Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Financeroll – Rencana penyuntikan modal bank pelat merah melalui mekanisme right issue dinilai tidak menjadi solusi terbaik bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan permodalan bank-bank besar di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perbankan di kawasan Asean.

Modal bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Bank Central Asia Tbk., masih jauh lebih kecil ketimbang bank regional seperti DBS Bank Limited, CIMB Group, dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank).

Belum cukup hanya suntikan modal, harusnya modal bisa berkali-kali lipat. Sebetulnya yang paling gampang itu merger bank BUMN.

Merger dan konsolidasi bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi jalan terbaik agar bank pelat merah menjadi satu bank paling besar di Indonesia. Nantinya, suntikan modal dapat dilakukan hanya ke satu bank saja.

Permasalahan yang ada saat ini, salah satunya adalah rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang sudah terlalu tinggi. Saat ini, rata-rata LDR perbankan Indonesia mencapai 90%, dan diperkirakan akan tetap tinggi meskipun telah disuntik modal.

Paling cepat itu konsolidasi dan akuisisi. Saat ini pemerintah aspiratif saja.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno menegaskan akan menyuntik permodalan empat bank pelat merah hingga 2016. Tahap awal, pemerintah akan menyuntik modal Bank Mandiri senilai Rp5,4 triliun melalui right issue.

Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Menyusul kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mendukung keputusan pemerintah dalam menyuntik modal bank negara.

Rencana right issue yang digulirkan pemerintah bagi bank-bank pelat merah dinilai dapat mempekuat permodalan bank BUMN. Sehingga, bank-bank BUMN dapat berekspansi lebih gencar termasuk ke kawasan regional.

Dengan mendorong bank BUMN untuk juga masuk ke pasar regional. Dan sudah membuka jalan ke Malaysia dan negara lain. Semua bisa diisi oleh bank BUMN kalau kapasitas permodalannya cukup memadai.

Tidak hanya bank BUMN, juga akan didorong bank-bank lain untuk dapat mengikuti jejak pemerintah dalam penambahan modal. Selain melalui pengurangan dividen, pemilik bank juga dapat menambah permodalan melalui right issue.

OJK juga mendorong bank asing untuk menimpali langkah pemerintah. Muliaman meminta pemilik bank asing dapat menambah permodalan melalui pengurangan dividen dan right issue.

Inginnya apa yang ditempuh pemerintah juga ditimpali oleh siapa saja termasuk pemilik asing.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menilai penambahan modal melalui penerbitan saham baru atau right issue dapat berdampak positif bagi pasar modal.

Aksi korporasi melalui right issue dinilai dapat menambah likuiditas pasar modal dan memperbanyak jumlah saham yang beredar. Untuk itu, otoritas bursa mendukung rencana pemerintah dalam aksi right issue bagi emiten BUMN termasuk bank pelat merah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, fungsi intermediasi yang disalurkan bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp1.267 triliun, tumbuh 12,6% dari posisi Rp1.125 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga (DPK) bank persero hingga Oktober 2014 senilai Rp1.473 triliun, tumbuh 15,34% dari posisi Rp1.277 triliun secara year on year.

Adapun laba setelah pajak industri bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp44,46 triliun, tumbuh 13,04% dari posisi Rp39,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank milik pemerintah tetap stabil di 5,1%.

Hingga November 2014, modal inti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN masing-masing 16%, 18%, 16% dan 14%.

Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI Rate Pada level 7,75%

Financeroll – PT Mandiri Sekuritas memprediksi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 7,75% hingga akhir tahun ini.

Meskipun kondisi ekonomi diprediksi membaik, bias kebijakan pengetatan diprediksi masih akan terjadi untuk menjaga potensi risiko eksternal.

Kebijakan pemangkasan subsidi BBM dan menetapkan subsidi tetap di tengah turunnya harga minyak akan melonggarkan tekanan inflasi pada 2015.

Harga BBM ritel turun menjadi Rp7.600 per liter pada Januari 2015 dari Rp8.500 per liter pada bulan sebelumnya.

Mandiri Sekuritas memprediksi hal itu akan menurunkan inflasi Januari sebesar 0,3%.

Pola tersebut akan terjaga selama harga minyak masih turun. Secara keseluruhan, inflasi tahun ini diprediksi akan menjadi normal ke 5% dari 8,4% pada 2014.

Kendati demikian, hal itu bukan berarti BI akan menurunkan penjagaan pada kebijakan suku bunga karena risiko eksternal masih ada.

Di tengah kondisi tersebut, termasuk dampak dari penurunan harga minyak, Mandiri Sekuritas memprediksi defisit neraca perdagangan (current account deficit/CAD) akan menyempit menjadi 2,6%-2,8% dari GDP yang masih lebih tinggi dari level berkesinambungannya yaitu 2,5%.

Lebih lanjut, Mandiri Sekuritas meyakini bias pengetatan masih perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko aluran dana keluar (outflow) sebagai konsekuensi dari normaliasasi suku bunga The Fed.

