Menko Perekonomian Ungkap Harga BBM Turun Pada Februari 2015

Financeroll – Pemerintah akan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Februari 2015 diikuti dengan penyesuaian setiap dua minggu sekali.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan langkah penurunan harga didorong oleh melorotnya harga minyak dunia dan pergerakan kurs rupiah.

Pada perdagangan dimana harga minyak dunia mampu menguat setelah menyentuh level terendah dalam 5,5 tahun terakhir. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2015 dibuka naik 0,27% ke US$48,78 per barel dan bergerak di kisaran 48,53—49,45. Sedangkan Brent dibuka melemah 0,18% ke US$51,06/barel dan bergerak di kisaran US$51,05—51,77 per barel.

Harga BBM ini tergantung pada harga minyak dan rupiah. Akan dihitung ditambah dengan alpha dan kentungan Pertamina. Itu akan disesuaikan, saya yakin Februari akan turun lagi.

Kendati demikian, Sofyan masih enggan mengungkapkan rentang harga baru BBM premium dan solar yang akan ditetapkan pemerintah pada Februari 2015. Sejak 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga premium Rp7.600 per liter dan solar Rp7.250 per liter.

Dan masih dihitung-hitung lagi. Nanti kalau minyak dunia naik lagi, dolar naik lagi, itu (harga BBM) naik lagi.

Fluktuasi harga BBM, lanjut Sofyan, akan meniru pola harga BBM RON 92 atau Pertamax. Harga BBM nonsubsidi ini dilepas ke pasar dan ditetapkan dalam dua minggu sekali.

Nanti dibiasakan seperti pertamax. Kalau pertamax ditetapkan dalam dua minggu sekali, untuk sementara premium ditetapkan satu bulan sekali, tapi mungkin akan disesuaikan dalam dua minggu sekali.

Sofyan menambahkan skema harga tersebut juga akan diberlakukan untuk BBM solar yang harganya masih disubsidi pemerintah sebesar Rp1.000/liter.

Menko Perekonomian Ungkap Harga BBM Turun Pada Februari 2015

Penghapusan Subsidi Akan Memangkas 90% Belanja Dalam APBN

Financeroll – Penghapusan subsidi premium diyakini akan memangkas lebih dari 90% belanja subsidi BBM dalam APBN.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil memaparkan pencabutan subsidi premium secara otomatis menghapus alokasi anggaran subsidi premium dalam APBN.

Alokasi belanja subsidi BBM akan menciut dari Rp276 triliun pada APBN 2015 menjadi kurang dari Rp20 triliun dalam RAPBN-P 2015 yang akan diajukan pemerintah ke DPR.

Intinya alokasi subsidi di APBN 2015 Rp276 triliun, skema baru sekarang nilai subsidi BBM jauh, bahkan bisa di bawah Rp20 triliun,.

Sofyan menjelaskan pemerintah akan mengalihkan dana belanja tersebut ke sektor produktif dan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.

Namun tegasnya penambahan belanja pemerintah tidak akan sebesar penghematan dari penghapusan subsidi premium yang jumlahnya lebih dari Rp250 triliun.

Sebagian penghematan tidak bisa dialihkan ke belanja karena pendapatan pemerintah migas turun seiring merosotnya harga minyak dunia.

Turunnya harga minyak dunia ada dua impact, bukan hanya harga bensin ICP kita juga turun.

Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak US$105 per barel pada APBN 2015. Asumsi dalam RAPBN-P 2015 ditetapkan jauh lebih rendah pada US$70 per barel.

Asumsi produksi migas dalam RAPBN-P 2015 juga lebih rendah. Asumsi lifting minyak turun dari 900.000 barel per hari menjadi 849.000 barel per hari, sedangkan lifting gas turun dari 1,25 juta barel setara minyak per hari menjadi 1,12 juta berel setara minyak per hari.

Penghapusan Subsidi Akan Memangkas 90% Belanja Dalam APBN

Penataan Program Kredit Usaha Rakyat Untuk Lebih Tepat Sasaran

Financeroll – Kementerian Koordinator Perekonomian berencana mengevaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena disinyalir dana yang dikucurkan tidak tepat sasaran, sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah ingin menata kembali program KUR yang sudah berjalan sejak 2007 tersebut. Menurutnya, kinerja penyaluran KUR yang dilakukan selama ini belum sesuai ekspektasinya.

