliar (32,51%) dan terendah pasar seni dan barang antik dengan kontribusi NTB senilai Rp2,01 miliar.

Ekonomi kreatif sudah ada sejak lama. Namun perhatian pemerintah baru digarap serius pada 2004 atau era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika berbicara ekonomi kreatif itu intinya mempunyai nilai tambah. Dengan kreatifitas itu bisa menjual produk tersebut.

Akan didorong pelaku industri kreatif menggandeng desainer sebagai upaya pengembangan produk selalu berinovasi.

Satu produk bisa menjadi produk bernilai jual tinggi dengan sentuhan dan pengembangan merek serta terdaftar Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk bisa masuk pasar ekspor harus memahami selera konsumen. Dengan memfasilitasi antara buyer dengan pelaku industri kreatif dengan mengadakan pameran berkelas internasional.

Ekonomi kreatif merupakan pendapatan yang bisa membantu sektor perpajakan.

Upaya pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan Instruksi Presiden No 6/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015.

Pada pemerintahan baru, akan dibentuk suatu badan atau wadah yang menangani dan mengelola ekonomi kreatif se-Indonesia.Di mana badan itu bertanggungjawab langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Semoga dengan pemerintahan baru ini, ekonomi kreatif mendapatkan perhatian penuh.

Penyaluran Kredit UMKM ke Sektor Industri Kreatif Sekitar 17,4%

Pemisahan Kantor Yang Menempel Pada Bank Indonesia Segera Dituntaskan

Financeroll – Komisi XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan segera menuntaskan pemisahan kantor yang saat ini masih menempel pada kantor-kantor Bank Indonesia.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun mengatakan pemisahan kantor harus segera dilakukan agar kinerja OJK sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan dapat lebih maksimal.

Ada permitaan agar pemindahan kantor-kantor BI segera tuntas. Kalau perlu dukungan dari DPR akan didukung.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pihaknya sedang terus mengupayakan pemindahan kantor OJK, terutama kantor perwakilan di daerah, yang saat ini masih menumpang di kantor milik Bank Indonesia.

OJK sangat serius ingin memiliki gedung. Dalam rancangan anggaran 2015 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan DPR, OJK menganggarkan dana untuk gedung dan perkantoran sebesar Rp252,18 miliar, ditambah usulan dana senilai Rp250 miliar di luar pagu anggaran yang khusus diperuntukkan bagi pembangunan gedung pusat OJK.

Di luar jumlah anggaran tersebut, OJK juga memerlukan tambahan dana untuk membangun atau menyewa gedung di kantor-kantor wilayah di daerah. Muliaman mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penggunanaan gedung-gedung milik pemerintah agar tidak perlu membangun gedung sendiri.

Pemisahan Kantor Yang Menempel Pada Bank Indonesia Segera Dituntaskan

The Bank Of Tokyo Mitsubishi Catat Kenaikan Bunga Bersih 45,95%

Financeroll – The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd mencatatkan kenaikan bunga bersih yang menyumbang peningkatan bunga perseroan sebesar 45,95%.

Dari laporan keuangan perseroan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, bunga bersih bank asal Jepang ini naik 70,96% dari Rp1,27 triliun pada September 2013 menjadi Rp2,18 triliun y-o-y.

Dengan lonjakan bunga bersih tersebut, laba bersih perseroan tumbuh 45,95% y-o-y pada kuartal III/2014 dari Rp1,24 triliun menjadi Rp1,81 triliun.

Sementara itu, kredit Bank of Tokyo Mitsubishi ini naik 39,55% dari Rp67,42 triliun pada September 2013 menjadi Rp94,08 triliun di periode yang sama tahun ini. Adapun, dana pihak ketiga (DPK) naik tipis 2,08% menjadi Rp24,11 triliun.

Pertumbuhan DPK ini, disumbang naiknya deposito Bank of Tokyo Mitsubishi sebesar 4,58% menjadi Rp7,09 triliun.

Adapun, secara industri, pertumbuhan laba bersih kalangan bank asing memang kian melesat jauh meninggalkan perolehan keuntungan kelompok bank lainnya.

Data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan laba bank asing melaju sebesar 40% dari Rp4,69 triliun pada kuartal III/2013 menjadi Rp6,57 triliun di periode yang sama tahun ini.

OJK mencatat laju pertumbuhan tersebut ditopang naiknya pendapatan bunga kelompok bank ini yang naik sebesar 31%.

Adapun, dari data SPI tersebut, kenaikan pendapatan bunga tersebut disumbang dari kredit yang diberikan kepada bank lain serta surat berharga.

The Bank Of Tokyo Mitsubishi Catat Kenaikan Bunga Bersih 45,95%

Kenaikan Harga BBM Berkontribusi 2,55% Inflasi

Financeroll – Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diperkirakan ikut berkontribusi sebesar 2,55% terhadap inflasi Sumatra Barat dalam tiga bulan mendatang.

Kepala Divisi Ekonomi dan Moneter Kanwil Bank Indonesia Wilayah VIII Padang Erwin Syafii menyebutkan dampak inflasi terbesar akibat kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 itu dirasakan pada November tahun ini.

