Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

Financeroll – Rencana penyuntikan modal bank pelat merah melalui mekanisme right issue dinilai tidak menjadi solusi terbaik bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean.

Fauzi Ichsan, Ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan permodalan bank-bank besar di Indonesia jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perbankan di kawasan Asean.

Modal bank besar seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maupun PT Bank Central Asia Tbk., masih jauh lebih kecil ketimbang bank regional seperti DBS Bank Limited, CIMB Group, dan Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank).

Belum cukup hanya suntikan modal, harusnya modal bisa berkali-kali lipat. Sebetulnya yang paling gampang itu merger bank BUMN.

Merger dan konsolidasi bank-bank badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi jalan terbaik agar bank pelat merah menjadi satu bank paling besar di Indonesia. Nantinya, suntikan modal dapat dilakukan hanya ke satu bank saja.

Permasalahan yang ada saat ini, salah satunya adalah rasio kredit terhadap pendanaan (loan to deposit ratio/LDR) yang sudah terlalu tinggi. Saat ini, rata-rata LDR perbankan Indonesia mencapai 90%, dan diperkirakan akan tetap tinggi meskipun telah disuntik modal.

Paling cepat itu konsolidasi dan akuisisi. Saat ini pemerintah aspiratif saja.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno menegaskan akan menyuntik permodalan empat bank pelat merah hingga 2016. Tahap awal, pemerintah akan menyuntik modal Bank Mandiri senilai Rp5,4 triliun melalui right issue.

Dananya akan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015 (RAPBN-P).

Menyusul kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN diantaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI sebesar 56,75%, BNI sebesar 60%, dan BTN sebesar 60,14%.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mendukung keputusan pemerintah dalam menyuntik modal bank negara.

Rencana right issue yang digulirkan pemerintah bagi bank-bank pelat merah dinilai dapat mempekuat permodalan bank BUMN. Sehingga, bank-bank BUMN dapat berekspansi lebih gencar termasuk ke kawasan regional.

Dengan mendorong bank BUMN untuk juga masuk ke pasar regional. Dan sudah membuka jalan ke Malaysia dan negara lain. Semua bisa diisi oleh bank BUMN kalau kapasitas permodalannya cukup memadai.

Tidak hanya bank BUMN, juga akan didorong bank-bank lain untuk dapat mengikuti jejak pemerintah dalam penambahan modal. Selain melalui pengurangan dividen, pemilik bank juga dapat menambah permodalan melalui right issue.

OJK juga mendorong bank asing untuk menimpali langkah pemerintah. Muliaman meminta pemilik bank asing dapat menambah permodalan melalui pengurangan dividen dan right issue.

Inginnya apa yang ditempuh pemerintah juga ditimpali oleh siapa saja termasuk pemilik asing.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito menilai penambahan modal melalui penerbitan saham baru atau right issue dapat berdampak positif bagi pasar modal.

Aksi korporasi melalui right issue dinilai dapat menambah likuiditas pasar modal dan memperbanyak jumlah saham yang beredar. Untuk itu, otoritas bursa mendukung rencana pemerintah dalam aksi right issue bagi emiten BUMN termasuk bank pelat merah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, fungsi intermediasi yang disalurkan bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp1.267 triliun, tumbuh 12,6% dari posisi Rp1.125 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perolehan dana pihak ketiga (DPK) bank persero hingga Oktober 2014 senilai Rp1.473 triliun, tumbuh 15,34% dari posisi Rp1.277 triliun secara year on year.

Adapun laba setelah pajak industri bank persero hingga Oktober 2014 mencapai Rp44,46 triliun, tumbuh 13,04% dari posisi Rp39,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank milik pemerintah tetap stabil di 5,1%.

Hingga November 2014, modal inti Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN masing-masing 16%, 18%, 16% dan 14%.

Rencana Menyuntik Modal Perbankan BUMN Bukan Solusi

PT Bank Mandiri Bertahan Dengan Suku Bunga Kredit Saat Ini

Financeroll – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk belum berniat menurunkan suku bunga kredit yang ditawarkan perseroan.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan suku bunga mungkin turun jika defisit transaksi berjalan membaik. Kalau kondisi current account deficit membaik, baru ada chance turun.

Dari website resmi perseroan, Bank Mandiri menawarkan suku bunga dasar kredit (SBDK) korporasi, ritel, dan mikro sebesar masing-masing 10,5%, 12,5%, dan 19,5%. Sementara, untuk kredit konsumsi, kisaran bunga yang ditawarkan sebesar 11%-12,5%.

Adapun, untuk tahun ini, Budi menyebutkan emiten berkode saham BMRI tersebut membidik pertumbuhan kredit di posisi 15%-17%.

