Jusuf Kalla Beberkan Praktik Investasi di Sektor Keuangan oleh Investor Asing

Financeroll – Bukan Wapres Jusuf Kalla kalau tidak bicara blak-blakan. Kali ini Jusuf Kalla membeberkan soal praktik investasi di sektor keuangan oleh investor asing, yang dinilai dengan istilah “perampokan berulang-ulang” yang difasilitasi oleh rezim kebijakan di dalam negeri.

Penilaian soal perilau investor keuangan itu dikemukakan Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato sambutan pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di gedung Kementerian Keuangan di Jakarta.

Wapres Jusuf Kalla yang datang terlambat dan sempat diinformasikan tidak bisa hadir di acara OJK itu memulai sambutannya dengan menyebutkan bahwa sektor keuangan mirip dengan perannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, terkait dengan darah.

Uang ibarat darah, sehingga sangat perlu diatur dengan baik supaya alirannya lancar tapi bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dan terutama menumbuhkan sektor riil.

Dalam konteks itulah, Wapres JK mengingatkan kepada otoritas keuangan dan pelaku industri keuangan agar memberikan perhatian lebih besar bagi sektor riil dan tidak semata memberikan keuntungan yang besar saja bagi investor keuangan terlebih dari luar negeri.

Dengan memberikan contoh, bukan bermaksud tidak menganggap penting pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, Wapres JK mengatakan perrtumbuhan IHSG yang besar sebenarnya justru membuat kekayaan Indonesia tersedot ke luar karena 70% investor di bursa saham adalah investor asing.

Selain itu investor asing masuk ke Indonesia dengan iming-iming suku bunga yang tinggi, mulai dari BI Rate, deposito, SBI dan kemudian turut “menggoreng” pergerakan kurs rupiah.

“Kita ini dirampok berkali-kali,” kata Wapres JK. Ia mengilustrasikan sejumlah lembaga keuangan dan perbankan mancanegara yang beroperasi di Indonesia mengambil keuntungan yang besar untuk dibawa ke luar negeri.

Oleh sebab itu, pengaturan sektor keuangan sebaiknya tetap memperhatikan dan perlu semakin berorientasi pada pertumbuhan sektor riil di dalam negeri.

Era buruh murah sebaiknya juga ditinggalkan. “Bagaimana kita mau nabung kalau pendapatan rendah?” katanya. Sektor manufaktur pun tidak akan tumbuh kalau konsumsi rendah akibat gaji yang rendah, kata Wapres Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla Beberkan Praktik Investasi di Sektor Keuangan oleh Investor Asing

Rachmat Gobel Diagendakan Bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang

Financeroll – Dalam rangka menyosialisasikan program perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah Jepang, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel diagendakan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang Yoichi Miyazawa dan para pengusaha di Negeri Matahari Terbit itu.

Pada setiap pertemuan itu, Mendag akan menyampaikan sejumlah upaya yang akan ditempuh pemerintahan Joko Widodo dalam lima tahun mendatang. Program pemerintah ini, utamanya yang terkait dengan masalah perdagangan sesuai yang tercantum dalam Nawacita.

Jepang dapat berkontribusi terhadap semua rencana pembangunan nasional.

Mendag yang mendarat di Jepang pada Minggu, 18 Januari segera melakukan pertemuan dengan Mitsubishi Corporation.

Ajakan untuk berinvestasi dan menambah partisipasi dalam pembangunan di Indonesia ini juga disampaikan dalam pertemuan Keidanren dan Keikaren atau Federasi Bisnis Jepang.

Indonesia memiliki banyak peluang investasi dan memiliki potensi sebagai mitra dagang berbasis produksi yang menjanjikan. Apalagi Indonesia merupakan pasar terbesar di Asean. Keidanren dan Keikaren dapat datang langsung untuk menjajaki peluang bisnis dan investasi itu.

Rachmat Gobel Diagendakan Bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Jepang

Industri Keuangan Diminta Tidak Terlalu Melaju Dibanding Transaksi Sektor Riil

Financeroll – Industri Keuangan dihimbau tak terlalu bergerak maju dibanding transaksi riil yang akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi nasional.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengibaratkan industri keuangan sebagai transfusi darah ke seluruh jaringan tubuh ekonomi.

“Sektor keuangan jangan terlalu mendahulukan kecepatan transaksi keuangan dibandingkan transaksi riil. Kita tidak perlu membayarnya dengan krisis seperti beberapa tahun lalu,” ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan.

Dikatakan, sektor jasa keuangan perlu bergerak stabil untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Sama halnya seperti darah dalam tubuh, jika sektor keuangan bergerak terlalu tinggi maka akan sulit bergerak dan memanas. Sebaliknya, jika gerak terlalu lambat maka akan melesukan gerak perekonomian.

Intinya harus bergerak bersama dengan menjalankan kinerja sesuai fungsinya.

Perbandingan kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan China yang sama-sama berkembang. Amerika Serikat yang lebih mengutamakan industri perdagangan dan finansial kini terlampaui oleh ekonomi China yang lebih mengistimewakan sektor produksi dan industri.

