Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Berpotensi Melimpah

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan keniscayaan.

Indonesia memiliki potensi berlimpah. Dengan contoh jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang dan sebagian besar merupakan kelompok usia produktif dengan kelas menengah yang terus bertumbuh.

Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah di seluruh wilayahnya.

Diyakini dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut dalam beberapa tahun ke depan, bukanlah hal yang mustahil dicapai.

Namun potensi tersebut juga mengandung tantangan. Misalnya, dengan jumlah penduduk yang besar, artinya perlu banyak lapangan kerja.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi juga harus dipacu lebih tinggi agar dapat terus menyerap tambahan angkatan kerja.

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Berpotensi Melimpah

Penurunan harga BBM, Gas dan Semen Mulai 19 Januari 2015

Financeroll – Pemerintah menurunkan harga tiga komoditas sekaligus untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok yang melonjak setelah pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Presiden Joko Widodo, mengumumkan penurunan harga BBM jenis Premium dan Solar, liquefied petroleum gas (LPG) tabung 12 kilogram, dan semen mulai Senin 19 Januari 2015.

Premium nantinya menjadi Rp6.600 per liter, atau turun Rp1.100 per liter, dari yang sebelumnya Rp7.600 per liter, dan Solar turun Rp850 per liter, menjadi Rp6.400 per liter, dari sebelumnya Rp7.250 per liter.

“Kemudian harga LPG ukuran tabung 12 kilogram menjadi Rp129.000 per tabung, dan harga semen yang diproduksi oleh BUMN turun Rp3.000 per sak,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Joko Widodo menuturkan penurunan harga tiga komoditas tersebut harus ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok.

Dengan begitu, masyarakat dapat langsung menikmati penurunan harga minyak dunia yang menyentuh level di bawah US$50 per barel.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan penurunan harga yang dilakukan pada pekan depan bertujuan agar pengusaha tiga komoditas itu menghabiskan stok barangnya, agar tidak mengalami kerugian saat pemerintah menurunkan harganya.

Pemerintah memberikan tenggang dua hari, karena tidak ingin pengusaha dan badan usaha lainnya mengalami kerugian. Mulai sekarang mereka dapat melepas stoknya dengan harga tetap, dan stok barunya dapat dibeli dengan harga yang diumumkan.

Dia menyebutkan telah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 39/2014 agar dapat melakukan menentukan harga BBM setiap dua pekan. Pasalnya, dalam beleid tersebut sebelumnya diatur penentuan harga BBM dilakukan setiap satu bulan.

Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi tarif angkutan umum.

Dia berharap Menteri Perhubungan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan batas atas dan batas bawah tarif angkutan umum, agar dapat menyesuaikan dengan harga BBM di dalam negeri.

Dengan batas atas dan batas bawah itu, pengusaha angkutan umum dapat menyesuaikan tarifnya dengan harga BBM tanpa harus melanggar aturan. Kebijakan itu juga akan membuka persaingan dalam industri angkutan.

Meski demikian ketentuan tarif angkutan umum selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga Presiden meminta secara langsung kepada gubernur, bupati dan wali kota ikut mendorong penurunan harga barang kebutuhan pokok dan transportasi di daerahnya.

Juga disampaikan penurunan harga LPG tabung 12 kilogram, dan semen yang diproduksi oleh BUMN disebabkan turunnya ongkos produksi kedua komoditas tersebut.

Penurunan harga tersebut diharapkan mampu memberi multiplier effect kepada harga barang di tengah masyarakat.

Dengan penurunan harga BBM, gas, dan semen, tentu harga produk lain diharapkan akan ikut turun, karena ongkos angkut dan produksinya juga turun. Kalau tidak turun, pasti ada masalah di pasar yang akan diperbaiki.

Sebelumnya, pemerintah juga mengancam pelaku usaha yang kerap menimbun barang kebutuhan pokok untuk keuntungan pribadi.

Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya untuk turun langsung ke lapangan dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok di pasar.

Penurunan harga BBM, Gas dan Semen Mulai 19 Januari 2015

Penurunan Harga BBM Bisa Menurunkan Inflasi

Financeroll – Badan Pusat Statistik (BPS) berharap penurunan harga BBM bersubsidi untuk kedua kalinya tahun bisa turut menurunkan inflasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengakui penurunan BBM bersubsidi pada 1 Januari lalu memang tidak efektif menurunkan harga barang-barang lain.

Itu hanya menahan harga-harga yang akan naik, tidak jadi naik. Tapi tidak sampai membuat turun. Harga-harga jadi berhenti naik.

