Total Aset BPD Capai Rp433,23 Triliun

Financeroll – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengungkapkan total aset seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) per Agustus mencapai Rp433,23 triliun atau meningkat 11,04% dibandingkan akhir tahun 2013 yang sebesar Rp390,17 triliun.

Kekuatan aset seluruh BPD itu menujukkan bahwa apabila BPD bersinergi akan menjadi potensi kekuatan perbankan nasional yang dapat berkontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.

Saat ini Asbanda dan OJK tengah menggodok kembali BPD Regional Champion untuk mendorong pertumbuhan BPD.

Total kredit BPD per Agustus mencapai Rp278,06 triliun atau meningkat sebesar 8,67% dibandingkan posisi Desember 2013 sebesar Rp 255,88 triliun.

Posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD seluruh Indonesia tercatat sebesar Rp 348,87 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 23,28% dibanding posisi Desember 2013 yang mencapai sebesar Rp282,98 triliun.

Modal Inti telah mencapai sebesar Rp40,94 triliun per posisi Agustus 2014, meningkat sebesar 6,41% dibanding posisi Desember 2013 yang mencapai sebesar Rp38,47 triliun.

Dengan prestasi dan pertumbuhan kinerja BPD secara nasional maupun lokal saat ini, BPD optimis mampu menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung suksesnya ragam program Pemerintah menciptakan lapangan kerja.

Total Aset BPD Capai Rp433,23 Triliun

OJK Bersama Asbanda Akan Susun BRC Jilid II Untuk Bisnis BPD

Financeroll – Beberapa indikator BPD Regional Champion yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun ini dipastikan meleset.

Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bergerak cepat dengan kembali menyusun BRC jilid II untuk mendorong pertumbuhan bisnis BPD agar menjadi “tuan” di daerah sendiri.

Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk untuk mewujudkan BRC. Beberapa kendala yang menghantui BPD untuk menjadi regional champion antara lain rasio kecukupan modal, sumber daya manusia (SDM), good corporate governance (GCG), dan dukungan teknologi.

Saat ini Asbanda bersama Otoritas Jasa Keungan (OJK) tengah menggodok kembali BRC jilid II untuk mendorong kinerja BPD. Sayangnya, beliau masih enggan memaparkan detil terkait materi BRC jiid II.

Materi BRC II masih dalam pembahasan dengan OJK, saya belum bisa memaparkan saat ini.

Adapun, BRC pertama kali dirilis pada tahun 2010 dengan memberi penekanan pada tiga pilar utama yakni ketahanan kelembagaan yang kuat, kemampuan sebagai agent of regional development, dan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Pilar itu kemudian dijabarkan lebih detil melalui indikator ketahanan kelembagaan seperti kewajiban BPD seperti memiliki modal inti rata-rata Rp1 triliun, memiliki rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) minimal 15%, ratio return on asset (ROA) minimal 2,5%, BOPO maksimal 75%, dan net interest margin (NIM) maksimal 5,5%.

Selain itu, BPD juga diarahkan untuk memilki pertumbuhan kredit minumum 20% per tahun dengan portofolio kredit produktif minimal 40%, loan to deposit ratio (LDR) pada kisaran 78%-100%, komposisi DPK di luar dana pemda minimum 70%, dan beberapa ketentuan lainnya.

OJK Bersama Asbanda Akan Susun BRC Jilid II Untuk Bisnis BPD