Empat Bank BUMN Akan Mendapat Suntikan Modal

Financeroll – Pemerintah akan menyuntikkan modal empat bank BUMN dalam beberapa tahap hingga tahun depan.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengungkapkan, pihaknya memang memiliki empat bank BUMN yang telah melantai di pasar modal. Awalnya, pemerintah tidak akan menarik dividen bagi keempat emiten perbankan tersebut.

Dalam prosesnya kami melihat perlu melakukan right issue, tidak semua perbankan akan dilakukan right issue pada saat bersamaan.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyuntik modal bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp5,4 triliun pada tahun ini. Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Selain Bank Mandiri, bank pelat merah terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Empat Bank BUMN Akan Mendapat Suntikan Modal

Penjelasan Menteri BUMN Terkait Penurunan Harga Semen

Financeroll – Pemerintah memastikan harga semen turun sebesar Rp3.000 per zak menjadi Rp51.000-Rp53.000 per zak khusus produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Seomarno menyatakan telah mengkaji laporan direksi SMGR Group. Penurunan harga minyak dan efisiensi produksi perseroan dapat menurunkan harga jual semen sebesar Rp3.000 per zak.

Sehingga harga per zak dikurangi Rp3.000. Ini murni corporate action dari Semen Indonesia Group untuk memberikan perbaikan terhadap perekonomian Indonesia.

Penurunan harga semen hanya berlaku bagi produksi Semen Indonesia. Jika harga minyak terus merosot, Rini meminta agar manajemen SMGR dapat menguasai pangsa pasar semen di Tanah Air.

Mereka juga punya proyek baru untuk menambah produksi semen yakni satu di Rembang dan Semen Padang. Ini akan menambah kapasitas pangsa pasar.

Penjelasan Menteri BUMN Terkait Penurunan Harga Semen

Harga Semen Juga Diturunkan Rp3.000 Per Zak

Financeroll – Presiden Joko Widodo mengumumkan penurunan harga semen produksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp3.000 per zak menjadi Rp51.000-Rp53.000 per zak. Apa alasan pengumuman langsung ini oleh Presiden.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan secara langsung rencana penurunan harga semen kepada Presiden.

Presiden Jokowi memang mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Rini bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said juga turut dalam konferensi pers tersebut.

“Kata presiden sekalian dikasih tahu kepada publik, Menteri BUMN yang memberi tahu, tetapi mungkin beliau lupa,” ungkapnya.

Dia mengaku telah melaporkan ada dua hal yang bisa diturunkan harganya, yakni LPG 12 Kg dan semen. LPG dapat diturunkan Rp5.000 dari sebelumnya Rp134.000 menjadi Rp129.000 per tabung.

Kemudian, harga semen juga diturunkan Rp3.000 menjadi Rp51.000-Rp53.000 per zak di konsumen. Sebelumnya, harga semen eceran berada pada kisaran Rp54.000-Rp56.000 per zak.

Harga Semen Juga Diturunkan Rp3.000 Per Zak

Menteri BUMN Mengkaji Pembeliah Kembali Saham PT Indosat

Financeroll – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengkaji untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham PT Indosat Tbk.

Itu masih dalam pembicaraan yang sangat awal. Sementara Niat buyback saham emiten berkode ISAT itu memang telah digaungkan sejak debat kandidat Pemilu Presiden pada Juni 2014 lalu. Saat itu, Joko Widodo sebagai kandidat mengungkapkan akan membeli kembali saham Indosat.

Kini, pemilik mayoritas saham ISAT adalah Oredoo dengan menggenggam 65% saham. Sedangkan pemerintah hanya memiliki 14,29% saham.

Hingga semester I/2014, ISAT mendulang laba bersih sebesar Rp226,28 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih menderita rugi Rp231,15 miliar. Pendapatan ISAT turun 0,85% menjadi Rp11,61 triliun dari periode yang sama tahun lalu Rp11,71 triliun.

Rini mengaku belum menyiapkan dana khusus untuk merealisasikan rencana buyback saham Indosat. Pemerintah juga belum selesai mengkaji besaran jumlah saham ISAT yang akan dibeli kembali.