Penaikan BBM bersubsidi pada 18 November 2014 lalu membuat inflasi sepanjang 2014 mencapai 8,36%, lebih tinggi ketimbang target pemerintah yakni 7,2% dan bahkan ramalan BI yakni 7,7%-8,1%.

Ditambah lagi, inflasi Desember 2014 sempat melesat level 2,46% atau secara bulanan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Namun optimis penurunan kedua ini akan akan mampu menahan laju inflasi. Sebab, posisi harga premium kembali ke level sebelum subsidi dicabut.

Gejalanya seperti itu, ada penurunan. Kelihatannya bulan ini bagus. Harga turun, inflasi pasti turun.

Penurunan Harga BBM Bisa Menurunkan Inflasi

Pengurus Baru HIPMI Harus Mampu Aplikasikan Konsep Pemanfaatan MEA

Financeroll – Kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendatang harus mampu mengaplikasikan konsep dan dasar pemikiran tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan begitu MEA akan memberikan dampak positif bagi pengusaha muda di Indonesia.

Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, masih banyak tantangan yang akan dihadapi pengurus Hipmi berikutnya.

Untuk itu, pada Munas XV di Bandung ini Hipmi mengusung tema ‘Pengusaha Muda Menjawab Tantangan Global’.

Konsep dalam menghadapi MEA, ujarnya, sudah seharusnya masuk dalam tataran aplikasi.

Pengurus yang terpilih bukan lagi sibuk sosialisasi, tapi aplikasi konsep dan dasar pemikiran tentang MEA dan bagaimana aplikasi memberi dampak positif bagi pengusaha muda di Indonesia.

Untuk itu, bagi Hipmi, Musyawarah Nasional (Munas) bukan sekadar regenerasi tapi lebih paripurnanya keputusan tertinggi.

Pengurus Hipmi harus banyak melakukan komunikasi dengan pemerintah agar para pengusaha muda mendapatkan perhatian berupa kebijakan yang menumbuhkembangkan kewirausahaan.

Hipmi bukan sekadar organisasi untuk kumpul-kumpul, tapi juga melahirkan pengusaha baru dan menumbuhkan mereka menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negeri.

Meski begitu selama tiga tahun kepengurusannya, belum mampu menciptakan wirausahawan baru sebesar 2% dari total penduduk Indonesia seperti target yang ditetapkan.

Selain itu, juga menitipkan kepada pengurus berikutnya untuk tetap memperjuangkan payung hukum pengusaha pemula.

Saat ini, progres pembuatan payung hukum yang bertujuan mendukung para wirausahawan itu masih dalam tahap kajian di kementerian koordinator perekonomian di mana pembahasan awalnya telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan nanti di hadapan Presiden Jokowi akan disampaikan lagi mengenai affirmative action yang perlu dilakukan pemerintah terhadap pengusaha pemula.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian dari lahirnya payung hukum tersebut yakni masalah legalitas, akses permodalan hingga pasar.

Untuk masalah legalitas atau perizinan, pihaknya terus mendorong agar pengurusannya lebih mudah dan sederhana.

Dengan mengambil contoh dari Singapura di mana kemudahan izin usaha menjadi nomor satu. Untuk bikin perusahaan hanya butuh waktu 3 hari bahkan dalam praktiknya 15 menit saja.

Di Indonesia, pengurusan izin harus ditempuh dalam waktu lama yakni 64 hari dengan biaya Rp16 juta.

Hipmi mendorong agar hal itu dibenahi dan ada perubahan menjadi 10 hari dan akte perusahaan pun bisa dicek dalam 3 menit.

Mengenai aspek legal tersebut, perlu diperbaiki lagi.

Begitu, juga dengan permodalan yang belum tuntas. Padahal, bagi pengusaha pemula, permodalan menjadi komponen yang dibutuhkan.

Karena kebutuhan dana permodalan bukan hanya sekadar CSR yang didesain bagi calon entrepreneur yang serius. Inginnya payung hukum ini tidak langsung menjadi UU, bisa jadi lewat Perpres dulu.

Pengurus Baru HIPMI Harus Mampu Aplikasikan Konsep Pemanfaatan MEA

Pemerintah Ajukan Draft RUU Perubahan APBN 2015

Financeroll – Seiring dengan perubahan beberapa asumsi makro, pengelolaan fiskal, maupun perubahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah bersiap mengajukan draft Rancangan Undang-Undang perubahan APBN 2015 kepada Dewan pekan depan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penyerahan draft tersebut dilakukan sejalan dengan dimulainya masa sidang DPR yang menurut rencana dilakukan Senin (12/1).

