Kamar Dagang dan Industri Jabar Akan Lindungi Pelaku Industri Kreatif Saat MEA 2015

Financeroll – Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten/kota di kawasan ini menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk melindungi pelaku industri kreatif untuk menghadapi pasar bebas Asean.

Wakil Ketua Kadin Bidang Industri dan Industri Kreatif Dedy Widjaja mengatakan industri kreatif diyakini mampu menopang perekonomian dalam negeri saat pasar bebas Asean.

Pasalnya, industri kreatif ini benar-benar diciptakan hasil dari inovasi dan kreativitas pelaku dalam negeri. Sehingga hasil produk yang diciptakan sulit dijiplak negara lain.

Negara seperti China mengurangi infiltrasi budaya asing dengan menggenjot industri kreatif. Sektor ini menjadi ujung tombak yang bisa menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

Kebijakan strategis itu bisa berupa alokasi anggaran yang memadai yang mampu mensinergikan potensi sekaligus meniadakan hambatan yang ada.

Selama ini pelaku industri kreatif mayoritas masih berskala kecil dan menengah sehingga memerlukan keberpihakan prioritas dari pemerintah.

Selama ini mereka mayoritas berjuang dengan modal seadanya. Jika pemerintah lebih memprioritaskan mereka, maka produk yang dihasilkan bisa lebih berdaya saing.

Penggunaan sistem digital pada produk industri kreatif dapat berefek positif pada perekonomian. Pasalnya, sistem digital dapat membuat segala sesuatunya menjadi lebih efektif dan efisien.

Digital pun berpengaruh positif pada industri kreatif. Soalnya, digital menjadi bagian industri kreatif.

Kamar Dagang dan Industri Jabar Akan Lindungi Pelaku Industri Kreatif Saat MEA 2015

Dosen Harus Lakukan Inovasi dan Kreatif Hadapi MEA 2015

Financeroll – Para dosen diminta melakukan inovasi dan kreatif dalam pembelajaran kepada mahasiswanya terkait menyambut masyarakat ekonomi Asean 2015, kata Rektor Universitas Budi Luhur Jakarta, Hapsoro Tri Utomo.

Dosen pun dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebudiluhuran dalam mata kuliah. Sebab, kemajuan teknoloi dan informasi saat ini menuntut setiap orang untuk kreatif agar tidak menjadi penonton, mengingat mulai tahun 2015 telah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean.

Artinya ialah setiap orang terutama tenaga pendidik harus memiliki kemampuan lebih untuk bisa bersaing dan mampu menjadi contoh bagi mahasiswa. Karena akan masuknya warga asing ke Indonesia terkait MEA, maka para dosen harus bisa melakukan inovasi dan kreatif dalam pembelajaran.

Sementara itu Pendiri Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Djaetun HS mengatakan pendidikan dewasa ini masih lebih mengutamakan ranah kognitif dan sedikit mengabaikan ranah yang lain seperti afektif dan psikomotorik.

Akibatnya ialah banyak manusia cerdas dan terampil yang dihasilkan oleh pendidikan, namun kurang memiliki komitmen terhadap ucapan, sikap dan perbuatan serta nilai-nilai budi pekarti yang luhur.

Maka itu, sangat ia menekankan pentingnya nilai-nilai budi luhur yang dapat diaplikasikan atau diimplementasikan oleh semua civitas akademika.

Berbicara mengenai budi luhur adalah tentang untuk mengajak orang menjadi baik. Dengan menjadi orang baik, maka kebaikan itu bukan hanya bermanfaat pada diri sendiri tetapi juga sesamanya.

Kebudiluhuran sangat terkait dengan ibu, karena ibu memiliki peran sangat penting dalam pembangunan karakter sejak dari kandungan hingga dewasa. Oleh karena itu jika bangsa ini akan melakukan revolusi mental, maka kuncinya adalah Ibu.

Dosen Harus Lakukan Inovasi dan Kreatif Hadapi MEA 2015

Tantangan Industri Asuransi Tahun 2015

Financeroll – Tahun 2015, industri asuransi akan menghadapi masa yang berbeda. Tantangan akan terus ada, namun peluang juga terbuka di depan mata. Tinggal bagaimana para pelaku industri memanfaatkan perannya.

Perubahan besar yang akan terjadi pada 2015 adalah dibukanya pasar bebas ASEAN atau yang biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri asuransi di Indonesia.

Jika mengacu pada analisis Swiss Re, secara umum integrasi ekonomi dan keuangan dapat mengarah ke penetrasi asuransi yang lebih tinggi di pasar-pasar yang belum berkembang seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Namun, peningkatan penetrasi tersebut membutuhkan jangka waktu yang panjang dan bertahap. “Sekitar 5 sampai 10 tahun,” ujar Benny Waworuntu, Head of Indonesia, Asia, dan Direktur Swiss Re.

Beberapa hal positif akan menjadi implikasi pada perusahaan asuransi, terutama bagi perusahaan asuransi yang sudah besar. Mereka akan memperoleh keuntungan dari akses yang lebih mudah ke negara lain di ASEAN dan dari economies of scale-nya.

