Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PuPera Siapkan 20 Twin Blok Rusunawa

Financeroll – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan pengembangan 20 twin blok rumah susun sewa pada tahun depan.

Program pembangunan rusunawa tersebut menjadi bagian dari program pengentasan kawasan kumuh. Adapun jumlah anggaran yang dipersiapkan untuk pembangunan mencapai Rp300 miliar, di mana pembangunan untuk satu TB diperkirakan sekitar Rp15 miliar.

Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Citpa Karya Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengatakan dalam upaya mengatasi kawasan kumuh, terdapat tiga pendekatan yang dilakukan, meliputi pemugaran kawasan, peremajaan kawasan, dan pemukiman kembali.

Untuk pemugaran hanya dilakukan pembangunan sarana dan prasaran seperti jalan atau drainase. Untuk peremajaan dan pemukiman kembali ini baru menyentuh pembangunan hunian.

Proses pembangunan akan dilakukan dalam satu tahun. Setelah pembangunan rampung, rusunawa akan diserahterimakan kepada pemda setempat untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rusunawa tersebut merupakan bangunan kembar setinggi lima lantai, di mana setiap bangunan memiliki 99 unit rusun, dengan luas masing-masing unit sebesar 24 m2.

Lebih lanjut, beberapa lokasi yang akan dibangun meliputi Bekasi, Blitar, Bandung, Bogor, Solo, Tegal, Surabaya, Mataram, Balikpapan, dan Padang.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PuPera Siapkan 20 Twin Blok Rusunawa

Pentingnya Bank Tanah Masih Diabaikan Pemerintah

Financeroll – Pemerintah hingga saat ini dinilai belum melakukan terobosan terkait perumahan rakyat.

Pengamat properti Ali Tranghanda mengatakan keberadaan bank tanah saat ini sangat mendesak untuk segera dibentuk apalagi kinerja pemerintah dinilai belum menunjukkan adanya terobosan di sektor perumahan rakyat.

Bank tanah urgen untuk dibentuk karena hal ini yang sangat dirasakan sangat penting namun kerap terabaikan.

Dengan adanya bank tanah maka pemerintah relatif tidak akan terlalu mengkhawatirkan harga tanah yang melambung, karena bank tanah menjadi obyek kontrol pemerintah.

Harga tanah yang melejit juga ditengarai sebagai salah satu faktor utama yang membuat penyediaan rumah rakyat tersendat.

Karenanya bank tanah seharusnya menjadi momen yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah, dan menambahkan peran bank tanah harus sinergi di bawah sebuah badan perumahan yang saat ini santer diberitakan akan diserahkan ke Perumnas.

Fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pembangunan infrastruktur jelas tidak boleh dihilangkan, namun peran kementerian terhadap perumahan rakyat pun harus jelas dan tidak mengabaikan.

Indonesia Property Watch mengimbau pemerintah segera melaksanakan program kerja yang nyata karena saat ini banyak pengembang yang sudah tidak mampu lagi membangun rumah murah terkait harga tanah yang semakin tinggi.

Selain itu masih adanya kekhawatiran berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) terkait masalah perumahan rakyat yang semakin terabaikan akibat peleburan Kementerian Perumahan Rakyat ke dalam Kemenpupera.

Belum adanya program kerja perumahan rakyat yang jelas dari Kemenpupera sampai saat ini. Beberapa hal yang disampaikan masih sebatas wacana dan tidak ada terobosan baru, sama seperti yang lalu-lalu.

Sebelumnya dinyatakan bahwa instrumen bank tanah yang hingga kini masih menjadi wacana dinilai perlu segera diwujudkan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan perumahan rakyat di berbagai daerah.

Perlu instrumen bank tanah dari pemerintah yang dapat menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah murah.

Indonesia Property Watch menginginkan konsep bank tanah yang telah dicetuskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan hanya menjadi sekadar wacana dan harus segera diimplementasikan di lapangan.

Wacana pembentukan bank tanah terkesan sangat lambat dilaksanakan di Indonesia dibanding negara-negara tetangga.

Bank tanah sebenarnya sudah ada di masing-masing Pemda namun masih bersifat aset yang belum dimanfaatkan maksimal.

Pentingnya Bank Tanah Masih Diabaikan Pemerintah

Produksi Rumah sederhana di Jawa Tengah Tidak Terpengaruh Kenaikan Harga BBM.

Financeroll – Dampak kenaikan BBM, pengembang pembangunan perumahan di Jawa Tengah menyiasatinya dengan menurunkan spesifikasi bangunan tanpa melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Misalnya saja, dengan kenaikan harga BBM pengembang mengganti penggunaan atap baja ringan dengan kayu, dan itu itu tidak menyalahi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah,” kata Wakil Ketua Bidang Rumah Sederhana DPD REI Jawa Tengah Andi Kurniawan.

Selain itu, jika para pengembang sebelumnya menerapkan harga di bawah batas atas misalnya masih di harga Rp80 juta maka mereka menaikkan harga paling tidak hingga 10 persen.

Peningkatan harga wajar dilakukan selama itu tidak melanggar ketentuan harga maksimal rumah sederhana untuk kawasan Jawa Tengah.

Selama ini sejumlah pengembang terutama yang khusus menangani pembangunan rumah sederhana meningkatkan spesifikasi bangunan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Peningkatan spesifikasi bangunan oleh para pengembang tersebut menyusul keputusan Pemerintah yang menaikkan batas maksimal harga rumah sederhana di kawasan Jawa Tengah menjadi Rp118 juta/unit.

Oleh karena itu, dengan harga tersebut para pengembang bisa meningkatkan kualitas rumah salah satunya spesifikasi material yang digunakan.

Namun, pihaknya juga berharap agar seluruh kebijakan Pemerintah terkait program rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa berintegrasi dengan pembangunan rumah itu sendiri.

Misalnya untuk regulasi yang berkaitan izin mendirikan bangunan diharapkan lebih mudah dilakukan, sehingga pembangunan tetap lancar.

Sejauh ini REI Jawa Tengah optimistis dengan kebijakan pemerintah baru mengingat kepastian terus dilaksanakannya pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat menengah ke bawah.

Produksi Rumah sederhana di Jawa Tengah Tidak Terpengaruh Kenaikan Harga BBM.