Momentum Emas Bagi Reformasi Kebijakan Struktural ekonomi

Inovasi, Kolaborasi, dan Konsistensi Merupakan Kunci Keberhasilan Transformasi Ekonomi Indonesia

 

FINANCEROLL – Di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar global saat ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk membawa perubahan ekonomi menjadi kuat secara finansial, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini para ahli di bidang ekonomi dan para pemimpin politik bangsa mengulas perkembangan tren dan strategi pembangunan terkini di bawah Kabinet Kerja yang baru, serta berbagi wawasan seputar peluang pertumbuhan bisnis dan investasi di Indonesia.

DBS Indonesia dalam seminar ‘DBS Asian Insights Seminar 2014’ pada Selasa (25/11) mengusung tema  ‘Gamechanger; Championing a Better Indonesia’ di Jakarta. Dalam seminar ini menghadirkan para pembicara seperti Sofyan A. Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kepala Bappenas); Kuntoro Mangkusubroto, Guru Besar Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung; Muhammad Chatib Basri, Pengamat Ekonomi Senior dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2013-2014); Mari Elka Pangestu, Pengamat Ekonomi Senior dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2011-2014); Lin Che Wei, Pengamat Keuangan dan Pendiri Independent Research and Advisory Indonesia; Melvin Teo,Presiden Direktur DBS Indonesia; Gundy Cahyadi, Economist di DBS Group Research; dan Maynard Arief, Head of Research di DBS Vickers Indonesia.

Perlambatan ekonomi Indonesia saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengawal reformasi kebijakan-kebijakan struktural ekonomi untuk menciptakan perubahan jangka panjang yang lebih baik. Sofyan Djalil menjelaskan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah mengingat kondisi ekonomi dunia yang sedang melesu, tetapi kunci kemajuan sebuah negara adalah menggulirkan kebijakan yang tepat guna (good policy) secara konsisten. Kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk dapat membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan mendorong investasi untuk pembangunan. Kebijakan di sektor riil seperti penyediaan listrik di daerah juga perlu diarahkan agar lebih optimal. “Oleh karena itu, tantangannya sekarang adalah menciptakan iklim kemudahan untuk melakukan bisnis di seluruh Indonesia,” tegas Sofyan Djalil, “Dan saya yakin kami (pemerintah baru) dapat menepati apa yang telah kami janjikan.”

 Sementara menurut Kuntoro Mangkusubroto. dalam menghadapi beragam tantangan masa kini, Indonesia harus berinovasi. Meski sulit, inovasi diperlukan untuk menciptakan ekosistem implementasi kebijakan yang baik.

Diskusi yang dimoderatori oleh Rosianna Silalahi ini juga berkesempatan menyampaikan pandangannya terkait persoalan bagaimana melakukan perubahan atau transformasi di tengah kondisi eksternal yang tidak mendukung. Mari Elka Pangestu, berpendapat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah implementasi. “Kebijakan yang baik saja tidak cukup; tantangannya adalah implementasi. Jika tidak bisa mengubah semua, maka mulailah dengan perubahan hal yang kecil. Oleh karena itu, yang akan menjadi gamechanger bagi Indonesia adalah kreativitas dan inovasi,” ujar Mari E. Pangestu.

Senada dengan pandangan tersebut, Chatib Basri menjelaskan bahwa melakukan reformasi bisa dimulai dengan melakukan perubahan-perubahan pada hal yang sederhana, baru setelah berhasil bisa diadopsi secara meluas. Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lin Che Wei menilai bahwa kuncinya adalah eksekusi yang baik oleh pemerintah dan menggapai ‘low-hanging fruits’ untuk membangun momentum, misalnya dengan mengubah kebijakan untuk debottle-necking prosedur perizinan bisnis di Indonesia.