Menteri BUMN Mengkaji Pembeliah Kembali Saham PT Indosat

PT Aneka Tambang Menerima Penyertaan Modal Negara Terbesar Hingga Rp7 Triliun

Financeroll – Pemerintah memastikan PT Aneka Tambang (Persero) menjadi penerima penyertaan modal negara terbesar mencapai Rp7 triliun dibandingakan perusahaan pelat merah lain dengan total Rp30 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan pemerintah akan menyuntik permodalan kepada perusahaan BUMN sebesar Rp30 triliun yang diperoleh dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kebanyakan infrastruktur dan pertambangan. Yang terbesar Antam Rp7 triliun karena Antam harus investasi ke smelter dan lainnya.

Selain pertambangan, pemerintah juga akan menyuntikan modal bagi BUMN sektor konstruksi, pengelola bandara, kereta api, dan BUMN lain untuk mendukung kinerja perseroan. Pasalnya, pemerintah ingin fokus pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan transportasi.

Bagi emiten BUMN, pemerintah telah menyiapkan dana Rp12 triliun untuk penyertaan modal negara (PMN) melalui mekanisme penerbitan saham baru (right issue).

Ketiga emiten yang telah dipastikan mendapat alokasi antara lain PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. sebesar Rp7 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp3 triliun, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp2 triliun.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Antonius Yulianto Nugroho mengaku telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait right issue tersebut.

Dengan mendapatkan alokasi sekitar Rp3,5 triliun dari right issue dari pemegang saham.

Sekretaris Perusahaan Antam Tri Hartono mengaku masih menunggu jatah serapan right issue dari pemerintah yang masih terus berjalan.

Target perolehan dana right issue emiten berkode saham ANTM dapat lebih maksimal. Namun, serapan pemerintah dalam right issue merupakan domain pemerintah.

Kalau bicara target dana right issue, bisa jadi Antam bisa dapat semaksimal mungkin.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan sejumlah proyek perseroan. Pada tahun depan saja, ANTM menganggarkan belanja modal sebesar US$250 juta.

PT Aneka Tambang Menerima Penyertaan Modal Negara Terbesar Hingga Rp7 Triliun

Pemerintah Membatasi Utang Luar Negeri BUMN

Financeroll – Kerugian yang diderita oleh sejumlah perusahaan pelat merah akibat depresiasi rupiah membuat pemerintah membatasi utang luar negeri perusahaan persero khususnya bagi emiten.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, banyak emiten BUMN yang melakukan pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Emiten-emiten itu dinilai tidak memperhatikan bahwa pendapatan mereka dalam bentuk rupiah.

Keputusan emiten BUMN untuk berutang dalam dolar AS sebagai risiko manajemen yang kurang prudent. Hal itu menjadi sorotan paling utama bagi Rini sejak dirinya dilantik sebagai Menteri BUMN.

Perusahaan BUMN berpendapatan rupiah dinilai terlalu berani mengambil pinjaman dalam dolar AS karena alasan suku bunga valuta asing lebih murah ketimbang di dalam negeri. Namun, bunga valas yang sangat murah itu tidak memperhatikan fluktuasi nilai tukar.

Bila dilihat dari fluktuasi nilai tukar, suku bunga yang murah justru tergerus dan menyebabkan beban bagi neraca keuangan perseroan. Akhirnya, pelemahan nilai tukar yang begitu besar dalam setahun terakhir membuat kerugian emiten BUMN juga meningkat.

Untuk itu, ke depan, Rini akan membatasi utang valas bagi perusahaan BUMN termasuk emiten BUMN. Risiko yang diambil untuk pendapatan dalam satu nilai tukar rupiah dengan utang di nilai tukar dolar AS tidak boleh lebih dari 100%.

Kalau mau ambil risiko utang, mungkin 10%-20% saja. Utang valas perusahaan BUMN sangat besar. Bahkan, catatan Kementerian BUMN, terdapat perusahaan milik pemerintah yang memiliki utang mencapai 100% berdenominasi dolar AS.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, misalnya yang memiliki utang hampir 90% berdenominasi dolar AS. Padahal, pendapatan emiten berkode saham GIAA itu hanya 30% berdenominasi dolar AS, dan 70% pendapatan berbentuk rupiah.

