PT Bank Bukopin Targetkan Penyaluran Kredit Sebesar Rp60 Triliuh

Financeroll – PT Bank Bukopin Tbk. menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp60 triliun pada akhir tahun ini. Hingga kuartal III/2014 perseroan tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp50,4 triliun.

Agus Hernawan, Direktur Ritel Bank Bukopin mengatakan kredit perseroan pada tahun ini dipatok tumbuh sesuai dengan arahan regulator yakni pada kisaran 15% hingga 17%.

Akhir tahun ini sesuai dengan RBB sekitar Rp60-an triliun. Tahun depan pertumbuhan kredit juga akan diarahan supaya sesuai dengan anjuran regulator.

Sektor ritel yang terdiri dari UKM, mikro, dan konsumer masih menjadi penopang pembiayaan perseroan. Hingga kuartal III/2014, kredit sektor ritel mencaplok pangsa lebih dari 60% dari angka total kredit atau setara dengan nominal sebesar Rp32,33 triliun.

Dari angka itu kredit segmen UKM tercatat sebesar Rp19,9 triliun, mikro sebesar Rp4,8 triliun dan konsumer sebesar Rp7,6 triliun. Adapun, kredit komersial yang disalurkan pada kuartal III/2014 sebesar Rp18,09 triliun.

Perseroan banyak membiayai pelaku UKM yang bergerak di bidang perdagangan, usaha konstruksi kecil, dan usaha klontongan.

Selain itu, perseroan juga membiayai sektor perikanan melalui program swamitra. Bukopin hingga kuartal III/2014 memiliki sebanyak 625 outlet swamitra dengan total anggota mencapai 510.000 orang.

Perseroan juga membiayai pensiunan melalui kerja sama dengan 17 instansi pemerintahan. Total pembiyaan untuk pensiunan hingga September mencapai Rp2,7 triliun.

Walaupun tidak ada keberatan dengan pembatasan suku bunga untuk kredit UMKM sepanjang bank-bank lain juga patuh terhadap ketetapan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu.

Tentu akan melakukan efisiensi sehingga bunga kepada pelaku UKM tidak terlalu tinggi supaya kualitas kredit juga baik.

Pada akhir tahun ini, perseroan menargetkan rasio kredit (non performing loan/NPL) berada di bawah level 3%. Dan diklaim kredit mikro memiliki NPL yang kecil karena menggunakan skema pemotongan gaji untuk pensiunan dan cicilan yang ringan bagi pelaku UMKM.

PT Bank Bukopin Targetkan Penyaluran Kredit Sebesar Rp60 Triliuh

Kinerja Bank Indonesia Banten Alami Perlambatan

Financeroll – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten menyatakan pertumbuhan aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank umum di wilayah Banten pada kuartal III/2014 mengalami perlambatan yang sangat signifikan.

Budiharto Setyawan, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, mengatakan aset bank umum di wilayah ini secara year-on-year hanya tumbuh 12,87%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 20,33% (yoy).

Nilai aset bank umum pada kuartal ini Rp136,84 triliun naik dari kuartal sebelumnya Rp132,55 triliun. Ketika pertumbuhan aset perbankan konvensional mengalami perlambatan, aset perbankan syariah mengalami kontraksi secara year-on-year.

Dengan kondisi penggerak roda ekonomi daerah yang bertopang pada industri berbasis komoditas ekspor, ketika ekonomi global tengah melambat maka permintaan produk ke Banten juga turun, sehingga menyebabkan pembiayaan dari bank tertekan.

Pada waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tengah tertekan, sehingga berimbas pada penurunan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Oleh karena itu, seluruh indikator utama pada bank umum di Banten mengalami perlambatan.

Aset perbankan konvensional yang pada kuartal sebelumnya mengalami pertumbuhan 21,33%, pada periode ini, pertumbuhan itu tidak dapat dipertahankan pada level yang sama, karena hanya mencapai 13,84% dengan nilai Rp129,9 triliun.

Bahkan pertumbuhan aset perbankan syariah yang pada kuartal sebelumnya tumbuh sebesar 4,15% (yoy), pada periode ini hanya mampu tumbuh 2,62% (yoy) dengan nilai Rp6,94 triliun. Dengan demikian, pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan di Banten relatif turun menjadi 5,07% n dari 5,08% pada kuartal lalu.

