Rachmat Gobel Mengundurkan Diri Dari Group Sinarmas

Financeroll – Setelah ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, Rachmat Gobel mengundurkan diri dari Group Sinarmas.

Jimmy Pramono, Sekretaris Perusahaan PT Sinar Mas Agro Resoures and Technoligy Tbk, melaporkan pengunduran diri Rachmat Gobel sebagai Komisaris Independen PT Smart Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rahmat Gobel telah dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 27 Oktober 2014. Maka telah menujukan pengunduran diri dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen PT Smart Tbk.

Sementara itu, emiten berkode saham SMAR itu juga mengumumkan kinerja keuangan dengan meraup penjualan bersih sebesar RP24,97 triliun, melonjak tajam dari sebelumnya Rp16,72 triliun.

SMAR juga membukukan laba kotor sebesar Rp3,5 triliun per 30 September 2014, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,85 triliun.

Laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tercatat meningkat menjadi Rp1,2 triliun dibandingkan periode Januari-September 2013 sebesar Rp864,6 miliar.

Rachmat Gobel Mengundurkan Diri Dari Group Sinarmas

Pemerintah Akan Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian

Financeroll – Pemerintah memastikan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian koordinator untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil bahkan akan mengagendakan rapat koordinasi minimal seminggu sekali antara kemenko perekonomian dan kemenko kemaritiman beserta kementerian di bawahnya.

Petanya adalah akan melakukan koordinasi bersama antarkemenko, kalau ESDM perlu koordinasi dengan menteri di bawah kemenko perekonomian bisa langsung berhubungan dengan menterinya.

Seperti diketahui, kementerian ESDM juga akan menangani kebijakan yang berkaitan dengan BBM bersubsidi. Posisi ini tentunya secara otomatis akan memasukkan kementerian tersebut dalam lingkaran koordinasi dengan kementerian keuangan yang secara struktural kabinet berada di bawah kemenko perekonomian.

Salah satu fokus yang ingin dituju pemerintah lewat penguatan koordinasi tersebut yakni upaya penyederhaan perizinan di masing-masing kementerian khususnya bidan perekonomian maupun kemaritiman yang pada gilirannya akan menarik investor.

Sementara target waktu untuk mengurus perizinan, Sofyan tidak menyebutkan dengan detil target yang ingin dicapai, intinya sesingkat-singkatnya. Dia hanya menegaskan prioritas penyederhanaan ada pada sektor yang paling punya dampak besar.

Akan dilakukan di semua sektor karena selama ini banyak aturan yang tidak mencitpakan nilai tambah tapi menghambat, misalkan izin ukm, yang inginnya satu saja.

Seperti diketahui, di masa akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, pemerintah telah memformulasikan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan suatu badan penanaman modal (PM) yang menjadi satu atap dengan PTSP.

Hingga saat ini sudah ada 552 daerah penyelenggara PTSP-PM yang terdiri atas 34 tingkat provinsi, 413 tingkat kabupaten, 98 tingkat kota, 5 tingkat kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), dan 2 kawasan ekonomi khusus (KEK).

Dari 552 daerah, baru 493 daerah yang penyelenggaraan PTSP-nya terbentuk. Dari jumlah tersebut, baru 303 daerah yang fungsi PM pada PTSP yang terbentuk digabung menjadi satu atap. Sisanya, sekitar 190 daerah masih memisah fungsi PM pada PTSP.

Pemerintah Akan Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian

Kementerian Bisa Beropesional Segera Karena Dana Tersedia Dalam APBNP

Financeroll – Kementerian Keuangan menjamin kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman dapat langsung bekerja tahun ini dengan alokasi dana yang bisa diambil dalam anggaran APBNP 2014.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan walau bisa beroperasional, dana operasionalnya bersifat sementara karena masih dalam tahap pembentukan yang belum memiliki struktur, kantor, dan pegawai.

Kalau untuk 2015 dan seterusnya, tentunya harus dibuat semuanya secara lengkap dan nantinya juga harus disesuaikan dengan prosedur di DPR.