Terbaru, PT Pertamina (Persero) meraih pinjaman valas dari 12 sindikasi perbankan asing dengan nilai US$1,8 miliar. Per semester I/2014, utang jangka panjang Pertamina mencapai US$8,68 miliar, melonjak 21,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya US$7,185 miliar.

Pemerintah Membatasi Utang Luar Negeri BUMN

Pinjaman Valuta Asing PT Pertamina Senilai US$1,6 Miliar

Financeroll – Perusahaan minyak dan gas pelat merah PT Pertamina (Persero) mengantongi pinjaman valuta asing senilai US$1,8 miliar setara dengan Rp21,6 triliun dari sindikasi 12 perbankan lokal dan luar negeri.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno menegaskan proses perolehan pinjaman valas tersebut telah diajukan sejak dirinya belum menjabat sebagai menteri. Pertamina mengajukan izin penerbitan global bond kepada Dahlan Iskan, menteri BUMN saat itu.

“Prosesnya sudah sejak sebelum saya menjadi menteri, itu proses sudah dari sebelumnya,” ungkapnya disela-sela acara BUMN menanam 3.000 pohon di Kanal Banjir Timur (KBT).

Pertamina meraih pinjaman senilai US$1,8 miliar dengan jangka waktu 5 tahun pada Oktober lalu. Fasilitas pinjaman sindikasi 12 perbankan itu secara resmi ditandatangani pada 18 November 2014.

Pinjaman tersebut terbagi dua, yakni sebesar US$500 juta merupakan onshore, dan sisanya senilai US$1,3 miliar adalah offshore secara bertahap.

Sejak awal tahun, Pertamina memang berencana untuk menerbitkan global medium-term notes (GMTN) senilai US$2,5 miliar untuk mendukung pengembangan bisnis tahun ini. Rencana itu kemudian dievaluasi pada pertengahan tahun.

Proses perizinan juga telah diajukan kepada Menteri BUMN saat itu. Dahlan Iskan telah memberikan restu atas penerbitan surat utang global jangka menengah milik perusahaan migas pemerintah tersebut.

Ketika itu, Moody’s Investor Service menegaskan peringkat Baa3 kepada Pertamina dengan outlook stabil. Moody’s juga menegaskan rating provisional Baa3 terhadap global medium-term notes milik Pertamina.

Meski Pertamina telah meraup fasilitas pinjaman berupa dana dari luar negeri, Rini menegaskan, perolehan tersebut tidak dapat serta merta digunakan. Dia meminta direksi Pertamina yang baru, yakni Dirut Dwi Soetjipto, untuk melaporkan rencana penggunan dana hasil global bond itu.

Sebelum fasilitas pinjaman itu digunakan, pemerintah meminta manajemen yang baru untuk menjelaskan secara rinci. Kemudian, nantinya akan dilakukan koordinasi dengan kementerian teknis lainya.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina pada 2015 mendatang harus sejalan dengan program-program yang telah dicangkan oleh pemerinah.

Selain itu, Rini juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh utang Valas maupun rupiah yang dimiliki oleh Pertamina. Dia berharap Dwi Soetjipto sebagai dirut, dan tiga direksi lainnya mampu dan siap mengemban amanah tersebut.

“Saya meminta secara menyeluruh, yang sudah terpakai untuk apa saja, dan yang belum terpakai rencananya akan dipakai untuk apa saja, saya akan review semua,” jelasnya.

Dalam laporan keuangan Pertamina per Juni 2014, disebutkan utang Pertamina melonjak 21,15% menjadi US$8,68 miliar, dari sebelumnya US$7,185 miliar. Aset Pertamina hingga 30 Juni 2014 mencapai US$51,91 miliar, naik dari sebelumnya US$49,34 miliar.

Total liabilitas Pertamina hingga paruh pertama tahun ini mencapai US$34,18 miliar, naik dari sebelumnya sebesar US$32,05 miliar. Sedangkan ekuitas tercatat mencapai US$17,72 miliar dari sebelumnya US$17,28 miliar.