Kinerja Bank Indonesia Banten Alami Perlambatan

Otoritas Jasa Keuangan Prediksi Penyaluran Kredit Bisa Tumbuh Positif

Financeroll – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang memprediksikan penyaluran kredit pada triwulan IV/2014 bisa tumbuh positif, berbeda dengan posisi triwulan III yang justru tumbuh negatif.

Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna mengatakan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka bagi pengusaha merupakan sinyal positif sehingga mereka bisa merencanakan pengembangan usaha.

Saat harga BBM belum dinaikkan, maka pengusaha justru diliputi situasi penuh ketidakpastian sehingga mereka tidak berani melangkah untuk melakukan ekspansi.

Sinyal positif lagi bagi pengusaha, mulai meredanya perseturuan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Namun rediksi pertumbuhan penyaluran kredit sampai akhir 2014 tidak sampai memenuhi target yang dipatok OJK di kisaran 10%.

Sampai akhir tahun, penyaluran kredit di wilayah kerja Kantor OJK Malang dipredisikan hanya mencapai 7%-7,5% saja karena pertumbuhan kredit sampai dengan September 2014 hanya mencapai 5,21%.

Meski begitu tidak mendesak bank untuk mempercepat penyaluran kredit untuk memenuhi target penyaluran sebesar 10%.

Hal itu tidak perlu dilakukan jika kondisi perekonomiannya memang masih belum mendukung.

Jika dipaksakan, dikhawatirkan justru menjadi blunder bagi perbankan dengan naiknya angka non performing loan (NPL).

Sektor ekonomi yang bisa dipacu pertumbuhannya yakni usaha perdagangan dan industri kecil-menengah.

Sebelumnya penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang sampai triwulan III/2014 tumbuh negatif, yakni, -0,39% secara bulanan (month to month/m-t-m) yang dipicu kondisi makro dan mikro ekonomi yang kurang kondusif.

Realisasi penyaluran kredit yang tumbuh sebesar itu sudah bisa diduga karena beberapa faktor makro di bidang politik dan ekonomi masih tidak kondusif bagi ekspansi usaha.

Sampai September 2014, Jokowi belum diserahkan sebagai presiden, begitu juga isu kenaikan BBM (bahan bakar minyak) tidak jelas ke mana arahnya.

Dengan berkurangnya kegiatan ekspansi usaha, maka otomatis berdampak pada menurunnya realisasi penyaluran kredit.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) sendiri memang menginginkan penyaluran kredit tidak terlalu tinggi sehingga berdampak memanaskan perekonomian makro dan menimbulkan inflasi.

Regulator hanya menargetkan penyaluran kredit hanya tumbuh 10% sepanjang 2015.

Secara year to date (y-t-d), posisi penyaluran kredit sampai September 2014 di wilayah kerja Kantor OJK Malang hanya tumbuh 5,21% dengan nominal Rp33,073 triliun.

Dengan posisi penyaluran kredit sebesar itu, maka berarti minus 0,39% dibandingkan posisi penyaluran kredit pada Agustus yang mencapai Rp33,203 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan Prediksi Penyaluran Kredit Bisa Tumbuh Positif

BI Mewajibkan Perbankan Salurkan 20% Kredit Untuk UMKM

Financeroll – Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyalurkan 20 persen kreditnya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara bertahap mulai 2015-2018 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Praya, Ibu kota Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan mulai tahun depan kami wajibkan perbankan Indonesia menyalurkan lima persen dari total kreditnya kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tahun depannya lagi jadi 10 persen, hingga 2018 menjadi 20 persen.

Hal itu dikatakan usai melakukan penanaman pohon penghijauan di areal Bandara Internasional Lombok, di Kabupaten Lombok Tengah, bersama ratusan karyawannya dan para mahasiswa Universitas Mataram penerima beasiswa.

Mirza mengatakan, perbankan Indonesia memang sudah ada yang menyalurkan kredit, namun persentasenya bervariasi. Ada yang mencapai 50 persen dari total kredit yang disalurkan, ada juga yang baru satu persen.

Oleh sebab itu, perbankan yang tidak mengindahkan kebijakan BI, tentu ada sanksinya. Namun, sanksi tentu harus ada tahapannya.