Asal dana sementara operasioanal tersebut ada di Setneg atau di bagian anggaran BUN. Namun, Bambang mengatakan alokasinya belum dihitung pasti karena dalam minggu ini pihaknya akan bertemu dengan kementerian-kementerian yang baru maupun gabung-pisah.

Karena bersifat sementara, pemerintah tidak perlu lapor ke dewan. Bambang mengatakan akan mengoptimalkan landasan hukum yang ada, salah satunya dengan keputusan presiden mengenai kementerian yang menyangkut aspek anggaran. Namun, untuk 2015, sambungnya, pemerintah wajib lapor.

Untuk kementerian yang digabung atau dipisah, mantan wamenkeu tersebut mengungkapkan akan melihat masing-masing kementerian karena unit eselon I sudah mempunyai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), sesuai dengan perencanaan anggaran masing-masing.

Langkah tersebut, bisa dilanjutkan hingga akhir tahun. Namun, tetap harus ada pasal di dalam keppres nantinya yang memberikan penjelasan alasan masa peralihan ini harus diikuti oleh pihak yang mengikuti pemisahan maupun penggabungan kementerian.

Kementerian Bisa Beropesional Segera Karena Dana Tersedia Dalam APBNP

Sidang Kabinet Tidak Membahas Harga BBM

Financeroll – Sidang kabinet pertama tidak membahas tentang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan permasalahan itu akan dibahas dalam pertemuan khusus. Intinya belum dibahas masalah itu karena akan diadakan rapat khusus masalah tersebut.

Sofyan Djalil tidak menjawab ketika ditanya apakah harga BBM akan dinaikkan 1 November 2014 sesuai dengan isu yang beredar belakangan ini. Namun mantan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I 2004-2009 tersebut mengatakan bahwa masalah ini sangat penting.

“Tunggu saja beritanya. Ada rapat secara khusus kan begitu penting masalah ini, begitu rapat nanti anda akan tahu,” jelasnya

Sofyan mengaku belum tahu rapat khusus itu akan dilakukan oleh jajaran kementerian terkait. Yang jelas dalam waktu dekat akan diadakan rapat khusus membahas soal kenaikan harga BBM.

Sidang Kabinet Tidak Membahas Harga BBM

Tim Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK Sudah Sesuai Ekspektasi Pasar

Financeroll – Kepala Ekonom Standard Chartered Indonesia Fauzi Ichsan mengungkapkan profil Kabinet Kerja Jokowi-JK sudah sesuai ekspektasi pasar dan membuka kemungkinan ada penguatan terhadap rupiah dan IHSG. Khususnya mereka yang duduk di tim ekonomi.

Meskipun tidak sangat impresif, profil kabinet sudah sesuai ekspektasi. Menkeu yang menguat di pasar memang Bambang Brodjonegoro, Agus Martowadojo atau Sri Mulyani. Tapi Sri Mulyani berat untuk kembali ke Indonesia.

Sementara itu, untuk pos Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil dinilai layak karena ketika menjabat sebagai Menteri BUMN di era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I karena market friendly.

Fauzi menambahkan Rachmat Gobel yang mengisi pos Menteri Perdagangan menjadi kunci. Sebab, terangnya, pria yang menjadi pengendali Panasonic Group ini harus segera beradaptasi dengan regulasi perdagangn internasional WTO maupun bilateral agreement.

Karena kabinet ini tidak impresif, maka harus ada pembuktian. Bedanya kalau impresif, pasar akan bergerak sendiri. Jadi kemungkinan rupiah akan menguat tajam namun terbatas..

Dalam jangka pendek, ada 3 hal yang harus segera dituntaskan oleh tim ekonomi Kabinet Kerja ini. Pertama, segera subisidi BBM. Kedua, menyelesaikan pembahasan ulang APBN 2015.

Berikutnya adalah bagaimana menggenjot ekspor. UU Minerba kemarin sudah menghilangkan ekspor paling sedikit US$6 miliar.

