Anggaran Sertifikasi Tenaga Kerja Jelang MEA Capai Rp165 Miliar

Financeroll – Anggaran untuk keperluan percepatan sertifikasi tenaga kerja jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini mencapai Rp165 miliar.

Sebagian besar anggaran tersebut, yakni sekitar 70%-80%, akan digunakan untuk kebutuhan sertifikasi yang menjadi tugas pokok Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara, sisanya untuk keperluan pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan pelatihan asesor.

Anggaran ini sudah masuk dalam APBNP tinggal menunggu disahkan saja. Sebagian besar anggaran memang untuk keperluan sertifikasi yang memang mendesak.

Dalam proses percepatan sertifikasi, BNSP menggandeng 15 asosiasi dari 12 sektor tenaga kerja prioritas yang berada di bawah naungan Kadin Indonesia. Dua belas sektor prioritas itu adalah jasa penerbangan, jasa online, pariwisata, kesehatan, logistik, produk berbasis agro, otomotif, elektronik, produk karet, tekstil dan produk tekstil, perikanan, serta barang dan kayu.

Kadin akan bertugas mengoordinir asosiasi terkait untuk membantu BNSP dalam proses percepatan sertifikasi. BNSP menargetkan 120.000 tenaga kerja memiliki sertifikasi tingkat regional dan internasional sebelum implementasi MEA.

Dan akan melibatkan mereka untuk mengidentifikasi program dan subsektor apa saja yang perlu segera ditangani, serta standar mana yang perlu diadopsi untuk sertifikasi ini.

Anggaran Sertifikasi Tenaga Kerja Jelang MEA Capai Rp165 Miliar

Masyarakat Bisa Melapor Maupun Memberikan Aspirasi Layanan Kesehatan ke LAPOR!

Financeroll – Masyarakat kini bisa mengadukan aspirasi ataupun keluhan tentang layanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan lewat sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat LAPOR!.

Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem LAPOR!.

Ke depan nantinya masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan laporannya, tetapi juga dapat memantau tindak lanjutnya secara transparan melalui ragam fitur yang tersedia, seperti fitur pelacakan status laporan, statistik kinerja, dan fitur anonym-rahasia untuk whistleblower.

Melalui kerjasama ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya mengenai layanan BPJS Kesehatan dengan format BPJS (spasi) isi aduan melalui sistem LAPOR!, yaitu sistem aplikasi pengelolaan pengaduan berbasis media sosial interaktif yang dapat diakses melalui situs www.lapor.ukp.go.id, SMS 1708, mobile applications, dan media lain yang diintegrasikan.

Ada dua hal yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo terkait penggunaan kanal LAPOR! Ini. Pertama, adalah bagaimana melakukan pengelolaan data dari sistem LAPOR! ini secara lebih efisien agar Setkab tidak kebingungan. Kuncinya dengan cara mengolah big data jangan sampai ketinggalan teknologi.

Kedua adalah, belum semua masyarakat terkena imbas teknologi seperti ini sehingga perlu dilakukan cara agar bisa menjangkau laporan-laporan tersebut.

LAPOR! merupakan bentukan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan sejumlah layanan dalam UKP4 dilebur dengan beberapa instansi, dan LAPOR! salah satu layanan yang dipertahankan pemerintahan Joko Widodo.

Sistem LAPOR! terhubung ke berbagai instansi pemerintah yaitu 81 kementerian/lembaga, 5 pemda, dan 44 BUMN secara online ke dalam kesatuan sistem yang satu pintu dengan prinsip no wrong door policy.

Sementara Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengemukakan, Sistem LAPOR! secara khusus menyediakan executive dashboard yang dapat diakses oleh Direksi BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat serta isu terkini.

Sistem ini menghubungkan seluruh Divisi Regional / Kantor Cabang BPJS Kesehatan agar pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan tepat, serta mendorong koordinasi yang efektif-efisien di seluruh level pelayanan.

Pada masa uji coba, BPJS Kesehatan telah menerima 824 laporan masyarakat dengan status 80% laporan sedang dalam tindak lanjut.

Dirut BPJS Kesehatan itu menambahkan, aduan masyarakat yang masuk melalui kanal LAPOR! itu menjadi modal dalam menganalisis dan mengidentifikasi persoalan primer untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan pelayanan, dan merumuskan kebijakan berdasarkan bukti objektif melalui ketersediaan data yang sumbernya langsung dari masyarakat (evidence-based policy).

Masyarakat Bisa Melapor Maupun Memberikan Aspirasi Layanan Kesehatan ke LAPOR!