PT Bank Mandiri Bertahan Dengan Suku Bunga Kredit Saat Ini

Akan Ada 30.000 Agen Baru Branchless Banking

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan tahun ini bakal ada 30.000 agen baru untuk layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan dari rancangan bisnis bank (RBB) 2015 yang disetorkan bank, ada 17 bank yang akan mengikuti program andalan regulator keuangan ini.

Pada awal tahun ini, terdapat 17 bank dengan 30.000 agen baru yang akan melayani masyarakat.

Diastikan pihak OJK juga bakal mensinergikan program laku pandai tersebut dengan layanan keuangan digital (LKD) yang diinisiasi Bank Indonesia (BI).

Dengan menggenjot pengembangan program laku pandai ini, Diharapkan sektor jasa keuangan mampu mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di Indonesia.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Sementara, Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki kekayaan alam luar biasa, tertinggal.

Juga masih menyaksikan ketimpangan pendapatan yang bahkan dalam beberapa tahun terakhir cenderung membesar. Ini menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Akan Ada 30.000 Agen Baru Branchless Banking

OJK Fasilitasi Linkage Bank Dengan Lembaga Keuangan Untuk Pertumbuhan Kredit

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bakal memfasilitasi linkage antara bank dengan lembaga keuangan lain untuk mendorong pertumbuhan kredit daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menuturkan langkah tersebut juga sebagai inisiatif yang disiapkan untuk melengkapi kebijakan lain yang telah dicanangkan.

Akan memfasilitasi linkage antara bank dengan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi.

Langkah tersebut juga diambil untuk mendorong peran sektor perbankan dalam mendukung percepatan pembangunan.

Muliaman berharap, tahun ini bank meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang memiliki ilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan kerja.

OJK Fasilitasi Linkage Bank Dengan Lembaga Keuangan Untuk Pertumbuhan Kredit

Industri Kartu Kredit Alami Pertumbuhan 5% Dan Laju Voume Capai 13%

Financeroll – Industri kartu kredit di Indonesia diprediksikan akan memasuki fase baru pada tahun ini.General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Martha mengungkapkan memproyeksikan laju pertumbuhan kartu baru akan tumbuh sekitar 5% setiap tahun, sedangkan laju volume transaksi kartu kredit akan berkisar 10%-13% pada tahun ini.

Berdasarkan data Statistik Sistem Pembayaran yang dirilis Bank Indonesia jumlah kartu yang beredar mencapai 15,97 juta keping kartu pada November 2014, tumbuh 5,83% secara year to date dari posisi 15,09 juta keping kartu pada akhir 2013.

Pertumbuhan yang stabil akan terjadi, mengingat adanya pembatasan dari kartu dari BI.

Sementara itu, nilai transaksi pada November 2014 mencapai Rp229,51 triliun. Nilai transaksi pada Desember 2014 akan sedikit lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Pada 2014, rata-rata nilai transaksi berkisar Rp20 triliun–Rp21 triliun.

Desember 2014 nilai transaksi kartu kredit akan berkisar Rp22 triliun–Rp23 triliun. AKKI memprediksikan laju pertumbuhan transaksi kartu kredit akan berkisar 10%-15%.

Tabel Jumlah Kartu Kredit Beredar

Tahun	Jumlah Kartu Kredit (Juta Keping)	Pertumbuhan (%)
2010	12,25	10,77
2011	14,78	8,91
2012	14,81	3
2013	15,09	1,89
2014*	15,97	5,83

Keterangan: *= November 2014

Industri Kartu Kredit Alami Pertumbuhan 5% Dan Laju Voume Capai 13%

PT Bank Dinar Indonesia Menggunakan 72% Dana IPO

Financeroll – PT Bank Dinar Indonesia Tbk telah menggunakan 72% dana dari hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Dari keterbukaan informasi yang disampaikan Direktur Utama Bank Dinar Hendra Lie kepada PT Bursa Efek Indonesia, terhitung 31 Desember 2014, perseroan tercatat telah menggunakan Rp39,9 miliar dari total dana senilai Rp55 miliar hasil penawaran umum.

Dana tersebut digunakan untuk biaya penawaran umum senilai Rp4,82 miliar, ekspansi kredit Rp37,5 miliar, pengembangan jaringan kantor Rp2,23 miliar, serta agio saham senilai Rp172 juta.

Masih ada sisa dana hasil penawaran umum senilai Rp10,26 miliar yang belum digunakan emiten berkode saham DNAR ini. Sisa dana tersebut akan ditempatkan di Bank Indonesia dengan suku bunga 5,75% dengan jangka waktu penyimpanan harian.

Adapun, Bank Dinar resmi masuk bursa pada 11 Juli 2014. Bank yang sebelumnya bernama Bank Liman International ini menjadi emiten ke-501 yang mencatatkan saham di bursa.