Akan tetapi, bagi perusahaan asuransi kecil, tekanan dan persaingan yang meningkat akan menjadi keniscayaan yang harus dihadapi.

Tantangan lain adalah terkait keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Peraturan Presiden (Perpres) sudah mengamanatkan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2015 nanti. Namun, skema CoB masih menjadi persoalan antara BPJS dan perusahaan asuransi.

Tantangan Industri Asuransi Tahun 2015

SCG Akuisisi Indoris untuk Mengukuhkan Bisnis Kertas di Indonesia

Thai Containers Group Company Limited (TCG), sebuah perusahaan patungan (joint venture) 70:30 antara SCG Paper Public Company Limited dan Rengo Company Limited (Jepang), telah mengakuisisi 90% saham pada PT Indoris Printingdo (Indoris). Transaksi ini memiliki nilai perusahaan (enterprise value) sebesar 102,5 miliar rupiah termasuk utang sebesar 21 miliar rupiah, pada Kamis (18/12).

FINANCEROLL – Langkah ini dilakukan SCG untuk mengembangkan produk yang lebih bernilai tambah tinggi, memperkuat bisnis kertasnya di Indonesia, serta meningkatkan daya saing dan menjadi pemimpin bisnis berkelanjutan di kawasan ASEAN. Indoris sendiri merupakan sebuah pabrik produk kemasan berkualitas tinggi, khususnya untuk pelanggan multinasional yang berbasis di Indonesia. Dengan kapasitas gabungan sebesar 8.000 ton per tahun, produksi utamanya adalah produk dengan nilai tambah tinggi, seperti offset cartons. Pabrik Indoris yang berlokasi di Tangerang, sekitar 40 kilometer di barat Jakarta, telah tercatat melakukan penjualan senilai 53,55 miliar rupiah pada 2013.

Kan Trakulhoon, Presiden dan CEO SCG mengatakan, “Investasi ini mencerminkan tekad dari SCG untuk terus mengembangkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi, yang memungkinkan peningkatan daya saing dan keberlanjutan, serta untuk meningkatkan kemampuan strategis SCG dalam memasuki pasar kemasan di Indonesia. Setelah akuisisi atas PT Primacorr Mandiri pada September 2013, SCG tetap berkomitmen untuk menggunakan kesempatan pertumbuhan ini untuk menjadi pemimpin bisnis berkelanjutan di kawasan ASEAN.”

 

SCG, sebagai perusahaan konglomerat terkemuka di kawasan ASEAN, terdiri dari tiga bisnis utama, yakni SCG Cement, SCG Chemicals, dan SCG Paper. Dengan lebih dari 200 perusahaan dan sekitar 49.000 karyawan, SCG menciptakan dan mendistribusikan produk dan layanan yang menjawab kebutuhan saat ini dan masa depan konsumen yang inovatif.

Dengan keyakinan pada potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk mendukung pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan, SCG terus memperluas operasinya dalam mengejar menjadi pemimpin bisnis yang berkelanjutan di kawasan ASEAN sesuai dengan visi SCG. Baru-baru ini, SCG juga telah berinvestasi di beberapa proyek di seluruh kawasan ASEAN di antaranya adalah pabrik semen greenfield pertama yang terintegrasi di Indonesia dan Myanmar, akuisisi Prime Group Joint Stock Company, produsen keramik terkemuka di Vietnam, dan akuisisi PT Primacorr Mandiri, produsen kemasan terkemuka di Indonesia.

SCG mulai mengoperasikan bisnisnya di Indonesia pada tahun 1995 dan secara bertahap telah  memperluas investasi dalam berbagai macam bisnis seperti PVC, ubin keramik, dan joint venture dengan mitra lokal dalam bisnis bahan bangunan. Saat ini, SCG memiliki sekitar 6.500 karyawan di Indonesia dan 23 perusahaan di berbagai industri termasuk semen dan bahan bangunan, kimia, dan manufaktur kertas. (Lukman Hqeem | @hqeem)

SCG Akuisisi Indoris untuk Mengukuhkan Bisnis Kertas di Indonesia

PT Bank Jateng Perkuat Pembiayaan Eskpor Hadapi MEA 2015

Financeroll – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng fokus memperkuat basis pembiayaan ekspor di berbagai sektor bisnis, melalui berbagai kantor cabang yang memiliki usaha kecil dan menengah berbasis ekspor.

Kepala Layanan Perdagangan Luar Negeri Bank Jateng Andreas Budi H memaparkan pada tahun depan akan membuka layanan bank devisa di kantor cabang Magelang. Namun tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan layanan bank devisa di beberapa kantor cabang lainnya.

Apalagi tahun depan implementasi Masyarakat Ekonomi Asean berpotensi dapat meningkatkan transaksi pembiayaan untuk ekspor dan impor.

Selain itu perseoran melihat potensi pasar ekspor di Jateng cukup bagus seiring dengan perekonomian tahun depan yang diprediksi kian membaik.

Adapun sasaran pembiayaan mencakup sektor unggulan, seperti furniture, perdagangan, kerajinan dengan tujuan ekspor Amerika Serikat, Eropa, Jepang serta Taiwan.

