Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Financeroll – Rencana penyuntikan modal bank pelat merah melalui mekanisme right issue dinilai tidak menjadi solusi terbaik bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan permodalan bank-bank besar di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perbankan di kawasan Asean.

Modal bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Bank Central Asia Tbk., masih jauh lebih kecil ketimbang bank regional seperti DBS Bank Limited, CIMB Group, dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank).

Belum cukup hanya suntikan modal, harusnya modal bisa berkali-kali lipat. Sebetulnya yang paling gampang itu merger bank BUMN.

Merger dan konsolidasi bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi jalan terbaik agar bank pelat merah menjadi satu bank paling besar di Indonesia. Nantinya, suntikan modal dapat dilakukan hanya ke satu bank saja.

Permasalahan yang ada saat ini, salah satunya adalah rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang sudah terlalu tinggi. Saat ini, rata-rata LDR perbankan Indonesia mencapai 90%, dan diperkirakan akan tetap tinggi meskipun telah disuntik modal.

Paling cepat itu konsolidasi dan akuisisi. Saat ini pemerintah aspiratif saja.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno menegaskan akan menyuntik permodalan empat bank pelat merah hingga 2016. Tahap awal, pemerintah akan menyuntik modal Bank Mandiri senilai Rp5,4 triliun melalui right issue.

Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Menyusul kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mendukung keputusan pemerintah dalam menyuntik modal bank negara.

Rencana right issue yang digulirkan pemerintah bagi bank-bank pelat merah dinilai dapat mempekuat permodalan bank BUMN. Sehingga, bank-bank BUMN dapat berekspansi lebih gencar termasuk ke kawasan regional.

Dengan mendorong bank BUMN untuk juga masuk ke pasar regional. Dan sudah membuka jalan ke Malaysia dan negara lain. Semua bisa diisi oleh bank BUMN kalau kapasitas permodalannya cukup memadai.

Tidak hanya bank BUMN, juga akan didorong bank-bank lain untuk dapat mengikuti jejak pemerintah dalam penambahan modal. Selain melalui pengurangan dividen, pemilik bank juga dapat menambah permodalan melalui right issue.

OJK juga mendorong bank asing untuk menimpali langkah pemerintah. Muliaman meminta pemilik bank asing dapat menambah permodalan melalui pengurangan dividen dan right issue.

Inginnya apa yang ditempuh pemerintah juga ditimpali oleh siapa saja termasuk pemilik asing.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menilai penambahan modal melalui penerbitan saham baru atau right issue dapat berdampak positif bagi pasar modal.

Aksi korporasi melalui right issue dinilai dapat menambah likuiditas pasar modal dan memperbanyak jumlah saham yang beredar. Untuk itu, otoritas bursa mendukung rencana pemerintah dalam aksi right issue bagi emiten BUMN termasuk bank pelat merah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, fungsi intermediasi yang disalurkan bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp1.267 triliun, tumbuh 12,6% dari posisi Rp1.125 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga (DPK) bank persero hingga Oktober 2014 senilai Rp1.473 triliun, tumbuh 15,34% dari posisi Rp1.277 triliun secara year on year.

Adapun laba setelah pajak industri bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp44,46 triliun, tumbuh 13,04% dari posisi Rp39,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank milik pemerintah tetap stabil di 5,1%.

Hingga November 2014, modal inti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN masing-masing 16%, 18%, 16% dan 14%.

Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Empat Bank BUMN Akan Mendapat Suntikan Modal

Financeroll – Pemerintah akan menyuntikkan modal empat bank BUMN dalam beberapa tahap hingga tahun depan.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengungkapkan, pihaknya memang memiliki empat bank BUMN yang telah melantai di pasar modal. Awalnya, pemerintah tidak akan menarik dividen bagi keempat emiten perbankan tersebut.