PT Bank Dinar Indonesia Menggunakan 72% Dana IPO

PT Bank Cenral Asia Lebih Siap Membuka Layanan Remitansi di ASEAN

Financeroll – Pasca penandatanganan pedoman Asean Banking Integration Frameworks, PT Bank Central Asia Tbk masih enggan membuka kantor cabang di kawasan Asean. Perseroan lebih memilih membuka layanan remitansi di kawasan tersebut.

Direktur Pengembangan Operasi dan Jaringan Bank BCA Armand Wahyudi Hartono mengatakan meski pihaknya tak memiliki kantor cabang di regional Asean, namun perseroan telah menjalankan bisnis internasional sejak lama. Bentuknya berupa bisnis remitansi bagi pekerja asal Indonesia di luar negeri.

Orang Indonesia itu butuhnya layanan transfer uang, akan fokusnya kesitu. Kalau mau ke regional dan menjadi bank seperti di luar negeri itu rasanya bukan waktu yang tepat untuk sekarang ini.

Bank BCA telah menjalankan bisnis remitansi sejak tahun 1990-an. Perseroan telah memiliki agen pengiriman uang di Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Saudi Arabia.

PT Bank Cenral Asia Lebih Siap Membuka Layanan Remitansi di ASEAN

PT Bank Central Asia Targetkan Penyaluran KPR Sebesar Rp19 Triliun

Financeroll – PT Bank Central Asia Tbk menargetkan penyaluran kredit baru atau booking kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp19 triliun tahun ini, didorong oleh penguatan permintaan dari kalangan nasabah.

Henry Koenafi, Direktur Konsumer BCA, mengatakan pertumbuhan KPR pada 2014 yang tumbuh terbatas akibat kondisi likuiditas yang ketat. Dan mau tumbuh 10%, jadi booking harus Rp19 triliun.

Saban bulan jumlah run off atau pengurangan oustanding karena pelunasan atau pembayaran angsuran oleh nasabah mencapai Rp1,1 triliun atau Rp13,2 triliun dalam satu tahun.

Di sisi lain BCA belum akan menyesuaikan tingkat bunga kendati Bank Indonesia (BI) telah menaikkan BI rate pada November 2014 lalu ke level 7,75%. Berdasarkan publlikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) di website perseroan, bunga KPR di BCA dipatok 10,5%.

PT Bank Central Asia Targetkan Penyaluran KPR Sebesar Rp19 Triliun

PT Bank Rakyat Indonesia Tunjuk Asmawi Syam Sebagai Plt Direktur Utama

Financeroll – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. akhirnya menunjuk Asmawi Syam sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama perseroan.

Asmawi, pria kelahiran Makassar ini menempati posisi yang sebelumnya dijabat Sofyan Basir yang hengkang ke PLN menjadi direktur utama di BUMN tersebut.

Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan BRI Budi Satria mengatakan dewan komisaris BRI telah menunjuk Asmawi Syam sebagai Plt Direktur Utama BRI.

Berlaku efektif terhitung mulai 2 Januari 2015 sampai dengan ditetapkannya direktur utama definitif oleh rapat umum pemegang saham.

Asmawi sebelumnya menjabat Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN BRI sejak 5 September 2007. Dia memulai karir perbankan di BRI sejak 1980 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Consumer Banking, Pemimpin Wilayah Bandung, dan Pemimpin Wilayah BRI Denpasar.

Saat dihubungi, Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni menyambut baik penunjukan tersebut. Dia optimistis kinerja BRI tahun ini tidak akan terganggu meskipun belum memiliki direktur utama definitif.

Hingga kuartal III/2014 bank pelat merah itu berhasil mengumpulkan laba bersih Rp18,12 triliun, naik 19% dibandingkan periode yang sama 2013 yang hanya mencapai Rp15,23 triliun. Tahun lalu BRI membukukan laba bersih Rp21,16 triliun naik 14,2% dibandingkan 2012. BRI menargetkan perolehan laba bersih sepanjang 2014 mencapai Rp24 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia Tunjuk Asmawi Syam Sebagai Plt Direktur Utama

Penyertaan Modal Pemerintah Bank DKI Diputuskan Minggu Depan

Financeroll – Besaran penyertaan modal pemerintah (PMP) yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk salah satu BUMD-nya Bank DKI diperkirakan diputuskan minggu depan. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengatakan besaran suntikan modal diputuskan minggu depan karena dewan dalam masa libur tahun baru.

Perkiraan diputuskan minggu depan, setelah libur tahun baru‎. Dalam memutuskan besaran nilai PMP yang diberikan kepada suatu BUMD, badan anggaran DPRD akan mempertimbangkan dari kinerja dan kebutuhan. BUMD. ‎

Pihak Bank DKI telah dipanggil banggar dewan untuk memaparkan kinerja dan rencana bisnis perusahaan. Sebelumnya, Bank DKI masih menunggu keputusan berapa nilai penyertaan mpdal pemerintah (PMP) dari Pemerintah Provinsi DKI untuk menjalankan rencana pertumbuhan bisnis non organiknya.

