Kemenkeu Pastikan Belum Akan Menerapkan Pengampunan Pajak

Financeroll – Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun depan guna mendorong penerimaan pajak. Meski begitu, kebijakan tax amnesty tetap berpeluang dilakukan pemerintahan Kabinet Kerja.

“Tax amnesty atau sunset policy itu kebijakan jangka menengah. Mungkin akan dilakukan dalam 5 tahun ini, salah satu dari itu. Tetapi, tidak akan dilakukan pada tahun depan,” kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

Pemerintah akan fokus terhadap dua isu utama dalam mendorong penerimaan pajak 2015.

Pertama, kepatuhan wajib pajak. Pemerintah akan memperkuat basis data untuk memaksa wajib pajak (WP) membayar pajak secara benar. Upaya ini antara lain diterbitkanya Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Dalam PMK tersebut, sebanyak 22 instansi pemerintah wajib memberikan rincian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya antara lain permintaan data mengenai badan usaha dari Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

Kedua, penegakkan hukum perpajakan. Bambang mengaku penegakkan hukum akan terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain melakukan pencekalan hingga penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak.

Beberapa waktu yang lalu, Ditjen Pajak melaporkan tengah melakukan penelitian terhadap 31 wajib pajak untuk dilakukan gijzeling pada tahun ini. Adapun, sebanyak 487 WP, terdiri atas 402 WP Badan dan 85 WP Orang Pribadi akan diusulkan pencekalan.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir menilai penerapan tax amnesty seharusnya dilakukan sesegera mungkin. Pasalnya, masyarakat tengah memberikan dukungan positif terhadap Presiden Joko Widodo.

Tax amnesty memang sulit dilakukan karena ada pertentangan dari masyarakat, terutama wajib pajak patuh. Nah, mumpung masyarakat saat ini mendukung penuh kebijakan-kebijakan presiden, kami kira tax amnesty harus segera dilakukan.

Juga diusulkan model tax amnesty nantinya dapat dilakukan secara total, tidak seperti tax amnesty pada 2008. Pengampunan tidak hanya terhadap pidana pajak saja, tetapi juga dari pidana hukum umum.

Kemenkeu Pastikan Belum Akan Menerapkan Pengampunan Pajak

Penambahan Belanja Modal Pemerintah Untuk Fiskal 2015

Financeroll – Pemerintah tengah mematangkan rencana penambahan belanja modal yang dinilai mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada potensi tambahan ruang fiskal yang diperkirakan mencapai Rp140 triliun, didapat dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pertengahan bulan lalu.

“Kita tahu semua 2015 itu tahun yang berat sehingga harapan pertumbuhan salah satunya bertumpu dari investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah ini adalah belanja modal,” kata dia seusai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian belum lama ini.

Sayangnya, Bambang tidak memberitahukan berapa persen tambahan belanja modal yang akan diajukan dalam rancangan perubahan APBN 2015. Dia hanya menyampaikan tambahan belanja modal akan berkaitan dengan prioritas pembangunan ke depannya, khsusunya di sektor pertanian dan kemaritiman.

Mantan Wamenkeu ini tidak menampik penyerapan anggaran apalagi belanja modal selama ini tidak maksimal karena ada permasalahan di birokrasi. Untuk tahun ini, sambungnya, realisasi belanja modal memang agak rendah sejalan dengan pengetatan fiskal lewat pemotongan anggaran di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Belanja pemerintah selama ini, lanjutnya, hampir sebagian besar terbelenggu oleh subsidi BBM dan sektor-sektor nonproduktif. Menilik data realisasi belanja pemerintah sampai 29 Agustus 2014, realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai Rp683 triliun atau 53,4% dari target tahun ini Rp1.280,4 triliun.

Ironisnya, realisasi tersebut lebih banyak ditopang realisasi anggaran yang justru tidak memberikan andil besar dalam menggerakkan perekonomian, seperti belanja pegawai yang mencapai 63,8% dari target Rp258,4 triliun dan subsidi energi maupun non energi yang telah mencapai 61,7% dari target APBNP 2014 senilai Rp403 triliun.

Belanja-belanja yang memiliki andil besar pada perekonomian seperti belanja barang dan belanja modal masih jauh dari target, berturut-turut 42,3% dan 30,2%. Realisasi defisit anggaran pun sudah mencapai Rp107 triliun atau sekitar 44,3% dari target Rp241,5.