Suku bunga kredit yang diberikan perbankan kepada UMKM tetap mengikuti suku bunga pasar karena pendanaan perbankan juga berasal dari pasar.

Menurut dia, pihaknya mendorong perbankan untuk memperbesar penyaluran kredit UMKM, namun tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Jadi harus tetap ditingkatkan tapi harus sehat. Dan perlu diketahui bahwa kredit macet UMKM sudah di atas nasional.

Selain mewajibkan perbankan menyalurkan kredit UMKM pemerintah juga sudah mendorong perbankan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana penjaminan kredit dilakukan oleh pemerintah.

Namun, pendanaan untuk menjamin KUR masih belum terlalu besar karena keterbatasan APBN.

Oleh sebab itu, perbankan didorong untuk menyalurkan 20 persen dari total kreditnya mulai 2015 hingga 2018.

BI Mewajibkan Perbankan Salurkan 20% Kredit Untuk UMKM

Penyaluran Kredit Kesegmen Mikro Semakin Ketat

Financeroll – Kalangan perbankan meyakini persaingan dalam penyaluran kredit ke segmen mikro bakal semakin ketat tahun depan. Apalagi jika pembatasan suku bunga kredit jadi diberlakukan.

Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengatakan kalau hal itu tidak terlalu khawatir, tapi kemungkinan persaingan meningkat tahun depan.

Suku bunga kredit mikro yang ditetapkan BRI saat ini masih lebih rendah ketimbang bank BUMN lainnya. Jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi suku bunga kredit mikro, besarannya tidak akan di bawah 19%.

Suku bunga 19% itu sudah ideal, tidak bisa disamakan dengan korporasi, overhead mikro besar.

Tahun depan BRI akan terus memacu penyaluran kredit mikro yang selama ini memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan perseroan. Per September 2014 total penyaluran kredit ke segmen mikro tercatat Rp148,43 triliun, naik Rp15,8% dari periode yang sama 2013. Jumlah nasabah kredit mikro BRI hingga kuartal III/2014 tercatat 7,1 juta.

Belum lagi migrasi debitur kredit usaha rakyat (KUR) ke kredit komersial yang telah mencapai 942.763 nasabah sejak program tersebut diluncurkan pada 2007. Hingga September 2014, migrasi debitur KUR BRI mencapai 942.763 nasabah, dengan plafon pinjaman Rp15,3 triliun. Kondisi itu membuat BRI optimistis bakal memenuhi target penyaluran kredit mikro.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan hingga akhir tahun ini pertumbuhan penyaluran kredit BRI diharapkan mencapai 15%, sedangkan tahun depan, pertumbuhan kredit ditargetkan kembali ke level 20%. Hingga September 2014 BRI sudah menyalurkan kredit Rp464,19 triliun, meningkat 12,32% dibandingkan periode yang sama dari 2013 yang tercatat Rp413,27 triliun.

Tak hanya BRI, segmen mikro juga masih menjadi buruan sejumlah bank. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk misalnya, menegaskan akan fokus pada kredit mikro pada bisnis di periode berikutnya.

Per 30 September 2014, BTPN membukukan pertumbuhan kredit sebesar 13% year-on-year dari Rp45,3 triliun pada 30 September 2013 menjadi Rp 51,1 triliun, dengan non performing loan (NPL) di level 0,8%. Namun, BTPN menegaskan tetap akan berhati-hati dalam menyalurkan dana demi menjaga kualitas kredit.

Hal serupa juga dilakukan PT Bank Bukopin Tbk. Hingga September 2014 Bank Bukopin telah menyalurkan kredit ritel hingga Rp32,33 triliun, tumbuh 23,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam keterangan resminya, Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi menuturkan peningkatan penyaluran kredit ritel merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mempertajam fokus bisnis ke segmen yang menawarkan margin lebih baik.

Pertumbuhan kredit Bank Bukopin hingga September 2014 dimotori oleh segmen ritel

yang terdiri dari kredit UKM, mikro, dan consumer yang meningkat 23,83% menjadi Rp32,33 triliun dibandingkan dengan posisi September 2013 yang tercatat Rp26,1 triliun.

Dari total kredit ritel yang disalurkan, segmen UKM tumbuh 18,39% menjadi Rp19,9 triliun, segmen mikro tumbuh 61,63% menjadi Rp4,8 triliun, sedangan segmen consumer tumbuh sebesar 20,52% menjadi Rp7,6 triliun year on year.