Dalam prosesnya kami melihat perlu melakukan right issue, tidak semua perbankan akan dilakukan right issue pada saat bersamaan.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyuntik modal bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp5,4 triliun pada tahun ini. Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Selain Bank Mandiri, bank pelat merah terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Empat Bank BUMN Akan Mendapat Suntikan Modal

Perbankan BUMN Catat Pertumbuhan DPK Tertinggi

Financeroll – Bank-bank BUMN mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga paling tinggi dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Indonesia, total dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank-bank milik pemerintah hingga September 2014 mencapai Rp1.475 triliun, tumbuh 16,33% secara year on year.

Sebaliknya, pada periode yang sama, bank-bank campuran justru mencatatkan penurunan DPK sebesar 14,48% secara year on year menjadi Rp134,88 triliun.

Adapun, bank umum swasta nasional devisa menghimpun dana DPK senilai Rp1.680 triliun pada September 2014, tumbuh 14,54% secara year on year.

Sedangkan bank umum swasta nasional nondevisa pada periode yang sama mencatatkan DPK Rp131,79 triliun, tumbuh 15,84% secara year on year.

Bank-bank pembangunan daerah pada September 2014 membukukan DPK Rp400,77 triliun, tumbuh 14,66% year on year.

Secara keseluruhan, total raihan DPK bank umum hingga September 2014 mencapai Rp3.995 triliun, tumbuh 13,31% dibandingkan dengan posisi pada periode sama tahun lalu Rp3.526 triliun.

Perbankan BUMN Catat Pertumbuhan DPK Tertinggi

Perbankan Berharap Rini Soemarno Mewujudkan Konsolidasi Bank BUMN

Financeroll – Perbankan pelat merah mengharapkan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno dapat mewujudkan konsolidasi bank BUMN.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono optimistis atas pengangkatan Rini.

Latar belakang Rini yang merupakan seorang profesional dari Citibank dan PT Astra International Tbk, serta pernah menjadi menteri dinilai sangat lengkap.

Perpaduan tersebut, sambungnya, dapat mendorong BUMN menjadi lebih profesional. Sehingga, BUMN dapat menjadi pendorong perekonomian nasional.

Khusus sektor perbankan, Maryono mengharapkan Rini dapat mewujudkan keinginan agar segera mengonsolidasikan bank-bank BUMN ke dalam sebuah holding.

Harapan BUMN menjadi holding agar dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat.

Seperti diketahui, konsolidasi bank-bank BUMN memang telah lama direncanakan pemerintah. Bahkan, Menteri BUMN sebelumnya, Dahlan Iskan telah merekomendasikan konsolidasi Bank BUMN kepada pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla.

Perbankan Berharap Rini Soemarno Mewujudkan Konsolidasi Bank BUMN

Pasar Manca Negara Diincar Bank BUMN

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bank-bank pelat merah lebih ekspansif untuk membuka kantor cabang di luar negeri daripada bank swasta domestik.

Direktur Internasional OJK mengungkapkan bank yang boleh buka kantor cabang di luar negeri adalah kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 yang memiliki modal Rp5 triliun–Rp30 triliun dan BUKU 4 bermodal di atas Rp30 triliun.

Dominan yang tertarik buka jaringan kantor di luar bank pemerintah.

OJK sedang menjajaki kerja sama dengan otoritas China, Korea dan Uni Emirat Arab guna meningkatkan kesetaraan di sektor jasa keuangan. Untuk Uni Emirat Arab, lanjutnya, OJK juga menjajaki kerja sama di bidang sektor keuangan syariah.

Diungkapkan telah ada Bank Muamalat yang beroperasi di Qatar, sebab adanya pangsa pasar yang menggiurkan. Misalnya, dengan melayani tenaga kerja Indonesia serta layanan ibadah haji dan umroh.

Tak mau ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia Tbk juga sangat berminat untuk membuka anjungan tunai mandiri (ATM) di Negara Semenanjung Timur Tengah tersebut.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk telah membuka kantor cabang di Shanghai, China Daratan. Emiten berkode BMRI ini pun telah memiliki jaringan kantor luar negeri di Hong Kong, Singapura, Timor Leste, Malaysia, Cayman Islands dan Inggris.

Pasar Manca Negara Diincar Bank BUMN