Pemerintah Naikkan Subsidi Tiket Ekonomi Kereta Api, Mencapai Lebih 1,52 Trilyun

FINANCEROLL – Awalnya, PT. KAI mencabut subsidi tiket kereta ekonomi jarak jauh dan sedang di Pulau Jawa dan Sumatera. Langkah KAI yang diumumkan oleh Direktur Komersial KAI Bambang Eko Martono pada 30 September di Jakarta sebagai langkah lanjutan dari sinyal Kementrian Perhubungan yang berencana mengalihkan subsidi kereta ekonomi ke kereta lokal dan commuter seperti KRL Jabodetabek.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa angin perubahan kebijakan kembali. Pemerintah justru menaikkan subsidi bagi penumpang kereta ekonomi lebih besar Rp.240 milyar. Jika pada 2014 nilai subsidi sebesar Rp. 1,224 trilyun, di tahun 2015 ini naik menjadi Rp. 1,524 trilyun. Kenaikan ini mengacu pada naiknya inflasi, tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM).

Secara resmi, pemberian subsidi ini dilakukan pemerintah melalui Kementrian Perhubungan yang ditandai dengan penandatanganan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dirjenka, Kemenhub Hermanto Dwiatmoko dengan Direktur Utama PT. KAI Edi Sukmoro di Jakarta. Ikut menyaksikan penandatanganan kontrak ini adalah Menteri Perhubungan  Ignasius Jonan.

Dari Rp,1,52 trilyun tersebut, sebesar Rp. 115 Milyar akan dialokasikan untuk tiket penumpang kereta api ekonomi jarak jauh, Rp. 131 milyar untuk jarak sedang, Rp. 464 milyar untuk jarak dekat, Rp. 44 milyar untuk KRD Ekonomi, Rp. 754 milyar untuk Commuter Line Jabodetabek dan Rp. 13 Milyar untuk KA Angkutan Lebaran 2015 nanti.

Menurut Edi Sukmoro, Commuter Line Jabodetabek mendapat porsi paling besar mengingat memiliki jumlah penumpang paling banyak per hari. Selain itu juga untuk menjaga tarif tidak naik dan merangsang masyarakat Jabodetabek untuk lebih memilih menggunakan Commuter Line. Edi Sukmoro juga menambahkan bahwa prioritas subsidi memang diberikan kepada penumpang KA jarak dekat, lokal hingga jarak jauh adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api. Kereta Api selaian dipergunakan untuk sarana transportasi sehari-hari, juga menjadi pilihan masyarakat untuk pulang kampung dan melakukan perjalanan jauh.

Subsidi ini efektif berlaku bagi kereta api jarak dekat, lokal dan KRD sejak 1 Januari, termasuk Commuter Line Jabodetabek. Untuk kereta api jarak sedang akan berlaku pada 1 Maret 2015 untuk Pulau Jawa, sementara di Pulau Sumatera mulai 1 Januari 2015. Penumpang kereta api ekonomi jarak jauh, bisa menikmati subsidi ini mulai 1 Maret 2015. Khusu kereta api untuk angkutan penumpang masa lebaran, subsidi akan diberikan selama 16 hari dibulan Juli 2015 untuk KA. Pasundan, KA. Kertaja, KA. Tawangjaya, KA. Matarmaja, KA. Mantab, KA. Kutojaya Utara dan KA. Kutojaya Selatan.

Bagi masyarakat yang sudah melakukan pemesanan atau pembelian tiket KA dengan keberangkatan Januari ini dengan tarif komersial atau non subsidi, maka selisih bea tiket akan dikembalikan oleh PT. KAI. Pengembalian dilakukan di stasiun keberangkatan, kedatangan atau stasiun lain yang melayani pengembalian atau pembatalan tiket, paling lambat 3 hari setelah jadwal kedatangan kereta api.

Dengan kenaikan jumlah subsidi pemerintah ini, Edi berharap masyarakat tidak risau dan bisa terus menikmati layanan kereta api yang lebih baik lagi. (Lukman Hqeem | @hqeem | 2AC9FBE6)

Pemerintah Naikkan Subsidi Tiket Ekonomi Kereta Api, Mencapai Lebih 1,52 Trilyun

Menteri Perhubungan Akan Turunkan Tarif Angkutan Umum

Financeroll – Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengevaluasi tarif angkutan umum seiring penurunan harga premium menjadi Rp7.500 per liter dan solar menjadi Rp7.250 per liter mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00.

Penyesuaian diperlukan karena pada saat penaikan harga BBM 18 November lalu, tarif angkutan umum naik rata-rata 10%.

Penurunan harga BBM kalau harga ecerannya turun ya tarifnya turun.

Tetapi Menhub belum dapat memastikan berapa besaran penurunannya. Ia hanya mengatakan bahwa evaluasi akan dilakukan secepatnya agar bisa ada penyesuaian.

“Belum tahu, belum dibicarakan. Kalau keputusannya turun harga BBM tentu tarif juga turun. Itu akan dievaluasi, cepet kok kita,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar.

