DPP REI Pesimis Target Pembangunan 1 Juta Unit Rumah Pertahun Dapat Tercapai

Financeroll — DPP Realestat Indonesia (REI) pesimistis target pembangunan 1 juta unit per tahun dapat tercapai jika tak diimbangi berbagai insentif dari pemerintah untuk pengembang.

Wakil Sekjen DPP REI Tri Wediyanto mengatakan dengan melihat capaian penyediaan rumah bersubsidi oleh pengembang, maka untuk mencapai 1 juta unit per tahun bukan pekerjaan mudah. Target tersebut cukup berat untuk dicapai.

Jika pemerintah mampu menyediakan insentif yang menarik bagi pengembang, maka target tersebut peluangnya menjadi besar untuk tercapai.

Kebijakan-kebijakan tersebut seperti di sektor perpajakan dari mulai pengadaan tanah sampai penjualan rumah.

Intinya, perpajakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah idealnya dibebaskan, setidaknya sangat ringan sehingga memberikan rangsangan bagi pengembang menyediakan rumah bersubsidi.

Insentif lain, terkait dengan pengadaan infrastruktur. Pemerintah dituntut lebih agresif menyediakan infrastruktur menuju maupun dalam kompleks perumahan bersubsidi.

Masalah ketersediaan sambungan listrik juga perlu ditekankan karena beberapa waktu lalu masalah listrik menjadi hambatan dalam penyediaan rumah bersubsidi karena tidak jelas kapan direalisasikan pemasangannya.

Yang tidak kalah pentingnya, kata Tri yang juga Direktur PT Kharisma Karanglo Indah, pengembang perumahan di Kab. Malang, Jawa Timur, dari aspek perizinan, termasuk pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.

Intinya, aspek-aspek yang dapat mengganjal penyediaan rumah bersubsidi harus dihilangkan oleh pemerintah.

Percepatan pernyediaan rumah bersubsidi, juga bisa dilakukan dengan dukungan kementerian-kementerian lain, selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Seperti Kementerian Dalam Negeri, kata dia, berencana menyediakan rumah untuk semua pegawai golongan I. Namun kementerian tersebut masih mencari format yang tepat untuk merealisasikan program tersebut.

Model penyediaan rumah untuk pegawai negeri sipil (PNS) sebenarnya bisa mengacu pada pola kerja sama antara pengembang dan pemda seperti yang dilakukan PT Kharisma Karanglo Indah dengan Pemkot Malang dan Pemkab Malang dalam penyediaan rumah PNS.

Dalam skema kerja sama tersebut, pemda menyediakan lahan, sedangkan pembangunan konstruksi dan penjualannya dilakukan pengembang. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka harga rumah menjadi lebih murah karena harga tanahnya disubsidi pemda.

Sebelumnya sudah melakukan presentasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait kerja sama pemda dan pengembang dalam penyediaan rumah untuk PNS.

DPP REI Pesimis Target Pembangunan 1 Juta Unit Rumah Pertahun Dapat Tercapai

Pemerintah Targetkan Bangun 1 Juta Rumah Pertahun

Financeroll – Pemerintah bertekad untuk terus mengejar kekurangan rasio perumahan dengan jumlah yang dibutuhkan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 1 juta unit rumah baru per tahun guna mengejar backlog perumahan yang saat ini ditaksir mencapai 13,5 juta unit.

Pembangunan perumahan tersebut, kata JK, dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Perumnas (Persero), BUMN konstruksi, dan pengembang swasta.

“Satu juta setahun. Itu PU buat kebijakan dan atur anggaran agar ini rumah subsidi atau bukan,” ujarnya di kantor Wapres.

Kalla mengatakan sebagai perusahaan pelat merah Perumnas ditugaskan pemerintah untuk membangun perumahan rakyat sederhana.

Perumnas diimbau tidak menggarap proyek rumah komersial pada segmen menengah ke atas alias rumah mewah dan ruko.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menuturkan kebijakan perumahan ke depan mengarah pada konsep bisnis bukan charity.

Kalau charity, backlog itu tidak akan pernah tercapai.

Tahun depan Kementerian PU-Pera menargetkan pembangunan 400.000-500.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebanyak 20% dari jumlah tersebut akan ditujukan untuk rumah nelayan miskin, TNI/Polri, dan masyarakat perbatasan terluar Indonesia.

“Yang membangun sendiri 400.000 unit. Kalau perumahan policy ke depan tidak hanya membangun sendiri tapi meggerakkan Bapertarum, FLPP, bank, dan pengembang lain bisa mengatasi backlog ini.

Adapun anggaran pembangunan 400.000 unit rumah berasal dari alokasi APBN Kementerian PU-Pera tahun depan yang diestimasi mencapai sekitar Rp10 triliun-12 triliun.

FLPP Rp5,1 triliun, APBN Rp4,6 triliun, sekarang kita mau ajukan lagi Rp2 triliun-3 triliun.

Apabila digabung dengan pembangunan rumah swasta dan swadaya, Basuki optimistis dapat mencapai target pembangunan rumah rakyat sebanyak 1 juta unit per tahun.

