Hadapi MEA, Industri Konstruksi Nasional Harus Tingkatkan Daya Saing

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meniIai perkembangan industri konstruksi nasional memperlihatkan performa yang cukup membanggakan. Pasalnya, pasar jasa konstruksi dari tahun ke tahun terus berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jasa konstruksi juga dinilai sebagai industri yang mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.  Di balik kemajuan tersebut, daya saing industri konstruksi nasional masih perlu ditingkatkan lebih jauh agar siap menghadapi era Masyarakat  Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku pada 2015.

FINANCEROLL – Kadin mencatat, pasar konstruksi nasional sejak 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada 2012 mencapai Rp 284 triliun, 2013 mencapai Rp369 triliun, dan di tahun 2014 ini diperkirakan mencapai Rp 407 triliun. Bahkan pertumbuhan konstruksi di Indonesia dari tahun ke tahun melebihi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk ketersediaan material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih didominasi di Pulau Jawa.

Untuk perkembangan pelaku jasa konstruksi nasional, saat ini kontraktor Indonesia berjumlah 117.042 dan konsultan berjumlah 4.414. Namun sebagaimana yang terjadi sebelumnya, hingga kini Badan Usaha dengan kualifikasi besar masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang kualifikasi kecil maupun sedang. Begitu juga dengan tenaga kerja konstruksi, dimana tenaga ahli berjumlah 10 persen, tenaga terampil 30 persen, dan kelompok buruh mencapai 60 persen.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, kekuatan industri jasa konstruksi terletak pada keunggulan sumber daya manusia, tidak hanya sebagai tenaga kerja atau tenaga ahli, tetapi juga sumber daya manusia yang diperlukan untuk menguasai dan mengembangkan teknologi.

“Badan usaha  jasa konstruksi Indonesia cukup besar jumlahnya tetapi sebagian besar adalah usaha skala menengah dan kecil. Jumlah tenaga kerja kita juga cukup banyak, tetapi jumlah tenaga ahlinya masih rendah, kita harapkan daya saingnya perlu ditingkatkan lagi untuk kesiapan kita menghadapi masyarakat ekonomi Asean” kata Suryo.

Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo serta program-program yang disusun pemerintah, Kadin memperkirakan mulai tahun depan pasar untuk jasa konstruksi akan berkembang dengan cepat. Selain itu, kata Suryo, program-progam untuk pengembangan jasa konstruksi maritim perlu menjadi perhatian pelaku nasional agar tidak menjadi porsi asing.

“Sebagai industri jasa unggulan, kita yakin industri konstruksi Indonesia dalam satu atau dua tahun mendatang akan dapat berdiri sama tinggi dengan pesaingnya di wilayah ASEAN,” ungkap Suryo.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Pertanahan, Bambang Sujagad mengatakan bahwa di sisi tenaga kerja jasa konstruksi, Indonesia diyakini memiliki daya saing komparatif yang relatif tinggi di lingkungan ASEAN. Indonesia memiliki 600.000 insinyur dengan kompetensi yang bisa disejajarkan dengan negara lainnya.

Senada dengan Suryo, Bambang juga mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah agar daya saing semakin kompetitif. Peningkatan daya saing tersebut dapat ditunjang dengan pembentukan regulasi dan kebijakan persaingan pembangunan infrastruktur, sertifikasi pelaku industri dan jasa konstruksi, serta peningkatan keahlian dan keterampilan (spesialis dan generalis).

Bambang menjelaskan, meski ASEAN nanti akan menjadi pasar tunggal, namun bukan berarti bisa bebas tanpa aturan. Untuk melakukan usaha jasa konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) harus bekerjasama dengan Badan Uaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) yang berkualifikasi Besar dalam bentuk joint operation (JO), atau joint venture (JV) dengan penyertaan modal asing. Saat ini dibatasi maksimal sebesar 55 persen untuk kontraktor dan 51 persen untuk konsultan. Batasan tersebut akan menjadi 70 persen setelah terbentuknya masyarakat ekonomi Asean. Dengan demikian, jelas masuk tidaknya BUJKA ke Indonesia tergantung pada kesiapan dan daya saing BUJKN. Saat ini terdapat sedikitnya 16 BUJKA yang telah membentuk kantor perwakilan di Indonesia.