Dengan melihat sektor kerajinan mebel menjadi salah satu sektor pembiayaan ekspor dengan serapan paling besar. Contohnya di Jepara dan Solo, kegiatan ekspor cukup bagus.

Fasilitas produk devisa yang paling banyak dimanfaatkan debitor, meliputi incoming transfer, outgoing transfer, letter of credit (LC), dan kredit ekspor, serta money changer.

Untuk menunjang keamanan produknya, Bank Jateng juga bekerja sama dengan asuransi untuk mitigasi risiko ekspor. Sedangkan fasilitas impor belum banyak dimanfaatkan masyarakat Jateng.

Di samping memberikan fasilitas pembiayaan, Bank Jateng juga memberikan service excelent untuk eksportir mulai dari pengenalan pembayaran ekspor impor, cross selling antara buyer dan nasabah eksporter.

Melihat potensi ini sangat bagus mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi luar negeri pada sektor ekspor tergolong tinggi.

Saat ini, tercatat ada lima kantor cabang Bank Jateng yang melayani pembiayaan ekspor antara lain, Semarang, Jepara, Solo, Cilacap dan Tegal. Sebagai institusi perbankan di Jateng yang memiliki merket tersendiri, kata Andreas, Bank Jateng memiliki hasrat kuat dalam menjadikan champion regional sebagai penggerak perekonomian daerah.

Berperan sebagai salah satu penopang perekonomian di Jateng khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bank Jateng mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan total aset mencapai Rp39,14 triliun selama triwulan III/2014. Nilai aset naik Rp8,44 triliun atau tumbuh 27,7% year to date (y-t-d) dari laporan keuangan Desember 2013 senilai Rp30,7 triliun.

Pertumbuhan itu ditopang oleh kenaikan jumlah kredit senilai Rp24,9 triliun atau meningkat 17,4 % dari posisi akhir Desember 2013 senilai Rp21,2 triliun. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perseroan hingga September senilai Rp34,5 triliun atau tumbuh 41% (y-t-d).

PT Bank Jateng Perkuat Pembiayaan Eskpor Hadapi MEA 2015

Industri Kecil Menengah Sulawesi Utara Butuh Inovasi Kemasan Hadapi MEA 2015

Financroll – Industri kecil menengah (IKM) di Provinsi Sulawesi Utara membutuhkan inovasi kemasan dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

IKM di Sulut cukup banyak dan berkualitas, namun masih memerlukan kemasan yang lebih baik dan berinovasi agar siap menghadapi pasar bebas di negara-negara Asean tersebut.

Masih banyak IKM di Sulut hanya menggunakan kemasan manual, sehingga membutuhkan bantuan untuk lebih meningkatkan kualitas produknya.

Jika kemasan sudah bagus, maka kualitas produk yang dihasilkan akan semakin baik dan bertahan cukup lama.

Beberapa bulan lalu ada beberapa IKM pangan di Sulut mendapatkan bantuan kemasan dari kementerian, Oleh karena itu, akan terus melakukan sosialisasi kepada IKM agar meningkatkan kualitas produk agar bisa mendapatkan bantuan.

Tahun depan Sulut akan memiliki rumah kemasan yang akan membantu para IKM lebih mempercantik produknya.

Rumah kemasan tersebut bukan gedung baru, tetapi merenovasi bangunan yang sudah ada dan diharapkan rampung pada 2015.

Adanya kemasan yang baik maka makanan dan minuman menjadi higienis (bersih/sehat) dan terjamin keamanannya dari berbagai faktor penyebab rusaknya makanan dan minuman.

Keuntungan lainnya pelaku usaha tidak perlu lagi ke luar daerah untuk merancang kemasan untuk produk mereka.

Kehadiran rumah kemasan ini akan dikelola secara profesional, untuk itu Disperindag akan membentuk tim khusus.

Saat ini tinggal melakukan renovasi bangunan, dan pada 2014 sudah dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan.

Industri Kecil Menengah Sulawesi Utara Butuh Inovasi Kemasan Hadapi MEA 2015

Penguasaan Bahasa Menjadi Kendala Tenaga Kerja Kalimantan Timur Hadapi MEA 2015

Financeroll – Penguasaan bahasa dianggap sebagai kendala utama bagi para tenaga kerja di seluruh Kalimantan Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kadin Kaltim Sumarji mengatakan penguasaan bahasa yang tidak mumpuni menyebabkan komunikasi yang tidak baik.

Untuk kompetensi skill-nya menurut saya mereka mampu, kendala dari kawan-kawan pekerja ini dari sisi bahasa.

Selain kendala bahasa, Sumarji mengatakan tenaga kerja di Kaltim juga belum dibekali sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Disebutkan hanya tenaga kerja di perusahaan minyak dan gas yang telah memenuhi standar kompetensi secara internasional.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun regulasi bagi pengusaha yang mengatur kewajiban pengurusan sertifikasi kompetensi tenaga kerjanya.

Regulasi semacam itu memang harus dibuat. Agar pengusaha terdorong untuk mengurus sertifikasi pekerjanya.

