Pemerintah Targetkan Bangun 1 Juta Rumah Pertahun

Financeroll – Pemerintah bertekad untuk terus mengejar kekurangan rasio perumahan dengan jumlah yang dibutuhkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah baru per tahun guna mengejar backlog perumahan yang saat ini ditaksir mencapai 13,5 juta unit.

Pembangunan perumahan tersebut, kata JK, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Perumnas (Persero), BUMN konstruksi, dan pengembang swasta.

“Satu juta setahun. Itu PU buat kebijakan dan atur anggaran agar ini rumah subsidi atau bukan,” ujarnya di kantor Wapres.

Kalla mengatakan sebagai perusahaan pelat merah Perumnas ditugaskan pemerintah untuk membangun perumahan rakyat sederhana.

Perumnas diimbau tidak menggarap proyek rumah komersial pada segmen menengah ke atas alias rumah mewah dan ruko.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menuturkan kebijakan perumahan ke depan mengarah pada konsep bisnis bukan charity.

Kalau charity, backlog itu tidak akan pernah tercapai.

Tahun depan Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan 400.000-500.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebanyak 20% dari jumlah tersebut akan ditujukan untuk rumah nelayan miskin, TNI/Polri, dan masyarakat perbatasan terluar Indonesia.

“Yang membangun sendiri 400.000 unit. Kalau perumahan policy ke depan tidak hanya membangun sendiri tapi meggerakkan Bapertarum, FLPP, bank, dan pengembang lain bisa mengatasi backlog ini.

Adapun anggaran pembangunan 400.000 unit rumah berasal dari alokasi APBN Kementerian PU-Pera tahun depan yang diestimasi mencapai sekitar Rp10 triliun-12 triliun.

FLPP Rp5,1 triliun, APBN Rp4,6 triliun, sekarang kita mau ajukan lagi Rp2 triliun-3 triliun.

Apabila digabung dengan pembangunan rumah swasta dan swadaya, Basuki optimistis dapat mencapai target pembangunan rumah rakyat sebanyak 1 juta unit per tahun.

Pemerintah Targetkan Bangun 1 Juta Rumah Pertahun

Produksi Rumah sederhana di Jawa Tengah Tidak Terpengaruh Kenaikan Harga BBM.

Financeroll – Dampak kenaikan BBM, pengembang pembangunan perumahan di Jawa Tengah menyiasatinya dengan menurunkan spesifikasi bangunan tanpa melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Misalnya saja, dengan kenaikan harga BBM pengembang mengganti penggunaan atap baja ringan dengan kayu, dan itu itu tidak menyalahi aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah,” kata Wakil Ketua Bidang Rumah Sederhana DPD REI Jawa Tengah Andi Kurniawan.

Selain itu, jika para pengembang sebelumnya menerapkan harga di bawah batas atas misalnya masih di harga Rp80 juta maka mereka menaikkan harga paling tidak hingga 10 persen.

Peningkatan harga wajar dilakukan selama itu tidak melanggar ketentuan harga maksimal rumah sederhana untuk kawasan Jawa Tengah.

Selama ini sejumlah pengembang terutama yang khusus menangani pembangunan rumah sederhana meningkatkan spesifikasi bangunan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Peningkatan spesifikasi bangunan oleh para pengembang tersebut menyusul keputusan Pemerintah yang menaikkan batas maksimal harga rumah sederhana di kawasan Jawa Tengah menjadi Rp118 juta/unit.

Oleh karena itu, dengan harga tersebut para pengembang bisa meningkatkan kualitas rumah salah satunya spesifikasi material yang digunakan.

Namun, pihaknya juga berharap agar seluruh kebijakan Pemerintah terkait program rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa berintegrasi dengan pembangunan rumah itu sendiri.

Misalnya untuk regulasi yang berkaitan izin mendirikan bangunan diharapkan lebih mudah dilakukan, sehingga pembangunan tetap lancar.

Sejauh ini REI Jawa Tengah optimistis dengan kebijakan pemerintah baru mengingat kepastian terus dilaksanakannya pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat menengah ke bawah.

Produksi Rumah sederhana di Jawa Tengah Tidak Terpengaruh Kenaikan Harga BBM.