Penghapusan Subsidi BBM Serta Harga Disesuaikan Dengan Rupiah dan Minyak Dunia

Financeroll – Pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan harga disesuaikan dengan pergerakan nilai tukar dan indeks harga minyak. Dengan mekanisme ini harga BBM jenis premium per 1 Januari adalah Rp7.600 per liter.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam konferensi pers mengatakan penurunan harga ini menyesuaikan dengan penurunan harga minyak dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan terdapat 3 kategori BBM. Pertama, BBM tertentu yakni bahan bakar yang diberikan subsidi, yakni minyak tanah dan solar.

Kedua, BBM Khusus penugasan yakni BBM yang didistribusikan di wilayah penugasan di luar Jawa, Madura, Bali yakni Bensin RON 88 atau premium. Ketiga, BBM Umum (nonsubsidi) yang didistribusikan di Jawa, Madura, Bali.

Pemerintah memberikan bantuan biaya distribusi dan penyimpanan pada formulasi harga BBM Khusus Penugasan yakni sebesar 2%. Adapun pada BBM Umum pemerintah meniadakan bantuan biaya distribusi tersebut dan justru menambahkan harga dengan memberikan komponen margin badan usaha sebesar 5%-10%.

Sementara itu, harga dasar seluruh jenis BBM ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM. Perhitungan harga dasar menggunakan rata-rata harga Indeks pasar dan nilai tukar rupiah dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Dengan demikian harga Januari ditetapkan berdasarkan nilai tukar dan Indeks pasar tanggal 25 November-24 Desember. Kisaran harga Indeks pasar minyak adalah sebesar US$60/barel dan nilai tukar Rp12.380 per dolar AS.

Pemerintah tak menjelaskan secara detail alasan penghapusan subsidi premium ini. Namun, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan hal itu bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

Pada 18 November Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter sehingga harga premium naik menjadi Rp8.500/liter.

Penghapusan Subsidi BBM Serta Harga Disesuaikan Dengan Rupiah dan Minyak Dunia

BI Minta Pengalihan Anggaran Subsidi BBM Langsung ke Masyarakat Miskin

Financeroll – Bank Indonesia meminta pemerintah segera mengalihkan anggaran subsidi BBM langsung ke masyarakat miskin yang membutuhkan atau people-based subsidy. Dengan demikian, besaran subsidi dapat dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Gubernur BI Agus Martowardojo menyampaikan subsidi yang berbasis produk selama ini telah mengurangi kesempatan untuk memperkuat modal dasar pembangunan.

Pembangunan kualitas SDM, infrastruktur, kapasitas inovasi dan kelembagaan, yang merupakan modal dasar untuk naik kelas ke negara maju, menjadi tersandera oleh subsidi yang kurang tepat sasaran.

Bank sentral mendukung langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan menyediakan ruang fiskal untuk memperkuat pembangunan meskipun meningkatkan tekanan inflasi dalam jangka pendek.

Agus menambahkan perbaikan efisiensi ekonomi akan menjadikan Indonesia menarik, tidak hanya karena ukuran pasar domestik yang besar, tetapi juga sebagai basis produksi global.

Kemampuan untuk menjadi lokasi produksi manufaktur global dapat menjadi tiket untuk berperan besar di ASEAN. Posisi ini akan mempercepat transisi ke negara maju dan menghindari middle income trap.

BI Minta Pengalihan Anggaran Subsidi BBM Langsung ke Masyarakat Miskin

Kenaikan Harga BBM Berdampak Positif Bagi PT Semen Baturaja

Financeroll – Rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diharapkan dapat segera terealisasi dan dialihkan kepada sektor infrastruktur agar mampu menggerakkan pertumbuhan kinerja emiten semen pelat merah.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk ngatakan rencana pengalihan subsidi BBM ke sektor pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif bagi kinerja perseroan. Rencananya, penaikan harga BBM akan dilakukan sebelum awal 2015.

Pengalihan subsidi BBM ke infrastruktur membuat permintaan semen akan meningkat pada tahun depan. Rencana pemerintah tersebut tentu akan menggenjot kinerja emiten berkode saham SMBR itu.

Memang dampak terhadap masyarakat akan terjadi penurunan daya beli, tapi dalam jangka pendek. Proyek-proyek pemerintah tidak akan terpengaruh, jalan, infrastruktur, pelabuhan, pembangkit listrik akan semakin banyak.

