Tiga Persoalan Ketenagakerjaan Menghadapi MEA 2015

Financeroll – Indonesia saat ini memiliki tiga persoalan seputar ketenagakerjaan menjelang pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015, kata Wakil Ketua Umum Bidang Tenaga Kerja Kamar Dagang dan Industri Indonesia Benny Soetrisno.

Tiga persoalan utama seputar tenaga kerja yang terjadi dalam negeri antara lain kesempatan kerja yang terbatas, rendahnya kualitas angkatan kerja, dan tingginya tingkat pengangguran.

Hal tersebut disampaikan pada Seminar Percepatan Pemetaan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Kadin dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Angkatan ke-49.

Terbatasnya kesempatan kerja membuat belum tertampungnya seluruh pencari kerja yang ada, baik yang baru menyelesaikan pendidikan, pengangguran dan yang ingin bekerja kembali.

Adapun rendahnya kualitas angkatan kerja terlihat dari sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada 2014 dimana tenaga kerja yang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar masih dominan mencapai mencapai 46,9%.

Kemudian tingginya tingkat penggangguran berdasarkan data BPS hari ini mencapai 7,4%.

Pemerintah diharapkan untuk menyusun peta perencanaan dan pengelolaan ketenagakerjaan di Tanah Air sebagai upaya mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Berdasarkan pengalaman yang ditemui banyak tenaga kerja yang sekolah setinggi mungkin namun begitu tamat tidak bekerja dan pada akhirnya bekerja apa saja.

Indonesia sudah merdeka 69 tahun namun hingga saat ini pemerintah belum mampu memberikan kepastian lapangan kerja bagi seluruh anak bangsa.

Ini adalah realitas sehari-hari yang dihadapi dan semua punya kewajiban untuk membuat kebijakan nyata untuk memberikan kontribusi bagi dunia ketenagakerjaan di Tanah Air.

Tiga Persoalan Ketenagakerjaan Menghadapi MEA 2015

Menjelang MEA Pebisnis Ritel Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Financeroll – Menjelang satu tahun penerapan perdagangan bebas antar kawasan Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pebisnis domestik seperti peritel tengah bersiap diri. Mereka berharap bisa tetap menjadi tuan di negeri sendiri.

Seperti yang dilakukan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS).

Kedua emiten sektor ritel ini mengaku tengah menyiapkan sejumlah strategi agar perusahaannya tetap berdiri kokoh di negeri ini.

Corporate Affairs Director AMRT Solihin mengatakan sudah seharusnya Indonesia tidak hanya menjadi pasar dan penonton kebijakan MEA mendatang. Indonesia harus bisa mengambil kesempatan untuk pengembangan negara.

MEA akan menjadi momentum tersendiri untuk lebih kuat lagi menancapkan kaki di negeri sendiri dan momentum untuk berekspansi ke negara Asean.

Untuk mencapai harapan itu kini perseroan tengah fokus untuk pengembangan dan peningkatkan kualitas karyawan.

Kualitas karyawan ditingkatkan melalui perekrutan dan pelatihan teknis agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan memastikan kaderisasi dapat berjalan untuk bisa melanjutkan pengembangan perusahaan.

Selain membenahi tenaga kerja, perseroan kini juga tengah disibukkan dengan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tradisional. Tujuannya adalah agar para UMKM tersebut dapat bersaing dengan industri yang lebih moderen dan dapat meraih pasar di segmen berbeda.

Namun usaha yang dilakukan perseroan akan semakin lengkap dengan adanya peran aktif pemerintah di dalam memberikan dukungan bagi perusahaan nasional untuk berinvestasi dan berekspansi di negara sendiri.

Di samping juga pemerintah diharapkan melibatkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam konteks MEA pada tahun 2015.

Menjelang MEA Pebisnis Ritel Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Sumber Daya Manusia di Jawa Barat Belum Siap Hadapi MEA 2015

Financeroll – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyatakan sumber daya manusia di daerah itu belum siap menghadapi pasar bebas Asean tahun depan.

Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan belum siapnya SDM menghadapi pasar bebas Asean dipicu keterampilan yang minim serta tidak adanya sertifikasi nasional.

Hal itu menjadi penghalang angkatan kerja di Jabar untuk bersaing dengan pencari kerja dari negara lain.

Thailand dan Filipina lebih siap menghadapi pasar bebas Asean tahun depan. Nantinya serbuan tenaga kerja asing tidak bisa dihindarkan.

Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada salah satunya dengan menguji kompetensi tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka yang lulus akan mendapatkan sertifikat bertaraf nasional dan internasional.

Uji kompetensi ini belum dilakukan secara massal karena berbagai alasan.

Meski begitu, masing-masing perusahaan bisa melakukannya sesuai dengan bidangnya.

Minimnya keterampilan tidak hanya akan menjadi batu sandungan saat pasar bebas Asean, tetapi juga menyebabkan masyarakat di banyak daerah harus menganggur karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Contohnya seperti di beberapa daerah industri seperti Subang dan Majalengka. Warga sekitar malah tidak terserap, karena banyak yang industri memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan tertentu.

Sumber Daya Manusia di Jawa Barat Belum Siap Hadapi MEA 2015

Kemendag Targetkan Ekspor 2015 Capai US$192 Miliar

Financeroll – Kementerian Perdagangan membidik target ekspor 2015 senilai US$192 miliar, naik dari target tahun ini senilai US$184,3 miliar.

Besarnya tantangan ekspor 2015 masih belum akan surut dari yang ada tahun ini. Perlu diingat, target ekspor 2014 saja dikoreksi dari ketetapan semula senilai US$190 miliar.

Tahun depan masih berat. Apalagi setelah harga BBM bersubsidi naik, pasti ada tuntutan kenaikan upah. Jadi, sebenarnya masih banyak potensi hambatan yang bakal memperlambat kinerja ekspor. Kecuali kalau pemerintah cepat menghilangkan hambatan itu.

Salah satu hal yang harus sangat diperhatikan pemerintah untuk mencapai target ekspor 2015 adalah memastikan kecukupan bahan baku di dalam negeri untuk industri hilir. Oleh sebab itu, pembangunan industri hulu harus diprioritaskan.

Selain itu pemerintah harus lebih berani dalam melarang ekspor barang mentah. Namun itu mesti diimbangi dengan kesiapan industri hilirnya. Kalau kita mau larang ekspor barang mentah, harus lihat dulu apakah barang hasil penghiliran bisa diekspor.

Untuk dapat memaksimalkan ekspor nonmigas berbasis produk bernilai tambah dibutuhkan waktu setidaknya 3 tahun. Hal itu dapat dipercepat melalui penguatan sektor hulu, penyegaran iklim usaha, dan kemampuan mencari pasar nontradisional.

Saat ini saja belum secara tegas dipetakan tentang larangan ekspor komoditas dan pembangunan industri-industri hulu dan hilir untuk komoditas andalan, seperti karet, rumput laut, dan sebagainya.

Menyoal target ekspor 300% dalam 5 tahun ke depan, hal itu memang harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang terarah. Proyek-proyek sebaiknya ditujukan ke titik-titik yang memang paling potensial untuk pengembangan industri.

Harus melihat demand-nya, karena memang infrastruktur itu dibangun untuk menjawab permintaan industri. Harus hati-hati ketika membangun, apakah itu tujuannya untuk memperkuat industri yang sudah ada di sana atau memikat yang belum ada.

Pasalnya, pencapaian target 300% dalam setengah dasawarsa sangat tergantung pada kesiapan industrinya untuk menjawab tantangan Kemendag. Dari sekarang sudah harus ada bayangan industri-industri itu akan diarahkan ke mana. Sekarang memang belum kelihatan.

Kemendag Targetkan Ekspor 2015 Capai US$192 Miliar