Kontribusinya terhadap inflasi Sumbar diperkirakan sekitar 2,55%, cukup tinggi. Semua pihak harus terlibat mengantrol laju inflasi.

Dampak yang paling besar dirasakan pada bulan November karena harga-harga kebutuhan pokok dan ongkos transportasi ikut melonjak akibak kenaikan harga BBM itu. Bulan berikutnya hanya lah dampak turunan yang diperkirakan tidak sebesar bulan ini.

Proyeksi inflasi tahunan akan menjadi 8,7%-9,1% (yoy) akibat kenaikan tersebut. Optimistis meski sejumlah komoditas pokok mengalami kenaikan harga, inflasi Sumbar diyakini tetap di bawah dua digit.

Kuncinya pemerintah daerah bisa menjamin mobilitas barang terkendali dan ketersediaan barang di pasaran juga terjaga.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sudah mengeluarkan lima kebijakan sebagai langkah antisipasi agar inflasi tetap terjaga.

Lima langkah tersebut adalah pertama, menghimbau kepada masyarakat agar kenaikan harga BBm tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga barang-barang lain secara berlebihan seperti tarif angkutan umum dan harga barang lainnya.

Kedua, bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar khusus untuk komoditas beras di sejumlah pasar strategis, ketiga, melakukan koordinasi dengan distributor bahan kebutuhan pokok agar tidak menaikkan harga secara berlebihan.

Selanjutnya, melakukan monitoring pergerakan harga secara ketat untuk mengidentifikasi apabila terjadi kenaikan harga di luar kewajaran, dan kelima, memperkuat koordinasi dan kerjasama antar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan di setiap daerah.

Kebijakan ini harus sama-sama dijalankan dan diawasi, sehingga dampak dari kenaikan BBM bisa diminimalisir.

Kenaikan Harga BBM Berkontribusi 2,55% Inflasi

BI Mewajibkan Perbankan Salurkan 20% Kredit Untuk UMKM

Financeroll – Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyalurkan 20 persen kreditnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara bertahap mulai 2015-2018 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Praya, Ibu kota Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan mulai tahun depan kami wajibkan perbankan Indonesia menyalurkan lima persen dari total kreditnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tahun depannya lagi jadi 10 persen, hingga 2018 menjadi 20 persen.

Hal itu dikatakan usai melakukan penanaman pohon penghijauan di areal Bandara Internasional Lombok, di Kabupaten Lombok Tengah, bersama ratusan karyawannya dan para mahasiswa Universitas Mataram penerima beasiswa.

Mirza mengatakan, perbankan Indonesia memang sudah ada yang menyalurkan kredit, namun persentasenya bervariasi. Ada yang mencapai 50 persen dari total kredit yang disalurkan, ada juga yang baru satu persen.

Oleh sebab itu, perbankan yang tidak mengindahkan kebijakan BI, tentu ada sanksinya. Namun, sanksi tentu harus ada tahapannya.

Suku bunga kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM tetap mengikuti suku bunga pasar karena pendanaan perbankan juga berasal dari pasar.

Menurut dia, pihaknya mendorong perbankan untuk memperbesar penyaluran kredit UMKM, namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Jadi harus tetap ditingkatkan tapi harus sehat. Dan perlu diketahui bahwa kredit macet UMKM sudah di atas nasional.

Selain mewajibkan perbankan menyalurkan kredit UMKM pemerintah juga sudah mendorong perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana penjaminan kredit dilakukan oleh pemerintah.

Namun, pendanaan untuk menjamin KUR masih belum terlalu besar karena keterbatasan APBN.

Oleh sebab itu, perbankan didorong untuk menyalurkan 20 persen dari total kreditnya mulai 2015 hingga 2018.

BI Mewajibkan Perbankan Salurkan 20% Kredit Untuk UMKM

Masyarakat Didorong Untuk Menggunakan Uang Nontunai

Financeroll – Bank Indonesia terus mendorong masyarakat untuk menggunakan uang elektronik atau nontunai dalam setiap transaksi, karena lebih efektif, akuntabel, dan transparan.

Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) Wilayah V Jateng-DIY Sutikno pada sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai (GNTT) di Yogyakarta, mengatakan pemanfaatan transaksi nontunai itu juga dapat meminimalkan kebocoran.

Program tersebut diharapkan bisa diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satu langkah untuk memasyarakatkan program tersebut adalah menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal itu dilakukan karena Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara lain khususnya di ASEAN dalam penggunaan transaksi uang elektronik.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM Didi Achjari mengatakan UGM mendukung program GNNT. UGM sudah lama menjalankan program non-tunai seperti untuk pembayaran gaji dan pembayaran mitra.

Dengan sistem non-tunai akan lebih akuntabel dan mudah untuk diaudit. Untuk menyukseskan program GNNT diharapkan ada sinergi antara perguruan tinggi dengan BI.

Dalam sosialisasi GNNT di UGM itu diperkenalkan hasil teknologi pengembangan dari AINO. Bentuknya adalah mesin yang menjual beberapa uang elektronik dari bank yang berbeda-beda.

Dengan adanya teknologi itu masyarakat diharapkan tidak perlu pergi ke berbagai bank untuk membeli kartu uang elektronik.

Masyarakat Didorong Untuk Menggunakan Uang Nontunai