Pemerintah Targetkan Bangun 1 Juta Rumah Pertahun

Financeroll – Pemerintah bertekad untuk terus mengejar kekurangan rasio perumahan dengan jumlah yang dibutuhkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah baru per tahun guna mengejar backlog perumahan yang saat ini ditaksir mencapai 13,5 juta unit.

Pembangunan perumahan tersebut, kata JK, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Perumnas (Persero), BUMN konstruksi, dan pengembang swasta.

“Satu juta setahun. Itu PU buat kebijakan dan atur anggaran agar ini rumah subsidi atau bukan,” ujarnya di kantor Wapres.

Kalla mengatakan sebagai perusahaan pelat merah Perumnas ditugaskan pemerintah untuk membangun perumahan rakyat sederhana.

Perumnas diimbau tidak menggarap proyek rumah komersial pada segmen menengah ke atas alias rumah mewah dan ruko.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menuturkan kebijakan perumahan ke depan mengarah pada konsep bisnis bukan charity.

Kalau charity, backlog itu tidak akan pernah tercapai.

Tahun depan Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan 400.000-500.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebanyak 20% dari jumlah tersebut akan ditujukan untuk rumah nelayan miskin, TNI/Polri, dan masyarakat perbatasan terluar Indonesia.

“Yang membangun sendiri 400.000 unit. Kalau perumahan policy ke depan tidak hanya membangun sendiri tapi meggerakkan Bapertarum, FLPP, bank, dan pengembang lain bisa mengatasi backlog ini.

Adapun anggaran pembangunan 400.000 unit rumah berasal dari alokasi APBN Kementerian PU-Pera tahun depan yang diestimasi mencapai sekitar Rp10 triliun-12 triliun.

FLPP Rp5,1 triliun, APBN Rp4,6 triliun, sekarang kita mau ajukan lagi Rp2 triliun-3 triliun.

Apabila digabung dengan pembangunan rumah swasta dan swadaya, Basuki optimistis dapat mencapai target pembangunan rumah rakyat sebanyak 1 juta unit per tahun.

Pemerintah Targetkan Bangun 1 Juta Rumah Pertahun

REI Meminta Pemerintah Perbanyak Bank Tanah

Financeroll – Real Estat Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah segera memperbanyak bank tanah untuk mengatasi backlog yang saat ini belum terselesaikan.

Ketua REI Jabar mengatakan saat ini kebutuhan backlog di Jabar sangat besar mengingat kebutuhan rumah bagi masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.

Ada wacana pemerintah provinsi akan memperbanyak bank tanah untuk mengatasi backlog. Jika hal tersebut direalisasikan, maka kebutuhan rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) akan terselesaikan.

Saat ini pengadaan MBR sering terbentur dengan lahan, terutama pada lokasi-lokasi yang dekat dengan kawasan industri.

Harga tanah selama ini selalu menjadi persoalan mendasar bagi pengembang dalam mendirikan rumah MBR.

Adanya keinginan pemerintah untuk memperbanyak bank tanah maka pengembang bisa lebih mudah untuk membangun rumah MBR karena harga lahan yang diberikan pasti tidak terlalu mahal atau lebih realistis.

Kepastian harga dari bank tanah dapat mempermudah para pengembang mendirikan rumah MBR dengan nilai maksimal Rp105 juta.

Pemerintah harus menyediakan bank tanah dalam satu hamparan khusus, sehingga memudahkan pengembang dalam mendirikan rumah.

Lebih baik pemerintah menyediakan lahan dalam satu hamparan khusus misalnya dalam dua hektare atau lima ha. Sehingga pendirian rumah akan lebih efisien dan cepat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat mendukung pemerintah memperbanyak bank tanah sehingga kalangan buruh mampu mendapatkan rumah dengan harga relatif rendah.

Ketua Apindo Jabar menuturkan hal tersebut merupakan langkah tepat mengingat harga rumah semakin terkerek naik..

Oleh karena itu, memperbanyak bank tanah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan hunian di kalangan MBR, terutama buruh.

Sekarang yang perlu disiapkan jangan subsidi saja, tetapi pemerintah harus menggandeng pengusaha untuk menyiapkan skema tata ruangnya.

Rusun lebih bagus didirikan berdekatan dengan lokasi industri agar mengifisienkan pengeluaran buruh.

Selama ini pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh tidak teratur yang mengakibatkan kesemrawutan di beberapa daerah.

REI Meminta Pemerintah Perbanyak Bank Tanah

Backlog Perumahan Akan Terpenuhi Dalam 20 Tahun

Financeroll – Kekurangan pasokan rumah atau backlog yang mencapai 15 juta unit itu diprediksi akan terpenuhi dalam kurun waktu 20 tahun.

Kalkulasi tersebut diperoleh dari rincian kurangnya pasokan rumah setiap tahunnya sekitar 700.000 hingga 800.000 unit di mana setengahnya sudah dibangun oleh pengembang.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengklaim pengembang sudah menyediakan sekitar 400.000 unit rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya.

Jika kebutuhan setiap tahun dapat dipenuhi maka otomatis backlog akan terselesaikan dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Yang terpenting adalah fokus pada tiap tahunnya.

Namun, pengembang tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain seperti pemerintah dan badan usaha milik negara. Untuk mengejar target 20 tahun, pengembang harus bersinergi dengan pemerintah dan BUMN.

Salah satunya dengan pengadaan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang seharusnya tidak ditunda-tunda lagi pembahasannya.

Selama ini pekerja hanya dibebankan membayar iuran untuk kesehatan dan dana pensiun tetapi tidak difokuskan kepada papan tinggal.

Jika pembahasan RUU Tapera sudah ketok palu maka masyarakat akan menyisihkan 2,5% dari penghasilannya dan 0,5 dari kontribusi si pemberi kerja untuk pengadaan perumahan.

Apabila sudah disistemkan seperti itu maka dapat memasok Rp25 triliun setiap tahunnya untuk pemerintah membangun rumah bagi MBR.

Dana tersebut juga dapat menggenjot anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini sekitar Rp3 triliun yang hanya dapat membangun 60.000 unit rumah tahun ini.

Kalau Kemenpera dapat suntikan dana lagi maka otomatis bisa membangun lebih banyak rumah.

Backlog Perumahan Akan Terpenuhi Dalam 20 Tahun