Industri Keuangan Diminta Tidak Terlalu Melaju Dibanding Transaksi Sektor Riil

Harga LPG, Solar, dan Semen Turun Mengikuti BBM

Financeroll – Di tengah kisruh soal pemilihan Kapolri dengan calon tunggal Komjen Budi Gunawan, pemerintah menurunkan harga sejumlah komoditas sekaligus yakni premium, solar, gas dan semen.

Menurut keterangan pemerintah, penurunan harga itu untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Presiden Joko Widodo, mengatakan harga Premium pada Senin 19 Januari 2015 Pukul 00.00 WIB menjadi Rp6.600 per liter, dan Solar menjadi Rp6.400 per liter. Kemudian harga liquefied petroleum gas (LPG) tabung 12 kilogram menjadi Rp129.000 per tabung.

“Komoditas ketiga adalah semen, Menteri BUMN melaporkan semen yang diproduksi oleh BUMN turun Rp3.000 per sak,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Joko Widodo menuturkan penurunan harga ketiga komoditas tersebut harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk mendorong penurunan harga kebutuhan pokok di wilayahnya.

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengen Kementerian Perhubungan terkait pengaturan tarif angkutan umum.

Dia berharap Menteri Perhubungan akan membuat kebijakan batas atas dan batas bawah tarif angkutan umum untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM).

Dengan adanya batas atas dan batas bawah, pengusaha angkutan dapat menyesuaikan tarif, dan akan ada persaingan di sana.

Harga LPG, Solar, dan Semen Turun Mengikuti BBM

Nilai Tukar Perkebunan Rakyat Alami Penurunan 0,87 Poin

Financeroll – Setelah nyaris nombok pada November 2014 dengan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) 100,05 atau turun 0,87 poin dari bulan sebelumnya 100,92, petani perkebunan rakyat pada Desember 2014 tergambar betul-betul nombok.

Kondisi itu terlihat dari capaian NTPR Desember 2014 sebesar 98,03 atau anjlok 2,02% dari bulan sebelumnya. NTPR Desember 2014 tersebut juga merupakan capaian terendah selama ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengungkapkan kondisi tersebut merupakan akumulasi kenaikan harga BBM bersubsidi dan rendahnya harga kelapa sawit dan karet di pasar global yang selama ini menjadi andalan komoditas ekspor nasional.

Kelapa sawit dan karet rendah sekali harganya, ditambah lagi kenaikan BBM.

Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menegaskan ongkos produksi yang cenderung naik sementara permintaan terutama ekspor menyebabkan NTPR turun. Itu merupakan konsekuensi logis jika pemerintah hanya berkutat pada komoditas primer yang rentan pada situasi global.

Pemerintah perlu segera mengeksekusi industri pengolahan dalam negeri untuk mensuplai permintaan dalam negeri.

Dengan adanya industri pengolahan hasil perkebunan sepertI CPO dalam negeri akan menjaga stabilitas harga. Eksekusi langkah tersebut membuat perbaikan dari sisi tata niaga, khususnya dalam hal distribusi yang selama ini menyedot ongkos cukup besar.

Pemerintah, sambungnya Enny, harus menjamin betul adanya pembenahan infrastruktur setelah mengeksekusi penaikan harga BBM bersubsidi sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk nasional dari produk impor.

Nilai Tukar Perkebunan Rakyat Alami Penurunan 0,87 Poin

10 Komoditas Dengan Kenaikan Tertinggi Menurut BPS

Financeroll – Harga bubur kertas produksi domestik melonjak 35,18% sepanjang Januari—November 2014, komoditas dengan kenaikan harga tertinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan daftar 10 komoditas produksi yang mengalami kenaikan harga tertinggi sepanjang 2013 dan sepanjang Januari—November 2014 berdasarkan survei indeks harga produsen.

Peningkatan harga tertinggi terjadi pada komoditas bubur kertas yang naik 35,18%, diikuti oleh kenaikan harga 19,28% untuk ban mobil, dan kenaikan harga minyak kelapa sebesar 16,82%.

Adapun komoditas yang harganya naik paling tinggi sepanjang 2013 adalah pestisida (naik 142,06%), alat berat (70,95%), dan bahan kimia (39,04%).

Komoditas dengan Kenaikan Harga Produsen Tertinggi Januari—November 2014

Komoditas	Harga Naik (%)
Bubur Kertas	35,18
Ban Mobil	19,28
Minyak Kelapa	16,82
Kakao	16,20
Lada	15,56
Cokelat Bubuk	15,10
Tomat	14,85
Pipa Besi	14,57
Alat Berat	12,60
Teh Kemasan	12,47

10 Komoditas Dengan Kenaikan Tertinggi Menurut BPS

Berikut Ini Komoditas Pemicu Inflasi Desember

Financeroll – Kelompok transportasi dan makanan menjadi penyumbang utama inflasi Desember yang mencapai 2,46% sebagai dampak kenaikan harga BBM subsidi sebulan sebelumnya.