Sejalan dengan rencana penambahan anggaran belanja modal, Bambang mengungkapkan pemerintah akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi penghambat pengadaan proyek, khususnya terkait pembebasan lahan.

Selain itu, pemerintah juga masih terus memantau kemampuan kontraktor dalam negeri. Bambang mencontohkan untuk proyek-proyek pekerjaan umum yang besar dan irigasi, pemerintah butuh kontraktor yang berkualitas.

“Jadi hal-hal tadi yang ingin kita perdalam supaya belanja tahun 2015 tidak hanya produktif tapi juga efektif.”

Bambang memastikan tidak akan ada lagi belanja pemerintah yang membelenggu APBN, seperti subsidi BBM tahun-tahun lalu.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan ruang fiskal yang diperoleh dari pemangkasan subsidi BBM akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kelautan.

“Kita minta menteri terkat sediakan angka, kan fiskal relatif lebih luas,” ujar dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp47,5 triliun dari anggaran Kemen-PU dalam APBN 2015 Rp85 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain untuk ketahanan pangan Rp12,5 triliun, konektivitas Rp20 triliun, peningkatan air minum dan sanitasi Rp13 triliun, dan perumahan Rp2 triliun.

“Untuk perumahan Itu hanya tambahan. Kawasan perbatasan, nelayan, TNI/Polri. Untuk rumah susun, rumah swadaya, pembelian lahan dan persiapan rumah susun selanjutnya,” ungkap dia.

Penambahan Belanja Modal Pemerintah Untuk Fiskal 2015

Sidang Kabinet Belum Membicarakan Keuangan Secara Spesifik

Financeroll – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan dalam sidang kabinet perdana di Kantor Presiden belum membicarakan hal spesifik tentang keuangan.

Oleh sebab itu pihaknya juga belum diminta mengutak atik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Keuangan belum ada yang spesifik, pokoknya menjaga APBN saja.

Presiden lebih fokus pada topik bagaimana supaya operasional pemerintah berjalan cepat. Di antaranya Presiden menekankan perizinan yang terlalu banyak, hambatan investasi, penyediaan lahan dan sebagainya.

Belum dibicarakan APBN diapain diapain, lebih bagaimana supaya operasional pemerintah berjalan cepat.

Sidang Kabinet Belum Membicarakan Keuangan Secara Spesifik

Menteri Keuangan Kabinet Kerja Diemban Bambang Brodjonegoro

Financeroll – Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja 2014-2019.

“Pak Bambang ini merupakan ekonom yang menguasai desentralisasi fiskal,” kata Jokowi saat membacakan profil singkat Bambang Brodjonegoro pada pengumuman resmi Kabinet Kerja yang berjumlah 34 menteri di halaman Istana, Minggu (26/10/2014).

Sinyal terpilihnya Bambang untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Chatib Basri terlihat setelah dirinya dipanggil ke Istana pada Senin (22/10/2014). Waktu itu, ia tidak memberikan jawaban jelas mengenai kehadirannya di Istana.

Namun, Bambang memberikan jawaban apa yang menjadi pembahasan dengan Presiden Joko Widodo, dan hal ini kemungkinan menjadi salah satu pekerjaan rumah pertama Bambang setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin (27/10).

“Pokoknya membahas APBN, apakah sampai akhir tahun APBN kita aman, tidak lewat defisitnya. Antisipasi 2015, bagaimana meningkatkan penerimaan, melakukan penghematan belanja dan sebagainya,” kata mantan Wakil Menteri Keuangan II ini.

Pria yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan dianggap layak untuk menempati jabatan strategis ini.

Bambang Brodjonegoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966, merupakan alumnus FE UI jurusan Studi Pembangunan pada 1990 serta memperoleh gelar Master (M.Sc) pada 1995 untuk jurusan Urban Planning dan Doktor (Ph.D) pada 1997 untuk jurusan Regional Science dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Mahasiswa berprestasi UI pada 1989 ini telah menerbitkan beberapa karya tulis diantaranya buku yang diterbitkan oleh The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura dan oleh Edward Elgar, Inggris. Selain itu, artikel yang muncul dalam beberapa jurnal internasional, antara lain di Hitotsubashi Journal of Economics.

Bambang juga aktif mempresentasikan makalahnya pada berbagai seminar internasional seperti International Workshop on Intergovernmental Transfers Including Health and Education Finance di Korea dan pada The UN Conference for MDGs di Australia.

