Pengurus Baru HIPMI Harus Mampu Aplikasikan Konsep Pemanfaatan MEA

Financeroll – Kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendatang harus mampu mengaplikasikan konsep dan dasar pemikiran tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan begitu MEA akan memberikan dampak positif bagi pengusaha muda di Indonesia.

Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, masih banyak tantangan yang akan dihadapi pengurus Hipmi berikutnya.

Untuk itu, pada Munas XV di Bandung ini Hipmi mengusung tema ‘Pengusaha Muda Menjawab Tantangan Global’.

Konsep dalam menghadapi MEA, ujarnya, sudah seharusnya masuk dalam tataran aplikasi.

Pengurus yang terpilih bukan lagi sibuk sosialisasi, tapi aplikasi konsep dan dasar pemikiran tentang MEA dan bagaimana aplikasi memberi dampak positif bagi pengusaha muda di Indonesia.

Untuk itu, bagi Hipmi, Musyawarah Nasional (Munas) bukan sekadar regenerasi tapi lebih paripurnanya keputusan tertinggi.

Pengurus Hipmi harus banyak melakukan komunikasi dengan pemerintah agar para pengusaha muda mendapatkan perhatian berupa kebijakan yang menumbuhkembangkan kewirausahaan.

Hipmi bukan sekadar organisasi untuk kumpul-kumpul, tapi juga melahirkan pengusaha baru dan menumbuhkan mereka menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negeri.

Meski begitu selama tiga tahun kepengurusannya, belum mampu menciptakan wirausahawan baru sebesar 2% dari total penduduk Indonesia seperti target yang ditetapkan.

Selain itu, juga menitipkan kepada pengurus berikutnya untuk tetap memperjuangkan payung hukum pengusaha pemula.

Saat ini, progres pembuatan payung hukum yang bertujuan mendukung para wirausahawan itu masih dalam tahap kajian di kementerian koordinator perekonomian di mana pembahasan awalnya telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan nanti di hadapan Presiden Jokowi akan disampaikan lagi mengenai affirmative action yang perlu dilakukan pemerintah terhadap pengusaha pemula.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian dari lahirnya payung hukum tersebut yakni masalah legalitas, akses permodalan hingga pasar.

Untuk masalah legalitas atau perizinan, pihaknya terus mendorong agar pengurusannya lebih mudah dan sederhana.

Dengan mengambil contoh dari Singapura di mana kemudahan izin usaha menjadi nomor satu. Untuk bikin perusahaan hanya butuh waktu 3 hari bahkan dalam praktiknya 15 menit saja.

Di Indonesia, pengurusan izin harus ditempuh dalam waktu lama yakni 64 hari dengan biaya Rp16 juta.

Hipmi mendorong agar hal itu dibenahi dan ada perubahan menjadi 10 hari dan akte perusahaan pun bisa dicek dalam 3 menit.

Mengenai aspek legal tersebut, perlu diperbaiki lagi.

Begitu, juga dengan permodalan yang belum tuntas. Padahal, bagi pengusaha pemula, permodalan menjadi komponen yang dibutuhkan.

Karena kebutuhan dana permodalan bukan hanya sekadar CSR yang didesain bagi calon entrepreneur yang serius. Inginnya payung hukum ini tidak langsung menjadi UU, bisa jadi lewat Perpres dulu.

Pengurus Baru HIPMI Harus Mampu Aplikasikan Konsep Pemanfaatan MEA

SCG Akuisisi Indoris untuk Mengukuhkan Bisnis Kertas di Indonesia

Thai Containers Group Company Limited (TCG), sebuah perusahaan patungan (joint venture) 70:30 antara SCG Paper Public Company Limited dan Rengo Company Limited (Jepang), telah mengakuisisi 90% saham pada PT Indoris Printingdo (Indoris). Transaksi ini memiliki nilai perusahaan (enterprise value) sebesar 102,5 miliar rupiah termasuk utang sebesar 21 miliar rupiah, pada Kamis (18/12).

FINANCEROLL – Langkah ini dilakukan SCG untuk mengembangkan produk yang lebih bernilai tambah tinggi, memperkuat bisnis kertasnya di Indonesia, serta meningkatkan daya saing dan menjadi pemimpin bisnis berkelanjutan di kawasan ASEAN. Indoris sendiri merupakan sebuah pabrik produk kemasan berkualitas tinggi, khususnya untuk pelanggan multinasional yang berbasis di Indonesia. Dengan kapasitas gabungan sebesar 8.000 ton per tahun, produksi utamanya adalah produk dengan nilai tambah tinggi, seperti offset cartons. Pabrik Indoris yang berlokasi di Tangerang, sekitar 40 kilometer di barat Jakarta, telah tercatat melakukan penjualan senilai 53,55 miliar rupiah pada 2013.