Berikut ini berbagai komoditas yang memicu akselerasi inflasi Desember:

Komoditas	Andil (%)	Harga Naik (%)
Bensin	0,52	12,45
Tarif angkutan dalam kota	0,31	13,81
Beras	0,17	4,44
Cabai merah	0,16	26,83
Tarif listrik	0,15	4,52
Cabai rawit	0,09	34,41
Nasi lauk	0,07	3,35
Ikan segar	0,06	1,87
Tarif angkutan antarkota	0,06	10,45
Tarif angkutan udara	0,05	8,04
Telur ayam ras	0,04	5,46
Mi	0,04	2,94
Pasir	0,03	4,4
Bahan bakar rumah tangga	0,03	1,98
Solar	0,031	7,79
Daging ayam ras	0,02	1,7
Tomat sayur	0,02	9,8
Rokok kretek filter	0,02	0,73
Semen	0,02	1,86
Upah tukang bukan mandor	0,02	0,81

Berikut Ini Komoditas Pemicu Inflasi Desember

Bank Indonesia Prediksi Inflasi Desember 8,2 Hingga 8,4%

Financeroll – Bank Indonesia (BI) memprediksikan tingkat inflasi pada Desember 2014 sebesar 8,2%-8,4% atau di atas prediksi sebelumnya sebesar 8,1%-8,3%, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Agus Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan kenaikan harga BBM pada 17 November 2014 lalu menyumbang 0,61%-0,65% terhadap inflasi bulanan Desember 2014 sebesar 2,2%-2,4% (mtm).

Ada juga komoditi-komoditi yang walaupun bobotnya kecil, tapi kenaikanya berkontribusi besar terhadap inflasi.

Komoditas tersebut antara lain cabai yang mana kenaikan harganya cukup besar sehingga menyumbang inflasi sebesar 0,4%. Selain itu, kenaikan tarif angkutan dalam kota juga turut berkontribusi terhadap peningkatan inflasi.

Di sisi lain, BI juga menilai kebijakan pemerintah memberikan subsidi tetap untuk BBM akan lebih efektif dalam mengendalikan inflasi karena tidak terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia.

Di Asean, rata-rata inflasi selalu terjaga di bawah 5% dalam sepuluh tahun terakhir sementara Indonesia ada saat kita (inflasi) 17%, ada saat 11%.

Bank Indonesia Prediksi Inflasi Desember 8,2 Hingga 8,4%

Penambahan Belanja Modal Pemerintah Untuk Fiskal 2015

Financeroll – Pemerintah tengah mematangkan rencana penambahan belanja modal yang dinilai mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada potensi tambahan ruang fiskal yang diperkirakan mencapai Rp140 triliun, didapat dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pertengahan bulan lalu.

“Kita tahu semua 2015 itu tahun yang berat sehingga harapan pertumbuhan salah satunya bertumpu dari investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah ini adalah belanja modal,” kata dia seusai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian belum lama ini.

Sayangnya, Bambang tidak memberitahukan berapa persen tambahan belanja modal yang akan diajukan dalam rancangan perubahan APBN 2015. Dia hanya menyampaikan tambahan belanja modal akan berkaitan dengan prioritas pembangunan ke depannya, khsusunya di sektor pertanian dan kemaritiman.

Mantan Wamenkeu ini tidak menampik penyerapan anggaran apalagi belanja modal selama ini tidak maksimal karena ada permasalahan di birokrasi. Untuk tahun ini, sambungnya, realisasi belanja modal memang agak rendah sejalan dengan pengetatan fiskal lewat pemotongan anggaran di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Belanja pemerintah selama ini, lanjutnya, hampir sebagian besar terbelenggu oleh subsidi BBM dan sektor-sektor nonproduktif. Menilik data realisasi belanja pemerintah sampai 29 Agustus 2014, realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai Rp683 triliun atau 53,4% dari target tahun ini Rp1.280,4 triliun.

Ironisnya, realisasi tersebut lebih banyak ditopang realisasi anggaran yang justru tidak memberikan andil besar dalam menggerakkan perekonomian, seperti belanja pegawai yang mencapai 63,8% dari target Rp258,4 triliun dan subsidi energi maupun non energi yang telah mencapai 61,7% dari target APBNP 2014 senilai Rp403 triliun.

Belanja-belanja yang memiliki andil besar pada perekonomian seperti belanja barang dan belanja modal masih jauh dari target, berturut-turut 42,3% dan 30,2%. Realisasi defisit anggaran pun sudah mencapai Rp107 triliun atau sekitar 44,3% dari target Rp241,5.

Sejalan dengan rencana penambahan anggaran belanja modal, Bambang mengungkapkan pemerintah akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi penghambat pengadaan proyek, khususnya terkait pembebasan lahan.

Selain itu, pemerintah juga masih terus memantau kemampuan kontraktor dalam negeri. Bambang mencontohkan untuk proyek-proyek pekerjaan umum yang besar dan irigasi, pemerintah butuh kontraktor yang berkualitas.

“Jadi hal-hal tadi yang ingin kita perdalam supaya belanja tahun 2015 tidak hanya produktif tapi juga efektif.”