Penyaluran Kredit Kesegmen Mikro Semakin Ketat

Otoritas Jasa Keuangan Beri Insentif Kredit Ke Sektor Kehutanan

Financeroll – Untuk mengenjot penyaluran kredit ke sektor prioritas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan insentif dan keringanan regulasi bagi bank yang menggarap sektor tersebut.

Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Gandjar Mustika mengungkapkan otoritas akan memberikan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk bank yang menyalurkan ke sektor kehutanan.

Kelonggaran diberikan untuk mendorong bank-bank menyalurkan kredit tersebut.

Hutan yang masih banyak berada di wilayah kawasan Indonesia Timur (KTI). OJK telah memberikan keringan dari sisi batas maksimum pemberian kredit (BPMK) misalnya saja dari di batas 20% dilonggarkan menjadi 30% untuk daerah luar Pulaui Jawa.

Adapun jumlah penyaluran kredit ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan paling besar diberikan oleh bank swasta nasional senilai Rp1.541,6 triliun hingga Agustus 2014, lalu disusul oleh bank perseroan Rp1.219 triliun dan bank asing dan campuran senilai Rp412,67 triliun.

Sementara itu, penyaluran kredit ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan bank pembangunan daerah (BPD) dan bank pekreditan rakyat (BPR) sampai Agustus 2014 masing-masing mencapai Rp287,4 triliun dan Rp59,8 triliun.

Dalam perhitungan statistik perbankan Indonesia (SPI) sektor kehutanan masih satu paket dalam pertanian, peternakan dan perburuan. Hingga Agustus 2014, rasio kredit bermasalah ke sektor tersebut mencapai 2,1%.

Sampai Agustus 2014, pertumbuhan kredit ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencatatkan pertumbuhan 24,32% menjadi Rp207,97 triliun dari posisi Rp167,28 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Agar BPD di daerah membangun daerah yang asal dengan memberikan kredit ke sektor produktif. Diungkapkan OJK juga tengah merancang kerja sama dengan IFC (International Finance Corporation) untuk menyusun sustainable finance khusus untuk green banking dan blue banking.

Untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor kehutanan, maka perbankan harus menganalisis kredit, merancang model kredit, dan memperhatikan kualitas aset.

Jika bank yang memperhatikan lingkungan memiliki NPL yang tinggi, maka akan ada keringanan NPL.

Sementara itu, Konsorsium SIAP II (strengthening integrity and accountability program II) telah menyediakan panduan berseri praktis pengenalan sektor kehutanan bagi kalangan perbankan guna mendorong penyaluran kredit ke sektor tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan Beri Insentif Kredit Ke Sektor Kehutanan

PT Bank Permata Alami Pertumbuhan Kredit Sebesar 12%

Financedroll – PT Bank Permata Tbk. (Bank Permata) mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 12% secara year on year pada kuartal III/2014 menjadi Rp130 triliun. Pertumbuhan kredit didorong oleh penyaluran kredit ke sektor UKM dan perusahaan lokal berskala menengah.

Meskipun pertumbuhan kredit masih terbilang tinggi, namun tidak cukup mengerek pendapatan bunga yang pada kuartal III/2014 hanya tumbuh 2% secara year on year menjadi Rp4,1 triliun.

Direktur Keuangan Bank Permata mengakui pertumbuhan pendapatan bunga hanya tumbuh tipis karena adanya tekanan pada biaya dana.

Pada kuartal ketiga 2014 ini, industri perbankan tetap dihadapkan pada tantangan atas biaya pendanaan yang lebih tinggi dan pertumbuhan bisnis yang lebih lambat.

Sementara itu, fee based income pada kuartal III/2014 tercatat tumbuh 28% secara y-o-y menjadi Rp1,2 triliun, didukung oleh kinerja bisnis bancassurance dan trade finance.

Perlambatan pertumbuhan kredit dan gejolak ekonomi nasional menyebabkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) meningkat. Pada akhir September 2014, rasio NPL gross Bank Permata tercatat 1,4%, naik dibandingkan posisi pada tahun lalu 1,1%.

PT Bank Permata Alami Pertumbuhan Kredit Sebesar 12%