Jokowi Tidak Setuju Tanah Abang dan Waduk Setiabudi Jadi Depo Monorail

Financeroll – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama melaporkan perihal rencana pembangunan depo Monorail di atas Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat kepada Presiden Joko Widodo.

Setelah melakukan rapat terbatas dengan presiden di Istana Negara, Jakarta. Hasilnya, pembangunan depo tersebut ditolak.

“Saya sudah lapor presiden. Presiden juga mengatakan kalau advice dari Kemen-PU, tidak mungkin membangun depo di atas waduk Setiabudi. Apalagi rawan, ada peraturan UU,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta.

Dalam rencana programnya, pembangunan depo di atas Tanah Abang menggunakan satu ruas jalan saja .

“Kalau kamu ngotot deponya di atas Waduk Setiabudi. Saya laporkan tadi ke presiden. Terus dia juga minta depo di Tanah Abang. Tapi harus memakai pondasi satu ruas jalan. Saya enggak setuju kalau seperti itu,” katanya.

Menurutnya, Jakarta Monorail harus mencari alternatif jalur baru.

Sementara itu, pengadaan jalur baru dipastikan akan melalui tahap tender lagi.

Pembangunan monorail telah dilakukan sejak Oktober 2013, namun belum ada pengerjaan lebih lanjut.

Pemprov DKI dan PT Jakarta Monorail belum menemui kesepakatan perihal nasib salah satu alternatif moda transportasi umum ini.

“Jakarta Monorail harus mencari depo baru. Kalau depo baru di luar jalur, harus tender. Anda enggak punya hak lagi,” ujarnya.

Jokowi Tidak Setuju Tanah Abang dan Waduk Setiabudi Jadi Depo Monorail

Angaran Dana Subsidi PT Transportasi Jakarta Hampir Rp1 Triliun

Financeroll – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana subsidi untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah‎ DKI Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov menyediakan dana senilai hampir Rp1 triliun untuk salah satu BUMD DKI yang bergerak di bidang transportasi tersebut.

Untuk PSO kita akan kasih Transjakarta Rp924 miliar.

PSO tersebut diberikan Pemprov kepada PT Transjakarta untuk mensubsidi harga tiket bus, sehingga menjaga harga tiket tidak mengalami kenaikan dan tidak membebani PT Transjakarta.

PSO ini beda dengan penyertaan modal pemerintah (PMP). PMP diberikan kepada PT Transjakarta untuk mengembangkan usaha.

Untuk PMP yang akan diberikan ke PT Transjakarta, Pemprov DKI telah menyiapkan suntikan modal senilai Rp2 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Kalau PSO ya itu tadi, untuk mempertahankan harga tiket tetap Rp3500.

Nilai subsidi ini diputuskan oleh BPKD setelah menghitung kebutuhan subsidi setiap satu bus dan kebutuhan per kilo meternya.

Nantinya, PSO untuk PT Transjakarta ini akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bantuan subsidi untuk PT Transjakarta ini merupakan PSO yang diberikan pertama kali.

Hal ini dikarenakan PSO bisa diberikan setelah Transjakarta berubah status menjadi PT dari status sebelumnya, yaitu Unit Pengelola (UP).

Ini pertama kali subsidi. Kemarin-kemarin harga tiket Rp3.500, kalau rugi ditahan sama UP. Nanti kalau sudah resmi jadi PT, akan dikasih PSO.

Pemberian subsidi ini untuk membantu agar PT Transjakarta fleksibel dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Ibu Kota.

Tidak ada permasalahkan dewan yang menginginkan Transjakarta untuk mandiri setelah menjadi PT dengan tidak diberi subsidi oleh Pemprov DKI.

“Kan kalau mandiri, kita bikin PT. Karena PT ini masih baru, geraknya susah makanya dikasih subsidi,” kata Basuki Tjahaja Purnama.

Angaran Dana Subsidi PT Transportasi Jakarta Hampir Rp1 Triliun

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilarang Pasang Iklan Televisi

Financeroll – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama melarang tindakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkesan menghamburkan anggaran karena memasang iklan di televisi.

Dia menilai iklan di televisi tak efektif. Dianggap menggerakkan lurah dan camat akan lebih baik karena menghasilkan hal konkret.

“Makanya kita mau setop itu, enggak boleh,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota.

Sebagai contoh, dia menyebutkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memasang iklan di salah satu stasiun televisi nasional untuk mensosialisasikan kartu anggota pedagang kaki lima (PKL).

Selain itu, katanya, kontak yang dapat dihubungi pun tak disertakan.

Sehingga, dia menganggap hal ini justru semakin janggal.

“Mending iklan itu penting ada nomor yang bisa dihubungin. Lha ini enggak ada,” tambahnya.

Seperti diketahui, terdapat beberapa dinas yang memasang iklan layanan masyarakat.