Bambang memastikan tidak akan ada lagi belanja pemerintah yang membelenggu APBN, seperti subsidi BBM tahun-tahun lalu.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan ruang fiskal yang diperoleh dari pemangkasan subsidi BBM akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kelautan.

“Kita minta menteri terkat sediakan angka, kan fiskal relatif lebih luas,” ujar dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp47,5 triliun dari anggaran Kemen-PU dalam APBN 2015 Rp85 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain untuk ketahanan pangan Rp12,5 triliun, konektivitas Rp20 triliun, peningkatan air minum dan sanitasi Rp13 triliun, dan perumahan Rp2 triliun.

“Untuk perumahan Itu hanya tambahan. Kawasan perbatasan, nelayan, TNI/Polri. Untuk rumah susun, rumah swadaya, pembelian lahan dan persiapan rumah susun selanjutnya,” ungkap dia.

Penambahan Belanja Modal Pemerintah Untuk Fiskal 2015

Pelaku Usaha Lokal Agar Konsorsium Hadapi MEA 2015

Financeroll – Pengusaha di Balikpapan diminta membuat konsorsium usaha guna menghadapi persaingan dengan pengusaha asing saat pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun depan.

Ketua Kadin Balikpapan Rendi Susiswo Ismail mengatakan pembentukan konsorsium tersebut sebagai upaya mengatasi kendala dalam mengelola potensi daerah yang sulit dilakukan perseorangan.

Jangan sampai potensi yang ada keduluan digarap pihak luar. Sudah saatnya para pengusaha bekerja sama dengan pendekatan konsorsium.

Saat ini pelaku usaha di Balikpapan belum siap menghadapi MEA. Dinilai baik pengusaha ataupun tenaga kerja memiliki kesiapan yang minim untuk bersaing dengan pihak asing. Oleh karena itu, konsorsium merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Potensi daerah yang bisa dikelola bersama adalah pembangunan pabrik pengelola produk turunan batu bara atau crude palm oil (CPO). Pengelolaan hilirisasi tersebut akan lebih mudah dilakukan bersama-sama.

Selain itu juga disarankan agar para pengusaha menggandeng sindikasi perbankan apabila menemui kendala pembiayaan. Pihak perbankan pun sebaiknya turut aktif dalam membantu akses pembiayaan bagi pengusaha.

Seluruh perbankan juga harus duduk bersama, membangun persepsi yang sama, dan membantu akses pembiayaan bagi pengusaha-pengusaha ini.

Sementara dari sisi tenaga kerja, pengusaha harus segera mengurus sertifikasi kompetensi pekerjanya agar dapat bekerja sama dengan pihak asing secara maksimal.

Alasannya, pihak asing tentunya akan membawa pekerjanya sendiri yang telah mengantongi sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional. Selain itu, pihak asing juga akan memberikan syarat bagi pekerja daerah yang hendak bekerja dalam usahanya.

Pastinya punya standar kompetensi sendiri, kalau di sini tidak siap juga dalam hal itu. Semakin tidak bisa apa-apa, Itu tidak akan membawa impact juga bagi masyarakat.

Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kadin Kaltim Sumarji mengatakan selain minimnya lembaga sertifikasi di Kaltim, para pengusaha pun masih memiliki kesadaran yang minim dalam mengurus sertifikasi pekerjanya.

Hanya perusahaan minyak dan gas yang dominan telah memiliki kompetensi yang bisa diakui dengan standar internasional. Sementara perusahaan kelas menengah dan kelas bawah bahkan belum memiliki tenaga kerja yang bersertifikasi.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah turun tangah untuk mendorong kesadaran para pengusaha untuk mengurus sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Regulasinya memang harus dibuat dan harus konsen di situ untuk mendorong pengurusan sertifikasi kompetensi. Untuk menghadapi MEA ya harus dipaksa.

Pelaku Usaha Lokal Agar Konsorsium Hadapi MEA 2015

Selisih Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Asia Capai US$1 Miliar

Financeroll – Bank Dunia memperkirakan selisih kebutuhan investasi infrastruktur di Asia mencapai US$1 miliar per tahun.

Wakil Presiden Bank Dunia Kawasan Asia Timur dan Pasifik Axel Van Trotsenburg mengatakan gap investasi tersebut harus dipenuhi agar terjadi pemerataan pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia.

Oleh karena itu, Van Trotsenburg terbuka atas pembentukan Asia Infrastruktur Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh China. Indonesia telah resmi bergabung dalam AIIB pada akhir November 2014.

Kebutuhan investasi infrastuktur ini besar sekali. Setiap tahun, gap kebutuhan investasi infrastruktur mencapai US$1 triliun.

Van Trotsenburg merinci dari selisih investasi yang mencapai US$1 triliun per tahun, 50% kebutuhan ada di Asia Timur, dan 25% ada di Asia Selatan.

Jadi sangat penting bagi Asia agar gap investasi itu terpenuhi. Kebutuhan investasi tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi oleh lembaga keuangan multilateral yang ada saat ini. Jadi, kalau ada organisasi baru yang juga mencoba membantu dalam area infrasturktur, dan terbuka untuk bekerja sama.