Penguasaan Bahasa Menjadi Kendala Tenaga Kerja Kalimantan Timur Hadapi MEA 2015

Pemerintah Mengandalkan Peran Swasta Hadapi MEA 2015

Financeroll – Pemerintah mengharapkan peran pengusaha terkait dengan peningkatan produktivitas dengan menggelar pelatihan terhadap para pekerja jelang pelaksanaan masyarakat ekonomi Asean (MEA) akhir tahun depan.

Dirjen Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan peran swasta sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja agar memiliki daya saing yang mampu berkompetisi di level Asean.

Karena kontribusi pemerintah kecil untuk memberikan pelatihan. Harapan yang lebih berperan swasta, karena swasta seperti industri itu punya kemampuan untuk melakukan ini.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Benny Soetrisno mengatakan pengusaha siap melakukan pelatihan namun harus ada kompensasi atau kesepakatan dengan pemerintah terkait hal tersebut.

Salah satunya adalah terkait pembiayaan. Perusahaan bisa saja menanggung biaya pelatihan pekerja, namun biaya tersebut harus dikompensasi kepada pajak penghasilan perusahaan.

Kalau sudah bisa dibiayakan perusahaan berarti pajak penghasilannya berkurang. Tapi ini harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah tidak ada pendapatan.

Sementara itu, salah satu orang terkaya di Tanah Air Dato Sri Tahir telah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait peningkatan produktivitas tenaga kerja menjelang pelaksanaan MEA tahun depan. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah memang perlu mengorganisir peran swasta.

Dalam kerjasama yang dilakukan telah disepakati bahwa pemerintah menyiapkan balai atau infrastruktur lokasi pelatihan. Sementara materi dan sumber daya pelatiih disiapkan.

Yang diprioritaskan dan diandalkan tenaga kerja sektor pendidikan dan kesehatan. Harus diorganisir kekuatan dari pengusaha swasta untuk berpartisipasi.

Pemerintah Mengandalkan Peran Swasta Hadapi MEA 2015

Industri Produk Unggul Belum Siap Hadapi MEA 2015

Financeroll – Menjelang Masyarakat Ekonomi Asean pada penghujung 2015, jumlah produk unggul Indonesia terhadap negara Asean ternyata masih minim.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat terhadap Malaysia saja, RI hanya unggul atas produk pangan segar, produk kulit, clothing, dan tambang mineral. Apabila disandingkan dengan Thailand, hanya unggul atas tambang mineral dan produk kayu, terhadap Singapura hanya menang untuk produk kayu, tekstil, produk kulit, clothing, dan tambang mineral.

Yang harus ditingkatkan daya saingnya di sektor komponen. Dan harus mengundang investasi di bagian-bagian yang rantai suplainya masih kosong lalu dikaitkan dengan setiap kebijakan yang ada dalam promosi investasi.

Pengaruh MEA terhadap kegiatan perdagangan dengan negara anggota Asean dinilai takkan signifikan. Pasalnya arus perdagangan bebas barang di Asean terjadi sejak lima tahun silam. Mulai 2010, sekitar 90% produk yang diperdagangkan antar anggota Asean dikenakan bea masuk 0%.

Sekitar 10.000 pos tarif di Kemenperin itu bea masuknya 0%. Akhir 2015 itu untuk katakan bahwa secara efektif MEA berlaku, bagi perdagangan barang tidak akan banyak berubah dari posisi saat ini.

Dalam menghadapi MEA, Indonesia harus jeli menilai kelemahan dan keunggulan dibandingkan dengan anggota Asean lain. Kemenperin menilai pesaing terkuat RI saat ini adalah Thailand, Malaysia, dan Singapura, meskipun Indonesia tak punya produk yang betul-betul head to head dengan Negeri Singa.

MEA dinilai tidak akan mengubah tren perdagangan produk industri, pasalnya ekspor Indonesia ke Asia Tenggara hanya 30%. Sasaran ekspor RI mayoritas menuju Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan China.

Strategi hadapi MEA, sudah diketahui negara yang tentu akan jadi saingan. Jadi bisa dengan meningkatkan daya saing agar posisi menjadi lebih baik. Beberapa produk, seperti elektronik, otomotif dulu Thailand di atas, tapi sekarang perlahan sudah bisa bersaing.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Harjanto mengatakan perkembangan pasar Asean semestinya dapat dimanfatkan industri nasional memperluas pangsa pasar. Kenyataan saat ini Indonesia belum berjaya di Asia Tenggara.

Indonesia belum kuasai pasar Asean karena berdasarkan nilai perdagangan Indonesia, baik intra Asean maupun ekstra Asean masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Berdasarkan keterangan tertulis Kemenperin diketahui kinerja ekspor Indonesia pada 2012 hanya 22% produk Indonesia yang diekspor ke Asean. Adapun 78% lain dijual ke pasar selain Asia Tenggara.

Pada periode yang sama porsi ekspor Malaysia ke Asean lebih besar daripada RI sebesar 26,8% dari keseluruhan ekspor negara ini. Sementara Thailand 24,7% dan Singapura mencapai 31,8%.