The Fed akan menaikkan suku bunga pada semester II/2015. Karena itu, BI diprediksi akan tetap memberlakukan bias kebijakan pengetatan dan masih akan nyaman dengan prediksi BI Rate yang flat sebesar 7,75%.

Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI Rate Pada level 7,75%

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Primer

Financeroll – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintahan Jokowi-JK segera meningkatkan fasilitas kesehatan primer agar mampu memberikan pelayanan maksimal bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Seperti diketahui, kekhawatiran utama dunia usaha terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah mutu dan ketersediaan layanan kesehatan sesuai kebutuhan pekerja. Keterbatasan layanan JKN akan menyebabkan pekerja butuh waktu ekstra untuk berobat karena harus mengantre.

Menurut Dede, skala perbandingan rumah sakit saat ini adalah 1:20. Artinya, masih ada 20 rumah sakit yang perlu dikembangkan. Untuk daerah yang berpenduduk banyak perlu ditambah lagi rumah sakitnya. Itu artinya, adanya pembangunan rumah sakit ini akan membantu pemerintah program kesehatan 2015-2016.

Kekurangan rumah sakit terjadi secara merata di seluruh nusantara. Jabar sebenarnya jauh lebih hanya jumlah penduduknya terlalu besar sehingga rumah sakit masih terpusat di kota besar seperti Bandung dan Bekasi. Sedangkan daerah yang lain masih kurang sekali.

Saat ini peserta BPJS Kesehatan itu mencapai 186 juta orang. Artinya, penambahan fasilitas harus mulai dilakukan sejak dari fasilitas prima seperti puskesmas.

Oleh karena itu, anggaran kesehatan harus ditambah. Karena kalau tidak ditambah tentu tidak akan berdampak terhadap peserta BPJS Kesehatan.

Tidak ada pilihan bagi pemerintah kecuali meningkatkan anggaran pembangunan fasilitas kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas dengan fasilitasnya harus ditambah. Saat ini, Komisi IX sedang bernegosiasi dengan pemerintah untuk memberikan fasilitas tambahan tersebut.

Mudah-mudahan dalam rapat koordinasi dengan Kemenkes yang dilaksanakan pada Senin segera ada keputusan baru. Dan lihat apakah pemerintahan Jokowi ini serius mendukung program kesehatan tersebut.

Pemerintah bisa memaksimalkan dana cukai sebesar Rp117 triliun untuk menambah fasilitas kesehatan tersebut. Pasalnya, selama ini dana cukai banyak terpakai untuk hal-hal selain kesehatan.

Seandainya 50% saja dipakai untuk kesehatan, maka akan ada dana tambahan untuk kesehatan ditambah dana yang telah dialokasikan Rp40 triliun menjadi Rp85 triliun. Dana sebesar itu, jauh lebih bisa meningkatkan performa layanan kesehatan.

Disinggung mengenai tenaga dokter menurutnya sudah banyak. Hanya yang perlu dilakukan penambahan adalah tenaga non dokter seperti bidan, farmasi, apoteker dan tenaga laboratorium.

Memang sudah ada moratorium untuk PNS. Yang diminta tambahan itu dokter, dokter gigi dan bidan serta tenaga non dokter.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Lucyati menyebutkan bahwa saat ini jumlah sakit di Jabar mencapai 303 unit. Dengan jumlah sebanyak itu sebenarnya cukup, hanya tempat tidur pasien yang masih kurang.

Salah satu upaya yang dilakukan terkait kurangnya tempat tidur pasien dengan memfungsikan tempat tidur yang di puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar).

Untuk jumlah dokter, sudah mencukupi hanya penyebaran yang belum merata. Kebanyakan dokter terpusat di perkotaan. Jumlah dokter pada umumnya disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Di Kuningan jumlah dokternya sedikit karena jumlah penduduk disana juga sedikit. Begitu juga di Sukabumi. Seolah dokter padahal penduduknya sedikit. Beda dengan Bandung, Bogor, Cimahi jumlah penduduknya banyak sehingga dokternya juga banyak.

DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Primer

PT Bank Mandiri Bertahan Dengan Suku Bunga Kredit Saat Ini

Financeroll – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum berniat menurunkan suku bunga kredit yang ditawarkan perseroan.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan suku bunga mungkin turun jika defisit transaksi berjalan membaik. Kalau kondisi current account deficit membaik, baru ada chance turun.

Dari website resmi perseroan, Bank Mandiri menawarkan suku bunga dasar kredit (SBDK) korporasi, ritel, dan mikro sebesar masing-masing 10,5%, 12,5%, dan 19,5%. Sementara, untuk kredit konsumsi, kisaran bunga yang ditawarkan sebesar 11%-12,5%.

Adapun, untuk tahun ini, Budi menyebutkan emiten berkode saham BMRI tersebut membidik pertumbuhan kredit di posisi 15%-17%.

PT Bank Mandiri Bertahan Dengan Suku Bunga Kredit Saat Ini

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Berpotensi Melimpah

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan keniscayaan.