Per semester I/2014, Pertamina meraup penjualan dan pendapatan lain sebesar US$36,73 miliar, naik bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu US$34,64 miliar. Sedangkan laba bersih tercatat mencapai US$1,13 miliar, turun dari periode yang sama tahun lalu US$1,48 miliar.

Pinjaman Valuta Asing PT Pertamina Senilai US$1,6 Miliar

Rini Mariani Soemarno Jabat Menteri BUMN di Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019.

Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan “Kabinet Kerja” di halaman Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014), pukul 17:15 WIB. Seluruh calon menteri hadir mengenakan seragam putih.

“Beliau adalah dari kalangan professional, kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, pekerja keras. Dia ketua tim transisi, pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya menilai dia sebagai pekerja yang cepat, eh bukan, tercepat, dia lincah,” ujar Presiden Jokowi.

Rini menggantikan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Dahlan Iskan yang menjabat sejak 19 Oktober 2011 menggantikan menteri sebelumnya Mustafa Abubakar.

Berdasarkan catatan Rini Soemarno cukup lama masuk ke dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Rini ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kantor Transisi.

Bekas Menteri Perindusterian dan Perdagangan pada kabinet Gotong Royong 2001-2004 ini memang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Wanita kelahiran Maryland Amerika Serikat, 9 Juni 1958 ini pertama kali memasuki birokrasi pemerintahan saat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta pada 1998.

Dia mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Wellesly College Massachusetts AS pada 1981. Dia menjabat sebagai Menperindag menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dan kemudian diteruskan oleh Mari Elka Pangestu.

Rini menjadi Menperidag ke-29 dengan masa jabatan 10 Agustus 2001 hingga 22 Oktober 2004. Mantan istri Soewandi ini memiliki 3 orang anak. Sebelum bercerai, Rini dikenal dengan nama Rini M. Soewandi.

Perjalanan karir profesional Rini memang cukup panjang. Rini terakhir kali memegang jabatan sebagai Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia.

Pada awal karirnya, Rini menjabat Pengurus Pinjaman Bank Dunia untuk Negara-negara Asia Afrika, Departemen Keuangan Amerika Serikat, AS (1979-1980).

Dia kemudian berkarir sebagai Trainee Departemen Keuangan AS, Office of Multilateral Development Bank, AS (1981-1982). Namun, Rini kemudian kembali ke Indonesia dengan menjadi Trainee Citibank N.A, Jakarta (1982).

Karier Rini gemilang di Citibank. Dia kemudian diapuk menjadi Asisten Manager Citibank N.A, Jakarta (1982-1983), lalu Manager Citibank N.A, Jakarta (1984-1988), Asisten Vice President Citibank N.A, Jakarta (1986-1988), hingga menjadi Vice President Citibank N.A, Jakarta (1988-1989).

Pindah dari Citibank, Rini menjadi GM Finance Division PT Astra International, Jakarta (1989). Setahun kemudian, Rini langsung ditunjuk menjadi Direktur Keuangan PT Astra International, Jakarta (1990).

Di Group Astra, Rini menduduki pucuk pimpinan dengan menjabat sebagai Direktur Utama PT Astra International Tbk., Jakarta (1998-2000).

Disela-sela itu, Rini sempat menjabat sebagai Komisaris Bank Universal, Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors, Komisaris PT Bursa Efek Jakarta, dan Komisaris PT Astra Agri Lestari.

Lepas dari Group Astra, Rini kemudian menjabat sebagai Komisaris PT Agrakom – Bidang Bisnis Internet, Jakarta (2000). Kemudian Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001), dan Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2005).

Selain itu, Rini juga memiliki kegiatan di luar perusahaan dengan menjadi Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), dan Penasihat Ahli Keuangan Koperasi Pegawai Negeri, khususnya pada Bank Kesejahteraan Ekonomi.

Kendati demikian, rekam jejak Rini sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Bank Indonesia (BLBI) pada Juni 2013.

Joko Widodo pernah menyatakan keyakinan atas kredibilitas Rini Soemarno meski pernah diperiksa KPK. “Jangan bilang diduga-duga. tidak boleh menduga seperti itu. Kalau sudah ditangkap, itu baru bisa,” ujar Jokowi pada Agustus lalu.

Rini Mariani Soemarno Jabat Menteri BUMN di Kabinet Kerja