Akan disampaikan tentunya saat masa sidang DPR dimulai.

Hingga saat ini pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan draft RAPBN-P 2015. Namun demikian, draft tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada presiden sebelum diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

Seperti diketahui, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi November tahun lalu ada ruang fiskal tambahan yang akan digunakan untuk beberapa pembiayaan, terutama infrastruktur.

Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipastikan memperoleh tambahan dana Rp33 triliun sehingga total dana infrastruktur dasar menjadi Rp118 triliun.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono belum lama ini, mengatakan sudah final diputuskan tambahan Rp33 triliun di APBNP.

Ada lima fokus utama Kemen-PU Pera, yakni bendungan, konektivitas, serta air minum, sanitasi, dan kawasan permukiman kumuh. Basuki menjabarkan untuk konektivitas kementerian akan mengutamakan empat pintu keluar utama, yakni Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan Lun Bawang.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan perekonomian global, beberapa asumsi makro diperkirakan meleset dari APBN 2015 yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR tahun lalu.

Seperti diketahui, APBN 2015 yang disetujui oleh DPR pada 29 September 2014 lalu disusun dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, inflasi 4,4%; nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,0%,

Sementara, harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$105 per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari, dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Pemerintah Ajukan Draft RUU Perubahan APBN 2015

Menko Perekonomian Ungkap Harga BBM Turun Pada Februari 2015

Financeroll – Pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Februari 2015 diikuti dengan penyesuaian setiap dua minggu sekali.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan langkah penurunan harga didorong oleh melorotnya harga minyak dunia dan pergerakan kurs rupiah.

Pada perdagangan dimana harga minyak dunia mampu menguat setelah menyentuh level terendah dalam 5,5 tahun terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2015 dibuka naik 0,27% ke US$48,78 per barel dan bergerak di kisaran 48,53—49,45. Sedangkan Brent dibuka melemah 0,18% ke US$51,06/barel dan bergerak di kisaran US$51,05—51,77 per barel.

Harga BBM ini tergantung pada harga minyak dan rupiah. Akan dihitung ditambah dengan alpha dan kentungan Pertamina. Itu akan disesuaikan, saya yakin Februari akan turun lagi.

Kendati demikian, Sofyan masih enggan mengungkapkan rentang harga baru BBM premium dan solar yang akan ditetapkan pemerintah pada Februari 2015. Sejak 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga premium Rp7.600 per liter dan solar Rp7.250 per liter.

Dan masih dihitung-hitung lagi. Nanti kalau minyak dunia naik lagi, dolar naik lagi, itu (harga BBM) naik lagi.

Fluktuasi harga BBM, lanjut Sofyan, akan meniru pola harga BBM RON 92 atau Pertamax. Harga BBM nonsubsidi ini dilepas ke pasar dan ditetapkan dalam dua minggu sekali.

Nanti dibiasakan seperti pertamax. Kalau pertamax ditetapkan dalam dua minggu sekali, untuk sementara premium ditetapkan satu bulan sekali, tapi mungkin akan disesuaikan dalam dua minggu sekali.

Sofyan menambahkan skema harga tersebut juga akan diberlakukan untuk BBM solar yang harganya masih disubsidi pemerintah sebesar Rp1.000/liter.

Menko Perekonomian Ungkap Harga BBM Turun Pada Februari 2015

The Fed Inginnya Suku Bunga Dinaikkan Pertengahan Tahun Ini

Financeroll – Tekanan untuk mempercepat normalisasi moneter Amerika Serikat semakin mengencang di internal The Federal Reserve.

Setelah Presiden the Fed Philadelphia Charles Plosser, kini giliran Presiden the Fed Cleveland Loretta Mester melontarkan keyakinan bahwa kenaikan suku bunga bisa dilakukan pada pertengahan 2015.

Normalisasi akan dilakukan segera setelah situasi ekonomi membaik. Waktu kenaikan malah bisa lebih cepat dari dugaan pasar.

The Fed tengah menyiapkan publik dan pasar. Diyakini inflasi akan naik secara bertahap sesuai target. Jadi diperkirakan bisa naik sebelum paruh pertama tahun depan.

Sebelumnya suku bunga acuan bank sentral semestinya menjadi 1,1% pada akhir semester I/2015.

Plosser bersama Direktur Riset Ekonom the Fed Philadelphia Michael Dotsey menjabarkan argumentasi itu melalui perangkat bernama model Estimated Dynamic Optimization (EDO).