PT BPD DKI Menunggu Suntikan Dana Pemprov

Financeroll – PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta (Bank DKI) masih menunggu keputusan berapa nilai penyertaan modal pemerintah (PMP) dari Pemerintah Provinsi DKI untuk menjalankan rencana pertumbuhan bisnis non organiknya.

Bank DKI merencanakan pembelian saham bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, dan asuransi jiwa untuk pertumbuhan bisnis non organiknya.

Direktur Operasional Bank DKI Martono Soeprapto mengatakan saat ini pembahasan nilai suntikan modal yang akan diberikan ke perseroan masih berlangsung di badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Masih dibahas. Diperkirakan Bank DKI dapat Rp1,5 triliun seperti yang tertulis di kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) 2015.

Rancangan APBD DKI 2015 sendiri ditargetkan dapat disahkan pada 8 Januari tahun ini. Kalau RAPBD 2015 sudah disahkan dan nilai PMP sudah diketahui, nanti akan memasukkan rencana non organik di rencana bisnis bank (RBB) perubahan di bulan Juni.

PT BPD DKI Menunggu Suntikan Dana Pemprov

Pertumbuhan Ekonomi Vietnam Melaju Diatas Ekspetasi

Financeroll – Pertumbuhan ekonomi Vietnam kuartal terakhir tahun ini melaju di atas ekspektasi, terdongkrak oleh bank yang agresif menggelontorkan pinjaman dan banjirnya investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) yang mendorong ekspor.

Kantor Statistik Vietnam melaporkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 6,96% pada kuartal IV/2014 dari periode sama tahun sebelumnya, naik dari kuartal sebelumnya 6,07%. Dengan demikian, Vietnam tumbuh 5,98% sepanjang tahun ini, melampaui target pemerintah 5,8%.

Pertumbuhan ekonomi naik signifikan berkat kinerja ekspor, terutama oleh perusahaan-perusahaan asing di sini. Ekonomi memang tumbuh lebih dari ekspektasi, namun harus tetap berhati-hati.

Kantor statistik mencatat ekspor negara itu naik 13,6% tahun ini dari tahun sebelumnya, di saat FDI mencatatkan kenaikan 7%. Menurut data, 68% atau US$101,6 miliar dari total nilai ekspor dilakukan oleh perusahaan asing seperti Samsung Electronics Co dan LG Electronics.

Terkait pinjaman, bank sentral negara itu memang telah menurunkan tingkat bunga deposito mata uang dong pada Oktober, dan memangkas beberapa suku bunga lainnya demi mendorong aktivitas bisnis. Adapun, pinjaman naik 12,6% per Desember, namun penurunan harga minyak dunia membantu Vietnam mengendalikan inflasi.

Pemerintah melaporkan inflasi melambat ke level 1,84% pada Desember (year-on-year), laju paling rendah sejak 2006. Data yang sama menunjukkan penjualan retail tumbuh 10,6% tahun ini dari tahun lalu, terdiri atas sektor jasa yang tumbuh 10% dan manufaktur tumbuh 8,45%.

Pertumbuhan Ekonomi Vietnam Melaju Diatas Ekspetasi

Wajib Lapor ke Bea Cukai Kalau Bawa Rp100 Juta ke Luar Negeri

Financeroll – Sehubungan dengan telah diterimanya tugas dari Bank Indonesia maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, maka setiap Warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dengan membawa uang tunai senilai Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara, wajib melaporkan ke petugas Bea Cukai.

“Jika tidak (melaporkan), maka akan ditangkap petugas Bea Cukai, dan ada sanksi administrasi yaitu 10% dari uang yang dibawa,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.

Selain uang tunai, menurut Agung, WNI yang membawa instrumen pembayaran lainnya seperti cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar atau bilyet giro ke luar wilayah Republik Indonesia senilai Rp100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, juga wajib melaporkannya kepada petugas Bea dan Cukai.

“Aturan tersebut sudah diserahkan dari BI dan PPATK kepada kami,” jelas Agung.

Dirjen Bea dan Cukai mengungkapikan hingga November 2014 realisasi penerimaan dari bea dan cukai baru mencapai Rp 141,5 triliun. Masih jauh dari target yang ditetapkan pada APBN-P 2014 sebesar Rp 173,7 triliun.

Wajib Lapor ke Bea Cukai Kalau Bawa Rp100 Juta ke Luar Negeri

Pasar Asean Siap Dimanfaatkan Provinsi Kalimantan Timur

Financeroll – Berbagai jenis produk dari pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Timur siap merebut pasar bebas seiring dibelakukannya Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dengan potensi pasar sekitar 600 juta penduduk di Asia Tenggara.