Kan Trakulhoon, Presiden dan CEO SCG mengatakan, “Investasi ini mencerminkan tekad dari SCG untuk terus mengembangkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang memungkinkan peningkatan daya saing dan keberlanjutan, serta untuk meningkatkan kemampuan strategis SCG dalam memasuki pasar kemasan di Indonesia. Setelah akuisisi atas PT Primacorr Mandiri pada September 2013, SCG tetap berkomitmen untuk menggunakan kesempatan pertumbuhan ini untuk menjadi pemimpin bisnis berkelanjutan di kawasan ASEAN.”

 

SCG, sebagai perusahaan konglomerat terkemuka di kawasan ASEAN, terdiri dari tiga bisnis utama, yakni SCG Cement, SCG Chemicals, dan SCG Paper. Dengan lebih dari 200 perusahaan dan sekitar 49.000 karyawan, SCG menciptakan dan mendistribusikan produk dan layanan yang menjawab kebutuhan saat ini dan masa depan konsumen yang inovatif.

Dengan keyakinan pada potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mendukung pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, SCG terus memperluas operasinya dalam mengejar menjadi pemimpin bisnis yang berkelanjutan di kawasan ASEAN sesuai dengan visi SCG. Baru-baru ini, SCG juga telah berinvestasi di beberapa proyek di seluruh kawasan ASEAN di antaranya adalah pabrik semen greenfield pertama yang terintegrasi di Indonesia dan Myanmar, akuisisi Prime Group Joint Stock Company, produsen keramik terkemuka di Vietnam, dan akuisisi PT Primacorr Mandiri, produsen kemasan terkemuka di Indonesia.

SCG mulai mengoperasikan bisnisnya di Indonesia pada tahun 1995 dan secara bertahap telah  memperluas investasi dalam berbagai macam bisnis seperti PVC, ubin keramik, dan joint venture dengan mitra lokal dalam bisnis bahan bangunan. Saat ini, SCG memiliki sekitar 6.500 karyawan di Indonesia dan 23 perusahaan di berbagai industri termasuk semen dan bahan bangunan, kimia, dan manufaktur kertas. (Lukman Hqeem | @hqeem)

SCG Akuisisi Indoris untuk Mengukuhkan Bisnis Kertas di Indonesia

Hadapi MEA, Industri Konstruksi Nasional Harus Tingkatkan Daya Saing

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meniIai perkembangan industri konstruksi nasional memperlihatkan performa yang cukup membanggakan. Pasalnya, pasar jasa konstruksi dari tahun ke tahun terus berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jasa konstruksi juga dinilai sebagai industri yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.  Di balik kemajuan tersebut, daya saing industri konstruksi nasional masih perlu ditingkatkan lebih jauh agar siap menghadapi era Masyarakat  Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku pada 2015.

FINANCEROLL – Kadin mencatat, pasar konstruksi nasional sejak 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada 2012 mencapai Rp 284 triliun, 2013 mencapai Rp369 triliun, dan di tahun 2014 ini diperkirakan mencapai Rp 407 triliun. Bahkan pertumbuhan konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun melebihi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk ketersediaan material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih didominasi di Pulau Jawa.

Untuk perkembangan pelaku jasa konstruksi nasional, saat ini kontraktor Indonesia berjumlah 117.042 dan konsultan berjumlah 4.414. Namun sebagaimana yang terjadi sebelumnya, hingga kini Badan Usaha dengan kualifikasi besar masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang kualifikasi kecil maupun sedang. Begitu juga dengan tenaga kerja konstruksi, dimana tenaga ahli berjumlah 10 persen, tenaga terampil 30 persen, dan kelompok buruh mencapai 60 persen.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, kekuatan industri jasa konstruksi terletak pada keunggulan sumber daya manusia, tidak hanya sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli, tetapi juga sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguasai dan mengembangkan teknologi.

“Badan usaha  jasa konstruksi Indonesia cukup besar jumlahnya tetapi sebagian besar adalah usaha skala menengah dan kecil. Jumlah tenaga kerja kita juga cukup banyak, tetapi jumlah tenaga ahlinya masih rendah, kita harapkan daya saingnya perlu ditingkatkan lagi untuk kesiapan kita menghadapi masyarakat ekonomi Asean” kata Suryo.

Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo serta program-program yang disusun pemerintah, Kadin memperkirakan mulai tahun depan pasar untuk jasa konstruksi akan berkembang dengan cepat. Selain itu, kata Suryo, program-progam untuk pengembangan jasa konstruksi maritim perlu menjadi perhatian pelaku nasional agar tidak menjadi porsi asing.