Indonesia memiliki potensi berlimpah. Dengan contoh jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta orang dan sebagian besar merupakan kelompok usia produktif dengan kelas menengah yang terus bertumbuh.

Indonesia juga dianugerahi kekayaan alam yang melimpah di seluruh wilayahnya.

Diyakini dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut dalam beberapa tahun ke depan, bukanlah hal yang mustahil dicapai.

Namun potensi tersebut juga mengandung tantangan. Misalnya, dengan jumlah penduduk yang besar, artinya perlu banyak lapangan kerja.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi juga harus dipacu lebih tinggi agar dapat terus menyerap tambahan angkatan kerja.

Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Berpotensi Melimpah

Akan Ada 30.000 Agen Baru Branchless Banking

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan tahun ini bakal ada 30.000 agen baru untuk layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan dari rancangan bisnis bank (RBB) 2015 yang disetorkan bank, ada 17 bank yang akan mengikuti program andalan regulator keuangan ini.

Pada awal tahun ini, terdapat 17 bank dengan 30.000 agen baru yang akan melayani masyarakat.

Diastikan pihak OJK juga bakal mensinergikan program laku pandai tersebut dengan layanan keuangan digital (LKD) yang diinisiasi Bank Indonesia (BI).

Dengan menggenjot pengembangan program laku pandai ini, Diharapkan sektor jasa keuangan mampu mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di Indonesia.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sementara, Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki kekayaan alam luar biasa, tertinggal.

Juga masih menyaksikan ketimpangan pendapatan yang bahkan dalam beberapa tahun terakhir cenderung membesar. Ini menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Akan Ada 30.000 Agen Baru Branchless Banking

Penurunan harga BBM, Gas dan Semen Mulai 19 Januari 2015

Financeroll – Pemerintah menurunkan harga tiga komoditas sekaligus untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok yang melonjak setelah pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Presiden Joko Widodo, mengumumkan penurunan harga BBM jenis Premium dan Solar, liquefied petroleum gas (LPG) tabung 12 kilogram, dan semen mulai Senin 19 Januari 2015.

Premium nantinya menjadi Rp6.600 per liter, atau turun Rp1.100 per liter, dari yang sebelumnya Rp7.600 per liter, dan Solar turun Rp850 per liter, menjadi Rp6.400 per liter, dari sebelumnya Rp7.250 per liter.

“Kemudian harga LPG ukuran tabung 12 kilogram menjadi Rp129.000 per tabung, dan harga semen yang diproduksi oleh BUMN turun Rp3.000 per sak,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Joko Widodo menuturkan penurunan harga tiga komoditas tersebut harus ditindaklanjuti oleh seluruh kepala daerah untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok.

Dengan begitu, masyarakat dapat langsung menikmati penurunan harga minyak dunia yang menyentuh level di bawah US$50 per barel.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan penurunan harga yang dilakukan pada pekan depan bertujuan agar pengusaha tiga komoditas itu menghabiskan stok barangnya, agar tidak mengalami kerugian saat pemerintah menurunkan harganya.

Pemerintah memberikan tenggang dua hari, karena tidak ingin pengusaha dan badan usaha lainnya mengalami kerugian. Mulai sekarang mereka dapat melepas stoknya dengan harga tetap, dan stok barunya dapat dibeli dengan harga yang diumumkan.

Dia menyebutkan telah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 39/2014 agar dapat melakukan menentukan harga BBM setiap dua pekan. Pasalnya, dalam beleid tersebut sebelumnya diatur penentuan harga BBM dilakukan setiap satu bulan.

Sementara itu Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi tarif angkutan umum.

Dia berharap Menteri Perhubungan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan batas atas dan batas bawah tarif angkutan umum, agar dapat menyesuaikan dengan harga BBM di dalam negeri.

Dengan batas atas dan batas bawah itu, pengusaha angkutan umum dapat menyesuaikan tarifnya dengan harga BBM tanpa harus melanggar aturan. Kebijakan itu juga akan membuka persaingan dalam industri angkutan.

Meski demikian ketentuan tarif angkutan umum selama ini menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga Presiden meminta secara langsung kepada gubernur, bupati dan wali kota ikut mendorong penurunan harga barang kebutuhan pokok dan transportasi di daerahnya.

Juga disampaikan penurunan harga LPG tabung 12 kilogram, dan semen yang diproduksi oleh BUMN disebabkan turunnya ongkos produksi kedua komoditas tersebut.

Penurunan harga tersebut diharapkan mampu memberi multiplier effect kepada harga barang di tengah masyarakat.

Dengan penurunan harga BBM, gas, dan semen, tentu harga produk lain diharapkan akan ikut turun, karena ongkos angkut dan produksinya juga turun. Kalau tidak turun, pasti ada masalah di pasar yang akan diperbaiki.

Sebelumnya, pemerintah juga mengancam pelaku usaha yang kerap menimbun barang kebutuhan pokok untuk keuntungan pribadi.

Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya untuk turun langsung ke lapangan dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok di pasar.

Penurunan harga BBM, Gas dan Semen Mulai 19 Januari 2015

OJK Fasilitasi Linkage Bank Dengan Lembaga Keuangan Untuk Pertumbuhan Kredit

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bakal memfasilitasi linkage antara bank dengan lembaga keuangan lain untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan langkah tersebut juga sebagai inisiatif yang disiapkan untuk melengkapi kebijakan lain yang telah dicanangkan.

Akan memfasilitasi linkage antara bank dengan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi.

Langkah tersebut juga diambil untuk mendorong peran sektor perbankan dalam mendukung percepatan pembangunan.

Muliaman berharap, tahun ini bank meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang memiliki ilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja.

OJK Fasilitasi Linkage Bank Dengan Lembaga Keuangan Untuk Pertumbuhan Kredit

Penurunan Harga BBM Bisa Menurunkan Inflasi

Financeroll – Badan Pusat Statistik (BPS) berharap penurunan harga BBM bersubsidi untuk kedua kalinya tahun bisa turut menurunkan inflasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengakui penurunan BBM bersubsidi pada 1 Januari lalu memang tidak efektif menurunkan harga barang-barang lain.

Itu hanya menahan harga-harga yang akan naik, tidak jadi naik. Tapi tidak sampai membuat turun. Harga-harga jadi berhenti naik.

Penaikan BBM bersubsidi pada 18 November 2014 lalu membuat inflasi sepanjang 2014 mencapai 8,36%, lebih tinggi ketimbang target pemerintah yakni 7,2% dan bahkan ramalan BI yakni 7,7%-8,1%.

Ditambah lagi, inflasi Desember 2014 sempat melesat level 2,46% atau secara bulanan memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Namun optimis penurunan kedua ini akan akan mampu menahan laju inflasi. Sebab, posisi harga premium kembali ke level sebelum subsidi dicabut.

Gejalanya seperti itu, ada penurunan. Kelihatannya bulan ini bagus. Harga turun, inflasi pasti turun.

Penurunan Harga BBM Bisa Menurunkan Inflasi

Pengurus Baru HIPMI Harus Mampu Aplikasikan Konsep Pemanfaatan MEA

Financeroll – Kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendatang harus mampu mengaplikasikan konsep dan dasar pemikiran tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan begitu MEA akan memberikan dampak positif bagi pengusaha muda di Indonesia.

Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, masih banyak tantangan yang akan dihadapi pengurus Hipmi berikutnya.

Untuk itu, pada Munas XV di Bandung ini Hipmi mengusung tema ‘Pengusaha Muda Menjawab Tantangan Global’.

Konsep dalam menghadapi MEA, ujarnya, sudah seharusnya masuk dalam tataran aplikasi.

Pengurus yang terpilih bukan lagi sibuk sosialisasi, tapi aplikasi konsep dan dasar pemikiran tentang MEA dan bagaimana aplikasi memberi dampak positif bagi pengusaha muda di Indonesia.

Untuk itu, bagi Hipmi, Musyawarah Nasional (Munas) bukan sekadar regenerasi tapi lebih paripurnanya keputusan tertinggi.

Pengurus Hipmi harus banyak melakukan komunikasi dengan pemerintah agar para pengusaha muda mendapatkan perhatian berupa kebijakan yang menumbuhkembangkan kewirausahaan.

Hipmi bukan sekadar organisasi untuk kumpul-kumpul, tapi juga melahirkan pengusaha baru dan menumbuhkan mereka menjadi pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negeri.

Meski begitu selama tiga tahun kepengurusannya, belum mampu menciptakan wirausahawan baru sebesar 2% dari total penduduk Indonesia seperti target yang ditetapkan.

Selain itu, juga menitipkan kepada pengurus berikutnya untuk tetap memperjuangkan payung hukum pengusaha pemula.

Saat ini, progres pembuatan payung hukum yang bertujuan mendukung para wirausahawan itu masih dalam tahap kajian di kementerian koordinator perekonomian di mana pembahasan awalnya telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dan nanti di hadapan Presiden Jokowi akan disampaikan lagi mengenai affirmative action yang perlu dilakukan pemerintah terhadap pengusaha pemula.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian dari lahirnya payung hukum tersebut yakni masalah legalitas, akses permodalan hingga pasar.

Untuk masalah legalitas atau perizinan, pihaknya terus mendorong agar pengurusannya lebih mudah dan sederhana.

Dengan mengambil contoh dari Singapura di mana kemudahan izin usaha menjadi nomor satu. Untuk bikin perusahaan hanya butuh waktu 3 hari bahkan dalam praktiknya 15 menit saja.

Di Indonesia, pengurusan izin harus ditempuh dalam waktu lama yakni 64 hari dengan biaya Rp16 juta.

Hipmi mendorong agar hal itu dibenahi dan ada perubahan menjadi 10 hari dan akte perusahaan pun bisa dicek dalam 3 menit.