Bank DKI merencanakan pembelian saham bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, dan asuransi jiwa untuk pertumbuhan bisnis non organiknya. Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto mengatakan saat ini pembahasan nilai suntikan modal yang akan diberikan ke perseroan masih berlangsung di badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Masih dibahas. Diperkirakan Bank DKI dapat Rp1,5 triliun seperti yang tertulis di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) 2015.

Penyertaan Modal Pemerintah Bank DKI Diputuskan Minggu Depan

PT BPD DKI Menunggu Suntikan Dana Pemprov

Financeroll – PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta (Bank DKI) masih menunggu keputusan berapa nilai penyertaan modal pemerintah (PMP) dari Pemerintah Provinsi DKI untuk menjalankan rencana pertumbuhan bisnis non organiknya.

Bank DKI merencanakan pembelian saham bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, dan asuransi jiwa untuk pertumbuhan bisnis non organiknya.

Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto mengatakan saat ini pembahasan nilai suntikan modal yang akan diberikan ke perseroan masih berlangsung di badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Masih dibahas. Diperkirakan Bank DKI dapat Rp1,5 triliun seperti yang tertulis di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) 2015.

Rancangan APBD DKI 2015 sendiri ditargetkan dapat disahkan pada 8 Januari tahun ini. Kalau RAPBD 2015 sudah disahkan dan nilai PMP sudah diketahui, nanti akan memasukkan rencana non organik di rencana bisnis bank (RBB) perubahan di bulan Juni.

PT BPD DKI Menunggu Suntikan Dana Pemprov

PT Bank DKI Tetap Fokus Mengandalkan Sektor Kredit

Financeroll – PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta (Bank DKI) masih fokus pada bisnis utamanya di tahun 2015.

Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto mengatakan bisnis utama Bank DKI untuk tahun ini tetap pada kredit dan peningkatan fee based income. Untuk kredit akan difokuskan pada sektor produktif, termasuk usaha kecil menengah (UKM) dan mikro. Fee based income juga akan ditingkatkan.

Bank DKI menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini bisa mencapai 20% hingga 22% secara year on year (yoy). Selain itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) ditargetkan naik sebesar 17% hingga 18%. Sedangkan laba Bank DKI pada tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp1,2 triliun atau naik sebesar 20% dari target laba 2014 senilai Rp1 triliun.

Hingga September 2014, laba Bank DKI mencapai Rp665 miliar atau sebesar 66,5% dari target laba. Ada cukup optimistis target-target tersebut dapat dicapai. Ini diyakini bisa tercapai. Apalagi porsi kredit produktif juga semakin besar, mencapai 50%. Kondisi sekarang bunga naik, nanti kuartal kedua mulai turun sehingga tahun depan kredit bisa tumbuh 20%-22%.

Selain meningkatkan kredit pada sektor produktif dan fee based income, Bank DKI juga akan menambah jaringan kantor di Jakarta dan di luar Jakarta yang berupa cabang pembantu dan kantor kas kecil dan mikro sebanyak 50 hingga 60 cabang. Produk baru ada seperti internet dan mobile banking. Transaksi non tunai juga akan lebih ditingkatkan sejalan dengan program less cash society.

PT Bank DKI Tetap Fokus Mengandalkan Sektor Kredit

BI Terbitkan Izin Bagi 18 Penerbit Uang Elektronik

Financeroll – Bank Indonesia telah menerbitkan izin bagi 18 penerbit uang elektronik, namun hanya segelintir yang pada akhirnya benar-benar serius menggeluti bisnis ini.

Alasannya bermacam-macam. Tingginya nilai investasi dan belum terbukanya peluang untuk meraup pendapatan adalah dua kendala utama yang membuat tak semua penerbit bisa bertahan. Mereka menghadapi seleksi alam.

Ini adalah bisnis jangka panjang. Hanya pemain bermodal besar punya napas cukup panjang untuk terus mengeksplorasi bisnis ini. Para penerbit yang berskala medium, atau bahkan kecil, sulit berkembang karena tak mampu terus ikut dalam permainan.

Bisnis ini menelan investasi jumbo. Biaya besar dibutuhkan untuk membangun sistem back office agar bisnis uang elektronik bisa berjalan. Investasi lebih besar lagi diperlukan untuk biaya promosi dan perluasan jaringan.

Angka Rp60 miliar untuk mengembangkan sistem back office uang elektronik di BNI. Angka Rp50 miliar untuk investasi pengadaan portal (gate) di jaringan kereta api commuter line, sebagai syarat keikutsertaan bank dalam sistem pembayaran tiket kereta menggunakan uang elektronik.