Penurunan harga seiring penurunan harga minyak dunia yang menyentuh titik terendah.

=======================================================

economic politics, finansial ekonomi, bank indonesia, inflasi, cabai, angkutan umum,

1-10.

Home Finansial Ekonomi

BI: Inflasi Desember 2014 Diprediksi 8,2-8,4%, Dipicu Cabai & Tarif Angkutan Umum

Rivki Maulana Rabu, 31/12/2014 15:45 WIB

Bank Indonesia Prediksi Inflasi Desember 8,2 Hingga 8,4%

Financeroll – Bank Indonesia (BI) memprediksikan tingkat inflasi pada Desember 2014 sebesar 8,2%-8,4% atau di atas prediksi sebelumnya sebesar 8,1%-8,3%, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Agus Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan kenaikan harga BBM pada 17 November 2014 lalu menyumbang 0,61%-0,65% terhadap inflasi bulanan Desember 2014 sebesar 2,2%-2,4% (mtm).

Ada juga komoditi-komoditi yang walaupun bobotnya kecil, tapi kenaikanya berkontribusi besar terhadap inflasi.

Komoditas tersebut antara lain cabai yang mana kenaikan harganya cukup besar sehingga menyumbang inflasi sebesar 0,4%. Selain itu, kenaikan tarif angkutan dalam kota juga turut berkontribusi terhadap peningkatan inflasi.

Di sisi lain, BI juga menilai kebijakan pemerintah memberikan subsidi tetap untuk BBM akan lebih efektif dalam mengendalikan inflasi karena tidak terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia.

Di Asean, rata-rata inflasi selalu terjaga di bawah 5% dalam sepuluh tahun terakhir sementara Indonesia ada saat kita (inflasi) 17%, ada saat 11%.

Menteri Perhubungan Akan Turunkan Tarif Angkutan Umum

Kemenhub Pangkas Waktu Penerbitan 157 Perizinan

Financeroll – Kementerian Perhubungan memangkas waktu penerbitan 157 perizinan, baik sektor perhubungan darat, laut udara dan perkeretapian.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan Informasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengatakan pemangkasan waktu perizinan itu merupakan salah satu upaya untuk menekan biaya logistik yang saat ini masih menyumbang 18 persen-22 persen dari biaya produksi dan 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) di antara negara-negara ASEAN.

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Logistik (LPI) pada 2014, Indonesia menempati posisi 53 dengan nilai rata-rata 3,08, sementara negara-negara Asean, menempati urutan yang lebih kompetitif, seperti Singapura peringkat lima, Malaysia 25, Thailand 35, dan Vietnam 48.

Kementerian Perhubungan merupakan salah satu kementerian yang memiliki ‘vocal point’ terhadap masyarakat yang terkait perizinan.

Ada dua faktor yang menyebabkan perlambatan perizinan, pertama dari operator, kedua regulasi.

Hal-hal yang terkait dengan regulasi dipangkas sebesar 50 persen, yang awalnya 14 hari dari tujuh hari, lima hari dari tiga hari, tiga hari jadi satu hari.

SK penyederhaan perhubungan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Penyederhanaan tersebut tidak hanya perhubungan, tetapi juga yakni sertifikasi, rekomendasi atau bentuk lain dengan cara memperpendek proses, mengurangi persyaratan, mempersingkat waktu, memperpanjang masa berlaku, penerapan satu atap, penerapan teknologi informasi, pendelegasian kewenangan dan menimalisasi biaya.

Di sektor perhubungan darat terdapat tujuh jenis layanan publik, yakni izin trayek angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), izin trayek angkutan antarjemput antarprovinsi, izin angkutan pariwisata, izin angkutan barang khusus, sertifikat uji tipe, sertifikat rancang bangun dan izin operasi angkutan penyebrangan.

Sementara itu, pada sektor perkeretapian, ada delapan jenis layanan publik yang disederhanakan, di antaranya izin usaha prasarana perkeretapian umum, izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, izin operasi prasarana perkeretaapian umum, izin usaha sarana perkeretaapian umum, operasi sarana perkeretaapian umum, izin operasi perkeretaapian khusus dan izin perpotongan persinggungan jalur KA dengan bangunan lain.

Di sektor perhubungan, terdapat 99 jenis penyederhanaan izin, di antaranya izin usaha angkutan udara niaga berjadwal, izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, izin usaha angkutan udara bukan niaga, izin rute penerbangan dan penambahan frekuensi penerbangan dan lainnya.

Sedangkan, untuk sektor perhubungan laut, terdapat 43 jenis pelayanan publik yang disederhanakan, seperti enam pelayanan publik di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, tujuh pelayanan publik di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, tiga pelayanan di Direktorat Kenavigasian, tujuh pelayanan publik di Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai dan 20 pelayanan publik di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

Semangat utamanya untuk menekan biaya logistik, sehingga bisa meningkatkan daya saing.

Kemenhub Pangkas Waktu Penerbitan 157 Perizinan