Bappenas Siapkan Dana Tambahan Rp8,14 Triliun

Financeroll – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan dana tambahan untuk tahun depan sebesar Rp8,14 triliun sebagai dana program bantuan kenaikan harga BBM bersubsidi bulan ini sebesar rata-rata 33,56%.

Berdasarkan dokumen Bappenas, terdapat empat program yang akan diajukan dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015 antara lain pertama, program perlindungan sosial dan perluasan sasaran keluarga miskin.

Dalam dokumen tersebut disebutkan, pemerintah akan memperluas penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 4 juta rumah tangga dari sebelumnya Rp3,2 juta rumah tangga. Dengan tambahan tersebut, dana yang dibutuhkan mencapai Rp1,74 triliun.

Kedua, pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan. Pemerintah berencana membangun jalan desa sepanjang 1 km untuk 8.825 desa. Proyek tersebut diperkirakan akan menghabiskan dana Rp4 triliun, termasuk di dalamnya program pendampingan masyarakat.

Dengan adanya proyek tersebut, pemerintah berharap beban penambahan biaya transporasi dan operasional di wilayah perdesaan menjadi berkurang. Selain itu, proyek ini juga memperlancar sistem logistik dan revitalisasi aktivitas perekonomian di desa.

Ketiga, mengembangkan ekonomi produktif dan pendukungnya. Nantinya, program ini akan meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, sekaligus merevitalisasi lahan nonproduktif. Adapun, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp1,6 triliun.

Keempat, penguatan keterampilan dan keahlian berbasis kompetensi sesuai kebutuhan lokal. Program re-training ini akan menyasar setidaknya 160.000 pekerja putus hubungan kerja, dengan biaya sebesar Rp800 miliar.

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan secara konsep program bantalan pemerintah cukup tepat. Pasalnya, program yang dibuat bagaimana menjaga kualitas hidup warga miskin itu lebih baik, dan berkelanjutan.

Ini satu langkah yang harus diapresiasi karena ada usaha memperbaiki kualitas SDM, dan menggerakkan sektor ekonomi di desa. Tinggal bagaimana implementasinya, kalau terhambat, maka momentum bisa hilang.

Selama ini fenomena kemiskinan di Indonesia itu, cukup tinggi sensitivitasnya. Dengan kata lain, warga yang dikategorikan rentan miskin atau hampir miskin, mudah sekali masuk ke kategori warga miskin.

Fenomena itu disebabkan rendahnya kualitas SDM warga miskin, sehingga mereka sulit mendapatkan sumber pendapatan tetap. Oleh karena itu, peningkatan keahlian bagi warga miskin sangat penting.

Ini juga matching dengan program pembangunan infrastruktur perdesaan, dimana akan menggerakkan sektor ekonomi, sekaligus menciptakan demand akan tenaga kerja di desa. Jadi ada sinkronisasi di antara program-program untuk orang miskin.

Tantangan pemerintah berikutnya, yakni bagaimana memecahkan persoalan klasik dari ketidaktepatan sasaran dari program kemiskinan.

Apabila persoalan tersebut masih sulit diselesaikan, maka tujuan kompensasi untuk menopang daya beli masyarakat miskin justru tidak akan tercapai. Diharapkan kali ini pemerintah menyiapkan skema kompensasi yang lebih matang.

Bappenas Siapkan Dana Tambahan Rp8,14 Triliun