Penurunan Harga BBM Belum Pengaruhi Biaya Operasional Melaut

Financeroll – Nelayan tradisional mendorong pemerintah segera membenahi sistem distribusi solar ke kampung nelayan mengingat penurunan harga BBM per Januari belum memberikan dampak yang signifikan terhadap biaya operasional melaut.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan saat ini rata-rata harga solar di setiap kampung nelayan masih tinggi mengikuti harga BBM yang sebelumnya telah naik.

Masih rata-rata tinggi. Harga solar di tingkat nelayan pun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditetapkan pemerintah. Bervariasi, sekitar 30%-60%.

Dampak yang tidak signifikan ini terjadi karena harga BBM sebelumnya yang tinggi telah terlanjur mendongkrak penaikan ongkos operasional melaut dan kebutuhan domestik para nelayan.

Dengan kenaikan harga BBM ini, biaya operasional melaut nelayan tradisional meningkat dengan rata-rata kenaikan 30%.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menetapkan harga baru BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah mulai 1 Januari 2015. Harga Premium dipatok sebesar Rp7.600 yang turun dari harga sebelumnya sebesar Rp8.500. Sedangkan harga solar ditetapkan sebesar Rp7.250 dari harga sebelumnya sebesar Rp7.500.

Penurunan harga BBM ini dilakukan setelah pada November 2014 lalu, subsidi BBM dialihkan ke sektor produktif yang mengakibatkan harga premium naik dari Rp6.500 ke Rp8.500 dan solar dari Rp5.500 ke Rp7.500.

Penurunan Harga BBM Belum Pengaruhi Biaya Operasional Melaut

Dimasa Pemerintahan Baru Harus Merealisasikan Program 1.000 Rumah Nelayan

Financeroll – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menggalakkan perbaikan 1.000 rumah kumuh dan pemberdayaan ekonomi di kampung nelayan di masa pemerintahan baru periode 2014-2019.

Program baru tersebut dinilai cukup baik dan harus segera direalisasikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi) mengatakan program pembenahan rumah nelayan dan petani yang diikuti dengan pemberdayaan ekonomi akan efektif untuk memutuskan arus urbanisasi dari desa ke kota.

Dengan pembenahan tesebut, diyakini tingkat urbanisasi bisa ditekan sehingga pertumbuhan kawasan kumuh perkotaan juga akan berkurang.

Perbaikan rumah masyarakat nelayan dan petani dapat dilakukan pemerintah dengan konsep perumahan swadaya mandiri. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng swasta melalui program corporate social responsibility (CSR).

Sementara itu, pendanaan juga dapat dikombinasikan dengan skim subsidi mengingat Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) untuk program tersebut.

Harga tanah di desa dan pesisir masih terjangkau. Untuk itu, pemerintah dapat membeli lahan warga yang dijadikan bank tanah dan kemudian dibangunkan rumah-rumah yang mengedepankan kearifan lokal.

Sedangkan untuk meningkatkan daya cicil masyarakat, pemerintah dapat menyalurkan pinjaman lunak untuk usaha nelayan dan petani.

Sehingga, rencana Jokowi-JK yang mengkombinasikan perbaikan rumah nelayan dengan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan lintas kementerian akan dirasa tepat.

Dimasa Pemerintahan Baru Harus Merealisasikan Program 1.000 Rumah Nelayan