Melihat kondisi tersebut, emiten berkode saham SMBR itu akan meningkatkan target produksi dan penjualan pada 2015. Meski belum diungkapkan jumlah target, dipastikan pada 2015 akan lebih tinggi ketimbang tahun ini.

Sepanjang 2014, SMBR menargetkan dapat memproduksi dan menjual semen sebanyak 1,3 juta-1,4 juta ton. Target tersebut sedikit diturunkan dari awal tahun 1,5 juta ton.

Hingga kuartal III/2014, SMBR telah memproduksi semen sebanyak 853.000 ton atau sekitar 60,92% dari total target. Ada optimistis, target hingga akhir tahun dapat terealisasi seiring dengan dimulainya proyek-proyek pemerintah.

Per 30 September 2014, SMBR membukukan laba bersih Rp220,56 miliar, meningkat 8,95% dari tahun lalu Rp202,45 miliar. Sedangkan dari sisi pendapatan, SMBR meraih Rp816 miliar naik 2,77% dari sebelumnya Rp794 miliar.

Pada 2015, perseroan akan mengalokasikan belanja modal minimum separuh dari total kebutuhan pembangunan pabrik Semen Baturaja II. Pabrik yang akan dimulai pembangunan awal 2015 selama 2 tahun itu diperkirakan menelan dana investasi Rp2,9 triliun.

Kenaikan Harga BBM Berdampak Positif Bagi PT Semen Baturaja

Pengurangan Subsidi BBM Untuk Realokasi Rakyat Lapisan Bawah

Financeroll – Pemerintah memastikan pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada pengujung 2014 akan dialihkan ke sektor prioritas demi mengamankan masyarakat lapisan bawah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Caniago menyampaikan pemerintah telah menyiapkan program prioritas guna melindungi kondisi ekonomi masyarakat bawah pasca-kenaikan harga BBM.

Program prioritas antara lain penerbitan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Andrinof menilai proses penyaluran bantuan langsung oleh pemerintah baru lebih baik dibandingkan sebelumnya, yakni melalui pembayaran elektronik atau e-payment. Hal itu bisa mencegah penyimpangan penggunaan dana hingga ke tingkat bawah.

Hal itu sebagai upaya peningkatan pengawasan terhadap proses penyaluran bantuan masyarakat. Intinya, pemerintah akan berfokus mengantisipasi dampak buruk dari kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin.

Pemerintah telah memiliki data kemiskinan yang jauh lebih baik dibandingkan pemerintah sebelumnya. Sayangnya, pemerintah baru belum mampu menunjukkan bukti konkret peningkatan akurasi data penduduk miskin tersebut.

Pada 2005 lalu program pemerintah gagal karena jumlah kemiskinan malah meningkat. Sekarang sistem distribusi lebih terkontrol, skema disiapkan lebih baik.

Diklaim pada 2005 program pemerintahan saat itu gagal karena jumlah kemiskinan malah meningkat. Sistem pendistribusian terkontrol. Sekarang semua skema disiapkan dengan lebih baik.

Pengurangan Subsidi BBM Untuk Realokasi Rakyat Lapisan Bawah

APINDO Berharap Joko Widodo Selesaikan Pekerjaan Rumah Pemerintahan Sebelumnya

Financeroll – Asosiasi Pengusaha Indonesia menyatakan Presiden Joko Widodo agar segera menyelesaikan pekerjaan rumah pemerintahan sebelumnya, terkait peningkatan devisa hingga relokasi subsidi bahan bakar minyak.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan, pemerintahan Jokowi menghadapi tanggungan subsidi BBM yang tinggi.

Sebelum 2014 berakhir, Jokowi diharapkan berani merelokasi subsidi BBM kepada sektor infrastruktur, pendidikan ataupun kesehatan.

Janji untuk merelokasi subsidi (agar) segera dilakukan pemerintahan baru. Selain itu berbagai pekerjaan rumah juga baik untuk lekas diselesaikan.

Apindo sebelumnya telah memberikan peta jalan yang dapat membantu pemerintahan baru, bagi untuk sektor industri ataupun lainnya. Dalam rekomendasi tersebut, relokasi subsidi BBM menjadi fokus utama untuk pemerintah.

Dengan merelokasi subsidi ke sektor lain, seperti pendidikan ataupun kesehatan penting untuk dilakukan. Akhirnya banyak keuntungan yang akan diarih.

APINDO Berharap Joko Widodo Selesaikan Pekerjaan Rumah Pemerintahan Sebelumnya