Bank Dunia, tidak merasa keberadaan AIIB menjadi pesaing dalam hal penyaluran bantuan finansial bagi negara-negara berkembang di Asia. Justru mendukung AIIB agar pemeratan pembangunan jalan, air bersih, dan listrik di pelosok negara-negara Asia semakin cepat terwujud.

Kebutuhan investasi sangat besar. Memang butuh dukungan kolektif dari komunitas internasional supaya kemiskinan turun, akses infastruktur meningkat.

Bank Dunia siap memberikan dukungan finansial kepada Indonesia berupa pinjaman jangka panjang dengan tenor 15, 20, bahkan 30 tahun.

Pinjaman jangka panjang ini interest rate-nya kurang dari 1%. Karena ditarik dari pasar untuk disalurkan ke negara-negara mitra.

Berdasarkan situs resmi Bank Dunia, ada 61 proyek yang sedang bergulir di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah proyek mitigasi banjir Jakarta senilai US$139,64 juta, proyek investasi energi panas bumi US$175 juta, proyek desentralisasi dan pemerintah lokal US$500 juta, dan proyek PLTA Cisoka 1.040 MW US$640 juta.

Selisih Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Asia Capai US$1 Miliar

CEO Networking Membahas Kesiapan Hadapi MEA 2015

Financeroll – Direktur Utama perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia berkumpul dalam acara CEO Networking di Nusa Dua, Badung membahas kesiapan menghadapi dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Selain dihadiri 300 direktur utama perusahaan yang tercatat di bursa, hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Franciscus Welirang, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito.

Ito mengatakan pelaku ekonomi negara-negara anggota Asean, termasuk Indonesia, perlu mempersiapkan diri untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari negara Asean lainnya.

Apa yang dibicarakan menambah pengetahuan dan pemahaman serta mempersiapkan peluang dan tantangan saat penerapan MEA.

Kegiatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku Pasar Modal Indonesia, akan munculnya tantangan dan kesempatan baru menghadapi MEA.

Sementara itu, Muliaman mengungkapkan Asean merupakan pasar besar karena jika digabung jumlah penduduknya sebanyak 600 juta jiwa dan Indonesia berkontribusi 40% diantaranya.

Tentu penting bagi kita berharap Asean besar bukan hanya pasar tetapi bisa menjadi kekuatan ekonomi regional.

CEO Networking Membahas Kesiapan Hadapi MEA 2015

Bank Pembangunan Asia Akan Terus Kerjasama Membiayai Proyek Pemerintah

Financeroll – Bank Pembangunan Asia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerjasama pembiayaan sejumlah proyek pembangunan yang dirancang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik Stephen P. Groff menuturkan sangat banyak peluang pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Saat ini, sangat banyak peluang di Indonesia. ADB akan mendukung pemerintah mencapai peningkatan investasi di berbagai area, seperti infrastruktur, keamanan dan ketahanan pangan, juga sektor transportasi dan logistik.

Saat ini ADB tengah merevisi dokumen kerjasama dengan Indonesia guna menyesuaikan dengan arah pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN yang disusun Bappenas tersebut akan diluncurkan pada Januari 2015.

Itu akan menyediakan kesempatan yang baik untuk memikirkan area yang paling sesuai untuk ADB beri dukungan pembiayaan di Indonesia dan bagaimana bisa membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia mencapai target-target pembangunan.

Lembaga Keuangan Multilateral ini memastikan akan terus menggulirkan pinjaman bunga lunak kepada Indonesia melalui berbagai mekanisme, fasilitas, dan instrumen pembiayaan.

Sejak 1966-2013, ADB tercatat telah menggulirkan pembiayaan senilai total US$29,48 miliar. Dalam periode tersebut, proyek yang paling banyak dibiayai ADB adalah proyek pertanian dan sumber daya alam US$4,09 miliar, manajemen sektor publik US$5,32 miliar, dan energi US$4,35 miliar.

Bank Pembangunan Asia Akan Terus Kerjasama Membiayai Proyek Pemerintah

Hubungan Bilateral Filipina Indonesia Yang ke-65 Tahun

Financeroll – Menandai perayaan hubungan bilateral Filipina dan Indonesia yang ke-65 tahun, Filipina semakin gencar membuka peluang investasi bagi para pengusaha Indonesia.

Presiden dan CEO Otoritas Pembangunan dan Pengalihan Fungsi Landasan Filipina Arnel Paciano Casanova mengatakan masih banyak peluang bisnis dalam produk pertanian, waralaba serta dalam pembangunan infrastruktur dan real estate yang dapat dilakukan kedua negara.

Hubungan perdagangan dan bisnis telah berkembang selama bertahun-tahun, juga akan melanjutkan untuk memasuki pasar Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor agar setara dengan tingkat impor Filipina dari Indonesia.

Pada tahun lalu, Indonesia berada di urutan 11 sebagai negara mitra dagang terbesar Filipina dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$3,62 miliar.

Sementara itu, salah satunya peluang investasi bagi pengusaha Indonesia di Filipina berada di Clark Green City, sebuah proyek pembangunan kota senilai US$14 miliar.

