PT Adhi Karya Mengincar Laba Bersih Sebesar Rp440,1 Miliar

Financeroll – Kontraktor pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. membidik laba bersih tahun ini sebesar Rp440,1 miliar dengan mengharapkan program pemerintahan Joko Widodo khususnya sektor infrastruktur.

Ki Syahgolang Permata, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, mengatakan pada tahun ini, perseroan berharap terhadap pemerintahan baru khususnya pada program pembangunan melalui peningkatan anggaran negara untuk infrastruktur.

Hal itu turut mendorong semangat ADHI untuk aktif berkontribusi dalam memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, ADHI membidik laba bersih Rp440,1 miliar. Kontribusi terbesar dari anak usaha PT Adhi Persada Properti dan PT Adhi Persada Realti sebesar 66,6% melalui pengembangan bisnis properti realti.

Target perolehan kontrak baru tahun ini juga meningkat menjadi Rp15,2 triliun. Lini bisnis jasa konstruksi ditargetkan meraih perolehan kontrak baru sebesar Rp12,5 triliun, lini bisnis EPC sebesar Rp460,1 miliar, pada lini bisnis properti realti sebesar Rp1,7 triliun, dan lini bisnis precast concrete Rp479,6 miliar.

Sementara total pendapatan usaha di tahun 2015 direncanakan sebesar Rp13,2 triliun.

Adapun belanja modal (capital expenditure/capex) ADHI pada 2015 direncanakan mencapai Rp824,7 miliar. Masing-masing untuk investasi pengembangan bisnis properti realti hotel sebesar Rp566,1 miliar, penyertaan proyek investasi sebesar Rp202,8 miliar dan pembelian aset tetap sebesar Rp68,387 miliar.

Sumber dana belanja modal tersebut berasal dari sisa dana hasil penerbitan obligasi yang lalu dan kredit perbankan serta kas internal Perseroan.

PT Adhi Karya Mengincar Laba Bersih Sebesar Rp440,1 Miliar

Otoritas Pasar Modal Akan Genjot Pembangunan Infrastruktur

Financeroll – Otoritas pasar modal Indonesia akan menggenjot pembangunan infrastruktur seiring kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membangun sektor infrastruktur riil.

Dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Presiden menyatakan ada dana sekitar Rp240 triliun dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti waduk, irigasi, pelabuhan, dan jalur kereta api di luar Pulau Jawa.

Dorong sebanyaknya BUMN, sebagian disuntik lagi, utamanya infrastruktur seperti Pelindo, KAI, dan BUMN karya. Disuntik supaya percepat pembangunan infrastruktur. Jika sudah terkoneksi kota-kota, pulau-pulau, ekonomi akan jauh lebih baik dari sekarang.

Presiden mengatakan pemerintah akan membuka layanan satu pintu di tingkat nasional bagi investor yang ingin masuk ke Indonesia. Pembangunan infrastruktur akan digenjot lewat sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) seperti PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta BUMN Karya.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, mengatakan pasar modal akan menyambut kebijakan Presiden untuk menggenjot proyek infrastruktur. Bentuk sokongan dari pasar modal yakni penerbitan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA SP) serta reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Keduanya sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru terbit akhir 2014.

Peraturan OJK (POJK) tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Paritipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan terbit pada 18 November 2014. POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas terbit pada 8 Desember 2014.

EBA SP bisa dimanfaatkan mulai 2015 untuk pembiayaan perumahan. Itu untuk sektor riil. Sementara, reksa dana penyertaan terbatas bisa ke infrastruktur atau sektor riil yang lain. Dengan berharap pada 2015 ada yang memanfaatkannya sehingga bisa membangun infrastruktur.

Bentuk dorongan lain dari OJK yakni penerbitan obligasi daerah. Obligasi yang disebut municipal bond ini diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesungguhnya, penerbitan obligasi daerah ini sudah lama terdengar. Pemerintah Daerah Jawa Barat bahkan sudah bersiap-siap merealisasikannya pada 2014, tapi batal karena terkendala perizinan dan hal teknis regulasi.

Salah satu kendala penerbitan municipal bond yakni tidak selarasnya proses audit laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan dalam Undang-undang Pasar Modal disebut dalam kegiatan penawaran umum, seluruh dokumen dan proses audit dikerjakan akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Dengan memberikan semacam kemudahan. Sampai saat ini masih diskusikan. Ada solusi yang muncul, mungkin saja ada penunjukkan dari BPK.

Bila municipal bond terbit, bukan tidak mungkin infrastruktur di daerah lebih cepat berkembang.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah merampungkan ketentuan pencatatan tentang penerbitan obligasi untuk pembiayaan proyek. Direktur Utama BEI Ito Warsito menuturkan penerbitan obligasi untuk membiayai proyek ini nantinya dapat ditempuh seluruh sektor, tidak cuma perusahaan sektor konstruksi. Ketentuan ini dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang sudah mengantongi kontrak untuk membangun proyek, tapi tidak punya dana cukup.

Dengan melihat ada kebutuhan yang khusus untuk dapat dana dari obligasi. Jadi, ini terbuka untuk semua sektor biar gampang dapat dana.

Nantinya, sebelum menerbitkan obligasi untuk pembiayaan proyek, BEI akan menilainya dari sisi kelayakan dan kronologi proyek, mendesaknya proyek, serta pihak-pihak yang terlibat. Juga ada penilaian mandat.

Otoritas Pasar Modal Akan Genjot Pembangunan Infrastruktur

Kredit Bank DBS Indonesia Fokus ke CPO dan Manufaktur

Financeroll – Tahun depan, PT Bank DBS Indonesia akan memfokuskan penyaluran kredit pada sektor crude palm oil (CPO) dan manufaktur.

Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Melvin Theo mengatakan pihaknya telah lama menjadi pemain di kedua sektor tersebut. Tahun depan akan fokus ke CPO dan manufaktur.

Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, akan lebih selektif untuk menyalurkan kredit ke sektor tersebut. Karena Bank DBS tidak sebesar bank-bank lain di Indonesia.

Adapun dari laporan keuangan pada kuartal III/2014, Bank DBS Indonesia mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 17,42% atau naik dari posisi Rp33,67 triliun di September 2013 menjadi Rp39,54 triliun. Adapun, DPK Bank DBS Indonesia tumbuh 14,95% dari Rp34,2 triliun pada September 2013 menjadi Rp39,31 triliun di periode yang sama tahun ini.

Kredit Bank DBS Indonesia Fokus ke CPO dan Manufaktur