Tim Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi-JK Sudah Sesuai Ekspektasi Pasar

Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil Punya Kompetensi dan Kapabilitas

Financeroll – Guru Besar Ekonomi dan Wakil Rektor IPB Hermanto Siregar menilai Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil sudah cukup memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengisi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Kabinet baru harus diberi waktu untuk bekerja dan membuktikan Presiden Jokowi-JK tidak salah pilih. Salah satu program jangka pendek yang krusial, ungkapnya, adalah mengamankan pasokan pangan dan kebutuhan pokok lain untuk menekan inflasi.

Kalau mau ada pencabutan subsidi BBM, pasokan pangan harus tersedia, harga tidak fluktuatif dan mudah diakses. Pupuk juga demikian. Karena kalau sampai 2 hal ini lolos, pasti akan ribut dan kepercayaan masyarakat langsung turun.

Untuk Menteri Pertanian yang ditempat oleh Amran Sulaiman, ada kemungkinan Kementerian Pertanian akan lebih solution-oriented.

Sebelum-sebelumnya dipeganag menteri dari parpol, sekarang pelaku usaha. Ada optimisme ke pertanian. Target utama yang tetap swasebada harus tercapai seperti platform Pak Presiden.

Ada baiknya Menteri Perdagangan fokus ke perdagangan dalam negeri yang masih kacau. Contohnya adanya penimbunan bahan pangan yang merugikan petani.

Di sisi energi, dijabarkan dalam jangka pendek subsidi BBM harus dicabut untuk memberi ruang lebih bagi program-program yang dicanangkan Presiden, seperti membangun waduk, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar.

Keuangan tersandera oleh subsidi BBM. Jadi perencanaan pencabutan subsidinya harus bagus. Dan itu tugas pertama Menteri ESDM bersama Menteri Keuangan.

Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil Punya Kompetensi dan Kapabilitas

Perbankan Berharap Rini Soemarno Mewujudkan Konsolidasi Bank BUMN

Financeroll – Perbankan pelat merah mengharapkan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dapat mewujudkan konsolidasi bank BUMN.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono optimistis atas pengangkatan Rini.

Latar belakang Rini yang merupakan seorang profesional dari Citibank dan PT Astra International Tbk, serta pernah menjadi menteri dinilai sangat lengkap.

Perpaduan tersebut, sambungnya, dapat mendorong BUMN menjadi lebih profesional. Sehingga, BUMN dapat menjadi pendorong perekonomian nasional.

Khusus sektor perbankan, Maryono mengharapkan Rini dapat mewujudkan keinginan agar segera mengonsolidasikan bank-bank BUMN ke dalam sebuah holding.

Harapan BUMN menjadi holding agar dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat.

Seperti diketahui, konsolidasi bank-bank BUMN memang telah lama direncanakan pemerintah. Bahkan, Menteri BUMN sebelumnya, Dahlan Iskan telah merekomendasikan konsolidasi Bank BUMN kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.

Perbankan Berharap Rini Soemarno Mewujudkan Konsolidasi Bank BUMN

Tim Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi

Financeroll – Ahli makroekonomi dan pengusaha besar yang biasanya menghiasi tim ekonomi pemerintah tidak banyak ditemui dalam tim ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi menunjuk Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan, Adrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas, Rachmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, dan Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian.

Dari seluruh nama tersebut hanya Bambang yang memiliki latar belakang pendidikan makroekonomi. Bambang juga berpengalaman sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UI, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Wakil Menteri Keuangan.

Tim ekonomi Jokowi kontras dengan tim ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono yang dipenuhi oleh ahli makroekonomi. Ekonom yang pernah bergabung di pemerintah SBY antara lain adalah Bambang, Mari Pangestu, Chatib Basri, Sri Mulyani, dan Armida Alisjahbana.

Bambang mengakui struktur kabinet sekarang tidak banyak diawaki oleh ahli makroekonomi.

Tim Ekonomi Kabinet Kerja Jokowi

Rahmat Gobel Manjadi Menteri Perdagangan Pada Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden Joko Widodo menunjuk Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Kerja 2014-2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Rahmat menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Penunjukkan Rahmat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) sudah diduga sebelumnya. Oleh Presiden Joko widodo ia dinilai sebagai seorang yang berpengalaman untuk bidang perdagangan dan industri.

Saat ini, Rahmat menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Panasonic Gobel Group yang sebelumnya bernama PT. Gobel International.

