Backlog Perumahan Akan Terpenuhi Dalam 20 Tahun

Financeroll – Kekurangan pasokan rumah atau backlog yang mencapai 15 juta unit itu diprediksi akan terpenuhi dalam kurun waktu 20 tahun.

Kalkulasi tersebut diperoleh dari rincian kurangnya pasokan rumah setiap tahunnya sekitar 700.000 hingga 800.000 unit di mana setengahnya sudah dibangun oleh pengembang.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengklaim pengembang sudah menyediakan sekitar 400.000 unit rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya.

Jika kebutuhan setiap tahun dapat dipenuhi maka otomatis backlog akan terselesaikan dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Yang terpenting adalah fokus pada tiap tahunnya.

Namun, pengembang tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain seperti pemerintah dan badan usaha milik negara. Untuk mengejar target 20 tahun, pengembang harus bersinergi dengan pemerintah dan BUMN.

Salah satunya dengan pengadaan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang seharusnya tidak ditunda-tunda lagi pembahasannya.

Selama ini pekerja hanya dibebankan membayar iuran untuk kesehatan dan dana pensiun tetapi tidak difokuskan kepada papan tinggal.

Jika pembahasan RUU Tapera sudah ketok palu maka masyarakat akan menyisihkan 2,5% dari penghasilannya dan 0,5 dari kontribusi si pemberi kerja untuk pengadaan perumahan.

Apabila sudah disistemkan seperti itu maka dapat memasok Rp25 triliun setiap tahunnya untuk pemerintah membangun rumah bagi MBR.

Dana tersebut juga dapat menggenjot anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini sekitar Rp3 triliun yang hanya dapat membangun 60.000 unit rumah tahun ini.

Kalau Kemenpera dapat suntikan dana lagi maka otomatis bisa membangun lebih banyak rumah.

Backlog Perumahan Akan Terpenuhi Dalam 20 Tahun

Kurangnya Pasokan Rumah Capai 15 Juta Unit

Financeroll – Kurangnya pasokan rumah atau backlog yang mencapai 15 juta unit diprediksi buru terpenuhi dalam kurun waktu 20 tahun.

Kalkulasi tersebut diperoleh dari rincian kurangnya pasokan rumah setiap tahunnya sekitar 700.000 hingga 800.000 unit di mana setengahnya sudah dibangun oleh pengembang.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengklaim pengembang sudah menyediakan sekitar 400 unit rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya.

Jika kebutuhan tiap tahun dapat dipenuhi maka otomatis backlog akan terselesaikan dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Yang terpenting adalah fokus pada tiap tahunnya.

Namun pengembang tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain seperti pemerintah dan badan usaha milik negara.

Untuk mengejar target 20 tahun, pengembang harus bersinergi dengan pemerintah dan BUMN.

Salah satunya dengan pengadaan tabungan perumahan rakyat (tapera) yang seharusnya tidak ditunda-tunda lagi pembahasaanya.

Selama ini pekerja hanya dibebankan membayar iuran untuk kesehatan dan dana pensiun tetapi tidak difokuskan kepada papan tinggal.

Jika pembahasan RUU Tapera sudah ketok palu, maka masyarakat akan menyisihkan 2,5 persen dari penghasilannya dan 0,5 dari kontribusi si pemberi kerja untuk pengadaan perumahan.

Apabila sudah disistemkan seperti itu, maka dapat memasok Rp25 triliun tiap tahunnya untuk pemerintah membangun rumah bagi MBR.

Dana tersebut juga dapat menggenjot anggaran Kementerian Perumahan Rakyat tahun ini sekitar Rp3 triliun yang hanya dapat membangun 60.000 unit rumah tahun ini.

Kalau Kemenpera dapat suntikan dana lagi akan otomatis bisa membangun lebih banyak rumah.

Kurangnya Pasokan Rumah Capai 15 Juta Unit

Terhambatnya Pengembangan Rumah Tapak Dapat Mengalihkan ke Rumah Komersial

Financeroll – Pengembangan rumah tapak bersubsidi dipastikan akan terhambat karena ada peluang semakin sedikit pengembang yang melakukan pembangunan sebagai akibat dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Karena ongkos pembangunan mengalami kenaikan, pengembang akan melakukan penyesuaian, yakni pengembangan dialihkan untuk rumah komersial, atau tetap melakukan pembangunan rumah bersubsidi, tapi lokasi pengembangan menjadi lebih jauh dari pusat kota.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Perumahan Sejahtera Tapak DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengatakan dengan adanya penyesuaian batas harga rumah bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah beberapa bulan lalu, pasar rumah bersubsidi kembali bergerak.

Sekarang sudah lumayan. Nanti kalau ada kenaikan BBM lagi, diperkirakan akan susah lagi. Urusan rumah bersubsidi ini selalu terombang-ambing dengan masalah biaya dan penyesuaian regulasi yang panjang.

Bagi pengembang yang sudah menyiapkan lahan, terdapat peluang untuk mengubah rencana pengembangan menjadi rumah komersial, karena harga di area tersebut sudah sulit dikembangkan untuk rumah bersubsidi.

Sementara bagi pengembang yang belum mempunyai lahan, kemungkinan tetap akan membangun rumah berusbsidi, hanya lokasi pengembangan pasti akan dilakukan di area yang lebih jauh lagi.

Terhambatnya Pengembangan Rumah Tapak Dapat Mengalihkan ke Rumah Komersial