Dari simulasi yang telah digunakan the Fed sejak 2006, The Federal Reserve harus menaikkan suku bunga untuk mengimbangi percepatan ekonomi domestik.

Fed funds rate sendiri sejak akhir 2008 atau pada saat krisis finansial global mulai menghajar perekonomian Paman Sam dan dunia bertahan di level 0-0,25%.

Pasca pertemuan FOMC Desember 2014, pasar dan ekonom akan terus mengawasi pertemuan FOMC pada April, Juni dan Juli sebagai saat pertama kenaikan suku bunga acuan.

Sekalipun berbeda kubu dengan Plosser yang dikenal hawkish atau propengetatan, Mester sebagai salah satu anggota kelompok centris tetap meyakinkan pasar agar tidak panik.

Pasalnya rezim normalisasi moneter baru bisa dimulai jika data penyerapan tenaga kerja sudah sejalan dengan target inflasi.

Anggota FOMC telah memiliki kesepahaman bahwa kebijakan suku bunga acuan jangka pendek the Fed harus sesuai dengan tingkat bunga riil.

Namun seperti halnya Presiden the Fed Janet Yellen, dengan langkah bank sentral tetap bergantung dan dituntun oleh data-data performa ekonomi domestik dan bukanlah berbasis waktu.

The Fed Inginnya Suku Bunga Dinaikkan Pertengahan Tahun Ini

Kerjasama Ekonomi Indonesia Dengan Mongolia Perkuat Hubungan Diplomatik

Financeroll – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerjasama ekonomi dengan Mongolia dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Mongolia ingin belajar banyak dari Indonesia, begitu pula sebaliknya, tapi tentu harus melihat kesempatan untuk meningkatkan ekspor.

Menko Perekonomian, Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, menjelaskan negara Mongolia, yang dalam hal ini diwakili oleh duta besarnya, mengutarakan niat untuk mempelajari sektor pertanian. Sebaliknya, Indonesia ingin mencermati pengelolaan peternakan di negara tersebut dan menjajaki hubungan perdagangan.

Pasalnya, Mongolia terkenal memproduksi daging dalam jumlah besar dengan varian yang beragam. Mongolia memproduksi paling banyak, tetapi masalah transportasi yang jadi kendala besar karena harus lewat pelabuhan China.

Namun hal itu masih harus dikalkulasi keuntungannya dari segi ekonomi dan finansial. Soal infrastruktruktur dan logistik memang menjadi tantangan besar mengingat letak geografis Mongolia yang dikepung daratan (landlock) dan tak memiliki pelabuhan.

Kunjungan dubes Mongolia itu juga menyambung hubungan diplomatik antara 2 negara. Pada 2012, Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu masih menjabat presiden bertandang ke Mongolia.

Kerjasama Ekonomi Indonesia Dengan Mongolia Perkuat Hubungan Diplomatik

Dipicu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tingkat Kemiskinan Berpotensi Naik

Financeroll – Tren melambatnya penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi hingga September 2014 berpotensi berbalik naik awal tahun ini, dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pertengahan November 2014.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan potensi kenaikan itu sudah terlihat dari dampak perubahan upah buruh tani dan upah buruh bangunan per Desember 2014.

Jadi kalau upah buruh tani riil Desember turun itu indikasi penduduk miskin naik di Desember. Sementara itu, upah buruh bangunan nominalnya naik, tapi riilnya juga turun setelah faktor inflasi, akhir pekan lalu.

Dalam rilis terbaru BPS, upah buruh tani pada Desember 2014 secara nominal Rp45.491 per hari atau naik 1,03% dari bulan sebelumnya Rp45.026. Namun, secara riil berada pada posisi Rp37.839 atau turun dari nominal juga turun 1,63% dari posisi upah riil bulan sebelumnya Rp38.466.

Angka tersebut mengindikasikan adanya penambahan jumlah penduduk miskin di tingkat pedesaan karena inflasi di pedesaan 2,72% lebih tinggi dari inflasi perkotaan 2,46% yang berimbas pada penurunan daya beli.

Sementara untuk perkotaan, salah satunya bisa dilihat dari upah buruh bangunan. Secara nominal, rata-rata upah buruh bangunan Desember 2014 Rp77.682 atau naik 0,81% dibanding bulan sebelumnya Rp77.056. Sayangnya, secara riil akibat tergerus inflasi upah buruh bangunan juga turun menjadi Rp65.279, lebih rendah pula dibandingkan November 2014 Rp66.348.

