Pemerintah Akan Suntik BUMN Untuk Genjot Infrastruktur

Financeroll – Pemerintah berencana menyuntikkan dana kepada perusahaan milik negara yang berkegiatan usaha mengelola bandara, pelabuhan, kereta api dan sebagainya pada tahun ini guna mempercepat pembangunan infrastruktur.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memiliki ruang fiskal yang longgar berkat kebijakan terkait bahan bakar minyak. Dengan demikian, pemerintah berencana mengalihkan dana yang dikelola pemerintah tersebut untuk proyek infrastruktur.

“Akan didorong BUMN, sebagian BUMN tahun ini akan disuntik,” katanya saat memberikan sambutan di hadapan para pelaku pasar modal dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia, Jumat.

Jokowi menyebut nama sejumlah BUMN seperti Pelindo, Angkasa Pura, PT Waskita Karya, PT Kereta Api Indonesia PT Hutama Karya. BUMN itu diharapkan membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur.

Dengan pembangunan tersebut, pemerintah berharap antar kota, antar provinsi dan antar pulau dapat terhubung. Seperti diketahui, pembangunan infastruktur di Indonesia masih belum merata.

Tidak semua pulau atau provinsi memiliki jaringan kereta api. Tidak semua kota juga memiliki infrastruktur jalan atau pelabuhan yang memadai.

Pemerintah Akan Suntik BUMN Untuk Genjot Infrastruktur

Kementerian BUMN Pastikan Menjual Merpati Airlines

Financeroll – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan lebih memilih untuk menjual saham PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) ketimbang menyelamatkannya.

Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan terdapat dua investor yang serius berminat untuk membeli saham Merpati.

Akan tetapi, syarat yang harus dipenuhi oleh investor adalah memenuhi hak normatif perusahaan.

Saat ini Kementerian BUMN sudah menunjuk PT Danareksa (Persero) dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk menyeleksi investor yang akan berinvestasi di Merpati.

Gatot mengatakan kedua investor tersebut menginginkan agar pemerintah tetap memiliki saham di Merpati.

Namun akibat kendala keuangan, teknikal dan aset yang sudah diagunkan oleh perusahaan, pemerintah harus rela menjadi pemilik saham minoritas di Merpati.

Kalau valuasi aset Merpati hasilnya minus besar. Aset sudah diagunkan. Utang Merpati ke Pertamina tidak ada agunan.

Pemerintah saat ini mengejar waktu untuk pembenahan Merpati sebab Air Operation Certificate (AOC) akan habis masa berlakunya pada 1 Februari 2015.

Jika sudah habis masa berlakunya maka AOC Merpati akan dibekukan dan Merpati tidak bisa beroperasi.

Oleh karena itu diungkapkan jika Merpati sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Perhubungan untuk meminta perpanjangan AOC.

Gatot menargetkan penyelesaian Merpati akan selesai di bulan Januari 2015 sebelum AOC Merpati dibekukan.

Terkait itu, PPA dan Danareksa diminta untuk merinci dan memastikan kandidat investor untuk memenuhi syarat pembelian Merpati.

AOC Merpati bisa diperpanjang asal sudah ada rencana bisnis ke depan dari perusahaan.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku memang Kementerian BUMN memiliki dua opsi, opsi pilihan terbaik terkait Merpati yaitu dengan menutup perusahaan.

Hal itu dikarenakan kompetisi untuk bisnis airlines dinilai cukup keras.

Kendati demikian, Rini mengaku sudah ada dua investor yang berminat untuk membeli Merpati.

Namun Kementerian BUMN memiliki syarat mutlak kepada dua investor tersebut yaitu jika ingin membeli Merpati harus membayar gaji karyawan.

Saat ini jumlah utang Merpati terhadap gaji karyawan sebesar Rp1 triliun, namun jika mengacu kepada UU No 13 Tahun 2003 sebesar Rp600 miliar.

“Mau beli Merpati, oke. Minimal utang karyawan harus bisa terselesaikan,” paparnya secara terpisah.

Kementerian BUMN Pastikan Menjual Merpati Airlines

Pemerintah Akan Serap Right Issue ANTM, ADHI dan WSKT

Financeroll – Pemerintah akan menyerap penerbitan saham baru tiga emiten pelat merah masing-masing PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Rp7 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Rp3 triliun, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Rp2 triliun.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Kiswodarmawan mengaku mendapatkan porsi paling kecil dibandingkan dengan dua emiten badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

Itu belum diputuskan, masih dalam bahasan di tingkat kementerian keuangan dan kementerian koordinator bidang ekonomi.

Pemerintah tengah menyiapkan dana Rp12 triliun untuk penerbitan saham baru (right issue) bagi tiga emiten BUMN demi mendukung permodalan mereka.

Rencana right issue telah diajukan kepada komite privatisasi dan kementerian koordinator bidang perekonomian. Pada Januari 2015, ditargetkan dapat diajukan kepada legislator dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015.

