Pengusaha SPBU Akan Menikmati Keuntungan Naik Rp40 Perliter

Financeroll – Pengusaha SPBU mulai tahun depan akan menikmati tambahan keuntungan. Margin keuntungan penjualan premium pada tahun depan naik dari Rp240 per liter menjadi Rp280 per liter.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pemerintah memberikan tambahan margin keuntungan penjualan premium agar pengusaha SPBU lokal bisa bersaing dengan pengusaha SPBU asing.

Penambahan margin 17% dari Rp240 per liter menjadi Rp280 per liter diharapkan mendorong pengusaha SPBU lokal memperbaiki kualitas layanan.

Margin tambahan ini diberikan supaya pengusaha pompa bensin bisa meningkatan mutu layanan, memperbaiki toilet-toilet supaya punya daya saing dengan pompa bensin asing.

Keputusan menambah margin keuntungan penjualan BBM diumumkan pemerintah bersamaan dengan kebijakan pencabutan subsidi premium dan penggunaan mekanisme subsidi tetap untuk solar.

Premium mulai tahun depan akan dijual tanpa subsidi pada harga Rp7.600, sedangkan solar dijual dengan subsidi tetap Rp1.000 per liter pada harga Rp7.250.

Sudirman menambahkan penambahan margin keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pengusaha SPBU. PT Pertamina (Persero) juga diberikan tambahan keuntungan dari tiap liter BBM yang didistribusikan.

Pertamina juga dapat margin tambahan supaya mereka bisa mempercepat pembangunan kilang, termasuk beralih dari ron 88 ke yang kualitasnya lebih baik.

Pengusaha SPBU Akan Menikmati Keuntungan Naik Rp40 Perliter

Sistem Kompensasi Solial Lebih Baik Saat Kenaikan Harga BBM

Financeroll – Pemerintah menjanjikan sistem kompensasi sosial yang lebih baik dibandingkan dengan program serupa saat kebijakan penaikan harga BBM ditempuh Juni 2013.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan mekanisme penyaluran dilakukan secara nontunai melalui paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, untuk masyarakat miskin.

Kartu tersebut akan diintegrasikan dengan sistem electronic money (e-money) dan rekening bank (bank account) yang pemerintah buat untuk keluarga penerima kompensasi.

Mekanisme itu akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kompensasi sosial untuk keperluan konsumtif. Uang yang terdapat dalam rekening hanya dapat digunakan untuk menopang kebutuhan pokok, seperti membeli makanan, membayar keperluan sekolah, dan berobat.

Dengan tabungan, diharapkan uang itu tidak begitu saja digunakan untuk beli rokok, pulsa, atau beli hal-hal yang tidak produktif. Benar-benar itu harus digunakan untuk kepentingan pokok keluarga tersebut.

Mekanisme ini mengingatkan pada sistem food voucher di Amerika Serikat yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan makanan.

Di Indonesia, sistem e-money sejauh ini sebatas digunakan untuk satu program jaring pengaman sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Bambang mengatakan teknologi untuk menunjang sistem itu tengah disusun dan harus siap sebelum kenaikan harga BBM subsidi yang direncanakan akhir tahun ini.

Sistem nontunai berbeda dengan mekanisme penyaluran sebelumnya yang tunai. Saat menaikkan harga BBM 22 Juni 2013, pemerintah menggelontorkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) senilai Rp9,32 triliun kepada 15,5 juta rumah tanggga sasaran miskin (RTSM).

RTSM merupakan 20% penduduk di desa/kelurahan dengan status sosial ekonomi terendah berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Setiap RTSM menerima Rp150.000 per bulan selama Agustus-November 2013 yang ditransfer via PT Pos Indonesia (Persero) kepada RTSM yang diidentifikasi melalui kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial.

Selain pengadaan BLSM, pemerintah menambah anggaran PKH dan beasiswa miskin (BSM) (lihat tabel). Namun, sistem transfer tunai itu selama ini rawan penggunaan untuk keperluan konsumtif.