Industri Produk Unggul Belum Siap Hadapi MEA 2015

Potensi UKM di Perbatasan Menangkap Peluang MEA 2015

Financeroll – Potensi usaha kecil menengah di wilayah perbatasan dikembangkan untuk menangkap peluang dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku tahun depan.

Dalam waktu dekat, akan bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar untuk membidik potensi pasar di Malaysia.

Masyarakat Ekonomi Asean akan membuat arus modal, manusia, jasa, dan lainnya, masuk ke Indonesia maupun sebaliknya secara mudah.

Salah satu peluang yang dapat digali, yakni potensi pasar kambing jenis etawa di Sarawak, Malaysia.

Selain mencari potensi, juga memperkuat pengakuan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk yang dihasilkan di Indonesia khususnya Kalbar.

Termasuk teknologi tanam padi Hazton. Untuk pengakuan hak atas kekayaan intelektual, Malaysia sudah lebih dulu, misalnya batik.

Koordinator BI Wilayah Kalimantan Mahdi Mahmudi meminta jangan melihat MEA menjadi ancaman bagi Indonesia. Ada yang dapat dilakukan, misalnya dengan meningkatkan daya saing serta kualitas.

Kualitas yang ditingkatkan itu selain sumber daya manusia, juga sumber daya alam yang dihasilkan Kalbar.

Jangan hanya produk mentah saja yang dikirim, tetapi dalam bentuk olahan.

Meski ada kekhawatiran terhadap pelaksanaan MEA, tetapi Indonesia tidak dapat menghentikannya karena sudah menjadi kesepakatan antarnegara ASEAN.

Hilman Tisnawan akan menempati posisi baru di Kantor Perwakilan BI Yogyakarta. Sedangkan Dwi Suslamanto sebelumnya bertugas di Kantor Perwakilan BI Jember sebagai deputi kepala.

Potensi UKM di Perbatasan Menangkap Peluang MEA 2015

Pelaku Usaha Lokal Agar Konsorsium Hadapi MEA 2015

Financeroll – Pengusaha di Balikpapan diminta membuat konsorsium usaha guna menghadapi persaingan dengan pengusaha asing saat pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun depan.

Ketua Kadin Balikpapan Rendi Susiswo Ismail mengatakan pembentukan konsorsium tersebut sebagai upaya mengatasi kendala dalam mengelola potensi daerah yang sulit dilakukan perseorangan.

Jangan sampai potensi yang ada keduluan digarap pihak luar. Sudah saatnya para pengusaha bekerja sama dengan pendekatan konsorsium.

Saat ini pelaku usaha di Balikpapan belum siap menghadapi MEA. Dinilai baik pengusaha ataupun tenaga kerja memiliki kesiapan yang minim untuk bersaing dengan pihak asing. Oleh karena itu, konsorsium merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Potensi daerah yang bisa dikelola bersama adalah pembangunan pabrik pengelola produk turunan batu bara atau crude palm oil (CPO). Pengelolaan hilirisasi tersebut akan lebih mudah dilakukan bersama-sama.

Selain itu juga disarankan agar para pengusaha menggandeng sindikasi perbankan apabila menemui kendala pembiayaan. Pihak perbankan pun sebaiknya turut aktif dalam membantu akses pembiayaan bagi pengusaha.

Seluruh perbankan juga harus duduk bersama, membangun persepsi yang sama, dan membantu akses pembiayaan bagi pengusaha-pengusaha ini.

Sementara dari sisi tenaga kerja, pengusaha harus segera mengurus sertifikasi kompetensi pekerjanya agar dapat bekerja sama dengan pihak asing secara maksimal.

Alasannya, pihak asing tentunya akan membawa pekerjanya sendiri yang telah mengantongi sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional. Selain itu, pihak asing juga akan memberikan syarat bagi pekerja daerah yang hendak bekerja dalam usahanya.

Pastinya punya standar kompetensi sendiri, kalau di sini tidak siap juga dalam hal itu. Semakin tidak bisa apa-apa, Itu tidak akan membawa impact juga bagi masyarakat.

Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kadin Kaltim Sumarji mengatakan selain minimnya lembaga sertifikasi di Kaltim, para pengusaha pun masih memiliki kesadaran yang minim dalam mengurus sertifikasi pekerjanya.

Hanya perusahaan minyak dan gas yang dominan telah memiliki kompetensi yang bisa diakui dengan standar internasional. Sementara perusahaan kelas menengah dan kelas bawah bahkan belum memiliki tenaga kerja yang bersertifikasi.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah turun tangah untuk mendorong kesadaran para pengusaha untuk mengurus sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Regulasinya memang harus dibuat dan harus konsen di situ untuk mendorong pengurusan sertifikasi kompetensi. Untuk menghadapi MEA ya harus dipaksa.

Pelaku Usaha Lokal Agar Konsorsium Hadapi MEA 2015

Hadapi MEA 2015 Inodonesia Diharapkan Tidak Menjadi Target Pasar

Financeroll – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan Indonesia tidak hanya menjadi target pasar bagi negara-negara di kawasan ketika pasar bebas Asean dibuka pada 2015.