“Perlu ada review dulu, apakah KUR ini akan dilanjutkan atau tidak. Saya sudah perintahkan kepada staf saya untuk menilai kinerja KUR. Bahkan, saya dengar kredit macetnya kian buruk, apalagi menjelang pemilu kemarin. Ini kan bahaya banget,” katanya.

Selain itu, penerima KUR selama ini juga banyak yang tidak tepat sasaran. Sofyan menemukan adanya penerima KUR yang ternyata mampu melakukan pinjaman tanpa perlu jaminan dari pemerintah. Akibatnya, penambahan cakupan penerima KUR berjalan lambat.

Selain itu, dia juga menemukan adanya penerima KUR yang tidak menggunakan kreditnya untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, apabila program KUR ingin dilanjutkan, perlu ada revisi atau modifikasi agar KUR yang disalurkan benar-benar bagi orang yang membutuhkan.

“KUR ini akan kami lihat, kalau bagus kita teruskan, yang kurang akan kami perbaiki. Saya tidak mengatakan KUR ini tidak bagus, tetapi mungkin ada yang salah sasaran atau terlalu agresif, makanya harus direview, terutama dari sistemnya,” tuturnya.

Sofyan mengaku pemerintah juga akan mengoptimalkan skema-skema pembiayaan mikro lainnya yang lebih disiplin, seperti program pembiayaan Unit Layanan Modal Mikro atau UlaMM yang diluncurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Kemudian, pemerintah juga membidik pembiayaan mikro oleh Baitul Maal wa Baitul Tamwil (BMT). Sekadar informasi, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyasar para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan.

Seperti diketahui, penyaluran kredit KUR selama ini memang menemui banyak kendala. Sejumlah persoalan muncul, baik dari hulu maupun hilir. Di hulu misalnya, masalah muncul terkait suku bunga, agunan tambahan.

Kemudian, terkait juga kriteria calon penerima KUR yang tepat sasaran, kredit macet (non performing loan/NPL) hingga proses pendampingan. Sementara di hilir ditemukan masalah proses klaim, alokasi kredit, hingga verifikasi atas tagihan.

Sekadar informasi, penyaluran KUR hingga September 2014 mencapai Rp29,76 triliun atau 80,5% dari target tahun ini sebesar Rp37 triliun. Sementara itu, rata-rata NPL secara nasional mencapai 4,2%. Adapun, Bank Syariah Mandiri mencatatkan NPL tertinggi sebesar 20%

Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana masih didominasi oleh sektor perdagangan. Penyaluran di sektor ini mencapai Rp95,1 triliun dengan jumlah debitur mencapai 7,81 juta debitur.

Kemudian, posisi kedua ditempati sektor pertanian dengan nilai penyerapan KUR dari bank pelaksana sebesar Rp29,41 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 1,92 juta debitur. Adapun, total debitur KUR hingga saat ini mencapai 11,90 juta debitur.

Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp27,01 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp25,6 triliun. Sementara, daerah yang paling rendah menyerap KUR, yakni Provinsi Bangka Belitung.

Penataan Program Kredit Usaha Rakyat Untuk Lebih Tepat Sasaran

Dana Alokasi Khusus Untuk Menstimulus Percepatan Layanan Perizinan dan Investasi

Financeroll – Sejalan dengan penyederhanaan perizinan investasi, pemerintah pusat siap memainkan dana alokasi khusus (DAK) untuk menstimulus percepatan layanan perizinan dan investasi menjadi satu atap di setiap daerah.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan DAK akan menjadi budget power yang digunakan pemerintah pusat untuk membentuk one stop service di setiap daerah karena target penyelesaian satu tahun sejak masa awal jabatan Kabinet Kerja.

Sementara, untuk tingkat nasional, dalam tenggat 4 bulan, BKPM pusat harus mampu menjadi national one stop service yang sebenarnya sejak dulu sudah diupayakan dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM).