Produk Kaltim mulai 2015 akan bersaing untuk mengisi total populasi masyarakat Asean yang mencapai 600 juta jiwa. Sementara penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa dan penduduk Kaltim sekitar 4 juta jiwa.

Keterbukaan pasar bisa menjadi potensi pasar yang besar bagi pelaku usaha besar, kecil, dan sedang di Kaltim guna menjangkau pasar lebih luas, selain menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha karena banyak produk luar negeri yang masuk.

Untuk itu, perlu adanya sinergitas terus menerus antara pusat, provinsi, dan kabupaten maupun kota dalam menghadapi kondisi pasar terbuka. Sinergi diperlukan agar akses pasar lebih terbuka dan pelaku usaha lebih matang menghadapinya.

Provinsi Kaltim tidak ingin mengalami nasib yang sama ketika diberlakukan perjanjian perdagangan bebas antara Asean dengan China (ASEAN-China Free Trade Area) beberapa tahun lalu.

Saat itu, Kaltim bukannya mampu menggenjot ekspor, tetapi justru kebanjiran produk-produk impor dari China, sehingga neraca perdagangan Kaltim menjadi defisit.

Kondisi seperti beberapa tahun lalu tidak akan terjadi apabila pelaku usaha lokal lebih siap, tentunya harus ada pendampingan dari pemerintah dan semua pihak terkait.

Untuk itu diharapkan pihak terkait dan pengusaha di Kaltim sudah harus bergegas menyiapkan diri menjelang era pasar bebas tersebut.

Pasar Asean Siap Dimanfaatkan Provinsi Kalimantan Timur

Inflasi Desember Bisa Diatas 2%

Financeroll – Bank Indonesia memprediksikan inflasi Desember 2014 akan mencatatkan laju inflasi bulanan sepanjang tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia Agus D. W. Martowardojo mengatakan inflasi tertinggi di Desember, bisa di atas 2%, sehingga volatile food harus dijaga.

Laju inflasi bulanan hingga minggu ketiga November 2014 bisa mencapai 1,3%-1,4%. Menurutnya, hingga minggu ketiga November tahun ini, inflasi inti masih terjaga walaupun akan terjadi kenaikan yang bulananan di penghujung tahun.

Baru-baru ini, pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) masing-masing Rp2.000 untuk premium dan solar. BI memprediksikan kebijakan tersebut diprediksikan mendongkrak laju inflasi tahunan di kisaran 7,7%-8,1%.

Namun, BI akan berusaha mengendalikan inflasi pada posisi batas bawah yakni 7,7% hingga akhir tahun. Padahal sebelumnya, BI optimis memproyeksikan laju inflasi tahun ini di 4,5% plus minus 1%. Sayangnya, proyeksi tersebut masih jauh dari ekspektasi bank sentral.

Pasca penyesuaian harga BBM, BI langsung merespon dengan bauran kebijakan penaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,75%, dengan suku bunga lending facility naik 50 bps menjadi 8% dan deposit facility tetap pada level 5,75% berlaku efektif sehari setelah pemerintah melakukan reformasi subsidi BBM.

Penaikan BI Rate tersebut konsisten menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi cenderung ketat. Kenaikan BI Rate ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan pengelolaan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

Inflasi Desember Bisa Diatas 2%

Hanya Tiga Negara OPEC yang Tidak Mengurangkan Kuota Produksi

Financeroll – Negara pengekspor minyak (OPEC) akan mengecualikan tiga negara dari kebijakan pengurangan kuota produksi, menurut sumber yang dekat dengan rencana pertemuan kartel minyak tersebut.

Irak, Iran dan Libya tidak harus menurunkan suplai minyak mereka seandainya OPEC sepakat untuk memangkas produksinya pada pertemuan OPEC 27 November di Wina, Austria.

Menteri Perminyakan Arab Saudi, Ali Al-Naimi mengatakan kemarin bahwa persoalan kelebihan pasok minyak di pasar bukanlah hal baru yang dibicarakan. Disebutkan pertemuan akan berjalan lancar tanpa ada hal yang di luar dugaan.

Harga minyak mentah anjlok tahun ini akibat pasar lesu setelah AS meningkatkan produksi minyaknya. Peningkatan terbesar dalam tiga dekade itu dilakukan menyusul spekulasi Arab Saudi tidak akan memangkas produksinya.

Sejumlah analis pasar pun berbeda pendapat soal apakah OPEC akan memangkas produksi atau tidak.

Sangat masuk akal bila tiga negara tersebut tidak memangkas produksi mereka karena mereka memproduksi lebih rendah dari yang seharusnya.

Arab Saudi mungkin ingin mendapatkan jaminan dari Iran, Irak dan Libya bahwa mereka tidak ingin meningkatkan produksi.