Tak hanya itu, para penerbit uang elektronik juga harus menyisihkan sejumlah investasi guna menyediakan mesin electronic data capture (EDC) di jaringan merchant yang diajak bekerja sama. Jika ingin uang elektronik bisa digunakan di mana-mana, maka akan semakin membengkak pula dana investasi yang dibutuhkan. Tidak semua penerbit mampu melakukannya.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Eko Budiwiyono mengakui sulitnya mengembangkan bisnis uang elektronik. Sejauh ini, persebaran uang elektronik Bank DKI baru sampai di jaringan Transjakarta dan sejumlah rekanan retail. Bank bermodal belum mampu bergabung dalam kerja sama yang lebih luas, seperti investasi di jaringan commuter line, yang kini semakin melebar ke sistem parkir elektronik, setelah sebelumnya beroperasi pada sistem tiket elektronik.

Alasannya, nilai investasinya cukup tinggi. Selain harus berpartisipasi dalam investasi pengadaan gate, bank-bank penerbit uang elektronik juga diminta berinvestasi pada mesin pembaca uang elektronik di tempat-tempat parkir yang dikelola oleh anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dan itu adalah salah satu pertimbangannya.

Para penerbit uang elektronik dari kalangan perusahaan telekomunikasi merasakan tantangan yang lebih besar lagi. Bahkan, menurut Bank Indonesia selaku penerbit izin, bisnis uang elektronik di industri telko tidak berjalan sesuai harapan.

Perusahaan telekomunikasi, yang awalnya sangat optimis mengembangkan bisnis uang elektronik, pada akhirnya menemui jalan buntu. Bisnis transfer uang melalui telepon seluler tidak mendapatkan sambutan hangat dari khalayak. Ternyata, basis pelanggan yang besar tidak menjamin bisnis ini akan berhasil. Pada kenyataannya, para pelanggan perusahaan telekomunikasi belum nyaman melakukan transfer uang melalui ‘rekening telepon’.

Saat tuntutan untuk menambah investasi belum juga berhenti, para penerbit uang elektronik mulai gelisah karena hingga kini Bank Indonesia masih belum banyak memberikan celah untuk meraup pendapatan. BI melarang para penerbit untuk mengutip biaya transaksi dan biaya pengisian ulang uang elektronik (top up). Alasannya jelas, BI ingin mendorong penggunaan uang elektronik untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Jika dikenakan biaya, maka penggunaan uang elektronik tidak akan menarik lagi. Masyarakat akan kembali ke uang tunai.

Uang elektronik adalah pengganti uang tunai. Tidak bisa ditambah ataupun dikurangi nilainya. Demikian fatwa BI.

BI Terbitkan Izin Bagi 18 Penerbit Uang Elektronik

PT Bank Sinar Harapan Bali Anggarkan Rp9,6 Miliar Untuk Buka Cabang Baru

Financeroll – Pasca mendapat suntikan modal dari pemegang saham, PT Bank Sinar Harapan Bali menganggarkan dana Rp9,6 miliar untuk membuka kantor-kantor cabang baru di 32 kota di seluruh Indonesia pada 2015 mendatang.

Direktur Utama Bank Sinar I Wayan Sukarta mengungkapkan sebanyak 27 kantor cabang baru akan dibangun sedangkan 5 kantor cabang menggunakan izin dari kantor yang sudah eksisting di Bali saat ini.

Dengan memindahkan kantor-kantor yang kurang produktif di Bali, mungkin karena jaraknya dekat dengan kantor lainnya, itu yang digunakan untuk buka kantor di luar daerah.

Kantor cabang bank yang akan berganti menjadi Bank Mantap di luar Bali akan berlokasi di Kantor Taspen sebagai salah satu pemegang saham. Lokasinya berada di Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan Kalimantan, Maluku dan Papua menyusul.

Kehadiran kantor cabang di seluruh Indonesia diharapkan menjangkau nasabah pensiunan, karena banyak yang menyisakan dana mereka sehingga layak untuk dibidik. Selain itu, kantor cabang baru juga akan membantu? memenuhi target dana pihak ketiga (DPK) pada tahun depan mencapai Rp2,1 triliun, atau tumbuh di atas 50% dari tahun ini.

Bank yang sahamnya dimiliki Bank Mandiri, Pos Indonesia, dan Taspen ini menargetkan porsi pertumbuhan DPK tidak kalah dengan pertumbuhan penyaluran kredit. Sepanjang, Januari-Desember 2014, growth kredit tumbuh 24,6%, dan DPK 23,55%.

Growth kredit sudah mendekati, dulu jauh dibandingkan DPK, ke depan harus menggalakkan dana agar DPK lebih tinggi.

?Adapun pada tahun depan, perseroan menargetkan kredit tumbuh pada kisaran 24%-25%, untuk menjaga return on equity, setelah mendapatkan suntikan modal Rp400 miliar. Target itu lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri perbankan sekitar 16%-18%.