Kepala BPS Suryamin mengimbau agar pemerintah mampu mengendalikan inflasi agar tingkat kemiskinan tahun ini tetap menurun walaupun melambat karena tingkat kemiskinan saat ini sudah masuk kategori inti hard core yang sulit diturunkan secara signifikan.

Untuk Maret 2015 harus hati-hati karena sudah ada efek BBM.

Jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau berkurang 0,55 juta orang dibandingkan Maret 2014. Melihat perkembangan tingkat kemiskinan dari 2009, tren penurunan yang mendominasi.

Namun demikian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, tingkat kemiskinan di Indonesia pun naik. Kondisi ini terlihat pada September 2013, jumlah penduduk miskin 28,60 juta orang atau mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2013 yang hanya 28,17 juta orang.

Skema subsidi tetap awal tahun ini, yang berimplikasi pada penurunan harga BBM akan sedikit membantu dari sisi inflasi namun tidak secara penuh karena harga transportasi dan kebutuhan pokok lainnya yang sudah naik belum tentu ikut turun.

Bantalan sosial dan pengendalian harga itu penting.

Deputi Bidang Statistik Sosial Wynandin Imawan mengungkapkan pemerintah harus mengambil kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban. Walaupun belum menjamin, beberapa kartu yang diluncurkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dinilai mampu sedikit menolong dalam jangka panjang jika akumulasi totalnya mampu melebihi tingkat inflasi.

Karena kapasitas tidak mencukupi untuk meningkatkan pendapatan di atas inflasi.

Penduduk miskin Indonesia saat ini, mayoritas berumur lebih dari 49 tahun dengan pendidikan SD ke bawah. Mayoritas dari mereka berprofesi sebagai petani gurem yang dalam perkembangannya menghadapi penyempitan lahan.

Selain itu akses penduduk miskin ke permodalan juga masih sangat rendah. Kondisi inilah yang secara tidak langsung menghambat keluarnya penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Apalagi, garis kemiskinan selama periode Maret 2014-September 2014 naik 3,17%, yakni dari Rp302.735 per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp312.328 per kapita per bulan pada September 2014. Dengan naiknya garis kemiskinan, potensi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pun ikut besar.

Dipicu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tingkat Kemiskinan Berpotensi Naik

Inflasi Tahunan Diatas Ekspektasi Membuat Pengetatan Moneter di 2015

Financeroll – Inflasi tahunan terakselerasi ke level di atas ekspektasi, menguatkan spekulasi kelanjutan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia tahun ini kendati harga bahan bakar minyak berpeluang terus menurun.

Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi sepanjang 2014 mencapai 8,36%, di atas estimasi ekonom dan otoritas. Proyeksi berdasarkan polling Reuters memprediksi inflasi tahun lalu 7,92%. Bank Indonesia mengestimasi 8,1%-8,2%.

Selain karena penaikan harga BBM subsidi pada November, inflasi juga digerakkan oleh melejitnya beras dan cabai merah. Ketiganya memberi andil masing-masing 0,52%, 0,17%, dan 0,16%, terhadap inflasi Desember yang 2,46%.

Musim hujan yang mengganggu panen, infrastruktur yang buruk, ditambah bencana yang mengganggu distribusi, membuat pasokan kedua komoditas pangan itu tersendat, yang akhirnya melambungkan harga.

Meskipun lebih tinggi dari ekspektasi, peneliti dari Barclays Wai Ho Leong melihat akselerasi inflasi hanyalah lesatan sementara, apalagi pemerintah baru saja beralih ke rezim subsidi tetap yang berimplikasi pada fleksibilitas harga BBM mengikuti harga minyak dunia. Sementara saat ini, harga minyak dunia sedang turun.

Namun, Wai melihat Bank Indonesia tetap akan melanjutkan bias kebijakan ketat untuk menjaga ekspektasi inflasi terjangkar dengan baik.

Dengan memperkirakan BI akan menaikkan lebih lanjut BI rate 25 basis poin pada kuartal III/2015, membuat suku bunga akhir tahun menjadi 8%.

Inflasi Tahunan Diatas Ekspektasi Membuat Pengetatan Moneter di 2015

Inflasi Jatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia

Financeroll – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November, berimbas pada kepercayaan konsumen di bulan berikutnya. Indeks Kepercayaan Konsumen pada Desember merosot ke level 92,3, atau turun 7,5% dari posisi bulan sebelumnya.

Menurut survei terakhir, sekitar 83,5% konsumen merasa khawatir terhadap kenaikan harga bahan pangan, naik dari 73,0% pada bulan November. Selain itu, proporsi konsumen yang merasa khawatir terhadap tingginya harga BBM juga meningkat menjadi 53,0% pada bulan Desember dari 14,7%.

