Showing posts with label Badan Pemeriksa Keuangan. Show all posts
Showing posts with label Badan Pemeriksa Keuangan. Show all posts

Thursday, November 6, 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Meminta OJK Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Financeroll – Meski baru dilantik oleh Mahkamah Agung beberapa hari yang lalu, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merumuskan peran kelembagaan OJK terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.


Dalam pertemuan yang digelar di Gedung BPK, OJK—yang juga menjadi portofolio pemeriksaan Anggota II BPK Agus Pramono—berkunjung ke BPK dalam peningkatan governance OJK, sekaligus melaporkan update perkembangan BPK dalam dua tahun terakhir.


Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara BPK dengan OJK. Meskipun demikian, diakui ada beberapa hal penting yang dibicarakan, misalnya peran kelembagaan terhadap kesejahteraan.


OJK tugasnya mengawasi perbankan, untuk itu meminta OJK untuk merumuskan bagaimana satu rupiah kredit perbankan itu bisa meningkatkan lapangan kerja. Mayoritas problem kemiskinan selama ini karena ketiadaan lapangan kerja.


Seperti diketahui, Harry yang juga mantan politisi asal Partai Golkar tersebut tengah gencar menyuarakan pentingnya keterkaitan antara audit keuangan negara oleh BPK terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.


Keberhasilan pengelolaan keuangan negara apabila diikuti dengan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga meminta OJK untuk mulai memikirkan pola laporan keuangan yang sebelumnya cash basis menjadi akrual basis.


Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengaku tengah mempersiapkan agenda penting bagi OJK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain, pertama membuka akses industri keuangan nasional bagi masyarakat lebih banyak lagi.


Ini adalah isu yang tidak kecil, karena harus mempersiapkan mulai dari aspek edukasi, hingga pesiapan infrastruktur pendukungnya. Tetapi, kalau ini bisa diwujudkan, OJK bisa lebih berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.


Oleh karena itu, OJK akan banyak memfokuskan beberapa inisiatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam waktu dekat ini, OJK akan menerbitkan beberapa kebijakan untuk mendekatkan industri keuangan kepada masyarakat.


Kedua, OJK dan departemen teknis di pemerintahan akan juga mendiskusikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam jangka panjang, terutama untuk membiayai infrastruktur. Posisi OJK saat ini harus turut serta memikirkan hal tersebut.


Ketiga, peningkatan kinerja dalam aspek pengawasan. Tuntutan peningkatan pengawasan OJK saat ini semakin besar mengingat kompleksitas industri keuangan yang berkembang sangat cepat.


Produk-produk keuangan yang semakin beragam dan lintas sektor. Lalu, interkoneksitas antar industri keuangan yang semakin tajam, tentu saja semua ini harus termonitor dengan baik. Agar tidak ada kerawanan yang akan mengganggu kestabilan sistem keuangan.


Dengan adanya peningkatan koordinasi yang lebih baik dengan BPK, mampu mewujudkan peran OJK yang kredibel terhadap perkembangan industri keuangan nasional, sekaligus lebih bermanfaat bagi masyarakat.



Badan Pemeriksa Keuangan Meminta OJK Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Saturday, November 1, 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Diminta Mengawal Pengelolaan Keuangan Negara

Financeroll – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru dilantik diminta untuk mengawal pengelolaan keuangan negara agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.


Dengan berharap BPK RI terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan menjaga marwah atau kode etik kelembagaan yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme.


Audit independen, integritas, dan profesionalisme dilakukan agar keuangan negara seperti BUMN, BUMD, BLU, dapat terlibat secara intensif dalam menyejahterakan rakyat.


Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masa jabatan 2014-2019 telah dilantik. Masing-masing Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Supardi.


Pascapelantikan, BPK kemudian melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua serta menyusun pembagian tugas. Menandai perubahan pembagian tugas, BPK RI kemudian melaksanakan acara serah terima jabatan. Serah terima jabatan termasuk serah terima tugas pemeriksaan dari masing-masing anggota sebelumnya.


Audit yang berjalan di Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII, di antaranya seperti audit pada PT Pertamina (Persero) dan SKK Migas. Langkah demikian ditujukan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya pembenahan tata kelola minyak dan gas (migas). AKN VII juga melakukan pemeriksaan pada PT Telkom (Persero) dalam kapasitasnya sebagai BUMN.


Rekomendasi mengenai subsidi, rekomendasi mengenai tata kelola hubungan BUMN. Juga telah menyiapkan Manual Audit Kinerja Sektor Perbankan dengan mengukur indikator kualitatif dan kuantitatif.



Badan Pemeriksa Keuangan Diminta Mengawal Pengelolaan Keuangan Negara

Tuesday, October 28, 2014

Badan Pemerika Keuangan RI Perbesar Anggaran Audit

Financeroll – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan memperbesar anggaran untuk audit kinerja pada 2015, kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis.


Selama ini audit kinerja hanya 20% dari anggaran yang dialokasikan untuk BPK. Berkenaan hal tersebut akan meningkatkan sesuai dengan kebutuhan.


Anggaran yang dialokasikan untuk BPK pada 2015 sebesar Rp2,98 triliun. Selama ini anggaran lebih banyak terkuras untuk pemeriksaan keuangan sebesar 50% dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu 30%.


BPK RI akan menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kinerja. Anggaran tersebut dipastikan lebih dari 20%.


Di negara berkembang dan maju kerja pemeriksa kinerja lebih dimaksimalkan. Tujuan akhirnya mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI itu mengemukakan audit kinerja meliputi pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen.


Tujuan pemeriksaan ini mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan.


Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi.


Sementara pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.


Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.


Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.


Audit jenis ini dilaksanakan untuk memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.


Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.



Badan Pemerika Keuangan RI Perbesar Anggaran Audit