Di sisi lain, lanjut Bambang, permasalahan terkait aturan pertanahan di Indonesia masih tumpang tindih. Dalam perkembangan perekonomian dan juga pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat, permasalahan terkait dengan tanah merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari.

“Pertumbuhan usaha dan kebutuhan atas tanah tidak sebanding dengan jumlah luasan tanah yang masih tersedia. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan terkait dengan tanah, baik terkait dengan pengadaan tanah maupun tumpang tindih kepemilikan atas tanah,” ungkap Bambang.

Menurutnya, mencari penyelesaian dari sengketa pertanahan diperlukan kebijakan dari pelaksana kekuasaan Negara (Pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan terutama dalam hal pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul.

“Bisnis dan investasi tentunya tidak dapat dilepaskan dengan pengadaan tanah, khususnya untuk kepentingan infrastruktur. Pengadaan tanah sendiri dalam prosesnya tentu tidak dapat lepas dari pembebasan tanah. Proses pembebasan tanah inilah yang sangat rentan terhadap konflik, sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah,”kata Bambang.

Untuk menghindari permasalahan tersebut, sebelumnya diketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2/2012) dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No. 71/2012).

Hadapi MEA, Industri Konstruksi Nasional Harus Tingkatkan Daya Saing

KADIN Realisasikan Bantuan Modal ke UKM di Bengkulu

Lembaga Pembiayaan yang dibentuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Palapa Nusantara Berdikari merealisasikan bantuan pinjaman modal kerja kepada UKM Bengkulu yang sudah berorientasi ekspor. Hal ini sejalan dengan misi Kadin untuk mengembangkan potensi usaha daerah melalui dukungan dari sisi akses pembiayaan.

FINANCEROLL – Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani menyerahkan secara langsung pinjaman modal sebesar Rp 500 Juta kepada PT Bengkulu Lestari yang sudah banyak mengekspor jahe gajah ke Jepang. Sebelumnya, Kadin melalui Palapa Nusantara Berdikari telah mengucurkan pinjaman modal di daerah-daerah lainnya seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan akan memberikan dana pinjaman di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Palapa, kata Rosan, menargetkan realisasi kucuran pinjaman hingga Rp 100 miliar hingga tahun 2015.

“Kontribusi UKM bagi penguatan ekonomi daerah sangat besar sehingga semua pihak harus melakukan upaya-upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing,” kata Rosan di sela-sela penyerahan bantuan Palapa di Bengkulu, Rabu (26/11).

Menurut Rosan, di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang masih mengalami permasalahan kompleks, terindikasi dari adanya berbagai permasalahan yang dialami seperti defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, sektor UKM daerah sudah seharusnya kembali dapat menjadi andalan penopang perekonomian nasional.

“Penguatan UKM harus dilakukan dan kita yakin masing-masing daerah memiliki keunggulannya, kita harapkan pemerintah daerah juga bisa semakin menyadari dan mempraktekkan akan pentingnya kebijakan daerah yang business friendly”.

Menurut Rosan, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sebagian besar pelaku UKM menemui kendala seperti minimnya dukungan pembiayaan karena aksesnya yang terbatas kepada lembaga perbankan. “Sebagian besar pelaku UKM dinilai masih belum bankable sehingga terkendala dalam akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha”.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya merekomendasikan kepada para pelaku UKM untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan untuk mengembangkan usaha, sehingga tidak terpaku pada perbankan saja. ”Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk lebih berkembang, seperti UKM yang hari ini kita serahkan pinjaman modal kerja,” ujar dia.

Sementara itu, UKM sekarang ini diharapkan tidak hanya dapat bersaing untuk pasar lokal saja, tetapi juga bisa bersaing di pasar luar negeri. Ekspor daerah, kata Rosan, kini sangat diharapkan pula  berkontribusi lebih optimal untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional.

Kementerian Perdagangan mencatat, pada tahun 2013 Bengkulu merupakan Provinsi pengekspor ke-27 dengan nilai sebesar 154,1 juta US$ atau menyumbang 0,1% dari total ekspor non migas Indonesia. Untuk periode Januari-Mei 2014 ekspor non migas Bengkulu mencapai USD 41,3 juta turun 44,04 % dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 73,7 juta.