Danareksa Research Institute yang menggelar survei ini menilai, penurunan indeks kepercayaan konsumen terhitung wajar. Berdasarkan data historikal, IKK akan cenderung menguat dalam waktu 1-2 bulan setelah kenaikan harga BBM.

Salah satu komponen penyusun IKK yaitu Indeks Situasi Sekarang turun 12,6% di bulan Desember menjadi 72,1. Sedangkan penurunan komponen lainnya, Indeks Ekspektasi lebih ringan yaitu 4,7% menjadi 107,4. “Penurunan indeks ekspektasi menunjukkan, masyarakat merasa kurang optimis terhadap prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan mendatang,” tulis survei DRI yang dirilis hari ini, Senin (5/1).

Pada survei terakhir, konsumen memang merasa yakin bahwa tekanan inflasi akan meningkat dalam enam bulan mendatang. Bukan hanya dipicu kenaikan harga pada liburan akhir tahun, periode Desember-Januari merupakan musim paceklik, saat mana panen sedikit sehingga harga kebutuhan pokok cenderung meningkat.

Sementara itu, kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya melemah pada bulan bulan Desember, setelah naik pada November. Penurunan terbesar terjadi pada komponen yang menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga.

Inflasi Jatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia

Rasio Utang Indonesia Menurun Menjadi 6,6%

Financeroll – Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto pada Desember 2014 menurun menjadi 6,6% dari 10,9% pada 2009.

Siaran pers Kementerian Keuangan menyebutkan pengelolaan fiskal dan utang Indonesia relatif semakin membaik, setidaknya terlihat dari empat indikator.

Pertama, berbagai rasio utang dan rasio biaya utang menunjukkan tren membaik jika dibandingkan dengan rasio-rasio yang sama di negara lain, termasuk negara maju.

Kedua, kegiatan pengelolaannya telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

Ketiga, laporan keuangan Bagian Anggaran 999.01 Pengelolaan Utang untuk 2008 hingga 2012 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keempat, credit rating Indonesia terus membaik, yang terjadi mulai 2005. Pada 2011 misalnya, lembaga pemeringkat S&P telah menaikkan rating Indonesia dari BB menjadi BB+.

Lembaga pemeringkat lain seperti Japan Credit Rating Agency (JCRA), Fitch, Moody’s dan R&I juga telah memasukkan Indonesia ke dalam kategori investment grade.

Hal itu menunjukkan berbagai upaya pemerintah untuk mengarahkan pengelolaan utang dalam memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, dalam jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik, telah menunjukkan hasil positif.

Rasio Utang Indonesia Menurun Menjadi 6,6%

Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 10,96%

Financeroll – Tingkat kemiskinan Indonesia dalam setahun terakhir turun menjadi 10,96% atau 27,73 juta orang, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2014. Pada periode sama tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin mencapai 28,6 juta orang atau 11,46%.

Kepala BPS Suryamin menegaskan penurunan itu terjadi sebelum pemerintah menaikkan harga BBM pada November 2014.

BPS pun mencatat penurunan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, kemiskinan berkurang dari 10,68 juta orang (8,55%) menjadi 10,36 juta orang (8,16%).

Di perdesaan, kemiskinan turun dari 17,92 juta orang (14,37%) menjadi 17,37 juta orang (13,76%).

Dibandingkan dengan angka Maret 2014, jumlah penduduk miskin pun turun dari 28,28 juta orang (11,25%), antara lain karena inflasi umum pada sepanjang Maret-September tahun ini cenderung rendah, yakni 2,26%.

Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 10,96%

Harga Produk Tambang Alami Penurunan 4,57%

Financeroll – Harga produk pertambangan turun tajam sepanjang kuartal III/2014 di tengah kenaikan indeks harga produsen yang mencapai 0,38%.

Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga produsen (IHP) pada kuartal III/2014 naik 0,38% (q-to-q) dibandingkan kuartal II/2014 dan naik 4,85% dibandingkan kuartal III/2013 (y-on-y).

IHP sektor pertambangan dan penggalian merosot 4,57% sepanjang kuartal III/2014 dibandingkan kuartal sebelumnya. Di sisi lain, IHP pada sektor pertanian naik 1,66% q-to-q dan IHP pada sektor pengolahan naik 0,89% q-to-q.