Adapun dinas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Sosial.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilarang Pasang Iklan Televisi

DKI Cari Pengembang Penganti Jakarta Monorail

Financeroll – Pemprov DKI akhirnya menghentikan proyek monorel lantaran PT Jakarta Monorail (JM) selaku pengembang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Namun begitu, Pemprov DKI masih membuka kesempatan bagi pengembang lain untuk menggarap proyek transportasi publik tersebut.

Basuki mengatakan, meski proyek tersebut dihentikan, bukan berarti dirinya tidak setuju dengan program monorel. Dirinya hanya tidak sejalan dengan pengembang yakni PT JM.

“Saya tolak PT JM, tapi bukan program Monorel. Karena secara teknis dan uang, kamu tidak bisa penuhi permintaan saya,” kata Basuki, di Balaikota DKI Jakarta.

Jika ada pengembang lain, maka akan dipertimbangkan kembali. Sebab ibu kota memerlukan banyak moda transportasi, khususnya yang berbasis rel.

Hingga batas waktu yang diberikan, PT JM tidak dapat memenuhi tiga syarat yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun ketiga syarat tersebut adalah, jaminan bank sebesar 30 persen dari nilai pembangunan, pemindahan depo di Tanah Abang dan Setiabudi.

“Dari tiga poin itu tak satupun bisa dia penuhi. Yakni soal jaminan bank, Tanah Abang dan Setiabudi. Kamu mau enggak KBT (Kanal Banjir Timur) jebol? Jaminan bank yang diminta DKI 30 persen. Tapi PT JM maunya satu persen,” ujarnya.

Bahkan untuk memastikannya, Basuki telah melakukan analisa tata ruang untuk pembangunan depo di Tanah Abang dan KBT, Setiabudi. Sebab, pihaknya menolak pembangunan ini khawatir terjadi ketimpangan dalam pembangunan. Sehingga menyebabkan infrastruktur yang ada rusak.

“Keputusan kami suruh PT JM cari lagi tempat lain yang masuk akal. Kalau gak masuk akal kami tolak,” kata Ahok.

DKI Cari Pengembang Penganti Jakarta Monorail

PD Pasar Jaya Berpotensi Rp150 Miliar Pertahun

Financeroll – Diterapkannya sistem autodebet mulai Januari 2015, diperkirakan mampu meningkatkan pendapatan PD Pasar Jaya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan selama ini dengan sistem pembayaran konvensional banyak pendapatan yang tak terkantongi. Pasalnya, banyak pedagang justru tidak membayar sesuai tarif sewa yang dibebankan dan juga mengalir ke pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pendapatan yang terkumpul kerap tak optimal. Saat ini, PD Pasar Jaya mengumpulkan Rp120 miliar pertahun. Padahal, potensi pendapatannya mencapai Rp150 miliar. Sistem autodebet, efektif mulai Januari 2015.

Kalau sistem autodebet sudah efektif, bisa dapat tambahan Rp36 miliar pertahun.

Dari sejumlah pedagang sekiranya 50.000 orang yang menyewa di 120.000 milik PD Pasar Jaya, masih banyak yang kerap menunggak pembayaran.

Dengan demikian, dia pun berharap adanya kerja sama dengan tujuh bank dapat membantu pendataan jumlah pedagang dan menyerap pundi-pundi pendapatan. Sebagai imbasnya, rencana pembangunan dan revitalisasi pasar.

Harapannya pendataan pedagang dan pendapatan bisa terbantu.

PD Pasar Jaya menandatangani perjanjian kerja sama dengan tujuh bank yaitu Bank DKI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank OCBC-NISP dan Bank BCA di Balai Kota disaksikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mekanisme autodebet ini untuk mendorong less cash society di Ibu Kota. Terutama, sebagai alat kontrol bagi keberlangsungan usaha pedagang kaki lima (PKL). Nantinya, akan termonitor siapa saja yang berhak menempati kios dan los milik PD Pasar Jaya.

Pasar, imbuhnya, akan menjadi inkubator bagi PKL. Oleh karena itu, PKL yang dianggap memiliki kemampuan mumpuni akan dipindah ke tempat berjualan yang lebih laik.

“Ini inkubator menolong PKL, kalau kamu udah mampu di Mal ya di Mal aja,” tutur Ahok, sapaan akrabnya.

Selama ini terjadi tak keseimbangan usaha di pasar-pasar. Pedagang, kata Ahok, lebih justru menyewakan ruang usahanya kepada pihak lain untuk meraup keuntungan lebih banyak. Sebagai contoh, dia menyebutkan dari biaya sewa hingga Rp10.000 perhari perkios, melambung menjadi Rp1 juta sehari.

Penyewa mendapat keuntungan Rp990.000 dari harga sewa satu kios. Hal inilah yang coba dihentikan Mantan Bupati Belitung Timur. “Distorsi ekonomi, pihak ketiga untung Rp 990 ribu, karena hanya sewa Rp10.000,” katanya.

PD Pasar Jaya Berpotensi Rp150 Miliar Pertahun