Seiring ekspansi tersebut, Direktur Operasional Bank Sinar I Gusti Ngurah Alit Asmara Jaya menambahkan? sudah menyiapkan dana Rp5 miliar untuk upgrade sistem terbaru guna mengantisipasi perkembangan bisnis. Investasi itu diharapkan akan menopang laju ekspansi bisnis Bank Sinar menjadi bank nasional.

PT Bank Sinar Harapan Bali Anggarkan Rp9,6 Miliar Untuk Buka Cabang Baru

PT Bank Rakyat Indonesia Terbitkan Obligasi Global Dolar AS

Financeroll – Guna menjaga likuiditas agar tetap longgar, bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berencana menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat pada tahun depan.

Achmad Baiquni, Direktur Keuangan BRI, mengatakan perseroan telah memasukkan instrumen pendanaan pada tahun depan ke dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015.

Obligasi tahun depan bisa rupiah bisa valuta asing, dan itu sudah memasukkan rencana tersebut dalam RBB.

Meski tdiak disebutkan nominalnya, rencana penerbitan surat utang global itu akan bergantung pada kondisi dan suku bunga yang ditawarkan. Penerbitan global bond tersebut mengingat akan kebutuhan utang jatuh tempo tahun depan diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

Sebelumnya, BRI telah menerbitkan global bond senilai US$500 juta pada 2013 lalu. Perolehan dana dari emisi obligasi tersebut untuk ekspansi kredit khususnya bagi pendanaan ekspor.

Tidak hanya global bond, BRI berencana menerbitkan obligasi di pasar domestik berdenominasi rupiah. Selain itu, BRI tetap membidik pendanaan melalui penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) dan sertifikat deposito (negotiable certificate depocite/NCD).

Penerbitan instrumen pendanaan itu dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga Federal Reserve atau Fed Fund Rate (FRR). Kenaikan suku bunga The Fed diperkirakan dapat memicu capital outflow pada tahun depan.

Teranyar, emiten berkode saham BBRI itu menerbitkan MTN tahap II/2014 senilai Rp520 miliar. MTN berkode BBRI01XXMF itu memiliki tingkat bunga tetap 8,9% dan didistribusikan secara elektronik sehari kemudian.

MTN yang akan jatuh tempo pada 4 Januari 2016 itu memiliki tenor 1 tahun. PT Bank Negara Indonesia (Persero) bertindak selaku agen pemantau dengan aranger PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Securities, dan PT DBS Vickers Securities Indonesia.

Penerbitan MTN tersebut merupakan bagian dari rencana perseroan dengan total emisi Rp2 triliun. Tahap pertama, BRI menerbitkan MTN senilai Rp720 miliar dalam tiga seri.

Manajemen BRI akan menerbitkan sisa MTN senilai Rp760 miliar atau 38% dari total target pada tahun depan. Hingga akhir tahun ini, bank dengan kapitalisasi pasar Rp286,2 triliun tersebut telah menerbitkan MTN senilai Rp1,24 triliun.

Adapun NCD yang telah diterbitkan BRI mencapai Rp955 miliar. NCD yang diterbitkan pada 3 Desember 2014 tersebut terbagi dalam dua seri masing-masing seri A senilai Rp790 miliar dan seri B Rp165 miliar.

NCD seri A memiliki suku bunga 8,6% dengan tanggal jatuh tempo pada 2 Juni 2015. Sedangkan seri B memiliki suku bunga 8% dan akan jatuh tempo pada 2 Maret 2015.

Penerbitan MTN dan NCD tersebut dimaksudkan untuk menjaga likuiditas dan memperbaiki profil pinjaman dari jangka pendek menjadi jangka menengah dan panjang.

Supaya jangan semua profil pinjaman satu bulan, sambil pendalaman pasar.

Hal tersebut sesuai dengan permintaan Bank Indonesia agar perbankan di Tanah Air memperluas instrumen pendanaan. Perluasan itu tentunya dimaksudkan agar pendalaman pasar perbankan kian kokoh.

Sementara itu, posisi dirut BRI kini kosong setelah diangkatnya Sofyan Basir sebagai bos PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno.

Tak hanya Sofyan, Direktur Operasional BRI Sarwono Sudarto juga didaulat menjadi direksi PLN periode 2014-2019. Sehingga, dua kursi direksi BRI kosong sepeninggal mereka.

“Kalau di BRI, direkturnya sudah Dirut semua, tinggal tunjuk jadi barang itu, aku sering pergi-pergi,” ujar Sofyan sesaat setelah dirinya ditunjuk sebagai Dirut PLN.

PT Bank Rakyat Indonesia Terbitkan Obligasi Global Dolar AS

Sofyan Basir Pindah BUMN Jadi Dirut PLN

Financeroll – Pengangkatan Sofyan Basir sebagai direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuat manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bangga.

Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni menuturkan, tidak hanya Dirut BRI Sofyan Basir yang pindah ke PLN, tetapi Direktur Operasional BRI Sarwono Sudarto juga didaulat menjadi direksi PLN.

