Pemerintah Segera Mengisi 8 Pejabat Pimpinan BUMN

Financeroll – Delapan kursi bos perusahaan pelat merah tengah kosong, dan dalam waktu dekat pemerintah akan menentukan direktur utama BUMN menyusul telah ditetapkannya bos baru di PT Pertamina (Persero) serta PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Tercatat, tiga kursi bos emiten badan usaha milik negara (BUMN) yang kosong akan segera terisi dengan dilakukannya seleksi calon-calon direksi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.

Ketiga kursi direktur utama emiten BUMN itu adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, yang ditinggalkan Arief Yahya setelah menjadi Menteri Pariwisata.

Kemudian, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang ditinggalkan Dwi Soetjipto menjadi dirut PT Pertamina (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang akan ditinggalkan Emirsyah Satar akibat masa jabatannya berakhir.

Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah meminta tim asesor untuk melakukan asesmen terhadap calon-calon direksi emiten BUMN.

Kalau Telkom asesmen sudah selesai, sedangkan Garuda dan Semen Indonesia masih dalam proses.

Calon direksi yang diseleksi, berasal dari internal dan eksternal. Calon-calon terbaik, nantinya akan direkomendasikan kepada tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah menyeleksi minimal tiga calon bagi masing-masing posisisi dirut emiten BUMN. Tim asasemen eksternal hanya melaporkan kepada Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno untuk kemudian diasasemen di tim penilai akhir.

Rini Soemarno mengatakan syarat utama bagi calon direksi BUMN adalah memiliki kompetensi untuk memimpin perusahaan kelas global. Hal itu dimaksudkan sebagai persiapan BUMN untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang akan mulai berlaku tahun depan.

Asasemen yang dilakukan Kementerian BUMN diklaim memiliki perbedaan pada sisi kompetensi global dibandingkan periode sebelumnya. Asasemen lokal BUMN dinilai memiliki standar lebih rendah bila dibandingkan global assasement.

Sekarang semua tim manajemen direksi yang dalam proses asasemen seperti Pertamina, Garuda, Telkom, akan diasesmen dengan standar global.

Asasemen global tersebut menjadi salah satu bentuk kesiapan perusahaan-perusahaan pelat merah dalam menghadapi MEA. Tahun depan, BUMN harus siap untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berstandar global.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan efisiensi dengan cara merampingkan jumlah direksi BUMN sesuai dengan kebutuhan. Perampingan direksi akan dilakukan seperti yang terjadi pada PT Pertamina (Persero).

Seleksi dirut BUMN akan tetap dilakukan melalui tahap yang ketat termasuk meminta asasemen dari lembaga konsultan sumber daya manusia (SDM) independen. Pemerintah menunjuk dua konsultan eksternal yakni PT Bianaman Utama-PPM dan PT Daya Dimensi Indonesia.

Berdasarkan sumber di Kementerian BUMN, untuk posisi Dirut Garuda Indonesia, nama Dirut PT Citilink Indonesia Arif Wibowo telah empat kali dipanggil oleh Rini. Belum diketahui, pemanggilan Arif tersebut merupakan bagian dari proses seleksi bos maskapai pelat merah tersebut.

Selain tiga emiten BUMN, terdapat 4 kursi dirut BUMN lainnya juga masih kosong. Diantaranya PT Pindad (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Bulog, dan Perum Navigasi.

Garuda dan Telkom, telah menjadwalkan untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan ini. Sedangkan, Semen Indonesia belum mengumumkan rencana RUPSLB karena Dwi Soetjipto baru mundur secara resmi pada Senin (1/12/2014) lalu.

Kekosongan posisi juga terjadi di sejumlah kursi komisaris BUMN. Komisaris PT Pertamina Bambang Brojonegoro mengundurkan diri dari jabatannya karena diangkat sebagai Menteri Keuangan.

Kemudian, Basuki Hadi Muljono, komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, yang diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta M. Nasir Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang diangkat sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja diharuskan untuk melepas jabatan lain termasuk jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN. Hal itu dilakukan guna menghindari konflik kepentingan pada jabatan tersebut.