Mengenai aspek legal tersebut, perlu diperbaiki lagi.

Begitu, juga dengan permodalan yang belum tuntas. Padahal, bagi pengusaha pemula, permodalan menjadi komponen yang dibutuhkan.

Karena kebutuhan dana permodalan bukan hanya sekadar CSR yang didesain bagi calon entrepreneur yang serius. Inginnya payung hukum ini tidak langsung menjadi UU, bisa jadi lewat Perpres dulu.

Pengurus Baru HIPMI Harus Mampu Aplikasikan Konsep Pemanfaatan MEA

Manajemen PT Buana Finance Tidak Tahu Sebab Jatuhnya Saham

Financeroll – Direksi PT Buana Finance Tbk. menyatakan tidak mengetahui penyebab anjloknya harga saham perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Direktur Utama Buana Finance Soetadi Limin menyatakan pihaknya tidak memiliki informasi atau fakta material penting apapun yang dapat memengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal yang belum dilaporkan oleh perseroan ke bursa.

Perseroan juga tidak atau belum mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu terkait dengan voltalitas transaksi saham BBLD di Bursa.

Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi yang dapat berakibat terhadap pencatatan saham perseroan di Bursa.

Sebelumnya, otoritas Bursa mengawasi saham emiten berkode BBLD tersebut karena terjadi penurunan tajam pada saham perusahaan pembiayaan itu.

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Irvan Susandy menyatakan telah terjadi penurunan harga dan peningkatan aktivitas saham perseroan. Peningkatan tersebut di luar kebiasaan jika dibandingkan periode sebelumnya atau unusual market activity (UMA).

BEI kemudian meminta konfirmasi kepada perusahaan Buana Finance pada 5 Januari 2015. Informasi terakhir terkait BBLD yang diumumkan di Bursa pada 15 Desember 2014 adalah mengenai perjanjian kredit dengan PT Bank DKI senilai Rp100 miliar.

BEI meminta kepada investor agar mencermati perkembangan pola transaksi saham ini serta memerhatikan jawaban perseroan. Investor diharapkan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul dikemudian hari sebelum mengambil keputusan investasi.

Manajemen PT Buana Finance Tidak Tahu Sebab Jatuhnya Saham

Pemerintah Ajukan Draft RUU Perubahan APBN 2015

Financeroll – Seiring dengan perubahan beberapa asumsi makro, pengelolaan fiskal, maupun perubahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah bersiap mengajukan draft Rancangan Undang-Undang perubahan APBN 2015 kepada Dewan pekan depan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penyerahan draft tersebut dilakukan sejalan dengan dimulainya masa sidang DPR yang menurut rencana dilakukan Senin (12/1).

Akan disampaikan tentunya saat masa sidang DPR dimulai.

Hingga saat ini pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan draft RAPBN-P 2015. Namun demikian, draft tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada presiden sebelum diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

Seperti diketahui, imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi November tahun lalu ada ruang fiskal tambahan yang akan digunakan untuk beberapa pembiayaan, terutama infrastruktur.

Untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipastikan memperoleh tambahan dana Rp33 triliun sehingga total dana infrastruktur dasar menjadi Rp118 triliun.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono belum lama ini, mengatakan sudah final diputuskan tambahan Rp33 triliun di APBNP.

Ada lima fokus utama Kemen-PU Pera, yakni bendungan, konektivitas, serta air minum, sanitasi, dan kawasan permukiman kumuh. Basuki menjabarkan untuk konektivitas kementerian akan mengutamakan empat pintu keluar utama, yakni Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan Lun Bawang.

Selain itu, sejalan dengan perkembangan perekonomian global, beberapa asumsi makro diperkirakan meleset dari APBN 2015 yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR tahun lalu.

Seperti diketahui, APBN 2015 yang disetujui oleh DPR pada 29 September 2014 lalu disusun dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, inflasi 4,4%; nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,0%,

Sementara, harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$105 per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari, dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Pemerintah Ajukan Draft RUU Perubahan APBN 2015

Menko Perekonomian Ungkap Harga BBM Turun Pada Februari 2015

Financeroll – Pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Februari 2015 diikuti dengan penyesuaian setiap dua minggu sekali.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan langkah penurunan harga didorong oleh melorotnya harga minyak dunia dan pergerakan kurs rupiah.

Pada perdagangan dimana harga minyak dunia mampu menguat setelah menyentuh level terendah dalam 5,5 tahun terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2015 dibuka naik 0,27% ke US$48,78 per barel dan bergerak di kisaran 48,53—49,45. Sedangkan Brent dibuka melemah 0,18% ke US$51,06/barel dan bergerak di kisaran US$51,05—51,77 per barel.

Harga BBM ini tergantung pada harga minyak dan rupiah. Akan dihitung ditambah dengan alpha dan kentungan Pertamina. Itu akan disesuaikan, saya yakin Februari akan turun lagi.