Mengutip dari berbagai sumber, Rahmat ialah anak kelima dari tujuh bersaudara yang lahir di Jakarta pada 3 September 1962.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Ilmu Perdagangan Internasional di Universitas Chuo, Tokyo, Jepang pada 1987.

Suami dari Retno Damayanti dan ayah dari dua anak, yakni Nurfitria Sekarwillis Kusumawardhani dan Mohammad Arif Gobel ini meraih gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Tokushoku, Tokyo, Jepang (2002).

Pada Tahun 2002, Aburizal Bakrie sempat mempercayai Rahmat untuk duduk sebagai Ketua Kadin Indonesia Bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Elektronika.

Selain itu, pada 2008, secara mengejutkan, ia pun dipercaya menjadi mitra strategis Qatar Telecom (Qtel), saat perusahaan Timur Tengah ini mengakuisisi saham PT. Indosat Tbk.

Nama Rahmat Gobel dianugerahi gelar Perekayasa Utama Kehormatan dalam Bidang Teknologi Manufaktur oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Anak laki-laki tertua dari mendiang Thayeb Mohammad Gobel ini pernah bergabung dengan sejumlah organisasi, di antaranya sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Teknologi, dan Maritim, Ketua Dewan Pelindung Komite Ekonomi Jepang-Indonesia (IJEC), dan Ketua Gabungan Elektronik (Gabel).

Organisasi lainnya yang ditangani Rahmat, antara lain sebagai Ketua Eksekutif Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa (Persilat), Ketua Perhimpunan Alumni dari Jepang (Persada), Pelindung Yayasan Matsushita Gobel, dan Pelindung Yayasan Anugrah Musik Indonesia.

Rahmat Gobel Manjadi Menteri Perdagangan Pada Kabinet Kerja

Menteri Keuangan Kabinet Kerja Diemban Bambang Brodjonegoro

Financeroll – Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja 2014-2019.

“Pak Bambang ini merupakan ekonom yang menguasai desentralisasi fiskal,” kata Jokowi saat membacakan profil singkat Bambang Brodjonegoro pada pengumuman resmi Kabinet Kerja yang berjumlah 34 menteri di halaman Istana, Minggu (26/10/2014).

Sinyal terpilihnya Bambang untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Chatib Basri terlihat setelah dirinya dipanggil ke Istana pada Senin (22/10/2014). Waktu itu, ia tidak memberikan jawaban jelas mengenai kehadirannya di Istana.

Namun, Bambang memberikan jawaban apa yang menjadi pembahasan dengan Presiden Joko Widodo, dan hal ini kemungkinan menjadi salah satu pekerjaan rumah pertama Bambang setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan pada Senin (27/10).

“Pokoknya membahas APBN, apakah sampai akhir tahun APBN kita aman, tidak lewat defisitnya. Antisipasi 2015, bagaimana meningkatkan penerimaan, melakukan penghematan belanja dan sebagainya,” kata mantan Wakil Menteri Keuangan II ini.

Pria yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan, ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan dianggap layak untuk menempati jabatan strategis ini.

Bambang Brodjonegoro lahir di Jakarta pada 3 Oktober 1966, merupakan alumnus FE UI jurusan Studi Pembangunan pada 1990 serta memperoleh gelar Master (M.Sc) pada 1995 untuk jurusan Urban Planning dan Doktor (Ph.D) pada 1997 untuk jurusan Regional Science dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Mahasiswa berprestasi UI pada 1989 ini telah menerbitkan beberapa karya tulis diantaranya buku yang diterbitkan oleh The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura dan oleh Edward Elgar, Inggris. Selain itu, artikel yang muncul dalam beberapa jurnal internasional, antara lain di Hitotsubashi Journal of Economics.

Bambang juga aktif mempresentasikan makalahnya pada berbagai seminar internasional seperti International Workshop on Intergovernmental Transfers Including Health and Education Finance di Korea dan pada The UN Conference for MDGs di Australia.

Pria penggemar bulutangkis dan sepakbola ini sempat menjadi visiting fellow di Australian National University dan Hitotsubashi University serta mendapatkan ISEAS-World Bank Research Fellowship Award dan Eisenhower Fellowship untuk mendalami masalah desentralisasi di Amerika Serikat.