Hanya Tiga Negara OPEC yang Tidak Mengurangkan Kuota Produksi

Pemerintah Siapkan Dua Badan BPEK dan BTPPDN

Financeroll – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) saat ini tengah menyiapkan dua payung hukum bagi dua institusi baru dalam bidang ekonomi kreatif.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini di Jakarta, mengatakan kedua institusi tersebut adalah Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif (BPEK) dan Badan Terpadu Promosi Produk Dalam Negeri (BTPPDN).

Kedua lembaga itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mana saat ini tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden untuk keduanya.

Pemerintahan Jokowi-JK tetap berkomitmen untuk menangani pengembangan ekonomi kreatif, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Komitmen itu akan diwujudkan dengan pembentukan BPEK dan pemerintah juga akan menghidupkan kembali BTPPDN.

Subsektor industri kreatif menjadi salah satu program “quick wins” Pemerintah Jokowi-JK dan mengindikasikan perlunya dibentuk badan yang dapat menangani isu-isu besar dalam masalah ekonomi kreatif.

Ekonomi kreatif merupakan urusan yang masih tersebar di beberapa instansi, nantinya BPEK bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah, guna mensinergikan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif.

Seperti diketahui salah satu program nyata Nawa Cita (sembilan program Jokowi-JK) akan dilakukan dengan menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor perekonomian penting, di mana disinyalir dapat berkontribusi pada GDP (Gross Domestic Product) hingga 15 persen di tahun 2025 dengan prasyarat hanya konsolidasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Adapun pelaksanaan urusan promosi perdagangan merupakan penjabaran dari agenda keenam Nawa Cita, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Pemerintah Siapkan Dua Badan BPEK dan BTPPDN

Tingkat Kemiskinan Indonesia Akan Turun di Bawah 10%

Financeroll – Tingkat kemiskinan Indonesia ditargetkan turun ke level di bawah 10% seiring bergulirnya beragam program peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan hingga Maret 2014, tingkat kemiskinan nasional mencapai 11,25%.

Optimistis, angka tersebut melorot seiring bergulirnya bantuan sosial yang tepat sasaran.

Mudah-mudahan bisa turun ke kisaran 9%-10%, karena program-program yang saat ini diluncurkan langsung menyentuh masyarakat miskin lapisan bawah.

Empat program peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo, yakni Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial.

Bambang menuturkan pada tahap awal pemerintah menyalurkan 157.943 KIP kepada anak usia sekolah. KIP tersebut memfasilitasi bantuan dana pendidikan Rp1 juta/anak/tahun.

KIS akan dibagikan kepada 4.451.508 orang dari keluarga tidak mampu.

KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan untuk memastikan pelayanan preventif dan kuratif secara gratis.

KIS juga mencakup penyandang masalah kesejahteraan yang mencapai 1,7 juta orang.

PSKS itu bantuan tunai Rp200.000 per bulan yang disalurkan dalam bentuk simpanan giropos dan rekening ponsel.

Penggunaan Layanan Keuangan Digital (LKD) untuk penyaluran bantuan sosial telah diuji coba kepada 1.600 rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan di empat provinsi.

Dalam APBN-P 2014, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 9%-10,5% dari total populasi.

Tingkat Kemiskinan Indonesia Akan Turun di Bawah 10%

PT Bank Danamon Indonesia Catat Pendapatan Operasional Capai rp5,04 Triliun

Financroll – PT Bank Danamon Indonesia Tbk mencatatkan pendapatan operasional selain bunga pada September 2014 mencapai Rp5,04 triliun, tumbuh 68% dari posisi Rp3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan pendapatan operasional selain bunga konsolidasi Bank Danamon pada kuartal III/2014 mencapai Rp3,9 triliun atau terkontraksi hingga 6,47% dari posisi Rp4,17 triliun year on year.

Direktur Keuangan Bank Danamon menuturkan peningkatan pendapatan nonbunga konsolidasi lebih terkontraksi karena pembagian dividen dari anak perusahaan. Bank Danamon menerima dividen 2013 dari anak perusahaan sebesar Rp2,72 triliun.

Pembagian dividen payout dari anak perusahaan akan terbawa sampai akhir tahun.

Adapun laba bersih konsolidasi setelah pajak yang dicatatkan bank berkode emiten BDMN pada kuartal III/2014 ini turun sebesar 30% dari Rp3 triliun pada periode yang sama tahun lalu menjadi Rp2,1 triliun.

Laba yang merosot cukup tajam tersebut disebabkan penghitungan keuntungan yang disetor anak usahanya dilakukan bertahap. Sementara itu, penyaluran kredit di Bank Danamon pada kuartal III/2014 mencapai Rp104,02 triliun.