Penurunan harga produk pertambangan dan penggalian pada kuartal III/2014 adalah penurunan tertajam sejak kuartal II/2013. IHP subsektor pertambangan merosot 5,68%m sedangkan IHP subsektor penggalian naik 0,7%.

BPS mencatat kenaikan harga produk pertanian pada subsektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Hanya produk perkebunan yang mengalami penurunan 0,49% pada kuartal III/2014.

Pada sektor manufaktur kenaikan IHP terbesar terjadi pada subsektor industri penggilingan padi, tepung, dan pakan ternak sebesar 2,17% dan subsektor industri mineral bukan logam sebesar 2,08%.

Harga Produk Tambang Alami Penurunan 4,57%

Inflasi Tahunan Desember Mencapai 8,36%

Financeroll – Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi secara year-on-year Desember 2014 terhadap Desember 2013 menyentuh 8,36%.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok pengeluaran yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan yakni 1,06%, disusul oleh kelompok bahan makanan yang berkontribusi 0,64% terhadap inflasi.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, cabai merah, tarif listrik, cabai rawit, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan.

Pergerakan inflasi bulanan (2014)

Desember	2,46%
November	1,5%
Oktober	0,47%
September	0,27%
Agustus	0,47%
Juli	0,93%
Juni	0,43%
Mei	0,16%
April	-0,02%
Maret	0,08%
Februari	0,26%
Januari	1,07%

 

Pergerakan inflasi bulanan (2013)

Desember	0,55%
November	0,12%
Oktober	0,09%
September	-0,35%
Agustus	1,12%
Juli	3,29%
Juni	1,03%

Inflasi Tahunan Desember Mencapai 8,36%

Inflasi Desember 2014 Sebesar 2,46%

Financeroll – Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Desember 2014 sebesar 2,46% dan laju inflasi tahun kalendernya atau periode Januari-Desember 2014 8,36%.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan November 2014, dimana terjadi inflasi sebesar 1,5% . Adapun pada Desember 2013 tercatat Indonesia mengalami inflasi 0,55%.

Dari 82 kota IHK, tercatat seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke yakni 4,53% dan terendah terjadi di Meulaboh yakni 1,17%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran.

Rinciannya antara lain, kelompok bahan makanan naik 3,22%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 1,96%, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 1,45%.

Selanjutnya, kelompok sandang naik 0,64%, kelompok kesehatan 0,74%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,36%, serta transport, komunikasi, dan jasa keuangan 5,55%.

Inflasi Desember 2014 Sebesar 2,46%

BI Anggap Integrasi Industri Keuangan ASEAN Perlu di Percepat

Financeroll – Bank Indonesia (BI) menilai integrasi industri keuangan di Asia Tenggara perlu dipercepat untuk menggarap potensi ekonomi yang tumbuh pesat di kawasan ini.

Agus Martowardojo, Gubernur BI, menjelaskan pertumbuhan ekonomi sepuluh negara Asean diprediksi mencapai 5,6% dalam empat tahun mendatang dan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Asia setelah China dan Jepang.

“Perdagangan intra Asean di 2000 hanya US$166 miliar dan sekarang naik menadi 3,5 kali lipat,” ujarnya dalam acara penandatanganan kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank Negara Malaysia di Jakarta.

Selain itu, Agus menyebut arus modal asing antarkawasan Asia Tenggara meningkat 17,5 kali lipat menjadi US$21,3 miliar dalam 13 tahun terakhir.

Kendati demikian, kegiatan ekonomi yang pesat belum diimbangi dengan integrasi keuangan di kawasan ini sehingga integrasi dirasa perlu dipercepat.

Sedianya, integrasi industri keuangan dijadwalkan berlangsung pada 2020 dan saat ini panduan Kerangka Kerja Integrasi Perbankan Asean atau Asean Banking Integration Framework (ABIF) yang bersifat multilateral telah disepakati negara anggota.

Agus mengatakan, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyepakati perjanjian bilateral dengan BNM sebagai turunan dari panduan ABIF yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian ini akan memudahkan akses pasar dan operasional yang lebih luwes bagi bank asal Indonesia yang akan berekspansi ke Malaysia.

BI Anggap Integrasi Industri Keuangan ASEAN Perlu di Percepat

Premium Tidak Disubsidi Namun Turun Jadi Rp7.600

Financeroll – Pemerintah akhirnya mengumumkan kebijakan subsidi tetap BBM Rp1.000 per liter yang berlaku mulai 1 Januari 2015.

Namun, subsidi itu hanya berlaku untuk solar. Harga solar ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan dikurangi subsidi Rp1.000.