Kendati demikian, Sofyan masih enggan mengungkapkan rentang harga baru BBM premium dan solar yang akan ditetapkan pemerintah pada Februari 2015. Sejak 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga premium Rp7.600 per liter dan solar Rp7.250 per liter.

Dan masih dihitung-hitung lagi. Nanti kalau minyak dunia naik lagi, dolar naik lagi, itu (harga BBM) naik lagi.

Fluktuasi harga BBM, lanjut Sofyan, akan meniru pola harga BBM RON 92 atau Pertamax. Harga BBM nonsubsidi ini dilepas ke pasar dan ditetapkan dalam dua minggu sekali.

Nanti dibiasakan seperti pertamax. Kalau pertamax ditetapkan dalam dua minggu sekali, untuk sementara premium ditetapkan satu bulan sekali, tapi mungkin akan disesuaikan dalam dua minggu sekali.

Sofyan menambahkan skema harga tersebut juga akan diberlakukan untuk BBM solar yang harganya masih disubsidi pemerintah sebesar Rp1.000/liter.

Menko Perekonomian Ungkap Harga BBM Turun Pada Februari 2015

Industri Kartu Kredit Alami Pertumbuhan 5% Dan Laju Voume Capai 13%

Financeroll – Industri kartu kredit di Indonesia diprediksikan akan memasuki fase baru pada tahun ini.General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengungkapkan memproyeksikan laju pertumbuhan kartu baru akan tumbuh sekitar 5% setiap tahun, sedangkan laju volume transaksi kartu kredit akan berkisar 10%-13% pada tahun ini.

Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran yang dirilis Bank Indonesia jumlah kartu yang beredar mencapai 15,97 juta keping kartu pada November 2014, tumbuh 5,83% secara year to date dari posisi 15,09 juta keping kartu pada akhir 2013.

Pertumbuhan yang stabil akan terjadi, mengingat adanya pembatasan dari kartu dari BI.

Sementara itu, nilai transaksi pada November 2014 mencapai Rp229,51 triliun. Nilai transaksi pada Desember 2014 akan sedikit lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Pada 2014, rata-rata nilai transaksi berkisar Rp20 triliun–Rp21 triliun.

Desember 2014 nilai transaksi kartu kredit akan berkisar Rp22 triliun–Rp23 triliun. AKKI memprediksikan laju pertumbuhan transaksi kartu kredit akan berkisar 10%-15%.

Tabel Jumlah Kartu Kredit Beredar

Tahun	Jumlah Kartu Kredit (Juta Keping)	Pertumbuhan (%)
2010	12,25	10,77
2011	14,78	8,91
2012	14,81	3
2013	15,09	1,89
2014*	15,97	5,83

Keterangan: *= November 2014

Industri Kartu Kredit Alami Pertumbuhan 5% Dan Laju Voume Capai 13%

PT Bank Dinar Indonesia Menggunakan 72% Dana IPO

Financeroll – PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah menggunakan 72% dana dari hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Dari keterbukaan informasi yang disampaikan Direktur Utama Bank Dinar Hendra Lie kepada PT Bursa Efek Indonesia, terhitung 31 Desember 2014, perseroan tercatat telah menggunakan Rp39,9 miliar dari total dana senilai Rp55 miliar hasil penawaran umum.

Dana tersebut digunakan untuk biaya penawaran umum senilai Rp4,82 miliar, ekspansi kredit Rp37,5 miliar, pengembangan jaringan kantor Rp2,23 miliar, serta agio saham senilai Rp172 juta.

Masih ada sisa dana hasil penawaran umum senilai Rp10,26 miliar yang belum digunakan emiten berkode saham DNAR ini. Sisa dana tersebut akan ditempatkan di Bank Indonesia dengan suku bunga 5,75% dengan jangka waktu penyimpanan harian.

Adapun, Bank Dinar resmi masuk bursa pada 11 Juli 2014. Bank yang sebelumnya bernama Bank Liman International ini menjadi emiten ke-501 yang mencatatkan saham di bursa.

PT Bank Dinar Indonesia Menggunakan 72% Dana IPO

PT Bank Cenral Asia Lebih Siap Membuka Layanan Remitansi di ASEAN

Financeroll – Pasca penandatanganan pedoman Asean Banking Integration Frameworks, PT Bank Central Asia Tbk masih enggan membuka kantor cabang di kawasan Asean. Perseroan lebih memilih membuka layanan remitansi di kawasan tersebut.

Direktur Pengembangan Operasi dan Jaringan Bank BCA Armand Wahyudi Hartono mengatakan meski pihaknya tak memiliki kantor cabang di regional Asean, namun perseroan telah menjalankan bisnis internasional sejak lama. Bentuknya berupa bisnis remitansi bagi pekerja asal Indonesia di luar negeri.

Orang Indonesia itu butuhnya layanan transfer uang, akan fokusnya kesitu. Kalau mau ke regional dan menjadi bank seperti di luar negeri itu rasanya bukan waktu yang tepat untuk sekarang ini.