Pemerintah Targetkan Bangun 1 Juta Rumah Pertahun

Pemerintah Bangun 58.000 Rumah Sejahtra dan Rumah susun

Financeroll – Pemerintah membangun 58.000 rumah sejahtera dan rumah susun untuk masyarakat dan pekerja berpenghasilan rendah pada tahun depan. Pembangunan rumah tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp5,1 triliun dari APBN.

Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus mengatakan rumah sejahtera diperuntukkan bagi pekerja berpenghasilan maksimal Rp4 juta, adapun rumah susun bisa dimiliki oleh pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta.

Akan dibangun 58.000 unit rumah sederhana dan rumah susun tahun depan. Itu untuk penerima fasilitas pembiayaaan perumahan, termasuk pekerja juga.

Masyarakat atau pekerja penerima fasilitas pembiayaan perumahan tersebut nantinya akan dibebaskan dari pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK/03/2014 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya.

Ini bebas pajak, sudah ada peraturan menteri keuangan bahwa rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah bebas pajak penghasilan 10%.

Sejak program ini dijalankan pada 2010, anggaran pembangunan perumahan berasal dari APBN. Dalam empat tahun terakhir anggaran yang sudah dialokasikan yakni sebesar Rp15,5 triliun untuk pembangunan 346.000 unit rumah.

Untuk tahun-tahun selanjutnya jumlah rumah yang dibangun untuk masyarakat dan pekerja berpenghasilan rendah diprediksi akan semakin besar seiring adanya sumber dana dari pihak terkait lainnya untuk program ini.

Dana dari pihak lain tersebut berasal dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dana jangka panjang bank pelaksana, dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tabungan haji, dana pensiun, serta dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Itu yang kami rencanakan dan akan dilaksanakan untuk ke depan.

Pemerintah Bangun 58.000 Rumah Sejahtra dan Rumah susun

Harga Properti Rata-Rata Naik Hingga 10% Ditas Inflasi

Financeroll – Harga properti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik rata-rata sebesar 7% – 10% di atas inflasi pada 5 tahun terakhir karena didorong tingginya permintaan.

Artinya, jika inflasi di angka 7%, maka kenaikan harga di kisaran 14% – 17%.

Permintaan hunian di DIY, khususnya di kawasan Kota Yogyakarta dan sekitarnya, semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Tingginya arus manusia yang datang dan menetap di DIY, khususnya dari kalangan mahasiswa, telah mendorong permintaan. Dampaknya, harga properti pun merangkak naik.

Para pembeli tidak hanya orang Yogyakarta, tetapi banyak juga yang dari luar Yogyakarta. Banyak di antara mereka membeli properti untuk ditinggali, tetapi lebih banyak lagi yang membeli dengan motif investasi.

Hal itu banyak terjadi pada properti yang dibeli para orang tua mahasiswa. Kecenderungan yang terjadi belakangan ini adalah banyak orang tua mahasiswa yang memilih membeli hunian untuk tempat tinggal anak mereka selama kuliah di Yogyakarta.

Para orang tua memilih membeli rumah alih-laih membiarkan para anak tinggal di kosan dengan harapan peluang keuntungan di kemudian hari.

Dengan membeli rumah, anak-anak mereka tidak perlu bayar kosan. Kemudian, setelah para anak lulus, orang tua bisa menyewakan propertinya atau menjual kembali dengan proyeksi keuntungan.

Tren perkembangan hunian di kawasan DIY dalam beberapa waktu terakhir bergeser dari rumah pribadi yang menempel pada tanah (landed house) ke jenis hunian vertikal baik dalam bentuk apartemen maupun rumah susun.

Keterbatasan lahan dan gaya hidup menjadi salah satu faktor pendorong pergeseran tren tersebut. Ini terutama di daerah kampus.

Penjualan apartemen atau rumah susun biasanya menyasar segmen mahasiswa yang berasal dari luar Kota Yogyakarta.

Pembelian lebih banyak dengan motif investasi. Daripada mengeluarkan biaya untuk kos, orang tua mahasiswa memilih membeli apartemen untuk ditinggali anaknya, kemudian setelah anaknya lulus dapat disewakan atau dijual kembali dengan gain tinggi.

Dalam 5 tahun terakhir, khususnya sejak gempa yang terjadi pada 2009, perkembangan hunian di Yogyakarta bergeser ke arah selatan.

Sebelum gempa tren perkembangan hunian berada di kawasan utara dan mendorong harga tanah dan properti di daerah tersebut melonjak lebih cepat dibandingkan di selatan.

Namun gempa membuat harga tanah dan properti di kawasan utara anjlok sehingga konsumen pun beralih ke wilayah selatan.

Orang kita punya short term memory, mungkin mereka berpikir gempa terjadi dalam siklus panjang, puluhan tahun sekali, sehingga meskipun daerah selatan pernah kena gempa, mereka justru berbondong-bondong ke selatan. Apalagi harga di utara semakin naik hingga tidak terjangkau.

Harga Properti Rata-Rata Naik Hingga 10% Ditas Inflasi