Rudiantara menilai pembangunan infrastruktur teknologi informasi menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean serta memperbesar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Rudiantara menyebutkan kontribusi sektor teknologi informasi, khususnya telekomunikasi, pada 2013 telah mencapai seminar 3,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, meningkat dibandingkan dengan posisi pada 2010 yakni 1%.

Pertumbuhan ekonomi di sektor teknologi informasi khususnya telekomunikasi selalu tumbuh dua dikirim sejak periode 2000 sehingga kontribusinya makin lama makin besar.

Guna mendorong peningkatan kontribusi sektor teknologi informasi, Rudiantara mengatakan pemerintah saat ini tengah serius mengembangkan dukungan infrastruktur seperti membangun jaringan pita lebar (broad band).

Rudiantara menyebutkan pembangunan broad band akan dilakukan bersama antara pemerintah dan swasta.

Tanpa infrastruktur yang bagus semua tidak bisa berbisnis. Oleh karena itu akam meminta kerja sama nya.

Hadapi MEA 2015 Inodonesia Diharapkan Tidak Menjadi Target Pasar

Perusahaan Jasa Boga Mengkonsolidasi Hadapi MEA 2015

Financeroll – Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) melakukan konsolidasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

APJI akan menjadikan kuliner Indonesia tuan rumah di negeri sendiri. Konsolidasi dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan daya saing.

Produk jasa boga Indonesia sangat diperhitungkan di pasar luar negeri, tetapi di sisi lain perlu ada penguatan daya saing produk agar bisa tetap eksis di pasar dalam negeri bahkan bisa merambah pasar ekspor.

Penguatan jejaring dan daya saing menjadi priroitas asosiasi tersebut, sehingga bisa mendorong para pelaku jasa boga Indonesia untuk lebih sadar persaingan pada ajang MEA.

Sektor jasa boga telah memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan pelaku usaha mandiri cukup banyak lahir dari sektor jasa boga.

Pada Rakernas APJI ini, dipersiapkan program kerja tahun 2015, dan menargetkan pembentukan DPD APJI di 34 provinsi.

Selain mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015, Rakernas juga menjadi ajang silaturahmi antara anggota dan pengurus APJI untuk dapat saling memberikan informasi positif, guna meningkatkan kualitas, dan yang pada akhirnya akan membawa efek positif bagi perekonomian Indonesia.

Sementara itu Ketua APJI DPD Jawa Barat Nani Istomo menyatakan saatnya organisasi APJI menyatukan segala potensi, kekuatan, dan kerjasama internal dalam menghadapi MEA 2015.

Jaringan kemitraan yang solid dengan mitra usaha maupun instansi pemerintah menjadi sebuah kebutuhan yang harus menjadi perhatian, baik di pusat maupun di daerah.

Saat ini, APJI yang berdiri sejak 1987 telah memiliki 30.000 anggota yang tersebart di seluruh Indonesia dan saat ini berada dan menjadi bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Selama ini anggota APJI bersama sama membangun budaya kuliner Indonesia termasuk mendorong pertumbungan ekonomi kreatif berbasis jasa boga.

Kini sudah ada 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APJI seluruh Indonesia. Tahun 2015 ditargetkan sudah ada kepengurusan di setiap provinsi.

Perusahaan Jasa Boga Mengkonsolidasi Hadapi MEA 2015

SDM Kontruksi Perlu Dibekali Pelatihan Hadapi MEA 2015

InfoGaya – Pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi mendesak dipercepat guna menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Pelaku konstruksi agar tidak khawatir secara berlebihan, namun juga juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Untuk itu yang perlu dilakukan antara lain percepatan pelatihan sumber daya manusia konstruksi, penguasaan teknologi, harmonisasi regulasi, dan penguatan struktur usaha serta kerjasama regional konstruksi.

Dengan demikian setiap “stakeholders” (pemangku kepentingan) jasa konstruksi dapat menyikapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir 2015 secara proporsional.

Juga agar pemberlakuan pasar tunggal Asean hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman masuknya pelaku usaha dari negara anggota Asean lainnya ke Indonesia.

Namun harus dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas penetrasi pasar ke negara-negara Asean tersebut.

SDM Kontruksi Perlu Dibekali Pelatihan Hadapi MEA 2015

Hadapi MEA 2015, Kota Tangerang Mulai Berbenah

Financeroll – Untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku pada 2015, Pemerintah Kota Tangerang mulai berbenah, salah satunya di bidang sumber daya manusia.

Walikota Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan salah satu langkah yang dilakukan Pemkot Tangerang adalah mendirikan balai latihan kerja (BLK) di setiap kecamatan.

Akan mengadakan BLK setiap kecamatan untuk mempersiapkan SDM berkualitas. Dan tidak mau cuma menonton saja investasi di Tangerang, tapi ingin juga menjadi pelakunya.

Selain menyiapkan SDM, Pemkot Tangerang juga menyiapkan diri dari segi infrastuktur transportasi. Bandara Soekarno-Hatta akan diperluas sebesar 10% atau seluas 830 hektar untuk penambahan landasan pacu dan terminal logistik.