Clark Green City diharapkan menjadi kota pertama yang secara teknologi terintegrasi dan termodern di Filipina.

Selain itu tercatat masih ada potensi dalam sektor pariwisata yang belum dikembangkan oleh kedua belah pihak.

Pada tahun lalu, tercatat kurang dari 45.000 orang Indonesia mengunjungi Filipina, padahal ada lebih dari 129.000 orang Filipina yang datang ke Indonesia.

Sementara itu, saat ini telah ada lebih dari 20 perusahaan asal Filipina yang beroperasi di Indonesia melalui waralaba seperti Potato Corner, Gingersnaps, Penshoppe.

Hubungan Bilateral Filipina Indonesia Yang ke-65 Tahun

Asian Infrastructure Investment Bank Tunggu Rampungnya Penyertaan Modal RI

Financeroll – Keputusan penyertaan modal dalam Asian Infrastructure Investment Bank menunggu negosiasi perjanjian rampung meskipun Indonesia telah resmi bergabung ke dalam bank pembangunan multilateral bentukan China itu.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto melalui pesan singkat, menyampaikan Indonesia sejauh ini baru menandatangani nota kesepahaman mengenai kesanggupan sebagai prospective founding members.

Menyusul itu akan ada negosiasi article of agreement (AoA) dan persiapan lain yang diperkirakan berlangsung sepanjang 2015. Adapun perundingan AoA dimulai 28 November 2014 di Kunming, China, dengan agenda utama membahas rencana kerja konkret selama 2015.

Indonesia akan resmi menjadi founding member AIIB saat penandatanganan AoA yang tengah disusun oleh 22 negara penanda tangan MoU.

Chief Negiotiator Indonesia Andin mengungkapkan besarnya kontribusi Indonesia masih dalam kajian,.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan kontribusi modal Indonesia mungkin terbesar ketiga setelah China dan India, jika melihat besar produk domestik bruto (PDB) setiap anggota AIIB.

Adapun China telah menyanggupi urun 50% dari total modal awal US$50 miliar.

MoU pendirian AIIB telah ditandatangani 23-24 Oktober 2014 oleh 21 negara, yakni sembilan negara Asean, Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan, dan China.

Isi dari MoU terdiri atas tujuh bagian, meliputi mandat, operasional, modal dan penyertaan, keanggotaan, tata kelola, kantor pusat, dan lain-lain.

Siaran pers Kemenkeu menyebutkan Indonesia tidak ikut menandatangani karena masih dalam proses transisi pemerintahan baru.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi mengatakan Indonesia hadir dalam proses penandatanganan MoU dan bertindak sebagai potential founding member yang diberi fleksibilitas waktu khusus oleh RRT.

MoU AIIB telah diteken 25 November 2014, bertempat di Kemenkeu. Menkeu bertindak sebagai wakil pemerintah yang akan menandatangani MoU pendirian AIIB, dihadiri oleh Duta Besar China untuk Indonesia yang bertindak sebagai saksi penandatanganan MoU dan beberapa pejabat Kemenkeu dan Kementerian Luar Negeri.

Asian Infrastructure Investment Bank Tunggu Rampungnya Penyertaan Modal RI

Indonesia Sebagai Negara Dengan Proporsi Jumlah Penduduk Terbesar di MEA 2015

Financeroll – Sebagai negara dengan proporsi jumlah penduduk terbesar di Asean, Indonesia akan diuntungkan pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun depan.

Keunggulan ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi jebakan. Kalau proporsi sebesar 39% populasi penduduk Asean adalah Indonesia ini tidak dikelola baik malah jadi jebakan.

Kompetisi yang semakin ketat di segala bidang, salah satunya perbankan. Diperlukan kesiapan tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan tenaga asing.

Disamping kondisi perbankan nasional yang didominasi bank asing, sebaliknya bank nasional dipersulit untuk membuka cabang di luar negeri.

Perlu kesiapan tenaga kerja, MEA tidak ada artinya. Bank asing sudah masuk. Tapi kesiapan tenaga kerja perlu dilakukan.

Indonesia sendiri kini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih baik di Asean periode 2013 – 2017. Diproyesikan mencapai 6,4% mengungguli Malaysia diangka 5,1%.

Indonesia Sebagai Negara Dengan Proporsi Jumlah Penduduk Terbesar di MEA 2015

Realokasi Infrastruktur Diatas 50%

Financeroll – Tambahan belanja infrastruktur dasar tahun depan dinilai takkan terlampau signifikan. Padahal salah satu tumpuan utama pendorong pertumbuhan adalah investasi pemerintah atau belanja modal.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai mengisi acara Indonesia Economic Forum 2014, mengatakan realokasi untuk infrastruktur di atas 50%. Nanti diatur.

Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp2.000 per liter bisa menghemat anggaran sekitar Rp110 triliun-Rp140 triliun untuk tahun anggaran 2015. Dengan demikian, paling tidak pemerintah akan merealokasikan tambahan tersebut untuk belanja infrastruktur paling sedikit sekitar Rp60 triliun-Rp70 triliun.

