Bank Pembangunan Daerah Bali Akan Terbitkan Obligasi Hingga Rp800 Miliar

Financeroll – Guna memperkuat struktur modal dan sumber pendanaan, Bank Pembangunan Daerah Bali merencanakan menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar-Rp800 miliar pada tahun depan.

Made Sudja, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, mengatakan dana hasil obligasi tersebut rencananya untuk persiapan sumber pendanaan jangka panjang.

Karena dana yang masuk BPD Bali saat ini sifatnya jangka pendek, jadi ini untuk mengantisipasi dana-dana jangka panjang.

Obligasi akan dirilis sekitar Juni 2015 dengan tenor di atas 3 tahun. Adapun jenis obligasinya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum bersedia mengungkapkan.

Sudja menegaskan penerbitan obligasi sudah masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) dan disetorkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Saat ini sudah ada dua perusahaan penjaminan yang akan dilibatkan dalam proses penerbitan obligasi perdana BPD Bali tersebut.

Keputusan masuk pasar uang didasarkan pertimbangan sebagai pembelajaran dan mengantisipasi ketatnya likuiditas.‎

Pasalnya, BPD Bali tidak akan mampu bersaing jika hanya tetap mengandalkan tambahan modal dari deviden dan setoran pemerintah daerah.

Obligasi diyakini lebih aman dibandingkan dengan harus menerbitkan saham yang justru dihindari pemilik karena dapat mengubah komposisi saham.

Dengan penerbitan itu diharapkan modal dan pendanaan BPD Bali akan semakin kuat dan besar serta dapat memperbesar penyaluran kredit.‎

Kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan resiko yang akan muncul pada masa depan, dan mendukung rencana perluasan ekspansi.

Penguatan modal merupakan upaya memperkuat ketahanan kelembagaan secara regional selain meningkatkan laba, aset dan dana pihak ketiga di atas ketentuan regulator.‎

Selain itu, BPD Bali akan terus berupaya menjadi agent development dalam hal penyaluran kredit UMKM serta mmemperluas akses layanan ATM, menambah mobil keliling dan membuka jaringan di luar Bali.

Manajemen mengharapkan tambahan dana dari pasar uang dapat membantu memenuhi target aset yang ditargetkan mencapai Rp20,9 triliun pada tahun depan dari saat ini sekitar Rp17,2 triliun.

Sementara kredit yang disalurkan ditargetkan tumbuh Rp2,4 triliun. Adapun jumlah total modal pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp2,3 triliun-Rp2,4 triliun.

Direktur Operasional BPD Bali I Wayan Sujana menegaskan obligasi merupakan langkah awal bank milik pemda ini belajar menggaet dana dari pasar uang. Tantangan perbankan ke depan adalah sumber dana.

Apalagi, jelasnya, dengan adanya kebijakan dari pemerintah menghemat pengeluaran akan menyebabkan likuiditas ketat sehingga perbankan agak hati-hati menyalurkan kredit.‎

Dengan kondisi tersebut, BPD Bali berupaya melakukan inovasi mencari sumber pendanaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.

Dengan memutuskan mencari sumber pendanaan perlu inovasi, tidak cukup dari pemda dan deviden saja. Ke depan persaingan semakin ketat dan modal harus besar.‎

Bank Pembangunan Daerah Bali Akan Terbitkan Obligasi Hingga Rp800 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan Akan Buat Skema Klaster Untuk BPD

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membuat skema klaster terhadap bank-bank pembangunan daerah terkait penyaluran kredit produktif, termasuk kredit ke sektor mikro dan UMKM, menyusul semakin meningkatnya rasio kredit bermasalah yang disalurkan ke sektor tersebut.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Heru Kristiana mengatakan pihaknya berencana mengelompokkan BPD ke dalam beberapa klaster sesuai dengan kemampuannya menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Dalam skema tersebut, OJK akan membatasi penyaluran kredit mikro oleh BPD yang dinilai belum siap, dilihat dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung lainnya.

“Dalam waktu dekat akan segera diimplementasikan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari harian Bisnis Indonesia, Selasa (25/11/2014).

OJK juga akan terus memantau perkembangan bank-bank BPD yang saat ini dinilai belum mampu menyalurkan kredit produktif dan mikro. Jika dalam perkembangannya bank-bank tersebut dinilai telah cukup memiliki kapasitas yang dipersyaratkan, maka secara bertahap regulator akan memberikan izin.