“Momentum emas bagi Indonesia adalah dalam kurun waktu 3-5 tahun ini karena ini merupakan saat yang tepat untuk reformasi kebijakan struktural ekonomi yang dapat membawa perubahan positif secara jangka panjang,” ungkap Gundy Cahyadi, Ekonom DBS Group Research, “Bagi kami yang penting adalah melihat implementasi kebijakan pemerintah secara bertahap namun konsisten.”  Konsistensi menjadi faktor penting yang mempengaruhi pasar modal. Hal ini dijelaskan oleh Maynard Arief, Head of Research di DBS Vickers Indonesia, “Selain faktor eksternal dan dinamika ekonomi global, naik-turunnya bursa saham juga sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar. Oleh karena itu, eksekusi dan konsistensi dalam implementasi harus dijaga untuk mempertahankan momentum yang baik.”

Perekonomian nasional yang sehat tentunya perlu didukung pula oleh fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Terkait hal ini, Andrinof Chaniago melihat bahwa pemerintah Indonesia perlu mengarahakan kebijakannya untuk membantu agar semua pelaku ekonomi bisa berproduksi, misalnya dengan kebijakan fiskal untuk membiayai hal-hal yang bersifat produktif seperti infrastruktur. Selain masalah infrastruktur, kepastian hukum, dan birokrasi, Indonesia juga perlu memperhatikan masalah financial inclusion masyarakat dalam perbankan. Hal ini penting untuk memberikan akses finansial kepada seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Chatib Basri mengungkapkan bahwa persoalannya saat ini 80 persen penduduk Indonesia masih belum memiliki akses perbankan. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan cara mobile banking yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan platform pembayaran yang andal.

Menangkap kemauan dan niat baik dari pemerintah, Presiden Direktur DBS Indonesia, Melvin Teo menyampaikan bahwa beragam ide, agenda, dan hal-hal yang dapat ditindaklanjuti tersebut sekiranya bisa dilakukan kolaborasi untuk mengawal perubahan bagi Indonesia maju. DBS Indonesia berharap bisa bersama untuk kemajuan perekonomian Indonesia, ungkap Melvin. Tahun ini DBS Indonesia sendiri merayakan hari jadinya yang ke-25. (Lukman Hqeem | @hqeem)

Momentum Emas Bagi Reformasi Kebijakan Struktural ekonomi

Pemerintah Menaikkan Cukai Rokok 9,72%

Financeroll – Sempat mengundang keberatan dari pelaku usaha, pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 8,72% mulai 2015.

Penyesuaian itu berubah dari rencana semula sebesar rata-rata 10,2% dengan pertimbangan memperhatikan kelangsungan industri rokok rumahan. Semula, kenaikan tarif di atas dua digit dipertimbangkan untuk memenuhi target penerimaan cukai Rp120,55 triliun, naik dari tahun ini yang hanya Rp111,2 triliun.

Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan harus lakukan adjustment penerimaan cukainya, tetapi tetap harus memperhitungkan (industri) yang kecil, terutama tenaga kerjanya.

Meskipun demikian, target penerimaan cukai tidak berubah karena industri dengan jumlah produksi besar dikenai kenaikan tarif lebih tinggi. Sebagai contoh, tarif cukai sigaret putih mesin (SPM) dengan produksi pabrik tidak lebih dari 2 miliar batang per tahun (golongan I) naik 11,84% menjadi Rp425 per batang.

Adapun, tarif sigaret kretek tangan (SKT) dengan produksi tidak lebih dari 50 juta batang per tahun (golongan IIIB) tidak mengalami kenaikan, yakni tetap Rp80 per batang seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 179/2012.

Chatib menuturkan ketentuan anyar itu tercantum dalam PMK baru yang telah ditandatanganinya dan mulai berlaku 1 Januari 2015.

Sebelumnya, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menentang keras rencana pemerintah yang ingin menaikkan cukai rokok 10,2% pada 2015 hanya karena alasan menaikkan penerimaan negara.

Ketua mengatakan kenaikan tarif cukai dalam situasi industri saat ini sangat memberatkan industri kretek nasional.

Jika benar cukai rokok naik sampai 10%, bisa dipastikan pabrik rokok banyak yang gulung tikar.

Pada kuartal I/2014 beberapa pabrik mengalami penurunan produksi, khususnya jenis SKT dan SKM. Beberapa pabrikan, terpaksa melakukan pemutusan hubungan terhadap puluhan ribu pekerja.

