Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Financeroll – Rencana penyuntikan modal bank pelat merah melalui mekanisme right issue dinilai tidak menjadi solusi terbaik bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan permodalan bank-bank besar di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perbankan di kawasan Asean.

Modal bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Bank Central Asia Tbk., masih jauh lebih kecil ketimbang bank regional seperti DBS Bank Limited, CIMB Group, dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank).

Belum cukup hanya suntikan modal, harusnya modal bisa berkali-kali lipat. Sebetulnya yang paling gampang itu merger bank BUMN.

Merger dan konsolidasi bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi jalan terbaik agar bank pelat merah menjadi satu bank paling besar di Indonesia. Nantinya, suntikan modal dapat dilakukan hanya ke satu bank saja.

Permasalahan yang ada saat ini, salah satunya adalah rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang sudah terlalu tinggi. Saat ini, rata-rata LDR perbankan Indonesia mencapai 90%, dan diperkirakan akan tetap tinggi meskipun telah disuntik modal.

Paling cepat itu konsolidasi dan akuisisi. Saat ini pemerintah aspiratif saja.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno menegaskan akan menyuntik permodalan empat bank pelat merah hingga 2016. Tahap awal, pemerintah akan menyuntik modal Bank Mandiri senilai Rp5,4 triliun melalui right issue.

Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Menyusul kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mendukung keputusan pemerintah dalam menyuntik modal bank negara.

Rencana right issue yang digulirkan pemerintah bagi bank-bank pelat merah dinilai dapat mempekuat permodalan bank BUMN. Sehingga, bank-bank BUMN dapat berekspansi lebih gencar termasuk ke kawasan regional.

Dengan mendorong bank BUMN untuk juga masuk ke pasar regional. Dan sudah membuka jalan ke Malaysia dan negara lain. Semua bisa diisi oleh bank BUMN kalau kapasitas permodalannya cukup memadai.

Tidak hanya bank BUMN, juga akan didorong bank-bank lain untuk dapat mengikuti jejak pemerintah dalam penambahan modal. Selain melalui pengurangan dividen, pemilik bank juga dapat menambah permodalan melalui right issue.

OJK juga mendorong bank asing untuk menimpali langkah pemerintah. Muliaman meminta pemilik bank asing dapat menambah permodalan melalui pengurangan dividen dan right issue.

Inginnya apa yang ditempuh pemerintah juga ditimpali oleh siapa saja termasuk pemilik asing.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menilai penambahan modal melalui penerbitan saham baru atau right issue dapat berdampak positif bagi pasar modal.

Aksi korporasi melalui right issue dinilai dapat menambah likuiditas pasar modal dan memperbanyak jumlah saham yang beredar. Untuk itu, otoritas bursa mendukung rencana pemerintah dalam aksi right issue bagi emiten BUMN termasuk bank pelat merah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, fungsi intermediasi yang disalurkan bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp1.267 triliun, tumbuh 12,6% dari posisi Rp1.125 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga (DPK) bank persero hingga Oktober 2014 senilai Rp1.473 triliun, tumbuh 15,34% dari posisi Rp1.277 triliun secara year on year.

Adapun laba setelah pajak industri bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp44,46 triliun, tumbuh 13,04% dari posisi Rp39,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank milik pemerintah tetap stabil di 5,1%.

Hingga November 2014, modal inti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN masing-masing 16%, 18%, 16% dan 14%.

Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

PT Cipaganti Citra Graha Akan Kantongi Rp40,98 Miliar

Financeroll – PT Cipaganti Citra Graha Tbk bakal mengantongi Rp40,08 miliar dari pelepasan 361,11 juta lembar saham lewat skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebesar Rp111 per lembar.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Cipaganti Citra Graha (CPGT) mengungkapkan harga saham yang dilego ditetapkan senilai Rp111 per lembar saham. Sebanyak 361,11 juta lembar saham itu dilepas kepada Parallax Venture Partners VIII Ltd, sebuah perusahaan investasi.

Corporate Secretary CPGT mengatakan aksi korporasi ini rencananya dilakukan pada 4 Desember. Dananya untuk operasional perusahaan.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 30 Oktober, pemegang saham CPGT memberikan persetujuannya atas rencana tersebut. Kemarin, harga saham CPGT ditutup pada level Rp105 per lembar saham, naik 9,38% dari posisi sehari sebelumnya.

Per Oktober, sebanyak 47,98% saham CPGT dimiliki oleh Terra Investment Holding Limited, yang berbasis di Hong Kong. Sekitar 7,75% dipegang oleh PT Cipaganti Global Corporindo, dan 5,44% lainnya milik Asia Argentum Assets Pte Ltd. Adapun 38,81% sisanya dipegang oleh publik.