Selain dari hasil penghematan belanja subsidi, pemerintah juga memangkas anggaran yang dianggap tak terlalu penting. Anggaran perjalanan dinas dan rapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dipangkas Rp16 triliun dari Rp41 triliun menjadi Rp25 triliun.

Hasil penghematan itu juga akan dialihkan untuk infrastruktur dasar, seperti irigasi, bendungan, dan jalan. Dengan demikian, anggaran khusus infrastruktur dasar akan memperoleh tambahan sedikitnya sekitar Rp80 triliun-Rp90 triliun.

Adapun, jika dana tambahan itu diakumulasi dengan anggaran infrastruktur yang telah disepakati dalam APBN 2015 sebesar Rp206,6, maka anggaran infrastruktur secara keseluruhan-tak hanya infrastruktur dasar-bisa meningkat hingga sekitar Rp300 triliun dalam Rancangan APBN-P 2015.

Padahal berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memenuhi target infrastruktur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, paling tidak setiap tahunnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp443,2 miliar.

Selain realokasi untuk pembangunan infrastruktur dasar, dana tambahan hasil pemangkasan subsidi akan diperuntukkan untuk 3 hal lainnya. Pertama, untuk dana perlindungan sosial melalui serangkaian kartu sakti yang diluncurkan awal bulan ini. Kedua, untuk menaikkan dana desa dan ketiga untuk memperkecil defisit fiskal.

Menanggapi hal tersebut Direktur Penelitian Center of Reform Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan realokasi itu belum cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan jika Rp140 triliun direalokasikan itu belum bisa mengompensasi.

Terlebih, infrastruktur dasar takkan berperan terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang akan menyumbang lebih besar adalah infrastruktur berskala besar, seperti bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi publik. Sementara pembangunan infrastruktur tersebut butuh waktu panjang dan baru bisa berperan terhadap pertumbuhan secara maksimal dalam 3-4 tahun ke depan.

APBN memang akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Adapun untuk infrastruktur nondasar, pemerintah akan mencari dana lain di luar APBN. Dalam membentuk kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah pun akan mendahulukan perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN).

Realokasi Infrastruktur Diatas 50%

Pemerintah dan Swasta Harus Mampu Meminimalisir Utang Luar Negeri

Financeroll – Pemerintah maupun swasta harus mampu meminimalisir risiko melesatnya utang luar negeri dengan patuh pada aturan lindung nilai dan rasio pengelolaan utang luar negeri koorporasi swasta nonbank, sejalan dengan penggenjotan investasi asing langsung yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Risiko melesatnya debt to service ratio (DSR) akibat terus meningkatnya utang luar negeri tidak bisa dihindari karena saat ini belum ada pertumbuhan yang signifikan dari ekspor akibat pelemahan harga komoditas.

Sementara masih bisa diterima karena ekspor yang turun itu lebih karena efek harga komoditas yang lagi melambat. Makanya harus ada antisipasi dari risiko nilai tukar dengan hedging. Paling tidak risiko yang timbul akibat ULN dapat diminimalisir.

Seperti diketahui, sejak pertengahan Juli, kurs tengah rupiah yang dipatok Bank Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung menunjukkan tren pelemahan. Tak tanggung-tanggung, bersamaan pemberian sinyal kenaikan suku bunga the Fed, rupiah berada pada level Rp12.030 per dolar AS. Sejak saat itu nilai tukar rupiah jarang meninggalkan level Rp19.000 cenderung tembus level Rp12.000 per dolar AS.

Akhir Oktober lalu, BI merilis Peraturan BI tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Nonbank yang berlaku per 1 Januari 2015. Dalam aturan itu BI mewajibkan perusahaan swasta untuk melakukan lindung nilai (hedging) dan menyediakan valas dengan rasio tertentu sesuai ketentuan.

Rasio hedging menentukan persentase keharusan korporasi melakukan hedging dari total nilai utang valasnya. Adapun, rasio likuiditas mengukur ketersediaan aset valas untuk memenuhi kewajiban valas dalam kurun waktu 3 bulan ke depan.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Juda Agung mengatakan beleid tersebut bisa memperdalam pasar keuangan dalam negeri sekaligus menstabilkan nilai tukar rupiah.

Pasalnya kebutuhan valas yang mendadak dalam jumlah besar untuk membayar utang bisa diminimalisasi. Ini akan berpengaruh pada reputasi perusahaan dan bisa mempengaruhi kepercayaan.

Transaksi lindung nilai harus dilakukan seiring dengan respon BI dengan menaikan BI Rate menjadi 7,75% yang akan kembali memperlambat laju kredit. Di tengah suku bunga dalam negeri yang cukup tinggi, para pelaku usaha memilih untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dari luar negeri yang suku bunganya lebih rendah.

Walaupun tidak mempermasalahkan kenaikan DSR, dihimbau agar DSR tidak sampai menembus 50%-60% yang pada gilirannya akan membawa risiko kenaikan biaya pinjaman karena kemampuan membayar valuta asing dinilai menurun.