Putra bungsu mantan rektor UI Soemantri Brodjonegoro ini sempat menjadi dekan termuda di almamaternya, FE-UI untuk periode 2005-2009, serta menjadi Director General Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB) hingga tahun 2011.

Karier Bambang di pemerintahan bermula ketika ditunjuk oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sejak 21 Januari 2011, menempati posisi yang ditinggalkan Anggito Abimanyu.

Bambang kemudian dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Keuangan II pada 1 Oktober 2013, mengisi tempat Mahendra Siregar, yang terpilih untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada 13 Oktober 2014, Bambang menerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden, yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.

Menteri Keuangan Kabinet Kerja Diemban Bambang Brodjonegoro

Rini Mariani Soemarno Jabat Menteri BUMN di Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019.

Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan “Kabinet Kerja” di halaman Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014), pukul 17:15 WIB. Seluruh calon menteri hadir mengenakan seragam putih.

“Beliau adalah dari kalangan professional, kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, pekerja keras. Dia ketua tim transisi, pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya menilai dia sebagai pekerja yang cepat, eh bukan, tercepat, dia lincah,” ujar Presiden Jokowi.

Rini menggantikan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Dahlan Iskan yang menjabat sejak 19 Oktober 2011 menggantikan menteri sebelumnya Mustafa Abubakar.

Berdasarkan catatan Rini Soemarno cukup lama masuk ke dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Rini ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kantor Transisi.

Bekas Menteri Perindusterian dan Perdagangan pada kabinet Gotong Royong 2001-2004 ini memang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Wanita kelahiran Maryland Amerika Serikat, 9 Juni 1958 ini pertama kali memasuki birokrasi pemerintahan saat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta pada 1998.

Dia mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Wellesly College Massachusetts AS pada 1981. Dia menjabat sebagai Menperindag menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dan kemudian diteruskan oleh Mari Elka Pangestu.

Rini menjadi Menperidag ke-29 dengan masa jabatan 10 Agustus 2001 hingga 22 Oktober 2004. Mantan istri Soewandi ini memiliki 3 orang anak. Sebelum bercerai, Rini dikenal dengan nama Rini M. Soewandi.

Perjalanan karir profesional Rini memang cukup panjang. Rini terakhir kali memegang jabatan sebagai Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia.

Pada awal karirnya, Rini menjabat Pengurus Pinjaman Bank Dunia untuk Negara-negara Asia Afrika, Departemen Keuangan Amerika Serikat, AS (1979-1980).

Dia kemudian berkarir sebagai Trainee Departemen Keuangan AS, Office of Multilateral Development Bank, AS (1981-1982). Namun, Rini kemudian kembali ke Indonesia dengan menjadi Trainee Citibank N.A, Jakarta (1982).

Karier Rini gemilang di Citibank. Dia kemudian diapuk menjadi Asisten Manager Citibank N.A, Jakarta (1982-1983), lalu Manager Citibank N.A, Jakarta (1984-1988), Asisten Vice President Citibank N.A, Jakarta (1986-1988), hingga menjadi Vice President Citibank N.A, Jakarta (1988-1989).

Pindah dari Citibank, Rini menjadi GM Finance Division PT Astra International, Jakarta (1989). Setahun kemudian, Rini langsung ditunjuk menjadi Direktur Keuangan PT Astra International, Jakarta (1990).

Di Group Astra, Rini menduduki pucuk pimpinan dengan menjabat sebagai Direktur Utama PT Astra International Tbk., Jakarta (1998-2000).

Disela-sela itu, Rini sempat menjabat sebagai Komisaris Bank Universal, Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors, Komisaris PT Bursa Efek Jakarta, dan Komisaris PT Astra Agri Lestari.

Lepas dari Group Astra, Rini kemudian menjabat sebagai Komisaris PT Agrakom – Bidang Bisnis Internet, Jakarta (2000). Kemudian Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001), dan Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2005).

