Showing posts with label menteri pariwisata. Show all posts
Showing posts with label menteri pariwisata. Show all posts

Wednesday, December 10, 2014

Sektor Industri Kreatif Akan Mampu Hasilkan Rp1.000 Triliun

Financeroll – Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan sektor industri kreatif mampu menghasilkan lebih dari Rp1.000 triliun pada tahun 2019.


Arief Yahya mengatakan hal itu di sela Pawai Artis FFI 2014 di Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Pada tahun 2013 sektor industri kreatif menyumbang Rp600 triliun atau 7% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Kontribusi sektor industri kreatif itu bisa meningkat menjadi 12% terhadap PDB atau sekitar lebih dari Rp1.000 triliun seiring dengan pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (BEK) pada Juli tahun 2015.


Untuk menggenjot kontribusi itu, maka yang menjadi prioritas adalah sektor kuliner. Pasalnya, sektor ini berkontribusi paling besar dibanding sektor lain, yakni Rp200 triliun/ tahun atau sekitar 32% tahun 2013.


Sektor kedua adalah industri busana, sektor ketiga adalah kerajinan tangan disusul produk cetak (publishing) seperti buku, dan desain/arsitektur.


Untuk sektor film, menurut Arief Yahya, kontribusinya tak terlalu besar yakni sekitar Rp7 triliun. Oleh karena itu, katanya, untuk meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap PDB, maka perlu ditingkatkan kualitas, dan ada standarisasi dari produk industri kreatif.


Arief Yahya mencontohkan makanan khas dari Palembang berupa “empek-empek” perlu distandarisasi, agar ada penyeragaman kualitas.


Dengan cara ini, maka makanan terbuat dari ikan ini bisa diproduksi di daerah lain (franchise), dan sistem ini akan menghidupkan industri kuliner di Palembang.


Menurut Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin setidaknya ada 28 varian “empek-empek” dan turunannya yang perlu distandarisasi. Standarisasi itu, tambah Arief Yahya, bisa dilakukan dengan menyertakan sekolah kuliner.



Sektor Industri Kreatif Akan Mampu Hasilkan Rp1.000 Triliun

Monday, November 24, 2014

Perlu Dibentuk Lembaga Inkubator Pengembang Subsektor Ekonomi Kreatif

Financeroll – Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai perlu dibentuk sebuah lembaga yang berfungsi sebagai inkubator bagi pengembangan subsektor ekonomi kreatif.


Arief mengatakan inkubator tersebut berfungsi untuk membina, mengembangkan dan mengkomersialisasikan produk-produk ekonomi kreatif.


Inkubator bisnis perlu dibentuk di pusat-pusat kreatif seperti kegiatan Pasar Seni ITB, di mana karya-karya kreatif dapat dipamerkan dan dinikmati masyarakat.


Di dalam inkubator yang diharapkan dapat didukung oleh berbagai stakeholder seperti pemerintah dan pelaku bisnis tersebut, perlu dibentuk sebuah ruang pameran untuk menampilkan karya-karya terbaik yang lolos seleksi.


Sementara karya lainnya akan terus dibina hingga mampu dikomersialisasikan.


Umumnya para artis hanya berkreasi, tapi belum mampu memasarkan hasil karyanya, di sanalah peran inkubator berfungsi untuk membantu pemasaran.


Hal itu juga, menurutnya dapat menjadi jawaban atas tantangan yang selama ini dihadapi oleh dunia seni, yaitu belum stabilnya jejaring antara pelaku seni dan pasar dalam kerangka industri kreatif.


Di sisi lain, perlu adanya penambahan ruang kreatif seperti Pasar Seni sebagai sarana pertemuan antara supply produk orang kreatif di bidang seni dan demand dari para peminat seni.


Dalam pasar seni tersebut, terjadi transaksi di luar galeri atau balai pelelangan yang biasa memperjualbelikan karya para pelaku kreatif di bidang seni.



Perlu Dibentuk Lembaga Inkubator Pengembang Subsektor Ekonomi Kreatif

Badan Ekonomi Kreatif Lepas Dari Kementerian Pariwisata Mei 2015

Financeroll – Teka-teki pembentukan Badan Ekonomi Kreatif akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Pariwisata Arief Yahya memberikan keterangannya terkait pembentukan badan yang lepas dari Kementerian Pariwisata.


Arief Yahya menjelaskan Badan Ekonomi Kreatif tengah dalam proses pendirian, dan diharapkan segera terbentuk dalam enam bulan mendatang, atau dengan kata lain dapat berdiri sekitar Mei 2015.


Badan Ekonomi Kreatif akan dibentuk dalam enam bulan. Pembentukan badan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan sumber daya manusia yang awalnya tergabung dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


Ke depannya, badan yang diintruksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo tersebut bertugas untuk menangani 18 subsektor ekonomi kreatif yang dinilai potensial untuk menyokong ekonomi Indonesia ke depannya.


Adapun, sepanjang tahun lalu, ekonomi kreatif memberikan kontribusi rata-rata 7,13% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama periode 2010-2014. Pada 2010 sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB tercatat sebesar Rp473 triliun dan pada 2013 jumlahnya meningkat mencapai Rp641 triliun.


Selain itu, penyerapan tenaga kerja pun cukup tinggi dari sektor ini, mencapai kisaran angka 11 juta hingga 12 juta jiwa atau sekitar 10% dari total angkatan kerja di Indonesia.



Badan Ekonomi Kreatif Lepas Dari Kementerian Pariwisata Mei 2015

Sunday, October 26, 2014

Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Menjadi Menteri Pariwisata

Financeroll – Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Arief Yahya dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata periode 2014-2019.


Menurut Jokowi, Arief Yahya merupakan profesional yang mumpuni dan memiliki keahlian di bidang promosi. Dia juga menjadi tokoh marketeers of the year 2013.


“Hati-hati dengan Arief Yahya karena Anda pun bisa dipromosikan,” seloroh Joko Widodo, pada pengumuman Kabinet Kerja, Minggu(26/10/2014).


Presiden ketujuh itu berpendapat, Arief mahir dalam bidang penggunaan teknologi informasi. Dia berharap orang nomor satu di perusahaan telekomunikasi pelat merah itu mampu mempromosikan tempat-tempat pariwisata dengan berbagai terobosan.


Sebagai informasi, Arief Yahya sempat terseret kasus korupsi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang diproses di Kejaksaan Agung. Kasus bermula dari peran PT Telkom sebagai pemenang lelang terbesar dalam proyek senilai Rp1,4 triliun itu.


Di sisi lain, sebelum pengumuman Kabinet Kerja, pemerintahan Jokowi mengaku berinisiatif melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengukur rekam jejak calon menteri. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi kabinet.



Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Menjadi Menteri Pariwisata