Showing posts with label ruang fiskal. Show all posts
Showing posts with label ruang fiskal. Show all posts

Tuesday, January 6, 2015

Kebijakan Penaikan Harga Elpiji Tidak Berdampak Pada Ruang Fiskal

Financeroll – Kebijakan penaikan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp18.000 yang dilakukan oleh Pertamina tidak berdampak pada ruang fiskal pemerintah.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tidak mendapatkan untung apa-apa sehubungan dengan langkah perusahaan minyak negara tersebut.


Pemerintah tidak ada untung. Yang ada selama ini Pertamina mensubsidi tanpa dibiayai untuk yang sebenarnya bukan barang subsidi.


Elpiji 12 kilogram merupakan produk komersil sehingga tidak mendapat alokasi subsidi energi dari pemerintah.


Lalu Pertamina menaikkan harga karena untuk mengejar harga keekonomian di tengah penurunan harga gas dunia.


Harga keekonomian turun sekaligus sekarang dengan harga gas menurun.


Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang sebelumnya mengatakan sesuai dengan peta jalan, perseroan menaikkan harga elpiji nonsubsidi untuk menekan kerugian.


Pertamina rugi US$340 juta dari elpiji 12 kilogram selama Januari-November 2014.


Harga patokan liquefied petroleum gas (LPG) internasional atau Saudi Aramco Contract Price terus menurun seiring dengan merosotnya harga minyak dunia.


Bila penurunan harga LPG terus terjadi, diprediksi kenaikan elpiji 12 kg tidak perlu dilakukan dua kali pada tahun ini untuk mengejar harga keekonomian.


Sebelumnya Pertamina juga menaikkan harga elpiji 12 kilogram Rp1.500 per kilogram pada September 2014.



Kebijakan Penaikan Harga Elpiji Tidak Berdampak Pada Ruang Fiskal

Saturday, January 3, 2015

Pemerintah Akan Suntik BUMN Untuk Genjot Infrastruktur

Financeroll – Pemerintah berencana menyuntikkan dana kepada perusahaan milik negara yang berkegiatan usaha mengelola bandara, pelabuhan, kereta api dan sebagainya pada tahun ini guna mempercepat pembangunan infrastruktur.


Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memiliki ruang fiskal yang longgar berkat kebijakan terkait bahan bakar minyak. Dengan demikian, pemerintah berencana mengalihkan dana yang dikelola pemerintah tersebut untuk proyek infrastruktur.


“Akan didorong BUMN, sebagian BUMN tahun ini akan disuntik,” katanya saat memberikan sambutan di hadapan para pelaku pasar modal dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia, Jumat.


Jokowi menyebut nama sejumlah BUMN seperti Pelindo, Angkasa Pura, PT Waskita Karya, PT Kereta Api Indonesia PT Hutama Karya. BUMN itu diharapkan membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur.


Dengan pembangunan tersebut, pemerintah berharap antar kota, antar provinsi dan antar pulau dapat terhubung. Seperti diketahui, pembangunan infastruktur di Indonesia masih belum merata.


Tidak semua pulau atau provinsi memiliki jaringan kereta api. Tidak semua kota juga memiliki infrastruktur jalan atau pelabuhan yang memadai.



Pemerintah Akan Suntik BUMN Untuk Genjot Infrastruktur