Juga akan punya busway terintegrasi dan kereta api ekspress ke bandara yang sekarang sedang dalam tahap akhir pembebasan lahan. Tahun depan juga akan lelang light rail transit.

Selain itu, Kota Tangerang merupakan satu-satunya kota di sekitar Jakarta yang memiliki enam ruas jalan tol.

Inginnya masyarakat dan stakeholders Kota Tangerang ikut berpartisipasi dalam MEA. Tidak hanya menjadi penonton.

Hadapi MEA 2015, Kota Tangerang Mulai Berbenah

Kemenhub Pangkas Waktu Penerbitan 157 Perizinan

Financeroll – Kementerian Perhubungan memangkas waktu penerbitan 157 perizinan, baik sektor perhubungan darat, laut udara dan perkeretapian.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengatakan pemangkasan waktu perizinan itu merupakan salah satu upaya untuk menekan biaya logistik yang saat ini masih menyumbang 18 persen-22 persen dari biaya produksi dan 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) di antara negara-negara ASEAN.

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara Asean, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35, dan Vietnam 48.

Kementerian Perhubungan merupakan salah satu kementerian yang memiliki ‘vocal point’ terhadap masyarakat yang terkait perizinan.

Ada dua faktor yang menyebabkan perlambatan perizinan, pertama dari operator, kedua regulasi.

Hal-hal yang terkait dengan regulasi dipangkas sebesar 50 persen, yang awalnya 14 hari dari tujuh hari, lima hari dari tiga hari, tiga hari jadi satu hari.

SK penyederhaan perhubungan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Penyederhanaan tersebut tidak hanya perhubungan, tetapi juga yakni sertifikasi, rekomendasi atau bentuk lain dengan cara memperpendek proses, mengurangi persyaratan, mempersingkat waktu, memperpanjang masa berlaku, penerapan satu atap, penerapan teknologi informasi, pendelegasian kewenangan dan menimalisasi biaya.

Di sektor perhubungan darat terdapat tujuh jenis layanan publik, yakni izin trayek angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), izin trayek angkutan antarjemput antarprovinsi, izin angkutan pariwisata, izin angkutan barang khusus, sertifikat uji tipe, sertifikat rancang bangun dan izin operasi angkutan penyebrangan.

Sementara itu, pada sektor perkeretapian, ada delapan jenis layanan publik yang disederhanakan, di antaranya izin usaha prasarana perkeretapian umum, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, izin operasi prasarana perkeretaapian umum, izin usaha sarana perkeretaapian umum, operasi sarana perkeretaapian umum, izin operasi perkeretaapian khusus dan izin perpotongan persinggungan jalur KA dengan bangunan lain.

Di sektor perhubungan, terdapat 99 jenis penyederhanaan izin, di antaranya izin usaha angkutan udara niaga berjadwal, izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, izin usaha angkutan udara bukan niaga, izin rute penerbangan dan penambahan frekuensi penerbangan dan lainnya.

Sedangkan, untuk sektor perhubungan laut, terdapat 43 jenis pelayanan publik yang disederhanakan, seperti enam pelayanan publik di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, tujuh pelayanan publik di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, tiga pelayanan di Direktorat Kenavigasian, tujuh pelayanan publik di Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai dan 20 pelayanan publik di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

Semangat utamanya untuk menekan biaya logistik, sehingga bisa meningkatkan daya saing.

Kemenhub Pangkas Waktu Penerbitan 157 Perizinan

MEA 2015 Tidak Berpengaruh Terhadap Perdagangan Barang Tapi Waspada di Sektor Jasa

Financeroll – Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015 diyakini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perdagangan barang, yang perlu diwaspadai justru sektor jasa.

Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana mengatakan kewaspadaan yang perlu ditingkatkan saat MEA 2015 justru di sektor jasa.

Industri hanya berperan sekitar 10% – 20% di dalam keseluruhan sektor jasa. Kondisi ini yang bisa diamankan Kemenperin.

Kalau jasa tersebar di berbagai kementerian, kemenperin hanya tangani sedikit. Hanya jasa yang hubungannya dengan industri.

Adapun beberapa bidang jasa yang diamati Perindustrian, seperti di sektor pengelasan, bengkel, dan pemeliharaan pabrik. Kemenperin menilai perlu ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dari setiap sektor industri guna mengatur arus tenaga kerja, sebagai contoh mekanik bengkel diwajibkan dapat berbahasa Indonesia.

Kemenperin mencatat produktivitas tenaga kerja Indonesia salah satu yang terendah di Asean. Level produktivitas pekerja berdasarkan PDB per pekerja di Asean, Indonesia berada di urutan kelima senilai US$9.500.

Peringkat pertama adalah Brunei Darussalam US$92.300 diikuti Singapura US$92.000, Malaysia US$33.300, Thailand US$15.400 barulah sampai ke Indonesia. Secara keseluruhan Indonesia menempati ranking ketujuh di Asean dalam hal menarik dunia bisnis dari sisi upah minimum pekerja.

Berdasarkan data Brunei Unavailable yang diolah Kemenperin diketahui daya saing RI dalam hal labor market efficiency ada di posisi kesembilan. Keunggulan Indonesia terletak pada pangsa pasar (market size) yakni peringkat pertama di antara anggota Asean lain.