PT Bank Danamon Indonesia Catat Pendapatan Operasional Capai rp5,04 Triliun

OJK Berharap Pemerintahan Baru Bawa Angin Segar Perekonoian Indonesia

Financeroll – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan agar pemerintah baru periode 2015-2019 semakin membawa angin segar untuk perekonomian Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya.

Pada wajah pemerintahan baru ini, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Jahja Setiaatmadja mengharapkan agar perekonomian nasional menjadi lebih baik.

Subsidi minyak secepatnya harus dikurangi untuk mencegah pemborosan dan kebocoran minyak subsidi.

Industri keuangan menaruh harapan besar agar Presiden RI dan Wakil Presiden RI yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla memantik semangat baru dan kerja keras untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

OJK Berharap Pemerintahan Baru Bawa Angin Segar Perekonoian Indonesia

Kartu Kredit Untuk Nasabah Berpenghasilan Minimal Rp3 Juta

Financeroll – Penertiban kepemilikan kartu kredit bagi nasabah berpenghasilan Rp3 juta sampai Rp10 juta mulai dilakukan.

Kepala Unit Pengelolaan Data dan Aministrasi Sistem Pembayaran, Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV menguraikan penertiban dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pemegang kartu kredit.

Ada nasabah yang melapor bahwa ada surat dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No.14/2012 tentang penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu mengatur soal pembatasan kepemilikan kartu kredit.

Termuat ketentuan di dalamnya, nasabah berpenghasilan kurang dari Rp3 juta dilarang memiliki kartu kredit.

Adapun nasabah berpenghasilan Rp3 juta-Rp10 juta hanya boleh memiliki kartu kredit yang diterbitkan maksimal dua bank.

Selain itu, plafon kredit yang boleh dimiliki nasabah tiga kali pendapatan bulanan yang diterima.

Jadi kalau pegang dari dua penerbit kartu, tiga kali plafon dibagi berdua antar penerbit tersebut.

Penertiban kartu kredit dalam tahap awal memang sebatas mengirimkan surat ke nasabah agar sukarela melakukan penyesuaian.

Bila tidak ada tindakan nasabah sampai November tahun ini maka bank penerbit kartu kredit dikumpulkan.

Bank penerbit kartu diminta untuk mengambil keputusan terhadap nasabah-nasabah yang terkena ketentuan.

Apabila cara ini tak berhasil, Bank Sentral akan melakukan tindakan intervensi.

Kartu kredit tidak lancar harus ditutup atau yang paling muda usia kartunya ditutup. Semua langkah tersebut dilakukan sebelum 2015.

Kebijakan pembatasan kartu didasari pertimbangan sebagian nasabah pemilik alat pembayaran ini terjerat gaya hidup.

Sehingga muncul persoalan gagal bayar atau memiliki kartu bermasalah.

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mendata ada 450.000 kartu yang harus ditutup karena tak memenuhi ketentuan.

Sedangkan jumlah kartu kredit yang beredar secara nasional mencapai 15,8 juta kartu per September 2014.

Head of Consumer & Ritel PT Bank Negara Indonesia Tbk Wilayah Surabaya Arif Martianto mengungkapkan nasabah sebenarnya bisa memperbaharui data penghasilan terbaru agar kartu yang dimiliki bisa bertahan. Bila memang tidak memenuhi maka secara sukarela harus menutup.

Secara teknisnya belum mengambil tindakan bagi yang masuk ke ketentuan harus menutup, tapi update penghasilan bisa disampaikan ke AKKI.

Adapun bagi pemohon kartu baru, sudah ditetapkan ketentuan soal gaji minimal Rp3 juta. Pembatasan ini meski membuat bank harus selektif tetapi tidak sampai memperlambat penerbitan kartu.

Sampai Agustus menerbitkan 15.000 kartu kredit baru, 173% dari target tahunan dengan pertumbuhan 20%. Total kartu BNI di Jawa Timur sekarang 123.000 lembar.

Tingkat ekonomi secara umum meningkat sehingga nasabah yang berhak memegang kartu juga semakin banyak.

Dari total kartu baru yang diterbitkan sebagian besar memiliki plafon kredit antara Rp7 juta sampai Rp20 juta dan Rp2 juta sampai Rp4 juta.

Pertumbuhan pemilik kartu kredit pada 2015 juga digenjot dengan melakukan penawaran ke konsumen internal.

Nasabah-nasabah akan ditawari mengajukan kartu kredit, tentu selain menyasar yang di luar.