Berikut daftar kursi kosong pejabat BUMN:

BUMN (Posisi)

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (direktur utama)

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (direktur utama)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (direktur utama)

PT Pindad (Persero) (direktur utama)

PT Angkasa Pura II (Persero) (direktur utama)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (direktur utama)

Perum Bulog (direktur utama)

Perum Navigasi (direktur utama)

PT Pertamina (Persero) (komisaris)

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (komisaris)

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (komisaris)

Pemerintah Segera Mengisi 8 Pejabat Pimpinan BUMN

Rini Mariani Soemarno Jabat Menteri BUMN di Kabinet Kerja

Financeroll – Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019.

Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan “Kabinet Kerja” di halaman Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014), pukul 17:15 WIB. Seluruh calon menteri hadir mengenakan seragam putih.

“Beliau adalah dari kalangan professional, kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, pekerja keras. Dia ketua tim transisi, pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya menilai dia sebagai pekerja yang cepat, eh bukan, tercepat, dia lincah,” ujar Presiden Jokowi.

Rini menggantikan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Dahlan Iskan yang menjabat sejak 19 Oktober 2011 menggantikan menteri sebelumnya Mustafa Abubakar.

Berdasarkan catatan Rini Soemarno cukup lama masuk ke dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Rini ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kantor Transisi.

Bekas Menteri Perindusterian dan Perdagangan pada kabinet Gotong Royong 2001-2004 ini memang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Wanita kelahiran Maryland Amerika Serikat, 9 Juni 1958 ini pertama kali memasuki birokrasi pemerintahan saat menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Jakarta pada 1998.

Dia mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Wellesly College Massachusetts AS pada 1981. Dia menjabat sebagai Menperindag menggantikan Luhut Binsar Panjaitan dan kemudian diteruskan oleh Mari Elka Pangestu.

Rini menjadi Menperidag ke-29 dengan masa jabatan 10 Agustus 2001 hingga 22 Oktober 2004. Mantan istri Soewandi ini memiliki 3 orang anak. Sebelum bercerai, Rini dikenal dengan nama Rini M. Soewandi.

Perjalanan karir profesional Rini memang cukup panjang. Rini terakhir kali memegang jabatan sebagai Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia.

Pada awal karirnya, Rini menjabat Pengurus Pinjaman Bank Dunia untuk Negara-negara Asia Afrika, Departemen Keuangan Amerika Serikat, AS (1979-1980).

Dia kemudian berkarir sebagai Trainee Departemen Keuangan AS, Office of Multilateral Development Bank, AS (1981-1982). Namun, Rini kemudian kembali ke Indonesia dengan menjadi Trainee Citibank N.A, Jakarta (1982).

Karier Rini gemilang di Citibank. Dia kemudian diapuk menjadi Asisten Manager Citibank N.A, Jakarta (1982-1983), lalu Manager Citibank N.A, Jakarta (1984-1988), Asisten Vice President Citibank N.A, Jakarta (1986-1988), hingga menjadi Vice President Citibank N.A, Jakarta (1988-1989).

Pindah dari Citibank, Rini menjadi GM Finance Division PT Astra International, Jakarta (1989). Setahun kemudian, Rini langsung ditunjuk menjadi Direktur Keuangan PT Astra International, Jakarta (1990).

Di Group Astra, Rini menduduki pucuk pimpinan dengan menjabat sebagai Direktur Utama PT Astra International Tbk., Jakarta (1998-2000).

Disela-sela itu, Rini sempat menjabat sebagai Komisaris Bank Universal, Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors, Komisaris PT Bursa Efek Jakarta, dan Komisaris PT Astra Agri Lestari.

Lepas dari Group Astra, Rini kemudian menjabat sebagai Komisaris PT Agrakom – Bidang Bisnis Internet, Jakarta (2000). Kemudian Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo (2000-2001), dan Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia (2005).

Selain itu, Rini juga memiliki kegiatan di luar perusahaan dengan menjadi Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), dan Penasihat Ahli Keuangan Koperasi Pegawai Negeri, khususnya pada Bank Kesejahteraan Ekonomi.

Kendati demikian, rekam jejak Rini sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Bank Indonesia (BLBI) pada Juni 2013.

Joko Widodo pernah menyatakan keyakinan atas kredibilitas Rini Soemarno meski pernah diperiksa KPK. “Jangan bilang diduga-duga. tidak boleh menduga seperti itu. Kalau sudah ditangkap, itu baru bisa,” ujar Jokowi pada Agustus lalu.

Rini Mariani Soemarno Jabat Menteri BUMN di Kabinet Kerja