Penataan Program Kredit Usaha Rakyat Untuk Lebih Tepat Sasaran

Financeroll – Kementerian Koordinator Perekonomian berencana mengevaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena disinyalir dana yang dikucurkan tidak tepat sasaran, sehingga tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah ingin menata kembali program KUR yang sudah berjalan sejak 2007 tersebut. Menurutnya, kinerja penyaluran KUR yang dilakukan selama ini belum sesuai ekspektasinya.

“Perlu ada review dulu, apakah KUR ini akan dilanjutkan atau tidak. Saya sudah perintahkan kepada staf saya untuk menilai kinerja KUR. Bahkan, saya dengar kredit macetnya kian buruk, apalagi menjelang pemilu kemarin. Ini kan bahaya banget,” katanya.

Selain itu, penerima KUR selama ini juga banyak yang tidak tepat sasaran. Sofyan menemukan adanya penerima KUR yang ternyata mampu melakukan pinjaman tanpa perlu jaminan dari pemerintah. Akibatnya, penambahan cakupan penerima KUR berjalan lambat.

Selain itu, dia juga menemukan adanya penerima KUR yang tidak menggunakan kreditnya untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, apabila program KUR ingin dilanjutkan, perlu ada revisi atau modifikasi agar KUR yang disalurkan benar-benar bagi orang yang membutuhkan.

“KUR ini akan kami lihat, kalau bagus kita teruskan, yang kurang akan kami perbaiki. Saya tidak mengatakan KUR ini tidak bagus, tetapi mungkin ada yang salah sasaran atau terlalu agresif, makanya harus direview, terutama dari sistemnya,” tuturnya.

Sofyan mengaku pemerintah juga akan mengoptimalkan skema-skema pembiayaan mikro lainnya yang lebih disiplin, seperti program pembiayaan Unit Layanan Modal Mikro atau UlaMM yang diluncurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Kemudian, pemerintah juga membidik pembiayaan mikro oleh Baitul Maal wa Baitul Tamwil (BMT). Sekadar informasi, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyasar para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan.

Seperti diketahui, penyaluran kredit KUR selama ini memang menemui banyak kendala. Sejumlah persoalan muncul, baik dari hulu maupun hilir. Di hulu misalnya, masalah muncul terkait suku bunga, agunan tambahan.

Kemudian, terkait juga kriteria calon penerima KUR yang tepat sasaran, kredit macet (non performing loan/NPL) hingga proses pendampingan. Sementara di hilir ditemukan masalah proses klaim, alokasi kredit, hingga verifikasi atas tagihan.

Sekadar informasi, penyaluran KUR hingga September 2014 mencapai Rp29,76 triliun atau 80,5% dari target tahun ini sebesar Rp37 triliun. Sementara itu, rata-rata NPL secara nasional mencapai 4,2%. Adapun, Bank Syariah Mandiri mencatatkan NPL tertinggi sebesar 20%

Dari sisi sektor ekonomi, penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana masih didominasi oleh sektor perdagangan. Penyaluran di sektor ini mencapai Rp95,1 triliun dengan jumlah debitur mencapai 7,81 juta debitur.

Kemudian, posisi kedua ditempati sektor pertanian dengan nilai penyerapan KUR dari bank pelaksana sebesar Rp29,41 triliun, dengan jumlah debitur mencapai 1,92 juta debitur. Adapun, total debitur KUR hingga saat ini mencapai 11,90 juta debitur.

Dari sebaran wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp27,01 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp25,6 triliun. Sementara, daerah yang paling rendah menyerap KUR, yakni Provinsi Bangka Belitung.

Penataan Program Kredit Usaha Rakyat Untuk Lebih Tepat Sasaran

Pembenahan Birokrasi Perizinan Investasi Akan Mampu Naikkan Peringkat Indonesia

Financeroll – Pemerintah mengklaim pembenahan birokrasi perizinan investasi yang sedang dilakukan saat ini akan mampu mengangkat lagi peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha di antara negara-negara Asean.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil bahkan yakin tahun depan, peringkat Indonesia bisa berada di bawah 100 dari saat ini di peringkat 114 dari 189 negara, jika komitmen penyederhanaan perizinan investasi dapat dilakukan dengan baik.