Gubernur harus lakukan dalam tempo satu tahun. Dan yang menarik presiden mengatakan kalau ini tidak terjadi maka pemerintah akan menggunakan budget power sebagai reward dan punishment terutama dana alokasi khusus, ujarnya

Tak bisa dipungkiri, hingga saat ini, PTSP-PM yang terkualifikasi masih sangat minim. Dari 552 PTSP-PM seluruh Indonesia, baru 36,4% yang sudah terkualifikasi. Tak tanggung-tanggung, ternyata 92% atau sebanyak 93 dari 101 penyelenggara PTSP-PM di kawasan Indonesia bagian timur belum terkualifikasi.

Menurut Sofyan, pelakanaan one stop service di daerah mampu terealiasi dengan baik ketika pemerintah menggunakan budget power lewat DAK. Sayangnya, tidak dijelaskan detil besaran tambahan dana yang akan diberikan ke daerah yang berhasil mewujudkannya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengaku belum mendapatkan gambaran pasti terkait rencana tersebut. Kemenkeu akan melihat secara komprehensif terkait wacana kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut bisa dilakukan selama sesuai dengan formulanya.

DAK itu sudah ada formulanya, tidak bisa diotak-atik. Intinya harus sesuai dengan itu. Dalam UU No. 33/2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam UU tersebut, salah satu kriteria pengalokasian DAK yakni kondisi sarana dan prasarana di daerah. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga akan menukar pendapatan daerah yang hilang dengan DAK sejalan dengan kebijakannya yang menghentikan sementara penerbitan izin kapal ikan berbobot di atas 30 gross ton (GT) oleh daerah.

Ditemui seusai melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan insentif yang diberikan pemerintah lewat penerapan reward and punishment dengan DAK bisa saja dilakukan namun belum tentu menyelesaikan permasalahan keseluruhan yang selama ini menghambat tiap daerah.

Bahwa itu bisa dipacu sebagai insentif, Tapi tentu tidak berarti bahwa dengan itu semua akan selesai persoalannya.

Pemerintah perlu menjajaki instrument-instrumen lain yang bisa semakin mengefektifkan PTSP-PM di tiap daerah. Selama ini yang menjadi kendala daerah yakni kapastias SDM khususnya kemampuan teknis. Artinya, sisi penyedia jasa di lapangan yang harus dibangun terlebih dahulu.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah memang dimungkinkan menggunakan instrument DAK. Namun demikian, persoalan tidak sesederhana itu karena perlu harmoniasasi regulasi untuk mencapai tujuan penarikan investasi.

One stop service tidak hanya satu pintu tapi juga satu jendela.

Sebagai upaya penciptaan iklim investasi yang baik, regulasi-regulasi khususnya di daerah juga harus disinergikan dengan pemerintah pusat.

Dana Alokasi Khusus Untuk Menstimulus Percepatan Layanan Perizinan dan Investasi

Pembenahan Birokrasi Perizinan Investasi Akan Mampu Naikkan Peringkat Indonesia

Financeroll – Pemerintah mengklaim pembenahan birokrasi perizinan investasi yang sedang dilakukan saat ini akan mampu mengangkat lagi peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha di antara negara-negara Asean.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil bahkan yakin tahun depan, peringkat Indonesia bisa berada di bawah 100 dari saat ini di peringkat 114 dari 189 negara, jika komitmen penyederhanaan perizinan investasi dapat dilakukan dengan baik.

Hal-hal yang menjadi hambatan akan stream line sehingga banyak investor datang khususnya dalam FDI.

Dalam laporan bank dunia bertajuk Doing Business: Going Beyond Efficiency yang dipublikasikan Bank Dunia posisi Indonesia naik dari peringkat sebelumnya 120.

Namun, upaya reformasi yang dilakukan Indonesia ini masih jauh dari yang telah dilakukan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam yang naik 21 peringkat menjadi 78 dari sebelumnya 99.

Peringkat Vietnam terkerek signifikan karena negara tersebut mengurangi tarif pajak penghasilan perusahaan lebih dari dua persentase poin sebagai paket stimulus untuk UMKM. Negara tersebut bahkan membentuk Biro Kredit dan Registrasi untuk memudahkan perusahaan.

Bank Dunia menilai Indonesia masih harus terus memperbaiki sistem perizinan dan upah, serta membangun infrastruktur yang mendukung. Salah satu terobosan penting yang dilakukan Indonesia dalam setahun terakhir yaitu kemudahan mendaftarkan usaha melalui sistem online.