Kiswodarmawan memastikan jatah right issue emiten berkode saham ADHI tersebut memang paling kecil dibandingkan dengan BUMN lain karena perseroan ingin menjaga rasio keuangan dalam jangka pendek.

Penyertaan modal negara (PMN) melalui mekanisme right issue kali ini menjadi salah satu bagian dari tahap penambahan modal perseroan. Right issue ini merupakan tahap awal dari sejumlah langkah yang direncanakan ke depan.

Manajemen ADHI berencana akan menggunakan dana hasil right issue sebagai belanja modal (capital expenditure/Capex) khususnya belanja infrastruktur. Belanja jangka panjang itulah yang menyebabkan pola PMN dilakukan melalui beberapa tahapan.

Pada tahun depan, ADHI mengalokasikan belanja modal Rp824,7 miliar yang terdiri dari investasi pengembangan bisnis properti hotel Rp566,1 miliar, penyertaan proyek investasi Rp202,8 miliar dan pembelian aset tetap Rp68,38 miliar.

Sepanjang 2015, ADHI membidik perolehan kontrak baru Rp15,2 triliun melonjak 44,6% dari target tahun ini Rp10,5 triliun. Manajemen ADHI telah dua kali mengoreksi target raihan kontrak baru tahun ini dari awal Rp21,5 triliun akibat lambatnya serapan proyek pemerintah.

Laba bersih ADHI ditargetkan mencapai Rp440,1 miliar pada 2015. Kontribusi terbesar terhadap laba bersih disumbang oleh anak usaha perseroan, PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Persada Realti sebesar 66,6%.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Antam Tri Hartono mengaku masih menunggu jatah serapan right issue dari pemerintah yang masih terus berjalan.

Target perolehan dana right issue emiten berkode saham ANTM dapat lebih maksimal. Namun, serapan pemerintah dalam right issue merupakan domain pemerintah.

Kalau bicara target dana right issue, Antam bisa dapat semaksimal mungkin.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan sejumlah proyek perseroan. Pada tahun depan saja, ANTM menganggarkan belanja modal sebesar US$250 juta.

Pemerintah Akan Serap Right Issue ANTM, ADHI dan WSKT

Sofyan Basir Pindah BUMN Jadi Dirut PLN

Financeroll – Pengangkatan Sofyan Basir sebagai direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuat manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bangga.

Direktur Keuangan BRI Achmad Baiquni menuturkan, tidak hanya Dirut BRI Sofyan Basir yang pindah ke PLN, tetapi Direktur Operasional BRI Sarwono Sudarto juga didaulat menjadi direksi PLN.

“Kami bangga karena ada dua direksi BRI yang dipercaya memimpin di BUMN lain,” ungkapnya.

Kepercayaan yang diberikan oleh Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno kepada dua direksi BRI itu membuktikan bahwa bank pelat merah tersebut berkembang lebih baik.

“Artinya Pak Sofyan sudah membuktikan BRI itu berkualitas,” ujarnya.

Sofyan Basir yang berusia 55 tahun itu, menjabat sebagai direktur utama BRI sejak 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode kedua pada 20 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BRI, Sofyan menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk.

Karir perbankan Sofyan dimulai pada 1981 di Bank Duta. Pada 1986 dia bergabung dengan Bank Bukopin dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial di Bank Bukopin termasuk Direktur Komersial, Group Head Line of Business, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar Indonesia.

Latar belakang pendidikan Sofyan antara lain meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta (1980), gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha, Jakarta (2010), dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti, Jakarta (2012).

Dia telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan di bidang perbankan baik di dalam maupun luar negeri. Diantaranya Seminar Risk Management Certification Refreshment Program (Frankfurt), Eksekutif Manajemen Risiko, ABN Amro (Denpasar), Islamic Finance Forum (Swiss), Seminar Business Continuity Planning, Ernst & Young, SESPIBANK (Jakarta), Strategy Development Session, IBM, dan Structuring Loans & Short Term, The Institute Banking & Finance.

Sementara itu, Sarwono Sudarto yang berusia 61 tahun menjabat sebagai direktur sejak 30 Mei 2006. Dia memulai karir di BRI sejak 1976 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial.

Pengalaman Sarwono di BRI diantaranya Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Audit Intern, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, Guest Officer Sanwa International Finance Ltd. Hongkong, Treasury Manager dan Chief Dealer BRI Finance Ltd. Hongkong.

Dia meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, Semarang (1975), gelar MBA dari Tulane University, Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011).

Sarwono telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan antara lain Pasar Modal (Tokyo), Sertifikasi Manajemen Risiko–BSMR (Singapura), sebagai Asesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dari BNSP, Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness on Asean Community’s Economy, LEMHANNAS RI, SESPIBANK (Jakarta), Credit Manage, dan Organization Management.

Dia mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang Microfinance di Thailand dan APEC Meeting di Chile (2004) serta dalam berbagai roadshow maupun conference di London, Hong Kong serta Singapura.

Sofyan Basir Pindah BUMN Jadi Dirut PLN