Selain itu, Rini juga memiliki kegiatan di luar perusahaan dengan menjadi Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), dan Penasihat Ahli Keuangan Koperasi Pegawai Negeri, khususnya pada Bank Kesejahteraan Ekonomi.

Kendati demikian, rekam jejak Rini sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Bank Indonesia (BLBI) pada Juni 2013.

Joko Widodo pernah menyatakan keyakinan atas kredibilitas Rini Soemarno meski pernah diperiksa KPK. “Jangan bilang diduga-duga. tidak boleh menduga seperti itu. Kalau sudah ditangkap, itu baru bisa,” ujar Jokowi pada Agustus lalu.

Rini Mariani Soemarno Jabat Menteri BUMN di Kabinet Kerja

Jokowi Memberi Nama Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet yang dipimpinnya Minggu (26/10/2014), dan diberi nama Kabinet Kerja

“Saya beri nama kabinet kerja. Kabinet ini akan bekerja 5 tahun, dan ingin mendapatkan orang terpilih,” kata Jokowi saat mengumumkan para menterinya di halaman Istana Merdeka.

Dikemukakan untuk menyusun kabinet, diberikan waktu selama 14 hari. Anggota kabinet diumumkan di hari keenam, setelah Joko Widodo dan JK dilantik.

Sebelumnya dikabarkan kabinet Jokowi akan diberi nama Kabinet Trisakti, ternyata Jikowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet kerja.

Jokowi Memberi Nama Kabinet Kerja

Puan Maharani Jabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden Joko Widodo menunjuk Puan Maharani sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Cucu dari Presiden Pertama RI Soekarno, dan putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga (2010-2015).

Sebelumnya Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk periode masa bakti 2009-2014, dan menduduki Komisi VI DPR RI yang meliputi bidang BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Beberapa sumber menyebutkan wanita kelahiran Jakarta 6 September 1973 ini telah mengenal dunia politik saat menginjak SMP ketika ibunya, Megawati, aktif di perpolitikan Indonesia dan mulai menyaksikan cara politisi bekerja.

Saat sang ibu menjadi Presiden RI pada periode 2001-2004, Puan selalu mendampingi, baik saat melakukan kunjungan resmi, ke daerah maupun ke luar negeri sehingga wanita berzodiak Virgo ini semakin familiar di panggung politik.

Puan secara aktif terlibat dalam organisasi politik saat menjadi anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Luar Negeri pada 2006.

Pada masa pemilihan presiden tahun 2009, sarjana jurusan komunikasi massa Fakultas Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini turut menangani pemenangan Megawati jadi presiden dengan terlibat aktif di Mega Center.

Anak ketiga Megawati Soekarnoputri, atau anak pertama Megawati dari suaminya Taufiq Kiemas beberapa kali pernah dipercaya sang ibu melakukan kegiatan sosial. Dari situ, ia pun banyak belajar mendekati ‘wong cilik’.

Di internal PDI Perjuangan, istri dari Happy Hapsoro dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi Partai dengan organisasi lainnya.

Puan Maharani Jabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo Umumkan Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla hari ini Minggu (26/10/2014) sore ini mengumumkan susunan kabinet di Istana Jakarta.

Penyusunan kabinet tersebut, menurut Jokowi, dilakukan secara cermat dan hati-hati.

Berikut susunan lengkap kabinet yang disebut sebagai “Kabinet Kerja” yang diperkenalkan presiden satu per satu:

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno


2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago


3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo.


4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto.


5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil.


6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani.


7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan.


8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti


9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya


10. Menteri ESDM: Sudirman Said


11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo


12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi


13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu


14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly


15. Menkominfo: Rudiantara


16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi


17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
    
    a. Wamen Keuangan: Bardiasmo


18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno


19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga


20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin


21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel


22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman


23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri


24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono


25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya


26. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Musyidan Baldan


27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin


28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek


29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa


30. Menteri Pemberdayaan Wanita: Yohana Yambise


31. Menteri Kebudayaan Dikdasmen: Anies Baswedan


32. Menristek dan Dikti: M.Nasir


33. Menpora: Iman Nahrawi


34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar.

Presiden Joko Widodo Umumkan Kabinet Kerja