Di sisi lain, OJK juga akan meminta BPD yang saat ini mencatatkan rasio NPL tinggi untuk segera memperbaiki kualitas kreditnya.

Data Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan rasio kredit bermasalah industri BPD di sektor kredit mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada September 2014 mencapai 9,25%, naik 230 basis poin (bps) dari 6,95% secara year on year. Pada periode yang sama, NPL kredit mikro di industri perbankan tercatat 4,1%, naik 63 bps y-o-y.

Otoritas Jasa Keuangan Akan Buat Skema Klaster Untuk BPD

Non Performing Ration Kredit Mikro BPD Mencapai 9,25%

Financeroll – Rasio kredit bermasalah (non performing ratio/NPL) kredit mikro yang disalurkan oleh bank-bank pembangunan daerah meningkat drastis selama 12 bulan terakhir.

Data Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan rasio kredit bermasalah industri BPD di sektor kredit mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada September 2014 mencapai 9,25%, naik 230 basis poin (bps) dari 6,95% secara year on year.

Pada periode yang sama, NPL kredit mikro di industri perbankan tercatat 4,1%, naik 63 bps y-o-y.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Heru Kristiana mengakui tingginya rasio kredit bermasalah BPD di sektor kredit mikro terjadi karena belum semua bank milik pemerintah daerah memiliki kemampuan menyalurkan kredit mikro dan kredit produktif lainnya.

Selama ini BPD menyalurkan ke konsumtif, ke PNS, jadi memang belum semuanya siap salurkan kredit produktif.

Oleh karena itu regulator berencana mengelompokkan BPD ke dalam beberapa klaster sesuai dengan kemampuannya menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dalam skema tersebut, OJK akan membatasi penyaluran kredit mikro oleh BPD yang dinilai belum siap, dilihat dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Non Performing Ration Kredit Mikro BPD Mencapai 9,25%

Perusahan Dana Pensiun Lirik Bank BUKU II dan BPD Untuk Deposito

Financeroll – Perusahaan dana pensiun melirik bank umum kegiatan usaha (BUKU) II dan bank pembangunan daerah (BPD) yang siap memberikan return lebih untuk dana kelolaan yang dititipkan dalam produk deposito.

Adapun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Mandiri Tbk. (DPLK Mandiri) tengah mengincar bank-bank yang berani memberikan bunga hingga double digit.

Direktur DPLK Bank Mandiri menuturkan jika bunga yang diberikan kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4 sudah tak menarik, maka unit usaha bank berpita kuning tersebut akan pindah ke BUKU 2.

Akan ke BUKU 2, sebab permintaan masih ada. Namun tidak akan ekstrem dalam pengalihan, akan tetap menjaga keamanan.

Direktur Komersial DPLK Mandiri mengungkapkan unit usaha telah beraliansi dengan Bank Mandiri. Perseroan tengah mengantisipasi pemindahan dana kelolaan ke pasar modal atau pun obligasi, akan tetapi hal tersebut tergantung dengan perusahaan.

Pengalihan dana akan ada. Dan akan mengedukasi nasabah, bisa ke BUKU 1 atau berubah ke saham. Kondisi akan berubah jika BI Rate naik.

Hingga September 2014, penempatan dana kelolaan mencapai 27% dari dana kelolaan. Adapun total dana kelolaan DPLK Mandiri hingga kuartal III/2014 mencapai Rp432,71 miliar, atau tumbuh145,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui suku bunga dana pada ketegori BUKU 4 ditetapkan maksimal 200 basis points (bps) di atas BI Rate atau sekitar 9,5%.

Adapun bagi bank BUKU 3 suku bunga DPK ditetapkan maksimum 225 bps di atas BI Rate atau 9,75% untuk saat ini. Ketentuan tersebut berlaku untuk simpanan di atas Rp2 miliar.

Penetapan suku bunga maksimum ini berlaku secara serentak untuk BUKU 3 dan 4 mulai pada 1 Oktober 2014 dan wajib dikenakan untuk perolehan deposito baru dan perpanjangan yang sudah jatuh tempo.

Perusahan Dana Pensiun Lirik Bank BUKU II dan BPD Untuk Deposito