Bank BCA telah menjalankan bisnis remitansi sejak tahun 1990-an. Perseroan telah memiliki agen pengiriman uang di Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Saudi Arabia.

PT Bank Cenral Asia Lebih Siap Membuka Layanan Remitansi di ASEAN

The Fed Inginnya Suku Bunga Dinaikkan Pertengahan Tahun Ini

Financeroll – Tekanan untuk mempercepat normalisasi moneter Amerika Serikat semakin mengencang di internal The Federal Reserve.

Setelah Presiden the Fed Philadelphia Charles Plosser, kini giliran Presiden the Fed Cleveland Loretta Mester melontarkan keyakinan bahwa kenaikan suku bunga bisa dilakukan pada pertengahan 2015.

Normalisasi akan dilakukan segera setelah situasi ekonomi membaik. Waktu kenaikan malah bisa lebih cepat dari dugaan pasar.

The Fed tengah menyiapkan publik dan pasar. Diyakini inflasi akan naik secara bertahap sesuai target. Jadi diperkirakan bisa naik sebelum paruh pertama tahun depan.

Sebelumnya suku bunga acuan bank sentral semestinya menjadi 1,1% pada akhir semester I/2015.

Plosser bersama Direktur Riset Ekonom the Fed Philadelphia Michael Dotsey menjabarkan argumentasi itu melalui perangkat bernama model Estimated Dynamic Optimization (EDO).

Dari simulasi yang telah digunakan the Fed sejak 2006, The Federal Reserve harus menaikkan suku bunga untuk mengimbangi percepatan ekonomi domestik.

Fed funds rate sendiri sejak akhir 2008 atau pada saat krisis finansial global mulai menghajar perekonomian Paman Sam dan dunia bertahan di level 0-0,25%.

Pasca pertemuan FOMC Desember 2014, pasar dan ekonom akan terus mengawasi pertemuan FOMC pada April, Juni dan Juli sebagai saat pertama kenaikan suku bunga acuan.

Sekalipun berbeda kubu dengan Plosser yang dikenal hawkish atau propengetatan, Mester sebagai salah satu anggota kelompok centris tetap meyakinkan pasar agar tidak panik.

Pasalnya rezim normalisasi moneter baru bisa dimulai jika data penyerapan tenaga kerja sudah sejalan dengan target inflasi.

Anggota FOMC telah memiliki kesepahaman bahwa kebijakan suku bunga acuan jangka pendek the Fed harus sesuai dengan tingkat bunga riil.

Namun seperti halnya Presiden the Fed Janet Yellen, dengan langkah bank sentral tetap bergantung dan dituntun oleh data-data performa ekonomi domestik dan bukanlah berbasis waktu.

The Fed Inginnya Suku Bunga Dinaikkan Pertengahan Tahun Ini

Kerjasama Ekonomi Indonesia Dengan Mongolia Perkuat Hubungan Diplomatik

Financeroll – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerjasama ekonomi dengan Mongolia dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Mongolia ingin belajar banyak dari Indonesia, begitu pula sebaliknya, tapi tentu harus melihat kesempatan untuk meningkatkan ekspor.

Menko Perekonomian, Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, menjelaskan negara Mongolia, yang dalam hal ini diwakili oleh duta besarnya, mengutarakan niat untuk mempelajari sektor pertanian. Sebaliknya, Indonesia ingin mencermati pengelolaan peternakan di negara tersebut dan menjajaki hubungan perdagangan.

Pasalnya, Mongolia terkenal memproduksi daging dalam jumlah besar dengan varian yang beragam. Mongolia memproduksi paling banyak, tetapi masalah transportasi yang jadi kendala besar karena harus lewat pelabuhan China.

Namun hal itu masih harus dikalkulasi keuntungannya dari segi ekonomi dan finansial. Soal infrastruktruktur dan logistik memang menjadi tantangan besar mengingat letak geografis Mongolia yang dikepung daratan (landlock) dan tak memiliki pelabuhan.

Kunjungan dubes Mongolia itu juga menyambung hubungan diplomatik antara 2 negara. Pada 2012, Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu masih menjabat presiden bertandang ke Mongolia.

Kerjasama Ekonomi Indonesia Dengan Mongolia Perkuat Hubungan Diplomatik

Dipicu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tingkat Kemiskinan Berpotensi Naik

Financeroll – Tren melambatnya penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi hingga September 2014 berpotensi berbalik naik awal tahun ini, dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pertengahan November 2014.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan potensi kenaikan itu sudah terlihat dari dampak perubahan upah buruh tani dan upah buruh bangunan per Desember 2014.

Jadi kalau upah buruh tani riil Desember turun itu indikasi penduduk miskin naik di Desember. Sementara itu, upah buruh bangunan nominalnya naik, tapi riilnya juga turun setelah faktor inflasi, akhir pekan lalu.

Dalam rilis terbaru BPS, upah buruh tani pada Desember 2014 secara nominal Rp45.491 per hari atau naik 1,03% dari bulan sebelumnya Rp45.026. Namun, secara riil berada pada posisi Rp37.839 atau turun dari nominal juga turun 1,63% dari posisi upah riil bulan sebelumnya Rp38.466.

