Penghapusan Subsidi Akan Memangkas 90% Belanja Dalam APBN

Financeroll – Penghapusan subsidi premium diyakini akan memangkas lebih dari 90% belanja subsidi BBM dalam APBN.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil memaparkan pencabutan subsidi premium secara otomatis menghapus alokasi anggaran subsidi premium dalam APBN.

Alokasi belanja subsidi BBM akan menciut dari Rp276 triliun pada APBN 2015 menjadi kurang dari Rp20 triliun dalam RAPBN-P 2015 yang akan diajukan pemerintah ke DPR.

Intinya alokasi subsidi di APBN 2015 Rp276 triliun, skema baru sekarang nilai subsidi BBM jauh, bahkan bisa di bawah Rp20 triliun,.

Sofyan menjelaskan pemerintah akan mengalihkan dana belanja tersebut ke sektor produktif dan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima.

Namun tegasnya penambahan belanja pemerintah tidak akan sebesar penghematan dari penghapusan subsidi premium yang jumlahnya lebih dari Rp250 triliun.

Sebagian penghematan tidak bisa dialihkan ke belanja karena pendapatan pemerintah migas turun seiring merosotnya harga minyak dunia.

Turunnya harga minyak dunia ada dua impact, bukan hanya harga bensin ICP kita juga turun.

Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak US$105 per barel pada APBN 2015. Asumsi dalam RAPBN-P 2015 ditetapkan jauh lebih rendah pada US$70 per barel.

Asumsi produksi migas dalam RAPBN-P 2015 juga lebih rendah. Asumsi lifting minyak turun dari 900.000 barel per hari menjadi 849.000 barel per hari, sedangkan lifting gas turun dari 1,25 juta barel setara minyak per hari menjadi 1,12 juta berel setara minyak per hari.

Penghapusan Subsidi Akan Memangkas 90% Belanja Dalam APBN

Bappenas Perkirakan Kebutuhan Infrastruktur APBN Capai Rp2.216 Triliun

Financeroll – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur melalui APBN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mencapai Rp2.216 triliun, atau 40% dari total kebutuhan.

Dengan demikian, pemerintah setidaknya harus mampu mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp443,2 triliun per tahun agar target pembangunan infrastruktur dari Kabinet Kerja dapat diwujudkan di akhir 2019 mendatang.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna mengatakan kebutuhan tersebut masih merupakan draft rencana pemerintah. Draft tersebut akan terlebih dahulu dikonsultasikan di lima wilayah.

Jadi ini jelas, kemungkinan adanya perubahan itu terbuka, dan biasanya perubahannya itu cenderung naik bukan turun. Soalnya, ketika dikonsultasikan ke daerah, pemda seringkali membutuhkan tambahan ini itu.

Draft tersebut baru akan mengikat hingga lima tahun mendatang ketika perpres mengenai RPJMN sudah ditandatangani oleh presiden. Perpres RPJMN tersebut biasanya terbit antara 15-20 Desember 2014.

Bappenas Perkirakan Kebutuhan Infrastruktur APBN Capai Rp2.216 Triliun