“Kami bangga karena ada dua direksi BRI yang dipercaya memimpin di BUMN lain,” ungkapnya.

Kepercayaan yang diberikan oleh Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno kepada dua direksi BRI itu membuktikan bahwa bank pelat merah tersebut berkembang lebih baik.

“Artinya Pak Sofyan sudah membuktikan BRI itu berkualitas,” ujarnya.

Sofyan Basir yang berusia 55 tahun itu, menjabat sebagai direktur utama BRI sejak 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode kedua pada 20 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BRI, Sofyan menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk.

Karir perbankan Sofyan dimulai pada 1981 di Bank Duta. Pada 1986 dia bergabung dengan Bank Bukopin dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial di Bank Bukopin termasuk Direktur Komersial, Group Head Line of Business, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar Indonesia.

Latar belakang pendidikan Sofyan antara lain meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta (1980), gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha, Jakarta (2010), dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti, Jakarta (2012).

Dia telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan di bidang perbankan baik di dalam maupun luar negeri. Diantaranya Seminar Risk Management Certification Refreshment Program (Frankfurt), Eksekutif Manajemen Risiko, ABN Amro (Denpasar), Islamic Finance Forum (Swiss), Seminar Business Continuity Planning, Ernst & Young, SESPIBANK (Jakarta), Strategy Development Session, IBM, dan Structuring Loans & Short Term, The Institute Banking & Finance.

Sementara itu, Sarwono Sudarto yang berusia 61 tahun menjabat sebagai direktur sejak 30 Mei 2006. Dia memulai karir di BRI sejak 1976 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial.

Pengalaman Sarwono di BRI diantaranya Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer BRI Finance Ltd. Hongkong.

Dia meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, Semarang (1975), gelar MBA dari Tulane University, Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011).

Sarwono telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan antara lain Pasar Modal (Tokyo), Sertifikasi Manajemen Risiko–BSMR (Singapura), sebagai Asesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dari BNSP, Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness on Asean Community’s Economy, LEMHANNAS RI, SESPIBANK (Jakarta), Credit Manage, dan Organization Management.

Dia mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang Microfinance di Thailand dan APEC Meeting di Chile (2004) serta dalam berbagai roadshow maupun conference di London, Hong Kong serta Singapura.

Sofyan Basir Pindah BUMN Jadi Dirut PLN

Bank Indonesia Jawa Tengah Alokasikan Dana Akhir Tahun Sebanyak Rp2,4 Triliun

Financeroll – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, telah mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan akhir tahun 2014 atau sampai Desember senilai Rp2,4 triliun.

Deputi Kepala Perwakilan BI Prov Jateng Marlison Hakim mengutarakan jumlah tersebut meningkat 14% dibandingkan realisasi penarikan dana oleh masyarakat pada akhir 2013 yang sebesar Rp2,1 triliun.

Tercatat sampai 22 Desember 2014, realisasi penarikan dana mencapai Rp1,2 triliun atau sebesar 53% dari alokasi dan diproyeksikan akan mencapai 90% di akhir tahun.

Hal tersebut terutama disebabkan adanya penarikan dana yang relatif besar oleh perbankan di pekan terakhir untuk mempersiapkan kebutuhan libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Untuk kebutuhan nominal pecahan sebagian besar berupa pecahan Rp20.000, Rp50.000 dan Rp100.000.

Pecahan tersebut lebih banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan pecahan kecil. Peningkatan alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan akhir tahun dilakukan BI dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni perayaan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 yang bertepatan dengan liburan sekolah.

Selain itu lonjakan permintaan penarikan uang tunai karena pencairan pembayaran proyek-proyek pemerintah diberikan pada triwulan IV/2014 dan pembayaran bonus dan jasa produksi perusahaan swasta di akhir tahun.

Dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM dimana terdapat penurunan konsumsi masyarakat di akhir tahun.

Bank Indonesia Jawa Tengah Alokasikan Dana Akhir Tahun Sebanyak Rp2,4 Triliun

Bank Indonesia Tegal Mengedarkan Uang Rp5,7 Triliun

Financeroll – Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tegal diperkirakan mengeluarkan uang tunai dari awal hingga akhir 2014 mencapai Rp5,7 triliun.

Kepala Perwakilan BI Tegal Bandoe Widiarto mengatakan uang tunai yang beredar sampai dengan November 2014 senilai Rp4,96 triliun. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini bisa menembus angka Rp5,7 triliun.

Hal itu terlihat dari outflow pada pertengahan Desember 2014 yang mencapai Rp386,25 miliar, sehingga di akhir Desember diperkirakan mencapai Rp815,27 miliar.

Dibandingkan dengan realisasi 2013, terjadi peningkatan outflow sebesar 13%.