Pria penggemar bulutangkis dan sepakbola ini sempat menjadi visiting fellow di Australian National University dan Hitotsubashi University serta mendapatkan ISEAS-World Bank Research Fellowship Award dan Eisenhower Fellowship untuk mendalami masalah desentralisasi di Amerika Serikat.

Putra bungsu mantan rektor UI Soemantri Brodjonegoro ini sempat menjadi dekan termuda di almamaternya, FE-UI untuk periode 2005-2009, serta menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB) hingga tahun 2011.

Karier Bambang di pemerintahan bermula ketika ditunjuk oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sejak 21 Januari 2011, menempati posisi yang ditinggalkan Anggito Abimanyu.

Bambang kemudian dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada 1 Oktober 2013, mengisi tempat Mahendra Siregar, yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada 13 Oktober 2014, Bambang menerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden, yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.

Menteri Keuangan Kabinet Kerja Diemban Bambang Brodjonegoro

Pertumbuhan Manufaktur Harus Terakselerasi Untuk Lepas Dari Middle Income Trap

Financeroll – Pertumbuhan manufaktur harus terakselerasi dalam 25 tahun ke depan agar Indonesia dapat lolos dari jebakan kelas menengah alias middle income trap.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap pada manufaktur karena sektor itulah yang selama ini diandalkan untuk memberi nilai tambah terhadap komoditas pertambangan dan perkebunan, serta memberikan pekerjaan dengan kualitas lebih baik.

Sayangnya, sejak periode 2000-an, peran manufaktur yang tadinya 30% terhadap perekonomian terus menurun seiring pertumbuhannya yang melambat.

Tidak harus memproduksi barang-barang yang sophisticated. Sebenarnya sudah bisa untuk mengembangkan manufaktur berbasis agrikultur.

Badan Pusat Statistik mencatat sektor pengolahan yang sempat tumbuh rata-rata 10,2% pada era 1990-an, melambat di kisaran 4,9% setelah terkontraksi pada 1998 saat badai krisis finansial Asia menerjang Indonesia.

Akibatnya, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto menurun. Penurunan itu juga tidak lepas dari hasil pergeseran dini struktur ekonomi. Indonesia belum melewati tahap sektor manufaktur yang sudah maju sebelum memasuki sektor sekunder. Kurangnya kualitas infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kapasitas inovasi, dan kelembagaan, merupakan kendala untuk mencapai kematangan manufaktur.

Kondisi yang tidak seimbang ini menyebabkan penurunan kontribusi manufaktur, berbeda dengan apa yang terjadi di negara lain yang memiliki pembangunan industri yang lebih konsisten, seperti Jepang, Korea, Taiwan.

Sumbangan manufaktur terhadap penciptaan lapangan kerja pada gilirannya relatif stagnan selama dua dekade terakhir, yakni berkisar 12% terhadap total lapangan kerja.

Bambang menuturkan pengembangan manufaktur di Tanah Air dapat diawali dengan mengandalkan pasar domestik. Pada skala ekonomi tertentu, perusahaan akan berekspansi untuk kebutuhan ekspor, sebagaimana terjadi pada industri otomotif.

Langkah lainnya, manufaktur di Indonesia berpartisipasi dalam rantai nilai global (global value chain) dengan syarat mampu menjaga konsistensi kualitas dan pasokan.

Jika Indonesia mampu konsisten memproduksi layar telepon seluler saja sesuai jumlah dan kualitas yang diminta, maka produk itu dapat dikirim ke pabrik ponsel di seluruh dunia.

Meskipun demikian, dua syarat agar manufaktur Indonesia kompetitif itu hanya dapat berlangsung jika infrastruktur segera dibenahi.

Sementara itu, dalam paparannya, Presiden Korea Institute for Development Strategy bercerita bagaimana Korea Selatan awalnya dihujani kritik oleh internasional karena rancangan diversifikasi sumber daya saingnya dinilai tidak layak secara ekonomi.

Korsel pada 1968-1972 memproduksi petrokimia berkapasitas 60.000 metrik ton dengan permintaan lokal maksimum 30.000 metrik ton, sedangkan standar internasional 300.000 metrik ton.

Selain itu, Negeri Ginseng itu pada 1970-1973 mengembangkan pabrik baja berkapasitas 1 juta metrik ton dengan permintaan lokal 100.000 metrik ton, sedangkan standar internasional 3 juta metrik ton.

Akhirnya saat ini berada di urutan atas daya saing global, sekaligus produsen kelima terbesar dunia.

Pertumbuhan Manufaktur Harus Terakselerasi Untuk Lepas Dari Middle Income Trap