Kartu Kredit Untuk Nasabah Berpenghasilan Minimal Rp3 Juta

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mutiara Setuju Melepas Saham Ke J Trust Co. Ltd.

Financeroll – Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Bank Mutiara Tbk setuju melepas kepemilikan saham kepada calon investor pemenang asal Jepang, J Trust Co.Ltd.

Persetujuan itu memuluskan langkah investor calon pemenang karena menjadi salah satu syarat mutlak untuk fit and proper test.

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho mengatakan proses divestasi Bank Mutiara selanjutnya ialah penyerahan semua dokumen ke OJK sehingga J Trust Co.Ltd selaku calon investor pemenang segera dapat melakukan fit and proper test.

Dalam 1 atau 2 hari ke depan akan memasukkan semua dokumen ke OJK. Juga berharap OJK bekerja sama karena waktu terbatas untuk penjualan bank Mutiara.

Sesuai dengan amanat UU seluruh proses divestasi Bank Mutiara harus selesai pada 21 November mendatang.

Hingga sejauh ini, J Trust Co.Ltd telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 10% dari total harga penjualan. Sisanya, baru akan dibayarkan setelah J Trust Co. Ltd lolos fit and proper test.

Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mutiara Setuju Melepas Saham Ke J Trust Co. Ltd.

Lotte Indonesia Memilih Cinta Majesta Lubis Sebagai Juara Toppo Top Girl 2014

Financeroll – Cinta Majesta Lubis meraih juara pertama Toppo Top Girl 2014 di Balai Sarbini yang diikuti ribuan peserta. Pemilihan ini merupakan pemilihan pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lotte Indonesia guna mendorong remaja putri Indonesia yang berbakat untuk semakin mengembangkan talenta dan kapasitas pribadi mereka.

President Direktur Lotte Indonesia mengatakan jika Cinta Majesta Lubis mewakili kriteria yang dicari untuk menjdi remaja putri Indonesia yang mempunyai bakat unik dan mempunyai kepribadian dan percaya diri yang tinggi.

Cinta memiliki kriteria Toppo Top Girl yaitu full of knowledge, fills her surrounding with positive attitude and uplifting behavior and live fun life by embracing dynamic lifestyle.

Ajang pencari bakat untuk mencari dari 15 remaja putri pilihan dari seluruh Indonesia di bidang seni performance mulai dari MC, acting, musik, tarik suara atau seni lainnya. Para remaja semi finalis tersebut berhasil dipilih dari lebih 1.000 pendaftar yang masuk dari seluruh Indonesia.

Toppo Top Girl ini pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia selain Filipina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Acara ini fokus pada pencarian bakat pada remaja putri usia 17 – 22 tahun di seluruh Indonesia.

Program pencarian bakat di kalangan remaja putri Indonesia yang menargetkan kalangan SMU dan mahasiswa bahkan first jobbers. Dewan juri dipimpin oleh Didi Petet dengan anggota Citra Scholastika dan Auxilia Paramita.

Dari pendaftar yang masuk, ditemukan banyak sekali remaja putri Indonesia yang berbakat. Ini adalah sebuah kesulitan sekaligus kebanggaan dapat memilih 15 remaja putri paling berbakat. Mereka adalah wujud keindahan dan keragaman budaya Indonesia.

Program ini telah berlangsung dari Agustus-September 2014. Penyaringan dilakukan melalui media online di mana peserta diminta untuk mengirimkan contoh suara dan penampilan mereka dalam bentuk video. Tiga orang yang unggul akan mendapat kesempatan menjadi co-host di radio Prambors FM. Cinta juga berhak mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Jepang. Adapun pemenang kedua adalah Khairunnisa Nabila dari Bandung dan ketiga Diana Kusuma Wardhani dari Jakarta.

“Sungguh saya bangga dan mendapatkan kehormatan menerima gelar ini. Saya semakin terpacu untuk memacu bakat saya demi masa depan saya dan Indonesia,” ungkap Cinta sesaat setelah pengumuman.

Lotte Indonesia Memilih Cinta Majesta Lubis Sebagai Juara Toppo Top Girl 2014

Menpera Mengganti Deputi Pembiayaan dan Perumahan Swadaya

Financeroll – Sebelum melakukan pesta perpisahan dengan pegawai dan pejabat di Kemenpera, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mencabut dua pejabat eselon satu.

Pejabat yang diganti tersebut adalah Sri Hartoyo sebagai Deputi Bidang Pembiayaan dan Jamil Ansari sebagai Deputi Bidang Perumahan Swadaya.

Masing-masing jabatan saat ini secara resmi diduduki oleh Maurin Sitorus yang sebelumnya berada di Kementerian Keuangan, menggantikan Sri Hartoyo.