Adapun kali ini, pemerintah menyiapkan dana cadangan perlindungan sosial dalam APBN-P 2014 dan APBN 2015 masing-masing senilai Rp5 triliun untuk masyarakat miskin apabila harga BBM kembali dinaikkan.

Bambang menambahkan skema ini akan dirancang permanen, tidak hanya beberapa bulan sekadar untuk mengompensasi kenaikan harga BBM.

Jadi, tidak ada lagi nanti skema baru, bansos misalnya yang sifatnya ad hoc, tapi semua sudah ada sistem yang jelas.

Sistem Kompensasi Solial Lebih Baik Saat Kenaikan Harga BBM

Kenaikan Harga BBM Subsidi Alami Ketidakpastian

Financeroll – Ketidak jelasan rencana penaikan harga BBM subsidi memunculkan ketidakpastian baru. Pasar bereaksi negatif karena pemerintah tidak kunjung memberi kepastian setelah gagasan itu berkali-kali didengungkan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla selama kampanye.

Indeks harga saham gabungan kemarin melanjutkan pelemahan untuk hari ketiga. IHSG yang sempat dibuka menguat di level 5.028, terus melemah hingga ditutup di zona merah 5.001 atau jatuh 0,46% dari posisi sehari sebelumnya.

Pada saat yang sama, rupiah kembali melemah 0,5% ke level Rp12.169 setelah terdepresiasi sejak pekan lalu.

Ekonom senior Standard Chartered Bank mengatakan pelaku pasar melihat waktu kampanye, mendengung-dengungkannya kenaikan harga BBM, pengalihan subsidi BBM ke belanja yang lebih produktif. Setelah dilantik, tidak ada arah yang pasti soal rencana ini. Reaksi pasar itu cepat.

Ketidakjelasan itu terlihat dari hasil sidang kabinet perdana Kabinet Kerja, Senin (27/10), yang sama sekali tidak menyentuh rencana kenaikan harga BBM.

Seusai sidang kabinet perdana, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hanya menyampaikan pemerintah memikirkan ketahanan fiskal, tetapi tidak ingin mengorbankan ketahanan ekonomi.

Besaran kenaikan harga BBM sedang dipikirkan agar tidak sampai mengoreksi pertumbuhan ekonomi terlalu dalam.

Pemerintah tidak perlu ragu menaikkan harga BBM, apalagi selama ini argumentasi subsidi BBM tidak tepat sasaran, sarat penyelundupan, dan membuat ruang fiskal untuk infrastruktur sempit, kerap disampaikan kepada publik.

Kalau sekarang alasannya pertumbuhan ekonomi, menjadi tidak konsisten.

Justru dengan kenaikan harga BBM, pemerintah dapat membangun infrastruktur yang berdampak ganda (multiplier effect) sehingga memacu pertumbuhan pada gilirannya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat pemerintah sebaiknya tidak mengulur-ulur rencana kenaikan harga BBM dengan alasan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah jangan menyusun kebijakan dengan asumsi di surga. Semuanya ingin dicapai. Kebijakan ekonomi pasti ada trade off.

Jika ketakutan pemerintah adalah peningkatan angka kemiskinan karena daya beli masyarakat menurun setelah harga BBM naik, menurutnya pemerintah punya banyak pilihan agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat bawah.

Seperti diketahui, dalam APBN Perubahan 2014, pemerintah sudah mengalokasikan cadangan belanja perlindungan sosial Rp5 triliun yang dapat digunakan untuk kompensasi jika harga BBM dinaikkan menjelang akhir tahun.

Dana dengan nilai yang sama juga dialokasikan dalam APBN 2015, yang dapat digunakan untuk melanjutkan program kompensasi sosial paling tidak hingga dua bulan pertama.

Kenaikan Harga BBM Subsidi Alami Ketidakpastian