Ini riak pertama dari gelombang PHK besar-besaran yang akan berlangsung sampai akhir 2015, apalagi jika cukai dinaikkan.

Pemerintah Menaikkan Cukai Rokok 9,72%

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8% Sulit Tercapai

Financeroll – Target pertumbuhan ekonomi 5,8% pada 2015 sulit dicapai karena prospek normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan penyehatan fiskal di dalam negeri.

Pesimisme itu diungkapkan Menteri Keuangan M. Chatib Basri setibanya di Tanah Air dari World Bank-IMF Meeting di Washington DC, AS, pekan lalu.

Chatib mengemukakan hampir seluruh sumber pertumbuhan menghadapi kendala untuk melaju.

Pelemahan rupiah tidak serta-merta memantik ekspor karena perlambatan ekonomi China, negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, otomatis menurunkan permintaan.

Sementara itu, investasi tidak akan mudah seiring prospek pengetatan moneter di dalam negeri untuk merespons penaikan suku bunga the Fed.

Di sisi lain, belanja pemerintah sedikit tertekan karena pengetatan fiskal seiring rencana pemerintahan baru mengurangi subsidi BBM. Kecuali, jika ada realokasi dari hasil pemangkasan subsidi ke belanja lain.

Tidak akan mudah kalau slowdown seperti itu, saat peluang pertumbuhan 5,8% tahun depan.

Meskipun demikian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menganggap perlambatan ekonomi Indonesia di kisaran 5% relatif lumayan dibandingkan dengan the Fragile Five.

Kedua lembaga internasional itu melihat pertumbuhan negara berkembang sedang dalam era melambat.

Afrika Selatan hanya tumbuh 1,8%, Turki 3%, sedangkan Brasil resesi.

Adapun, pertumbuhan Indonesia yang hanya 5,12% pada kuartal II/2014 dianggap cukup tinggi, bersama India dan China yang masing-masing tumbuh 5,7% dan 7,5%.

Tahun 2014-2015, berharap pertumbuhan tinggi memang tidak terlalu mudah karena kecenderungan global juga begitu.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,8% Sulit Tercapai

Pelemahan Rupiah Didorong Merosotnya Harga Minyak Dunia

Financeroll – Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pelemahan rupiah tidak akan berdampak besar pada keseimbangan fiskal.

Pengaruh perubahan nilai rupiah pada APBN bisa diimbangi oleh merosotnya harga minyak dunia di pasar global.

Chatib menjelaskan minyak dunia saat ini berada pada titik harga yang sangat rendah. Harga minyak yang rendah mampu mengurangi beban subsidi energi dalam APBN-P 2014.

Harga Brent yang sempat turun ke level US$87 per barel, terendah sejak 2007, sebagai indikator penurunan harga minyak dunia.

Ada beban APBN tentu, tapi di sisi lain harga minyak turun, jadi harus hitung nett-nya berapa.

Kondisi itu membuat Chatib yakin nilai tukar rupiah yang saat ini telah melalui Rp12.200 per dolar AS tidak akan mendongkrak defisit APBN-P 2014 melampaui batas.

Anggaran sampai akhir tahun mestinya sih oke, yang nanti dilihat adalah nanti pada 2015. Tapi bisa jadi pemerintahan baru nanti tahu langkahnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengatakan pemerintah baru memiliki beberapa opsi untuk mengurangi tekanan penurunan rupiah pada perekonomian tahun depan.

Salah satu opsi utama, lanjutnya, adalah perubahan harga BBM bersubsidi. Namun kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi harus diiringi oleh kebijakan mengurangi tekanan inflasi.

Inflasi yang terlalu tinggi akan memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Suku bunga yang tinggi justru meningkatkan beban perekonomian domestik melalui kenaikan biaya pinjaman.

Selain itu, kenaikan inflasi juga mendorong kelompok buruh untuk bergerak ke jalan menuntut kenaikan upah minimum.

Sektor riil juga hadapi tekanan, daya beli masyarakat akibat penyesuaian BBM, biaya kredit tinggi, dan ketiga biaya upah buruh. Ini mesti diperhatikan.

Pelemahan Rupiah Didorong Merosotnya Harga Minyak Dunia