MEA 2015 Tidak Berpengaruh Terhadap Perdagangan Barang Tapi Waspada di Sektor Jasa

Pemerintah Kota Pekanbaru Akui Belum Siap Hadapi MEA 2015

Financeroll – Pemerintah Kota Pekanbaru mengaku belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan diterapkan sepenuhnya mulai tahun depan.

Ayat Cahyadi, Wakil Wali Kota Pekanbaru, mengatakan daerahnya belum siap menghadapi perdagangan bebas yang akan diterapkan melalui MEA 2015. Sumber daya manusia yang ada saat ini dianggap belum memiliki kualitas untuk bersaing dengan negara Asean lainnya.

“Memang kami akui belum siap, tetapi mau tidak mau kami akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat itu,” katanya di Pekanbaru.

Saat ini Pemprov Pekanbaru berusaha mengejar ketertinggalannya dengan memperbaiki kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Pihaknya pun akan memperbaiki sarana penunjang untuk pendidikan tingkat sekolah menengah kejuruan.

Pekanbaru tertinggal dalam menyiapkan sumber daya manusianya untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean. Pasalnya, negara lain telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakatnya sejak beberapa tahun lalu.

“Kami akan mengutamakan kemampuan Bahasa Inggris, agar sumber daya manusia dari pekanbaru dapat bekerja dan bersaing di luar negeri,” ujarnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru Akui Belum Siap Hadapi MEA 2015

CEO Networking Membahas Kesiapan Hadapi MEA 2015

Financeroll – Direktur Utama perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia berkumpul dalam acara CEO Networking di Nusa Dua, Badung membahas kesiapan menghadapi dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Selain dihadiri 300 direktur utama perusahaan yang tercatat di bursa, hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Franciscus Welirang, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito.

Ito mengatakan pelaku ekonomi negara-negara anggota Asean, termasuk Indonesia, perlu mempersiapkan diri untuk bersaing dengan para pelaku ekonomi dari negara Asean lainnya.

Apa yang dibicarakan menambah pengetahuan dan pemahaman serta mempersiapkan peluang dan tantangan saat penerapan MEA.

Kegiatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku Pasar Modal Indonesia, akan munculnya tantangan dan kesempatan baru menghadapi MEA.

Sementara itu, Muliaman mengungkapkan Asean merupakan pasar besar karena jika digabung jumlah penduduknya sebanyak 600 juta jiwa dan Indonesia berkontribusi 40% diantaranya.

Tentu penting bagi kita berharap Asean besar bukan hanya pasar tetapi bisa menjadi kekuatan ekonomi regional.

CEO Networking Membahas Kesiapan Hadapi MEA 2015

Indonesia Belum Punya Strategi Hadapi MEA 2015

Financeroll – Meski berpotensi sebagai basis produksi sekaligus basis pasar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mendatang, namun Indonesia belum memiliki strategi yang jelas dalam menghadapi kondisi tersebut.

Demikian dikemukakan ekonom Hendri Saparini dari Center of Reform on Economics (CORE) dalam acara Focus Group Discussion bertema “Peran Penting Daerah dalam Memenangi Persaingan MEA 2015 di Gedung DPD.

Dalam menghadapi persaingan pada era MEA, Indonesia harus memiliki strategi dengan menetapkan sektor prioritas. Apalagi saat ini neraca pedagangan Indonesia masih dalam kondisi defisit dalam menghadapi persaiangan pada lingkungan MEA.

Untuk itulah pemerintah pusat dan daerah perlu menetapkan sektor prioritas melihat pelajaran dari beberapa negara Asean, dengan mencontohkan Malaysia yang memilih sektor jasa kesehatan dan pariwisata sebagai prioritas dalam MEA. Sedangkan Thailand memilih jasa pendidikan dan pariwisata dalam memenangkan MEA.

Pengusaha Thailand saja sudah lama menjadikan Indonesia sebagai pasar negara itu termasuk di bidang pendidikan. Alasannya Thailand yakin Timor Leste, Vietnam, Laos dan negara berkembang lainnya akan belajar ke Thailand. Untuk itu negara tersebut mendatangkan guru-guru dan pengajar dari Indonesia.

Jadi, meski Thailand mengalami devisit neraca perdagangan, namun menutupinya dengan melakukan pengembangan pariwisata di antaranya dengan pendidikan tersebut.

Langkah itu merupakan salah satu strategi yang dijalankan agar ada keseimbangan dengan defisit neraca perdagangan tersebut. Dengan demikian masyarakat Thailand masih mampu mengambil manfaat bersama dari kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Selain itu, Thailand menanamkan modalnya pada sektor pertanian di Myanmar agar bisa melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sedangkan Laos dengan jumlah penduduk tujuh juta jiwa kini sedang membangun pembangkit listrik tenaga air.

Jadi, tugas DPD RI adalah membuat keseimbangan perekonomian (balance) terhadap kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN saat ini.

Indonesia Belum Punya Strategi Hadapi MEA 2015