Sofyan mengatakan dengan adanya reformasi terkait perizinan akan ada pengurangan biaya khususnya cost of regulations yang selama ini dinilai mahal karena belum satu atap-nya perizinan dan penanaman modal.

Sektor yang perlu digenjot yakni manufaktur karena sektor ini dinilai dapat mengatasi masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Beberapa daerah yang masih memiliki kompetitivitas upah pekerja perlu juga dibantu khususnya dalam penyerapan investasi.

Sayangnya, selama ini, share sektor manufaktur terhadap keseluruhan investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) dalam jangka Januari-September 2014 justru mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Investasi PMA di sektor manufaktur sejak awal tahun hingga September senilai US$10,1 miliar atau sekitar 46,7% dari keseluruhan PMA.

Walaupun masih menjadi penyumbang tersebesar, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dari periode yang sama tahun lalu senilai US$12,1 miliar atau menyumbang sekitar 58,6%.

Sementara untuk PMDN, posisi terakhir tahun ini senilai Rp41,8 triliun atau 36,6%. Walaupun mengalami kenaikan secara nilai dibandingkan tahun lalu Rp38,2 triliun, share terhadap keseluruhan investasi PMDN lebih rendah dari 2013 yang mencapai 40,7%.

Alhasil, penyerapan tenaga kerjanya pun selama ini justru menurun seiring dengan peningkatan nilai investasi.

Terkait dengan infrastruktur, Sofyan mengatakan dengan adanya pengalihan subsidi BBM lewat penaikan harga akan mampu memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan sektor produktif, seperti irigasi yang pada gilirannya akan menarik investor.

Pembenahan Birokrasi Perizinan Investasi Akan Mampu Naikkan Peringkat Indonesia

Pemerintah Akan Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian

Financeroll – Pemerintah memastikan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian koordinator untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil bahkan akan mengagendakan rapat koordinasi minimal seminggu sekali antara kemenko perekonomian dan kemenko kemaritiman beserta kementerian di bawahnya.

Petanya adalah akan melakukan koordinasi bersama antarkemenko, kalau ESDM perlu koordinasi dengan menteri di bawah kemenko perekonomian bisa langsung berhubungan dengan menterinya.

Seperti diketahui, kementerian ESDM juga akan menangani kebijakan yang berkaitan dengan BBM bersubsidi. Posisi ini tentunya secara otomatis akan memasukkan kementerian tersebut dalam lingkaran koordinasi dengan kementerian keuangan yang secara struktural kabinet berada di bawah kemenko perekonomian.

Salah satu fokus yang ingin dituju pemerintah lewat penguatan koordinasi tersebut yakni upaya penyederhaan perizinan di masing-masing kementerian khususnya bidan perekonomian maupun kemaritiman yang pada gilirannya akan menarik investor.

Sementara target waktu untuk mengurus perizinan, Sofyan tidak menyebutkan dengan detil target yang ingin dicapai, intinya sesingkat-singkatnya. Dia hanya menegaskan prioritas penyederhanaan ada pada sektor yang paling punya dampak besar.

Akan dilakukan di semua sektor karena selama ini banyak aturan yang tidak mencitpakan nilai tambah tapi menghambat, misalkan izin ukm, yang inginnya satu saja.

Seperti diketahui, di masa akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, pemerintah telah memformulasikan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan suatu badan penanaman modal (PM) yang menjadi satu atap dengan PTSP.

Hingga saat ini sudah ada 552 daerah penyelenggara PTSP-PM yang terdiri atas 34 tingkat provinsi, 413 tingkat kabupaten, 98 tingkat kota, 5 tingkat kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), dan 2 kawasan ekonomi khusus (KEK).

Dari 552 daerah, baru 493 daerah yang penyelenggaraan PTSP-nya terbentuk. Dari jumlah tersebut, baru 303 daerah yang fungsi PM pada PTSP yang terbentuk digabung menjadi satu atap. Sisanya, sekitar 190 daerah masih memisah fungsi PM pada PTSP.