Lalu, Guratno Hartono dari Kementerian Pekerjaan Umum, menggantikan Jamil Ansari.

Dalam pesan singkatnya, Sri Hartoyo hanya membenarkan adanya pergantian jabatan Deputi Bidang Pembiayaan.

Beliau tidak menerangkan lebih lanjut mengenai alasan pergantian tersebut.

Menpera Mengganti Deputi Pembiayaan dan Perumahan Swadaya

Saraswanti Indoland Bangun Resot Rawa Pening Semarang Senilai Rp200 Miliar

Financeroll – PT Saraswanti Indoland Development berencana membangun hotel dan resort di kawasan Rawa Pening, Kabupaten Semarang dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar dalam upaya memperlebar sayap bisnis di sektor properti.

Direktur Utama PT Saraswanti Indoland Development, mengatakan properti baru tersebut rencananya akan mulai dibangun pada tahun depan.

Sekarang ini sedang tahap perizinan. Mudah-mudahan 2015 sudah bisa mulai proyeknya, dengan estimasi masa pembangunan sekitar 2 tahun. Titik berat proyek di Rawa Pening ialah hotel dan resort dibandingkan dengan apartemen.

Saraswanti Development telah memiliki lahan seluas 1,5 hektar untuk pembangunan hotel dan resort di kawasan wisata Kabupaten Semarang itu.

Rencananya, hotel itu memiliki sekitar 250 unit kamar dan ballroom dengan daya tampung sebanyak 750 orang.

Letak Kabupaten Semarang cukup strategis, terutama setelah jalan tol Semarang-Bawen beroperasi. Kondisi tersebut membuat kawasan Rawa Pening menjadi semakin menarik, apalagi jika nantinya ada hotel dan resort di kawasan tersebut.

Pasar hotel dan resort di kawasan Rawa Pening cukup bagus, antara lain berasal dari wilayah Semarang dan sekitarnya hingga Salatiga.

Selain ekspansi di Semarang, juga berencana membangun apartemen di Bogor. Sekarang fokus menyelesaikan pembangunan proyek Mataram City di Yogyakarta yang antara lain terdiri dari kondotel, apartemen, convention hall.

Convention hall Mataram City merupakan terbesar di Yogyakarta yang mampu menampung hingga 3.000 orang dengan konsep teater dan mencapai 5.000 tamu dengan konsep standing party.

Pembangunan convention hall Mataram City ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

Sudah cukup banyak permintaan menggunakan convention hall untuk tahun depan.

Saraswanti Indoland Bangun Resot Rawa Pening Semarang Senilai Rp200 Miliar

Realisasi Inverstasi Tumbuh 16,8% Namun Daya Serat Tenaga Kerja Berkurang

Financeroll – Meskipun realisasi investasi periode Januari-September 2014 tercatat Rp343 triliun atau tumbuh 16,8% dari periode yang sama tahun lalu, investasi yang masuk ternyata berbanding terbalik dengan daya serap tenaga kerja.

Padahal, sejak 2010 hingga 2013, tren penyerapan tenaga kerja masih berbanding lurus dengan realisasi investasi. Jika melihat tren tersebut, maka bisa dikatakan investasi tahun ini lebih bersifat industri padat modal, ketimbang padat karya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar tidak menampik adanya tren investasi ke arah padat modal. Menurutnya, daya saing terhadap sektor padat karya masih perlu disempurnakan, terutama iklim ketenagakerjaan.

Di satu pihak, memang investasi kita terus tumbuh sebagai lokasi investasi yang menarik dikarenakan pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan daya beli yang tinggi. Tetapi di lain pihak apakah kita sudah memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

Iklim ketenagakerjaan yang dimaksud, adalah kepastian yang lebih baik mengenai sistem upah di Indonesia. Baik investor maupun tenaga kerja membutuhkan kepastian mengenai upah agar tidak menimbulkan persoalan ke depannya.

Kendati demikian, rendahnya penyerapan tenaga kerja justru menjadi peluang atau harapan bagi pemerintah yang akan datang untuk memperbaiki daya saing ketenagakerjaan, termasuk persoalan mengenai sistem pengupahan.

Berdasarkan data BKPM, tenaga kerja yang terserap dari realisasi investasi sepanjang Januari-September 2014 mencapai 960.336 orang, atau turun 46% dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,39 juta orang.

Investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp228,3 triliun tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 725.839 orang. Sementara, investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp114,4 triliun, tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 234.497 orang

Kendati demikian, pemerintah tidak dapat mengerem investasi yang masuk, baik investasi padat modal maupun padat karya. Baik investasi padat modal dan padat karya sangat dibutuhkan bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Masuknya padat modal akan membuat industri dalam negeri menjadi lebih berteknologi, terutama untuk memproduksi bahan baku. Begitu juga dengan padat karya, dimana memberikan kesempatan kerja bagi warga.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai menyusutnya penyerapan tenaga kerja lebih disebabkan tidak adanya koordinasi antara BKPM dengan instansi pemerintah lainnya.

Sampai saat ini, kebijakan industrialisasi tidak ada. Setiap instansi justru memiliki blueprint masing-masing, sehingga investasi yang masuk tidak bisa diarahkan untuk kepentingan nasional, baik untuk menguatkan sektor unggulan, atau penyerapan tenaga kerja.

Realisasi Inverstasi Tumbuh 16,8% Namun Daya Serat Tenaga Kerja Berkurang

Bank Indonesia Akan Atur Rasio Likuiditas Valuta Asing

Financeroll – Bank Indonesia (BI) siap mengatur rasio likuiditas valuta asing utang luar negeri, khususnya dalam jangka pendek.

Deputi Gubernur BI mengungkapkan pengaturan rasio likuiditas tidak bertujuan untuk membatasi utang luar negeri, tetapi berhubungan dengan cara mengelola risiko yang akan dihadapi.

Ketentuannya akan keluar bulan depan. Arahnya lebih ke prinsip kehati-hatian untuk jangka pendek, lebih mengatasi currency mismatch dan risiko likuiditas.

Sebagian pinjaman luar negeri memiliki tujuan pasar orientasi domestik. Sebab, pasar dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan valas untuk memenuhi kewajiban dalam negeri.

Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia, posisi utang luar negeri (ULN) pada Agustus 2014 mencapai US$290,37 miliar tumbuh 11,16% dari posisi US$261,2 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, posisi ULN swasta pada Agustus 2014 mencapai US$156,16 miliar, tumbuh 12,24% dari posisi US$139,13 miliar secara year on year. Sedangkan posisi ULN pemerintah dan bank sentral pada Agustus 2014 mencapai US$134,2 miliar, tumbuh 9,93% dari posisi US$122,07 miliar secara year on year.

Pengaturan rasio likuiditas asing ULN akan sejalan dengan pedoman standard operating procedure (SOP) kegiatan lindung nilai. Jika pengutang memiliki kewajiban dalam jangka pendek atau tiga bulan mendatang maka kewajiban bisa diselesaikan secara forward.

Di sisi lain, saat kewajiban diselesaikan menggunakan forward, pasar keuangan Indonesia akan semakin dalam. Pengaturan rasio likuiditas yang akan diluncurkan pada awal November oleh BI akan berlaku pada tahun depan.

Bank Indonesia Akan Atur Rasio Likuiditas Valuta Asing

Bisnis Batu Bara Melesu Berdampak Pada Pertumbuhan KPR

Financeroll – Lesunya bisnis batu bara di Kalimantan Timur rupanya juga berdampak pada angka pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR).

Hal ini terbukti dari turunnya rata-rata angka pertumbuhan KPR yang semula mencapai 20% pada 2012, kini hanya mencapai 10%.

Area Manager Kalimantan CIMB Niaga mengatakan, meskipun rata-rata angka pertumbuhan se-Kalimantan hanya mencapai 10%, pihaknya tetap optimistis KPR CIMB Niaga tetap dapat bertumbuh dengan baik.

Setiap bulannya masih punya penyaluran Rp20-25 miliar untuk kredit pemilikan rumah.

Pertumbuhan KPR CIMB Niaga di Kalimantan secara year on year mencapai 13%. Pada Juni 2013, tercatat capaian dana yang disalurkan untuk KPR adalah Rp360 miliar, sementara pada Juni 2014, dana penyaluran KPR telah mencapai Rp423 miliar.

Karena tren penurunan pertumbuhan KPR ini lah, CIMB Niaga memudahkan nasabahnya dalam pengangsuran KPR dengan produk KPR X-tra Manfaat dan KPR Transparan. Selain itu, CIMB Niaga juga melakukan pameran properti di Balikpapan guna menarik nasabah.

Optimistis pertumbuhan KPR CIMB Niaga akan tetap berkembang pada tahun berikutnya. Kalimantan Timur memiliki gambaran nasabah potensial yang berasal dari golongan pegawai profesional perusahaan minyak dan gas.

Tahun depan ini menarik, karena adanya pemerintahan baru. Tentunya ada harapan positif mengenai capaian pada 2015, dengan mencanangkan pertumbuhan KPR sampai 12-15% year on year.

Bisnis Batu Bara Melesu Berdampak Pada Pertumbuhan KPR