KADIN Realisasikan Bantuan Modal ke UKM di Bengkulu

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Optimis Berinvestasi di Indonesia

Financeroll – Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Teo Ser Luck optimistis berinvestasi di Indonesia sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memegang pemerintahan.

“Saya rasa beliau telah menyebarkan optimisme dan kepercayaan dalam sektor bisnis. Dan kami sudah mengatur diri untuk menjelajah peluang besar di Indonesia,” kata Luck di Jakarta.

Luck mengaku pihaknya selalu punya hubungan dekat dengan Indonesia, baik di sektor ekonomi maupun dalam kepemimpinan. “Sekarang kami berkolaborasi dengan Kadin, saya punya harapan besar dan begitu optimis tentang masa depan,” katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan kehadiran Menteri Perdagangan dan Industri Singapura beserta sejumlah pengusaha menunjukkan bahwa mereka kini melihat Indonesia sebagai negara yang punya potensi baru di tangan pemerintah yang baru.

Dikatakannya, Singapura yang mengaku tertarik dengan peluang bisnis, utamanya di sektor maritim itu, akan memperkenalkan diri dan menjajaki sistem serta budaya usaha.

“Ini sangat menggembirakan, karena mereka adalah delegasi pertama sejak pemerintah kita yang baru. Mereka datang dengan begitu besar pengusaha-pengusaha yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Suryo mengatakan saat ini ada banyak negara antre masuk ke Indonesia untuk melakukan penjajakan investasi. Hal itu dimulai sejak Presiden Jokowi dalam pidatonya di APEC CEO Summit 2014 di beijing, Tiongkok, mengundang pengusaha dari seluruh dunia berinvestasi di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta kesempatan tersebut tak disiakan. Caranya yaitu dengan menyiapkan iklim usaha yang menarik bagi para investor.

“Apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah bagus dengan memperbaiki birokrasi, pangkas perizinan dan lainnya, tapi perlu kita tingkatkan. Intinya bagaimana kita membuat iklim usaha semenarik mungkin bagi investor,” ujarnya.

Berdasarkan data statistik komoditas perdagangan PBB (UN Comtrade) pada 2013, total perdagangan antara Indonesia dan Singapura mencapai US$59,79 miliar, meningkat dari US$63,5 miliar dari tahun sebelumnya.

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Optimis Berinvestasi di Indonesia

KADIN dan Kemendag Genjot Ekspor NTB

FINANCEROLL – Volume Ekspor Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai masih sangat kecil. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Barat menyebutkan, dominasi ekspor masih dilakukan dari sektor pertambangan yang mencapai 99,6% dari total ekspor NTB yang dilakukan PT. Newmont.

“Meski masih terkendala dengan berbagai hal, kita akan upayakan agar pelaku usaha NTB bisa melakukan ekspor, tidak untuk sektor pertambangan saja. Industri Kecil Mengenah (IKM) pun kita arahkan agar bisa menghasilkan produk olahan,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Imam Maliki di sela-sela acara Aktivasi Peningkatan Kinerja Ekspor yang digagas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Kementerian Perdagangan di Mataram, (13/11/2014).

Imam mengatakan, karena belum memiliki pelabuhan khusus untuk ekspor komoditas NTB biasanya diekspor melalui daerah lain dan masih mengandalkan perdagangan antar pulau. Meski demikian, menurutnya hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mengembangkan potensi ekspor. “NTB menghasilkan banyak rumput laut tapi yang diekspor masih dalam bentuk raw material, diperdagangkan antar pulau dan diekspor melalui daerah lain. Tidak sedikit pula pelaku ekspor banyak yang menyerahkan sepenuhnya kepengurusan dokumen ekspor ke pihak lain” ungkap Imam.

Pihaknya juga mengatakan untuk mendorong industri pengolahan, ke depan akan dibangun kawasan industri kecil menengah yang terintegrasi di NTB agar potensi komoditas industri dan ekspor bisa didorong dengan cepat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan Pembiayaan alternatif Safari Azis mengatakan bahwa Kadin Indonesia tengah mendorong bentuk upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas para pengusaha mikro dan UKM, tak terkecuali bagi pelaku daerah yang sudah melakukan ekspor.