Sementara itu, perkembangan uang palsu yang diklarifikasi oleh KPwBI Tegal sepanjang 2014 sebanyak 3.241 lembar bilyet, dengan jumlah pecahan Rp100.000 merupakan pecahan yang paling banyak dipalsukan.

Bank Indonesia Tegal Mengedarkan Uang Rp5,7 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan Mengusulan Amandemen PP Pungutan Industri Keuangan

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan mengusulkan amandemen atas Peraturan Pemerintah tentang Pungutan industri keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan pihaknya telah secara resmi mengusulkan kepada pemerintah agar dilakukan amandemen PP No.11/2014 tentang Pungutan.

Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Ketua Dewan Komisioner OJK pada 5 Desember 2014.

UU No.21/2011 tentang OJK mewajibkan pelaku industri jasa keuangan yang mendapatkan manfaat dari sektor jasa keuangan dan disupervisi OJK membayar pungutan. Hasil pungutan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional OJK.

Praktik semacam ini dilakukan oleh otoritas semacam OJK di negara lain. UU Pasar Modal sudah terlebih dahulu mewajibkan pembayaran pungutan kepada pelaku pasar modal dan SRO.

Berdasarkan perhitungan OJK, pungutan akan menambah beban bank rata-rata 0,01% dari total biaya operasional.

Namun OJK mengklaim manfaat bagi industri dan tingkat keuntungan perbankan Indonesia rata-rata masih jauh lebih tinggi dibandingkan perbankan di kawasan Asean.

Dalam siaran persnya, Rahmat menuturkan melalui amandemen terhadap PP Pungutan diharapkan pungutan ke industri keuangan dilaksanakan in the best interest of the industry dengan tetap menjaga sustainability APBN tanpa mengganggu operasi OJK.

Pelaku industri jasa keuangan akan dilibatkan untuk memberi masukan dalam proses penyusunan amandemen tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan rule making rule dalam Peraturan Dewan komisioner OJK tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan.

Prinsip dasar penggunaan hasil pungutan oleh OJK adalah penetapan konsep recycling atau pengembalian pungutan ke industri dengan nilai tambah dalam bentuk pengaturan dan pengawasan yang lebih baik.

Pungutan juga akan digunakan untuk pengembangan kapasitas industri guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka recycling, OJK kini tengah membangun pusat pelayanan Informasi nasabah keuangan/debitur dan industri agar masyarakat dapat mengakses data tentang profil nasabah keuangan/debitur bank tanpa biaya.

Otoritas Jasa Keuangan Mengusulan Amandemen PP Pungutan Industri Keuangan

PT Bank Negara Indonesia Buka Outlet Kontainer di Ketintang Surabaya

Financeroll – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya mengincar penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp50 miliar selama satu tahun terhadap BNI Kantor Kas PJB atau outlet baru berupa kontainer di Ketintang Surabaya.

CEO BNI Kantor Wilayah Surabaya Dasuki Amsir mengatakan persaingan bisnis perbankan saat ini semakin ketat sehingga BNI mengambil langkah untuk mengoptimalkan pendekatan kepada nasabah dengan membuka outlet di dalam pusat perkantoran dan pusat perdagangan.

Dengan begini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya Dana Pihak Ketiga BNI.

Adapun hingga akhir tahun ini, BNI wilayah Surabaya memiliki 172 outlet (kantor cabang, kantor layanan dan kantor kas). Sepanjang 2014, BNI Wilayah Surabaya telah menambah 11 outlet baru di Surabaya (di PJB, SIER, Pasar Turi Mall, Terminal Juanda II), di Sidoarjo (Hang Tuah), Jember (Rambi Puji dan Ambulu), Malang (Dampit), Gresik (menganti), Banyuwangi (Jajag) dan Mojokerto (Kampus MojoAnyar).

Pada pembukaan outlet di BNI Kantor Kas PJB, perseroan mengambil konsep otlet dengan media kontainer atau peti kemas yang didesign sesuai identitas perusahaan.

Kantor kas tersebut berada di kawasan gedung PLN PJB Surabaya untuk melayani semua transaksi perbankan para pengguna jasa listrik dan masyarakat di lingkungan sekitar PJB.

Konsep outlet yang dibangun dengan media peti kemas atau kontainer ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Saat BNI memiliki 1651 outlet untuk melengkapi pelayanan pada masyarakat. BNI juga membangun 22 sentra kredit menengah (SKM), 56 sentra kredit kecil (SKC), 112 unit kredit kecil (UKC), 12 sentra kredit konsimer (SKK), 10 sentra bisnis kartu (SBK) yang tersebar d seluruh Indonesia.

Untuk jaringan elektronik, BNI memiliki 8519 ATM ditambah 35640 ATM link, 52493 ATM bersama serta 59455 jaringan ATM Prima. Dengan keberadaan ATM itu mendorong pertumbuhan penggunanya.

PT Bank Negara Indonesia Buka Outlet Kontainer di Ketintang Surabaya