Proyek Rusunawa di Kawasan Industri Ditargetkan Tuntas Pertengahan 2015

Financeroll – Penyelesaian pembangunan rumah susun sewa bagi pekerja di kawasan industri ditargetkan akan tuntas pada pertengahan tahun ini.

Akan mempercepat pembangunannya. Dengan menargetkan selesai 2014.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Irianto Simbolon, mengatakan saat ini pembangunan rusunawa telah dilakukan di sejumlah kawasan industri antara lain Batam, DKI Jakarta, Serang, Palembang, Karawang, dan sejumlah daerah di Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ke depan dana pembangunan rusunawa bagi pekerja juga akan diambil dari APBN-P yang akan dibahas pada bulan ini. Akan ada tambahan juga dari pemerintah, tapi masih menunggu.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan terkait pembagian tanggung jawab biaya dalam pembangunan rusunawa tersebut. Pihak yang akan dibebani tanggung jawab selain pemerintah pusat adalah pemerintah daerah setempat dan pihak swasta.

Pemetaan ini, imbuh Hanif, adalah bagian dari peta jalan percepatan pembangunan tempat tinggal bagi pekerja. Harus ditegaskan dulu mana yang menjadi beban pemerintah pusat, daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha, dan pihak lain.

Proyek Rusunawa di Kawasan Industri Ditargetkan Tuntas Pertengahan 2015

Pembebasan Biaya Pembuatan Paspor dan Sertifikat Bagi TKI

Financeroll – Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji kemungkinan pembebasan biaya pembuatan paspor dan sertifikasi bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Intinya, inginnya TKI itu urusannya kita bikin mudah, murah, cepat dan aman,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola pengiriman dan perlindungan TKI, termasuk upaya meringankan beban biaya para TKI.

Pemerintah juga akan terus menindak tegas perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang tidak menjalankan fungsinya sesuai prosedur yang ada.

“Kalau ada perusahaan yang aneh-aneh, langsung kita sikat, pokoknya yang bau-bau dagang orang akan kita berantas,” tegasnya.

Sepanjang 2014, sebanyak 26 PPTKIS telah dicabut izin operasinya oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam tahapan proses registrasi ulang dan audit yang dilakukan.

Untuk menggiatkan perbaikan tata kelola TKI ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, serta aparat keamanan.

Pembebasan Biaya Pembuatan Paspor dan Sertifikat Bagi TKI

Pemerintah Mengandalkan Peran Swasta Hadapi MEA 2015

Financeroll – Pemerintah mengharapkan peran pengusaha terkait dengan peningkatan produktivitas dengan menggelar pelatihan terhadap para pekerja jelang pelaksanaan masyarakat ekonomi Asean (MEA) akhir tahun depan.

Dirjen Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengatakan peran swasta sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja agar memiliki daya saing yang mampu berkompetisi di level Asean.

Karena kontribusi pemerintah kecil untuk memberikan pelatihan. Harapan yang lebih berperan swasta, karena swasta seperti industri itu punya kemampuan untuk melakukan ini.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Benny Soetrisno mengatakan pengusaha siap melakukan pelatihan namun harus ada kompensasi atau kesepakatan dengan pemerintah terkait hal tersebut.

Salah satunya adalah terkait pembiayaan. Perusahaan bisa saja menanggung biaya pelatihan pekerja, namun biaya tersebut harus dikompensasi kepada pajak penghasilan perusahaan.

Kalau sudah bisa dibiayakan perusahaan berarti pajak penghasilannya berkurang. Tapi ini harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Jangan sampai pemerintah tidak ada pendapatan.

Sementara itu, salah satu orang terkaya di Tanah Air Dato Sri Tahir telah menjalin kerjasama dengan pemerintah terkait peningkatan produktivitas tenaga kerja menjelang pelaksanaan MEA tahun depan. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah memang perlu mengorganisir peran swasta.

Dalam kerjasama yang dilakukan telah disepakati bahwa pemerintah menyiapkan balai atau infrastruktur lokasi pelatihan. Sementara materi dan sumber daya pelatiih disiapkan.

Yang diprioritaskan dan diandalkan tenaga kerja sektor pendidikan dan kesehatan. Harus diorganisir kekuatan dari pengusaha swasta untuk berpartisipasi.

Pemerintah Mengandalkan Peran Swasta Hadapi MEA 2015