Harga dasar merupakan rata-rata harga indeks pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 sampai 24 bulan sebelumnya.

Dengan kebijakan itu, harga solar mulai besok hingga sebulan ke depan menjadi Rp7.250 dari saat ini Rp7.500 per liter. Harga yang lebih murah itu merupakan implikasi dari perlemahan harga minyak dunia beberapa bulan terakhir.

Adapun premium tak lagi diberi subsidi. Meskipun demikian, harganya tetap lebih rendah menjadi Rp7.600 dari saat ini Rp8.500 per liter.

Kebijakan itu diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian.

Kepada wartawan, Sudirman mengatakan penentuan harga BBM tetap di tangan pemerintah. Tidak ada niat untuk menyerahkan ke mekanisme pasar.

Harga tersebut, lanjutnya, ditetapkan atas dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price) US$60 per barel dan nilai tukar Rp12.380 per dolar AS.

Premium Tidak Disubsidi Namun Turun Jadi Rp7.600

IMF Himbau Negara Berkembang Diminta Waspadai Exit Strategy The Fed

Financeroll – Negara berkembang diminta untuk waspada dan cermat dalam mengamati normalisasi moneter yang akan ditempuh oleh The Federal Reserve.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan the Fed akan segera menerapkan exit strategy segera setelah penaikan suku bunga pertama, yang diperkirakan ditempuh akhir semester I/2015.

Strategi tersebut adalah melepaskan aset-aset yang terakumulasi ketika bank sentral melancarkan program quantitative easing (QE).

The Fed sendiri menghentikan program QE pada Oktober 2014 setelah memborong berbagai macam obligasi swasta dan pemerintah hingga kepemilikannya atas surat berharga mencapai US$4,5 triliun.

IMF menambahkan karakteristik dan respons sebuah negara berkembang juga menentukan seberapa besar dampak yang akan diterima.

Dua faktor kunci, lanjut Fund, adalah pasar finansial yang likuid dan fundamental yang lebih kokoh. Langkah-langkah seperti intervensi pasar uang dan kendali modal (capital control), lanjut IMF, sangat disarankan untuk menghindari instabilitas dan kerusakan sistem keuangan.

Namun, dua langkah tersebut mungkin hanya efektif dalam jangka pendek,” ungkap Fund dalam working paper ‘Spillovers from United States Monetary Policy on Emerging Markets: Different This Time’.

Sebuah kurva di working paper tersebut menunjukkan bahwa pasar negara berkembang lebih rentan menerima goncangan dari kebijakan the Fed pada periode setelah krisis finansial global 2007-2009 ketimbang periode sebelum krisis.

IMF Himbau Negara Berkembang Diminta Waspadai Exit Strategy The Fed

IMF Peringatkan The FED Untuk Ekseskusi Normalisasi Moneter Dengah Cermat

Financeroll – Dana Moneter Internasional (IMF) menyalakan alarm untuk The Federal Reserve agar lebih cermat ketika akan mengeksekusi normalisasi moneter seiring dengan laju ekonomi Amerika Serikat yang melampaui perkiraan.

Jika the Fed tidak cermat, langkah tersebut berpotensi menjerumuskan perekonomian dunia yang masih berupaya masuk ke dalam fase pemulihan ke dalam resesi lanjutan.

Peringatan IMF itu terungkap dalam kertas kerja ‘Spillovers from United States Monetary Policy on Emerging Markets: Different This Time’

Di situ, tim IMF menyebutkan pasar finansial negara berkembang akan tergoncang jika the Fed terlalu terburu-buru melakukan penaikan suku bunga acuan.

Akibatnya, lanjut lembaga yang berbasis di Washington itu, pertumbuhan negara-negara berkembang akan tertekan dan berujung pada perlemahan ekonomi dunia. Motor ekonomi dunia selain AS seperti Eropa, China dan Jepang juga tengah dirudung resesi.

“Singkatnya, mereka semestinya tidak terburu-buru menjual aset yang terakumulasi selama periode QE, atau minimal, menjualnya dengan cara yang mudah diprediksi,” ujar tim IMF.

Sebelum pertemuan rutin Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) terakhir tahun ini, IMF telah mengingatkan negara-negara berkembang tentang potensi terjadinya taper tantrum jilid dua.

Taper tantrum merujuk pada reaksi beringas investor dan pelaku pasar di pasar negara berkembang ketika the Fed secara mendadak melansir pernyataan penghentian quantitative easing (QE) Mei 2013.

IMF Peringatkan The FED Untuk Ekseskusi Normalisasi Moneter Dengah Cermat