Angka tersebut mengindikasikan adanya penambahan jumlah penduduk miskin di tingkat pedesaan karena inflasi di pedesaan 2,72% lebih tinggi dari inflasi perkotaan 2,46% yang berimbas pada penurunan daya beli.

Sementara untuk perkotaan, salah satunya bisa dilihat dari upah buruh bangunan. Secara nominal, rata-rata upah buruh bangunan Desember 2014 Rp77.682 atau naik 0,81% dibanding bulan sebelumnya Rp77.056. Sayangnya, secara riil akibat tergerus inflasi upah buruh bangunan juga turun menjadi Rp65.279, lebih rendah pula dibandingkan November 2014 Rp66.348.

Kepala BPS Suryamin mengimbau agar pemerintah mampu mengendalikan inflasi agar tingkat kemiskinan tahun ini tetap menurun walaupun melambat karena tingkat kemiskinan saat ini sudah masuk kategori inti hard core yang sulit diturunkan secara signifikan.

Untuk Maret 2015 harus hati-hati karena sudah ada efek BBM.

Jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau berkurang 0,55 juta orang dibandingkan Maret 2014. Melihat perkembangan tingkat kemiskinan dari 2009, tren penurunan yang mendominasi.

Namun demikian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, tingkat kemiskinan di Indonesia pun naik. Kondisi ini terlihat pada September 2013, jumlah penduduk miskin 28,60 juta orang atau mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2013 yang hanya 28,17 juta orang.

Skema subsidi tetap awal tahun ini, yang berimplikasi pada penurunan harga BBM akan sedikit membantu dari sisi inflasi namun tidak secara penuh karena harga transportasi dan kebutuhan pokok lainnya yang sudah naik belum tentu ikut turun.

Bantalan sosial dan pengendalian harga itu penting.

Deputi Bidang Statistik Sosial Wynandin Imawan mengungkapkan pemerintah harus mengambil kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban. Walaupun belum menjamin, beberapa kartu yang diluncurkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dinilai mampu sedikit menolong dalam jangka panjang jika akumulasi totalnya mampu melebihi tingkat inflasi.

Karena kapasitas tidak mencukupi untuk meningkatkan pendapatan di atas inflasi.

Penduduk miskin Indonesia saat ini, mayoritas berumur lebih dari 49 tahun dengan pendidikan SD ke bawah. Mayoritas dari mereka berprofesi sebagai petani gurem yang dalam perkembangannya menghadapi penyempitan lahan.

Selain itu akses penduduk miskin ke permodalan juga masih sangat rendah. Kondisi inilah yang secara tidak langsung menghambat keluarnya penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Apalagi, garis kemiskinan selama periode Maret 2014-September 2014 naik 3,17%, yakni dari Rp302.735 per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp312.328 per kapita per bulan pada September 2014. Dengan naiknya garis kemiskinan, potensi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pun ikut besar.

Dipicu Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tingkat Kemiskinan Berpotensi Naik

Inflasi Tahunan Diatas Ekspektasi Membuat Pengetatan Moneter di 2015

Financeroll – Inflasi tahunan terakselerasi ke level di atas ekspektasi, menguatkan spekulasi kelanjutan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia tahun ini kendati harga bahan bakar minyak berpeluang terus menurun.

Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi sepanjang 2014 mencapai 8,36%, di atas estimasi ekonom dan otoritas. Proyeksi berdasarkan polling Reuters memprediksi inflasi tahun lalu 7,92%. Bank Indonesia mengestimasi 8,1%-8,2%.

Selain karena penaikan harga BBM subsidi pada November, inflasi juga digerakkan oleh melejitnya beras dan cabai merah. Ketiganya memberi andil masing-masing 0,52%, 0,17%, dan 0,16%, terhadap inflasi Desember yang 2,46%.

Musim hujan yang mengganggu panen, infrastruktur yang buruk, ditambah bencana yang mengganggu distribusi, membuat pasokan kedua komoditas pangan itu tersendat, yang akhirnya melambungkan harga.

Meskipun lebih tinggi dari ekspektasi, peneliti dari Barclays Wai Ho Leong melihat akselerasi inflasi hanyalah lesatan sementara, apalagi pemerintah baru saja beralih ke rezim subsidi tetap yang berimplikasi pada fleksibilitas harga BBM mengikuti harga minyak dunia. Sementara saat ini, harga minyak dunia sedang turun.

Namun, Wai melihat Bank Indonesia tetap akan melanjutkan bias kebijakan ketat untuk menjaga ekspektasi inflasi terjangkar dengan baik.

Dengan memperkirakan BI akan menaikkan lebih lanjut BI rate 25 basis poin pada kuartal III/2015, membuat suku bunga akhir tahun menjadi 8%.

Inflasi Tahunan Diatas Ekspektasi Membuat Pengetatan Moneter di 2015