“Sebagai industri jasa unggulan, kita yakin industri konstruksi Indonesia dalam satu atau dua tahun mendatang akan dapat berdiri sama tinggi dengan pesaingnya di wilayah ASEAN,” ungkap Suryo.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Pertanahan, Bambang Sujagad mengatakan bahwa di sisi tenaga kerja jasa konstruksi, Indonesia diyakini memiliki daya saing komparatif yang relatif tinggi di lingkungan ASEAN. Indonesia memiliki 600.000 insinyur dengan kompetensi yang bisa disejajarkan dengan negara lainnya.

Senada dengan Suryo, Bambang juga mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah agar daya saing semakin kompetitif. Peningkatan daya saing tersebut dapat ditunjang dengan pembentukan regulasi dan kebijakan persaingan pembangunan infrastruktur, sertifikasi pelaku industri dan jasa konstruksi, serta peningkatan keahlian dan keterampilan (spesialis dan generalis).

Bambang menjelaskan, meski ASEAN nanti akan menjadi pasar tunggal, namun bukan berarti bisa bebas tanpa aturan. Untuk melakukan usaha jasa konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) harus bekerjasama dengan Badan Uaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) yang berkualifikasi Besar dalam bentuk joint operation (JO), atau joint venture (JV) dengan penyertaan modal asing. Saat ini dibatasi maksimal sebesar 55 persen untuk kontraktor dan 51 persen untuk konsultan. Batasan tersebut akan menjadi 70 persen setelah terbentuknya masyarakat ekonomi Asean. Dengan demikian, jelas masuk tidaknya BUJKA ke Indonesia tergantung pada kesiapan dan daya saing BUJKN. Saat ini terdapat sedikitnya 16 BUJKA yang telah membentuk kantor perwakilan di Indonesia.

Di sisi lain, lanjut Bambang, permasalahan terkait aturan pertanahan di Indonesia masih tumpang tindih. Dalam perkembangan perekonomian dan juga pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat, permasalahan terkait dengan tanah merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari.

“Pertumbuhan usaha dan kebutuhan atas tanah tidak sebanding dengan jumlah luasan tanah yang masih tersedia. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan terkait dengan tanah, baik terkait dengan pengadaan tanah maupun tumpang tindih kepemilikan atas tanah,” ungkap Bambang.

Menurutnya, mencari penyelesaian dari sengketa pertanahan diperlukan kebijakan dari pelaksana kekuasaan Negara (Pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan terutama dalam hal pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul.

“Bisnis dan investasi tentunya tidak dapat dilepaskan dengan pengadaan tanah, khususnya untuk kepentingan infrastruktur. Pengadaan tanah sendiri dalam prosesnya tentu tidak dapat lepas dari pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah inilah yang sangat rentan terhadap konflik, sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah,”kata Bambang.

Untuk menghindari permasalahan tersebut, sebelumnya diketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2/2012) dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71/2012).

Hadapi MEA, Industri Konstruksi Nasional Harus Tingkatkan Daya Saing

Perlu Perbaikan Pelayanan Birokrasi Untuk Bersaing di MEA

Financeroll – Persoalan kelambanan layanan birokrasi masih menjadi kendala dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun depan selain persoalan kepastian hukum dan regulasi.

Demikian dikemukakan oleh Chief Executive Officer (CEO) Bosowa Group, Erwin aksa mengatakan Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara unggul dalam persaingan menghadapi negar-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam kalau mampu menghilangkan kendala tersebut.

Dalam kondisi persaingan ekonomi tanpa batas negara saat ini (non-boundary states) Indonesia harus bisa menjaga kemandiran bangsa secara ekonomi. Kemandirian ekonimi juga dipraktikkan oleh negar-negara lain.

Kalangan pengusaha bergerak cepat mengikuti dinamika usaha, sedangkan layanan birokrasi berjalan lambat. Prospek erekonomian Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi Asean, pengusaha nasional harus mengutamakan efisiensi agar mampu bersaing dengan perusahaan dari negara tentangga.

Selain itu, diungkapkan bahwa regulasi perdagangan di Indonesia harus dijaga agar tidak menghambat pengusaha lokal untuk menghadapi perdagangan bebas di lingkup regional. Sedangkan kepastian hukum dan regulasi juga memainkan peran penting guna memastikan semua usaha berjalan lancar.

Harapannya dalam waktu dekat ini, antara ekonom dengan pembuat keputusan di politik terutama DPR/DPD juga pemerintahan menyinkronkan birokrasi dengan gerak cepat para ekonomi.

Perlu Perbaikan Pelayanan Birokrasi Untuk Bersaing di MEA