Hal-hal yang menjadi hambatan akan stream line sehingga banyak investor datang khususnya dalam FDI.

Dalam laporan bank dunia bertajuk Doing Business: Going Beyond Efficiency yang dipublikasikan Bank Dunia posisi Indonesia naik dari peringkat sebelumnya 120.

Namun, upaya reformasi yang dilakukan Indonesia ini masih jauh dari yang telah dilakukan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam yang naik 21 peringkat menjadi 78 dari sebelumnya 99.

Peringkat Vietnam terkerek signifikan karena negara tersebut mengurangi tarif pajak penghasilan perusahaan lebih dari dua persentase poin sebagai paket stimulus untuk UMKM. Negara tersebut bahkan membentuk Biro Kredit dan Registrasi untuk memudahkan perusahaan.

Bank Dunia menilai Indonesia masih harus terus memperbaiki sistem perizinan dan upah, serta membangun infrastruktur yang mendukung. Salah satu terobosan penting yang dilakukan Indonesia dalam setahun terakhir yaitu kemudahan mendaftarkan usaha melalui sistem online.

Sofyan mengatakan dengan adanya reformasi terkait perizinan akan ada pengurangan biaya khususnya cost of regulations yang selama ini dinilai mahal karena belum satu atap-nya perizinan dan penanaman modal.

Sektor yang perlu digenjot yakni manufaktur karena sektor ini dinilai dapat mengatasi masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Beberapa daerah yang masih memiliki kompetitivitas upah pekerja perlu juga dibantu khususnya dalam penyerapan investasi.

Sayangnya, selama ini, share sektor manufaktur terhadap keseluruhan investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) dalam jangka Januari-September 2014 justru mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Investasi PMA di sektor manufaktur sejak awal tahun hingga September senilai US$10,1 miliar atau sekitar 46,7% dari keseluruhan PMA.

Walaupun masih menjadi penyumbang tersebesar, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dari periode yang sama tahun lalu senilai US$12,1 miliar atau menyumbang sekitar 58,6%.

Sementara untuk PMDN, posisi terakhir tahun ini senilai Rp41,8 triliun atau 36,6%. Walaupun mengalami kenaikan secara nilai dibandingkan tahun lalu Rp38,2 triliun, share terhadap keseluruhan investasi PMDN lebih rendah dari 2013 yang mencapai 40,7%.

Alhasil, penyerapan tenaga kerjanya pun selama ini justru menurun seiring dengan peningkatan nilai investasi.

Terkait dengan infrastruktur, Sofyan mengatakan dengan adanya pengalihan subsidi BBM lewat penaikan harga akan mampu memberikan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan sektor produktif, seperti irigasi yang pada gilirannya akan menarik investor.

Pembenahan Birokrasi Perizinan Investasi Akan Mampu Naikkan Peringkat Indonesia

Sidang Kabinet Tidak Membahas Harga BBM

Financeroll – Sidang kabinet pertama tidak membahas tentang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan permasalahan itu akan dibahas dalam pertemuan khusus. Intinya belum dibahas masalah itu karena akan diadakan rapat khusus masalah tersebut.

Sofyan Djalil tidak menjawab ketika ditanya apakah harga BBM akan dinaikkan 1 November 2014 sesuai dengan isu yang beredar belakangan ini. Namun mantan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I 2004-2009 tersebut mengatakan bahwa masalah ini sangat penting.

“Tunggu saja beritanya. Ada rapat secara khusus kan begitu penting masalah ini, begitu rapat nanti anda akan tahu,” jelasnya

Sofyan mengaku belum tahu rapat khusus itu akan dilakukan oleh jajaran kementerian terkait. Yang jelas dalam waktu dekat akan diadakan rapat khusus membahas soal kenaikan harga BBM.

Sidang Kabinet Tidak Membahas Harga BBM