Menilik data Bank Indonesia, pada akhir September 2014, ULN RI mencapai US$292,3 miliar, naik 11,2% senilai US$29,4 miliar dari periode yang sama tahun lalu US$262,9 miliar. Melesatnya nilai ULN tersebut turut mengerek besaran DSR kuartal III/2014 membengkak menjadi 46,16% dari 44,29% kuartal sebelumnya.

Pemerintah pun harus berani memprioritaskan PMA yang memproduksi barang hulu dan antara (intermediate goods) serta berorientasi ekspor. Selama ini mayoritas FDI hanya sekadar memproduksi produk hilir yang menyasar pasar domestik. Bahan baku dan barang modalnya pun harus diimpor yang lagi-lagi ikut menyerap dolar di pasar valuta asing dalam negeri.

Pemerintah dan Swasta Harus Mampu Meminimalisir Utang Luar Negeri

Badan Kerjasama BUMD Nilai Pembentukan 5.000 BUMD Timbulkan Liabilitas

Financeroll – Badan Kerjasama BUMD menilai wacana pemerintah yang ingin membentuk 5.000 Badan Usaha Milik Desa harus dipertimbangkan dengan baik agar justru tidak menimbulkan utang.

Ketua Umum BKS Badan Usaha Milik Daerah, menuturkan saat ada 1.200 BUMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Namun, pihaknya tidak berkoordinasi dengan BUMDes.

Sementara itu, terkait wacana pembentukan 5.000 BUMDes, dinilai perlu persiapan yang matang agar tidak berujung pada kewajiban utang (liabilitas).

Sepanjang dikelola dengan baik. Jangan sampai justru menimbulkan liabilitis bagi pelaksana daerah. Jangan sampai di situ.

BKS BUMD saat ini fokus pada perusahaan daerah yang telah beroperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rapat kerja pekan lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencanangkan target pembentukan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mengembangkan BUMDes yang sudah ada di seluruh desa di Indonesia hingga 2019.

Perlunya pengelolaan yang profesional, baik BUMD maupun BUMDes. Pengelolaan yang profesional dinilai menjadi kunci agar perusahaan dapat menjadi pelaku dan pilar ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dalam pertemuan dengan Wapres, BKS BUMD juga membahas soal pengembangan pasar, lantaran afiliasinya dengan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asperindo).

Bagaimana mengelola pasar lebih sesuai perubahan gaya hidup dan berdaya saing. Misalnya, dengan dukungan perbankan daerah dalam menyediakan dana murah untuk masyarakat.

Badan Kerjasama BUMD Nilai Pembentukan 5.000 BUMD Timbulkan Liabilitas

Harga Surat Utang Negara Naik Ikuti Sentimen Pemangkasan Subsidi BBM

Financeroll – Harga surat utang negara terus naik, ditandai dengan sepekan penurunan imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun ke bawah 8%. Investor asing memompakan dana ke pasar surat utang domestik yang dipantik oleh sentimen pemangkasan subsidi BBM akan memperkuat reformasi ekonomi.

Yield obligasi benchmark series itu turun ke level 7,72%, level terendah dalam setahun terakhir, setelah bertahan di kisaran 7,8%-7,9% pekan kemarin.

Investor asing menambahkan dana Rp12,19 triliun sejak kenaikan harga BBM subsidi, sehingga kepemilikan SUN mereka per 21 November menjadi Rp470,9 triliun, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

Tambahan aliran modal itu otomatis memperbesar porsi kepemilikan asing terhadap surat berharga negara (SBN) menjadi 38,57% dari posisi awal pekan lalu yang masih 37,57%.

Dengan subsidi BBM yang berkurang, ada ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Itu salah satu yang dilihat oleh investor asing.

Kendati inflasi terkerek dan berpotensi menurunkan gain, investor asing lebih melihat prospek jangka panjang perbaikan fiskal dan sektor riil di Indonesia setelah harga BBM dinaikkan.

Namun, tidak hanya karena sentimen BBM. penurunan yield ditopang pula oleh berkurangnya suplai SUN di pasar perdana setelah pemerintah membatalkan penerbitan dua instrumen SBN dengan alasan rencana pembiayaan telah terpenuhi.

Apalagi tahun depan, pemerintah juga berencana mengurangi pasokan obligasi menyusun rencana penciutan defisit APBN 2015 menjadi 2% dari 2,21% terhadap produk domestik bruto.

Meskipun demikian, faktor perlambatan ekonomi global juga berpengaruh terhadap pengempisan imbal hasil. Suku bunga yang rendah di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, yang dibarengi pula dengan pemangkasan rate di China mendorong investor berburu gain yang lebih tinggi di pasar negara berkembang, salah satunya Indonesia.

Keberlanjutan imbal hasil SUN yang rendah akan ditentukan oleh kondisi perekonomian global. Jika suku bunga global masih dalam tren rendah, maka investor masih akan masuk ke pasar utang Indonesia.

Pergerakan rupiah pun akan turut menentukan. Jika volatilitas rupiah tinggi, maka investor tidak segan meninggalkan pasar Indonesia.

Harga Surat Utang Negara Naik Ikuti Sentimen Pemangkasan Subsidi BBM