PT Cipaganti Citra Graha Akan Kantongi Rp40,98 Miliar

PT Garuda Indonesia Terbitkan Saham Baru Sebanyak 17,64 Juta Lembar

Financeroll – Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. menerbitkan saham baru sebanyak 17,64 juta lembar dengan target perolehan dana segar Rp8,1 miliar.

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Handrito Hardjono mengatakan penambahan modal atau right issue tersebut merupakan rencana yang sudah lama terjadi, tetapi belum ada peraturan pemerintah sehingga perlu diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Untuk persetujuan agar dibuatkan PP-nya. Ini kejadian sudah lama, dan berjumlah hanya Rp8 miliar, jadi tidak ada tambahan modal baru.

Berdasarkan prospektus singkat yang dipublikasikan perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, disebutkan right issue dilakukan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Manajemen mengeluarkan saham baru seri B sebanyak 17,64 juta lembar.

Rencana right issue tersebut sebelumnya telah mendapatkan restu dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 28 Juni 2014. Namun, hingga saat ini, peraturan pemerintah yang mengesahkan penyertaan modal negara (PMN) tersebut belum kunjung diterbitkan.

Emiten berkode saham GIAA itu akan meminta persetujuan kembali dari pemegang saham dalam RUPSLB pada 12 Desember 2014. Perseroan akan menerbitkan saham baru tidak lebih dari 10% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan right issue dipatok Rp476/lembar.

Rencana right issue ini akan menyebabkan peningkatan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebanyak Rp8,1 miliar menjadi Rp11,88 triliun. Bila dicatatkan dalam mata uang dollar AS, tercatat akan meningkat US$893.281 menjadi US$1,31 miliar dari sebelumnya US$1,30 miliar.

Diperkirakan, kepemilikan saham masyarakat akan terdilusi sebesar 0,0092% dari sebelumnya 13,5465% menjadi 13,5373% setelah right issue.

Neraca keuangan perseroan memang tengah tertekan. Rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) GIAA telah memasuki masa kritis yakni 1,1 kali.

Utang jangka panjang GIAA per 30 September 2014 membengkak menjadi US$578,1 juta atau setara Rp6,93 triliun dari sebelumnya US$324,6 juta. Utang obligasi tercatat flat sebesar US$162,7 juta atau setara dengan Rp1,95 triliun.

Untuk mempertahankan DER dapat dilakukan dengan penambahan modal dari pemegang saham. Diperkirakan penambahan modal akan dilakukan pada 2015 setelah perseroan membicarakan secara resmi dengan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas.

Kondisi keuangan yang ketat itu membuat perseroan akan mengajukan sejumlah opsi kepada pemegang saham selain melalui penambahan modal. Penerbitan saham baru atau right issue dan menjual aset produktif juga menjadi pilihan untuk memperkuat permodalan.

Akan tetapi, opsi right issue sudah tidak mungkin dilakukan karena terkendala jumlah saham pemerintah yang diatur oleh Undang-Undang.

Sebelumnya, perseroan telah menggelar right issue pada semester I/2014. Perseroan menawarkan sebanyak 3.227.930.633 lembar saham biasa atas nama seri B atau 12,48% dari enlarged capital dengan harga Rp460 per lembar.

Perseroan meraup dana segar Rp1,4 triliun dalam pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I tersebut. Dana yang diperoleh digunakan untuk pengembangan armada baru dan belanja modal lainnya.

Per 30 September 2014, saham Dwiwarna mencapai US$772,24 juta atau setara dengan 60,5% dari total saham. Kemudian disusul oleh Credit Suisse AG Singapore TC AR CL PT Trans Airways 25,94% dan saham publik 15,53% serta saham direksi & komisaris 0,03%.

Per kuartal III/2014, GIAA membukukan rugi bersih US$219,5 juta atau setara dengan Rp2,63 triliun. Rugi bersih tersebut melonjak tajam hingga 1.362,62% dari periode yang sama tahun sebelumnya US$15,01 juta.

Analis PT Buana Capital Alfred Nainggolan mengatakan right issue GIAA dinilai hanya formalitas untuk memenuhi kewajiban tertentu saja ketimbang kebutuhan permodalan perseroan.

Nilai right issue Rp8,1 miliar itu sangat kecil, dengan melihat lebih kepada adanya kewajiban yang harus dilakukan dan bukan murni untuk penambahan modal.

Hingga akhir tahun diperkirakan kinerja maskapai penerbangan milik pemerintah itu masih akan tertekan. Bila dilihat dari kinerja kuartal III/2014, cukup sulit GIAA untuk bangkit dan bahkan tekanan akan kian besar di akhir tahun.

PT Garuda Indonesia Terbitkan Saham Baru Sebanyak 17,64 Juta Lembar