Showing posts with label pemerintah jokowi-jk. Show all posts
Showing posts with label pemerintah jokowi-jk. Show all posts

Sunday, October 19, 2014

Pemerintahan Baru Diminta Membentuk BUMN Perbankan Khusus Agribisnis

Financeroll – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta presiden terpilih Joko Widodo membentuk BUMN perbankan khusus agribisnis sebagai upaya menyelamatkan para petani di Indonesia.


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pemerintahan baru mendatang sudah saatnya memikirkan sektor keuangan yang pro terhadap pertanian, peternakan, kehutanan dan kelautan.


Kalau pemerintah ke depan sadar dan membela para petani dengan diadakannya perbankan khusus agribisnis, maka sekitar 50% permasalahan di Indonesia sudah terselesaikan.


Kemiskinan di Indonesia selama ini berasal dari kaum kecil yang didominasi kalangan petani dan nelayan.


Padahal keempat sektor agribisnis tersebut merupakan penopang besar perekonomian Indonesia dengan hasil produk agribisnis yang melimpah.


Ahmad menuturkan permasalahan yang dihadapi kalangan petani dan nelayan di Indonesia terdapat pada sulitnya menerima kucuran kredit dari perbankan.


Alasan perbankan tidak memberikan kredit karena menilai sektor pertanian tidak bankable.


Dengan dibentuknya BUMN khusus agribisnis ke depan, sekitar 80% kemiskinan dari kalangan petani akan bisa diminimalisasi.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengatakan apa yang diusulkan Ahmad Heryawan persis seperti yang diinginkan masyarakat pada umumnya.


Pihaknya mendorong apabila pemerintah ke depan tertarik untuk membentuk BUMN khusus agribisnis yang berpotensi bisa meminimalisasi 50% persoalan di Indonesia.


Tentu setuju apabila pemerintah ke depan mau membentuk BUMN pertanian dan sejenisnya. Sepanjang memenuhi keinginan semua pihak, kenapa tidak.



Pemerintahan Baru Diminta Membentuk BUMN Perbankan Khusus Agribisnis

Dimasa Pemerintahan Baru Harus Merealisasikan Program 1.000 Rumah Nelayan

Financeroll – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menggalakkan perbaikan 1.000 rumah kumuh dan pemberdayaan ekonomi di kampung nelayan di masa pemerintahan baru periode 2014-2019.


Program baru tersebut dinilai cukup baik dan harus segera direalisasikan.


Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) mengatakan program pembenahan rumah nelayan dan petani yang diikuti dengan pemberdayaan ekonomi akan efektif untuk memutuskan arus urbanisasi dari desa ke kota.


Dengan pembenahan tesebut, diyakini tingkat urbanisasi bisa ditekan sehingga pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan juga akan berkurang.


Perbaikan rumah masyarakat nelayan dan petani dapat dilakukan pemerintah dengan konsep perumahan swadaya mandiri. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).


Sementara itu, pendanaan juga dapat dikombinasikan dengan skim subsidi mengingat Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) untuk program tersebut.


Harga tanah di desa dan pesisir masih terjangkau. Untuk itu, pemerintah dapat membeli lahan warga yang dijadikan bank tanah dan kemudian dibangunkan rumah-rumah yang mengedepankan kearifan lokal.


Sedangkan untuk meningkatkan daya cicil masyarakat, pemerintah dapat menyalurkan pinjaman lunak untuk usaha nelayan dan petani.


Sehingga, rencana Jokowi-JK yang mengkombinasikan perbaikan rumah nelayan dengan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan lintas kementerian akan dirasa tepat.



Dimasa Pemerintahan Baru Harus Merealisasikan Program 1.000 Rumah Nelayan