Pemerintah Akan Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian

Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil Punya Kompetensi dan Kapabilitas

Financeroll – Guru Besar Ekonomi dan Wakil Rektor IPB Hermanto Siregar menilai Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil sudah cukup memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk mengisi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Kabinet baru harus diberi waktu untuk bekerja dan membuktikan Presiden Jokowi-JK tidak salah pilih. Salah satu program jangka pendek yang krusial, ungkapnya, adalah mengamankan pasokan pangan dan kebutuhan pokok lain untuk menekan inflasi.

Kalau mau ada pencabutan subsidi BBM, pasokan pangan harus tersedia, harga tidak fluktuatif dan mudah diakses. Pupuk juga demikian. Karena kalau sampai 2 hal ini lolos, pasti akan ribut dan kepercayaan masyarakat langsung turun.

Untuk Menteri Pertanian yang ditempat oleh Amran Sulaiman, ada kemungkinan Kementerian Pertanian akan lebih solution-oriented.

Sebelum-sebelumnya dipeganag menteri dari parpol, sekarang pelaku usaha. Ada optimisme ke pertanian. Target utama yang tetap swasebada harus tercapai seperti platform Pak Presiden.

Ada baiknya Menteri Perdagangan fokus ke perdagangan dalam negeri yang masih kacau. Contohnya adanya penimbunan bahan pangan yang merugikan petani.

Di sisi energi, dijabarkan dalam jangka pendek subsidi BBM harus dicabut untuk memberi ruang lebih bagi program-program yang dicanangkan Presiden, seperti membangun waduk, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar.

Keuangan tersandera oleh subsidi BBM. Jadi perencanaan pencabutan subsidinya harus bagus. Dan itu tugas pertama Menteri ESDM bersama Menteri Keuangan.

Bambang Brodjonegoro dan Sofyan Djalil Punya Kompetensi dan Kapabilitas

Pemerintah Lembur Selesaikan Pekerjaan

Financeroll – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah sekarang bakal kerja lembur guna menyelesaikan pekerjaan agar tidak menjadi beban bagi pemerintah periode mendatang.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengungkapkan dengan bersepakat untuk lembur pada hari Sabtu (18/10) – Minggu (19/10) untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap perlu.

Hal tersebut agar pada Senin (20/10) saat serah terima tidak ada lagi beban bagi pemerintah mendatang yang sudah akan dipimpin Presiden terpilih Joko Widodo.

Terkait dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini juga dijabat Menko Perekonomian, ia mengatakan terkait dengan Kementerian ESDM, semua hal juga akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

“Jangan hambat kalau bisa ditandatangani sekarang. Kalau tidak jangan dipaksakan, saya tidak mau ada kesan pemaksaan,” ujar Chairul.

Menko Perekonomian menegaskan semua progres masalah perekonomian direncanakan akan diselesaikan sampai batas akhir pemerintahan Presiden SBY.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan sektor industri kreatif tidak dipandang remeh karena pertumbuhannya terus berkontribusi, baik kepada perekonomian maupun penciptaan lapangan pekerjaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Kreatif menjelaskan sekarang ini industri kreatif tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, karena ekonomi kreatif sudah berkembang dan terus berkembang mulai dari periklanan, industri konten sampai ke perfilman.

Untuk menangani ke 15 subsektor ekonomi kreatif, diperlukan pemimpin yang mampu membuat kebijakan dan program yang dapat mempercepat pengembangan industri kreatif serta memiliki pengalaman yang mumpuni.

Untuk itu akan diusulkan agar pemerintah dapat mengelompokkan beberapa subsektor ekonomi kreatif dalam suatu direktorat jenderal, sehingga dalam struktur Kementerian diharapkan ada beberapa Dirjen yang menangani khusus ke-15 subsektor ekonomi kreatif.

Kadin mengusulkan sedikitnya ada empat Dirjen, yakni Dirjen Film, Video, Fotografi, Televisi dan Radio; Dirjen Desain, Arsitek, Kerajinan dan Fesyen; Dirjen Riset Pengembangan, Permainan Interaktif (Game), Teknologi Informasi, Penerbitan dan Percetakan; serta Dirjen Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Musik, Periklanan dan Kuliner.

Pemerintah Lembur Selesaikan Pekerjaan