“Kadin mengupayakan agar daerah-daerah yang setingkat kabupaten bisa didorong agar berorientasi ekspor. Daerah perlu meningkatkan kualitas dan kemampuan para pengusaha lokalnya. Jangan sampai barang-barang dari luar menjadi dominan karena kalah bersaing dalam pasar bebas ASEAN. Itu misi utama kita, “ kata Safari.

Menurut dia, sapi, jagung dan rumput laut adalah komoditas yang dinilai sangat berpotensi untuk diangkat di daerah NTB di luar sektor pertambangan. Menurut Safari, dukungan keringanan pajak ekspor dan biaya-biaya lainnya sangat diperlukan untuk menggairahkan para pengusaha lokal.

“Untuk dapat melakukan ekspor, para pelaku usaha dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran hukum perdagangan internasional hingga ke pembiayaannya. Kadin sendiri telah membentuk lembaga pembiayaan khusus, Palapa Nusantara Berdikari untuk mendorong pelaku pengolahan komoditas unggulan daerah, terutama yang sudah bisa melakukan ekspor. Kita juga gandeng pihak perbankan untuk akses kredit dan asuransi ekspornya ” pungkas Safari.

Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor Kementerian Perdagangan RI Dody Edward menyebutkan, untuk promosi pasar luar negeri saat ini terdapat 25 atase perdagangan dan 19 Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) yang tersebar di bebrbagai negara. “Akses pasar akan kita fasilitasi, demikian halnya untuk design produk kita akan dampingi supaya bisa bersaing. Kemendag akan membangun trading house yang fungsinya nanti sebagai hub dan supply chain produk-produk Indonesia di luar negeri”.

KADIN dan Kemendag Genjot Ekspor NTB

Kadin Memintah Pemerintah Tidak Menjalanakan Pengendalian Restitusi

Financeroll – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk tidak menjalankan rencana pengendalian restitusi sebagai upaya untuk memperkecil shortfall pajak, selisih antara target dan realisasi penerimaan, tahun ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik mengakui target penerimaan pajak sulit dikejar akibat terkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, bukan berarti hak wajib pajak harus dikorbankan.

Hal ini tidak boleh, restitusi itu merupakan hak wajib pajak. Kalau sekarang misalnya dibalik bagimana. Karena situasi ekonomi yang bergejolak, cash flow perusahaan susah, maka pajaknya dibayar belakangan saja. Pasti tidak mau.

Pengendalian atau penahanan restitusi oleh pemerintah, melalui Ditjen Pajak tersebut akan berpotensi menimbulkan distrust dari para pelaku usaha. Dengan kata lain, akan mengurangi kepatuhan membayar pajak dari pelaku usaha.

Bahkan dalam kondisi tertentu, penahanan restitusi akan menimbulkan perkara hukum antara pelaku usaha dan Ditjen Pajak. Oleh karena itu, maunya pemerintah bertindak sesuai UU Ketentuan Umum Perpajakan.

Nah ini perlu diingatkan kepada pemerintah. Dalam kondisi serba susah ini, pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Kalau misalnya ada problem penerimaan, sebaiknya mencari upaya lainnya yang lebih realistis.

Penahanan restitusi dipastikan akan mengganggu cash flow perusahaan, dan secara keseluruhan akan mengganggu kinerja perusahaan ke depannya. Apalagi, pelaku usaha tengah mati-matian menjaga cash flow tetap stabil.

Restitusi merupakan pengembalian penerimaan pajak dari negara kepada wajib pajak apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Restitusi yang ditahan lazim digunakan Ditjen Pajak guna mempersempit shortfall pajak.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah memperkirakan target Ditjen Pajak tahun ini hanya akan tercapai 92%, atau dengan shortfall pajak sebesar Rp76 triliun. Adapun, PPh diperkirakan shorffall Rp21,5 triliun. Sementara PPN akan mengalami shortfall Rp55,6 triliun.

Angka perkiraan pemerintah tersebut terungkap dari dokumen presentasi otoritas fiskal kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR ketika membahas penerimaan perpajakan dalam nota keuangan 2015 pada pertengahan September lalu.

Dalam dokumen tersebut juga menyebutkan adanya usaha pengendalian restitusi pajak, atau penahan pencairan restitusi dalam pengertian yang lebih lugas, sebesar Rp10 triliun guna memperkecil shortfallpenerimaan pajak.

Kadin Memintah Pemerintah Tidak Menjalanakan Pengendalian Restitusi